Aturan Lokal (RT)

ATURAN LOKAL  TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH

Mengapa kita perlu aturan? Kita perlu aturan karena aturanlah yang membentuk perilaku. Tapi adanya aturan saja tidak dengan serta merta perilaku yang diinginkan akan terbentuk. Perilaku itu akan terbentuk jika aturan itu ditegakan dan dikenakan sanksi bagi setiap pelanggar aturan. Aturan tanpa sanksi (bagi yang melanggar)  percuma alias sia-sia. Aturan yang tidak ditegakan akan menciptakan kondisi yang sama dengan kondisi tanpa aturan.

Kita di Depok,  misalnya, punya aturan berupa Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum. Dalam Perda itu, siapa pun dilarang membuang sampah ke jalan, ke sungai dan sebagainya. Sanksi bagi yang melanggar aturan itu adalah denda Rp. 1.5 juta atau kurungan 3 bulan.

Apakah Perda itu ditegakkan? “Tidak”. Akibatnya adalah orang membuang sampah di mana pun: di jalan, di sungai / kali, di terminal, di stasiun, di lahan-lahan kosong, dimana-mana. Kota menjadi kotor. Adipura menjauh. Ternyata, adanya Perda” nggak ngaruh”, tidak membentuk perilaku warga.

Ini berbeda, misalnya,  dengan perilaku pengendara bermotor di Jalan Margonda. Karena aturan berhelm di Jalan Margonda ditegakan secara konsisten, maka aturan itu    membentuk perilaku pengendara untuk senantiasa berhelm di Jalan Margonda. Di jalur jalan lain dimana  aturan itu tidak ditegakan, perilaku pengendara di jalur jalan yang lain itu seolah-olah seperti tidak ada aturan kewajiban berhelm.

Di salah satu RW di Krukut, komunitas RWsetempat  menyepakati aturan sanksi bagi warga yang membuang  sampah tidak pada tempatnya dan memberi reward bagi warga yang menemukan warga lain yang membuang sampah sembarangan. Dan yang penting, aturan itu ditegakan oleh pengurus RW. Aturan RW ini dan penegakannya yang konsisten terbukti efektif membentuk perilaku warga.

Dari contoh di atas, ada dua jenis aturan. Pertama, aturan formal yang diterbitkan oleh lembaga negara / pemerintah,  seperti Perda 14/2001 tentang Ketertiban Umum dan UU Lalu Lintas yang mengatur tentang kewajiban memakai helm. Yang kedua, aturan non-formal bukan yang diterbitkan oleh negara / pemerintah, tapi merupakan kesepakatan masyarakat / komunitas  seperti aturan di salah satu RW di Kelurahan Krukut Depok.

Apapun jenis aturannya, apakah itu aturan formal atau aturan non formal, yang membedakan apakah aturan membentuk perilaku atau tidak adalah apakah  aturanitu  ditegakkan atau tidak. Ada aturan formal namun  tidak bisa ditegaka, aturan itu tidak akan  membentuk perilaku yang diinginkan. Namun ada aturan non formal dan bisa ditegakan, aturan non formal itu akan  membentuk perilaku yang diinginkan.

Berkaitan dengan persampahan, apakah aturan formal (Perda 14/2001) bisa ditegakan? Seharusnya bisa. Persoalannya Pemerintah yang diberi amanah sebagai aparatus penegak aturan mau menegakannnya atau tidak. Pemerintah bisa menegakkan aturan tergantung setidaknya pada 4 hal. Pertama, komitemen yang kuat dari walikota untuk menegakkan aturan. Kedua, ketersediaan aparat  penegak aturan dengan jumlah memadai. Ketiga, tersedia dana yang cukup untuk membiayai operasionalisasi penegakan aturan. Dan keempat , tersedia   tenaga penegak aturan di lapangan yang memiliki integritas yang kuat.

Jika menelaah karakteristik persoalan persampahan yang tersebar di seluruh wilayah kota, maka ada keterbatasan yang serius berkaitan dengan ketersediaan prasyarat di atas.

Lalu apa alternatifnya?  Ketika aturan formal ternyata sulit ditegakan karena berbagai sebab, maka yang harus diintrodusir adalah menfasilitasi agar komunitas lokal melakukan rembug untuk menyusun aturan mereka sendiri. Dengan adanya aturan lokal, komunitas lokal itu pula yang didorong untuk menegakan aturan mereka sendiri.

Berkaitan dengan itu, aturan yang dibangun adalah aturan lokal mulai dari tingkat RT / RW.

Contoh usulan aturan RT / RW adalah sebagai berikut:

1.  Setiap rumah tangga di RT …./RW …. wajib menjaga:  (a) Kebersihan  halamannya, (b) Kebersihan jalan di depan rumahnya, dan, (c) Kebersihan saluran di depan rumahnya
2. Setiap rumah tangga di RT…/RW … WAJIB mengumpulkan sampah anorganik yang masih bisa dijual dan menjualnya secara kolektif ke lapak, atau mendaur ulangnya.
3. Setiap rumah tangga di RT…./RW…..WAJIB mengolah sampah organiknya (dengan keranjang takakura, komposter, lubang resapan biopori)
4. Setiap rumah di     RT …/RW….  yang masih memiliki pekarangan menanam minimal satu pohon buah produktif dan satu pohon tanaman langka khas Depok.
5. Setiap rumah memiliki minimal 10 pot tanaman (tanaman hias, tanaman buah, tanaman obat, dsb).
6. Setiap minggu sekali warga  RT ….. / RW….. melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan (Jumat bersih / Minggu bersih).

One response to “Aturan Lokal (RT)

  1. assalamu’alaikum, boleh minta CP nya gan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s