Mewujudkan Depok Bebas (Masalah) Sampah

Tahun 2005, stakeholder Kota Depok dikagetkan dengan penetapan kota ini sebagai kota terkotor oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Ketika itu Palembang dan Tangerang  juga ditetapkan sebagai kota terkotor.

Setahun kemudian, tahun 2006, Palembang langsung meraih Adipura dan itu berlangsung sampai 2009. Kita mungkin bisa berkelit dengan beragam kilahan.

“Palembang kan ibukota Propinsi, jadi disamping usaha Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Provinsi pasti memberikan perhatian ekstra.”

“Depok kan berbatasan langsung dengan ibukota Jakarta, warga kotanya beragam. Kita sama dengan Tangerang yang sulit mendapatkan Adipura.”

“Kita tidak mau menyulap tiba-tiba untuk mendapatkan Adipura. Kita ingin membangun kesadaran masyarakat. Kita tidak mau cara-cara instan.”

“Kita tidak mau menyuap tim penilai untuk mendapatkan Adipura.”

Apa pun kilahannya, faktanya adalah sejak menjadi kota otonom sebelas tahun yang lalu, Depok belum  pernah mendapatkan Adipura.

Sejak menjadi Walikota Depok 2006 yang lalu, Dr. Ir. H. Nurmahmudi Ismail MSc dengan optimisme yang tinggi menjadikan persoalahan persampahan sebagai isyu strategis yang ingin ditangani secara serius.

Dalam pemberitaan di Monitor Depok tanggal 27 Februari 2006, Nurmahmudi menegaskan akan menerapkan sanksi tegas bagi warga kota yang membuang sampah sebarangan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar Rp1.500.000, seperti yang tertuang dalam isi Peraturan Daerah No 14/2001 tentang Ketertiban Umum.

Mantan Presiden Partai Keadilan, mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada masa Pesiden Gus Dur, doktor jebolan Amerika Serikat, dan peneliti senior BPPT ini, mencanangkan Program Sipesat (Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu). Pak Nur mengawalinya dengan  menulis sebuah artikel di Harian Kompas pada Rabu, 14 Juni 2006:  Sipesat, Cara Depok Menuju Bersih”

Setelah melalui berbagai proses politik di DPRD, konsep Sipesat disepakati menjadi Program UPS (Unit Pengelolaan Sampah) dan Program ini dimasukkan ke dalam RPJMD 2006 -2011.   Indikatornya adalah setiap tahunnya terbangun sekitar belasan UPS dan selama lima tahun periode kepemimpinan Nurmahmudi, ditargetkan terbangun sekitar 60-an UPS.

Lalu, bagaimana kinerja dari UPS-UPS ini? Belum ada data yang diekspose. Entah sudah ada evaluasi terhadap kinerja UPS atau belum. Sampai dengan tahun 2009 yang lalu, dana yang sudah terpakai untuk program ini, menurut Kepala Bapeda, Khamid Wijaya,  sudah mencapai sekitar Rp. 40 miliar. (Pikiran Rakyat, 9 Juni 2009, sebagaimana dikutip oleh situs http://www.ahmadheryawan.com).

Blog ini dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan Depok sebagai Kota yang Bebas (Masalah Sampah).