Permen LH No. 1/2009

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM ADIPURA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan   teduh, perlu dilaksanakan Program ADIPURA di kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 Undang-Undang   Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal   10 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang   Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 21 ayat (1) huruf a   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan   Sampah, Pemerintah dapat memberikan insentif berupa penghargaan kepada pemerintah daerah;

c. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99   Tahun 2006 tentang Program ADIPURA dan Peraturan Menteri   Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang   Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA sudah tidak sesuai   dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program ADIPURA;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan   Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan   Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008   Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang   Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,   Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah   Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,   Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun   2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PROGRAM ADIPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program ADIPURA adalah program kerja berlingkup nasional yang dikelola   oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan teduh.

2. Periode penilaian adalah jangka waktu penilaian Program ADIPURA yang
dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun
berikutnya.

3. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah  tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

4. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

5. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Program ADIPURA bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan   masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh melalui penerapan   prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Program ADIPURA diberlakukan bagi kota-kota dengan jumlah penduduk sama dengan atau lebih dari 20.000 jiwa di wilayah kabupaten/kota.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Program ADIPURA diselenggarakan oleh Menteri.

(2) Menteri dalam menyelenggarakan Program ADIPURA sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Deputi yang tugas dan  tanggungjawabnya di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 5

(1) Menteri melaksanakan penilaian terhadap peserta Program ADIPURA.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penilaian non fisik; dan

b. penilaian fisik.

(3) Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode penilaian.

(4) Penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode penilaian.

Pasal 6

(1) Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a  dilakukan dengan cara mengisi kuisioner sesuai dengan kriteria penilaian non fisik Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Berdasarkan kuisioner yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Menteri melakukan penilaian sesuai dengan indikator dan skala nilai non  fisik Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Penilaian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri atas wakil dari:

a. Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan

b. daerah provinsi.

(2) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh:

a. Menteri bagi tim penilai fisik dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan

b. gubernur untuk tim penilai fisik dari daerah provinsi.

(3) Keanggotaan dari tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi wakil dari:

a. Instansi lingkungan hidup provinsi;

b. perguruan tinggi;

c. media massa;

d. organisasi lingkungan;

e. pemerhati lingkungan;

f. lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan; dan/atau

g. lembaga swadaya masyarakat.

(4) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:

a. ketua tim penilai fisik berstatus Pegawai Negeri Sipil;

b. memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian dan telah mengikuti pelatihan penilaian ADIPURA;

c. sehat jasmani dan rohani; dan

d. memahami kriteria dan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan susunan keanggotaan:

a. kota metropolitan dan kota besar, terdiri atas:

1. paling sedikit 2 (dua) orang wakil dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan

2. 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang wakil dari daerah provinsi yang terdiri atas:

a). 1 (satu) orang wakil dari instansi lingkungan hidup provinsi; dan

b). 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang yang mewakili lembaga  swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi  lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan.

b. kota sedang dan kecil, terdiri atas:

1. 1 (satu) orang wakil dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan

2. 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang wakil dari daerah provinsi yang
terdiri atas:

a). 1 (satu) orang wakil dari instansi lingkungan hidup daerah provinsi;
dan

b). 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang yang mewakili lembaga
swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi
lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur
untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan.

(2) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menilai 6
(enam) sampai dengan 7 (tujuh) kota.

(3) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menilai paling
sedikit 6 (enam) kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) Tim penilai fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas:

a. melakukan penilaian terhadap kondisi fisik kota dari awal sampai akhir penilaian;

b. mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan di lokasi penilaian;

c. memaparkan (expose) hasil penilaian;

d. mengisi dan menandatangani formulir isian nilai fisik dan menyerahkan hasilnya kepada ketua tim; dan

e. khusus ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi dengan formulir isian nilai fisik, aplikasi penilaian fisik, foto penilaian dan daftar kehadiran anggota tim pemantau kepada Menteri.

(2) Tim penilai fisik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib:

a. mengikuti seluruh kegiatan penilaian sesuai jumlah kabupaten/kota dan hari yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri;

b. meminta izin kepada instansi terkait khususnya di lokasi-lokasi tertentu  antara lain perkantoran, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan pelabuhan; dan

c. mengenakan tanda pengenal dan membawa surat tugas.

(3) Dalam hal tim penilai fisik tidak mendapatkan izin dari instansi terkait  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tim penilai fisik harus meminta bukti penolakan.

(4) Tim penilai fisik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:

a. mekanisme penilaian fisik kabupaten/kota Program ADIPURA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. kriteria, indikator dan skala nilai fisik kabupaten/kota Program ADIPURA  sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

c. kode etik tim penilai fisik Program ADIPURA yang meliputi:

1. melakukan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di
lapangan;
2. menaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam mekanisme
penilaian kabupaten/kota Program ADIPURA dan panduan tim penilai
kabupaten/kota Program ADIPURA;
3. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan
dengan pelaksanaan penilaian Program ADIPURA;
4. tidak menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian
kepada aparat pemerintah kabupaten/kota;
5. berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan penilaian; dan
6. tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun.

Pasal 10

Peserta Program ADIPURA dikelompokkan berdasarkan kategori:

a. kota metropolitan dengan jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa;

b. kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 – 1.000.000 jiwa;

c. kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 – 500.000 jiwa; dan

d. kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 – 100.000 jiwa.

Pasal 11

Lamanya penilaian fisik untuk masing-masing kategori kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10:

a. kota metropolitan paling sedikit 7 (tujuh) hari;

b. kota besar paling sedikit 6 (enam) hari;

c. kota sedang paling sedikit 3 (tiga) hari;dan

d. kota kecil paling sedikit 2 (dua) hari.

Pasal 12

(1) Lokasi penilaian fisik kota terdiri atas :

a. permukiman, meliputi:

1. permukiman menengah dan sederhana; dan
2. permukiman pasang surut;

b. fasilitas kota, meliputi:

1. jalan arteri dan kolektor;
2. pasar;
3. perkantoran;
4. sekolah;
5. rumah sakit/puskesmas;
6. hutan kota; dan
7. taman kota;

c. fasilitas transportasi, meliputi:

1. terminal;
2. stasiun kereta api; dan
3. pelabuhan;

d. perairan terbuka;

e. fasilitas kebersihan, meliputi:

1. TPA;
2. pemilahan sampah; dan
3. pengolahan sampah.

f. pantai wisata.

(2) Lokasi penilaian fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dinilai, terdiri atas:

a. permukiman menengah dan sederhana;
b. jalan arteri dan kolektor;
c. pasar;
d. perkantoran;
e. sekolah;
f. rumah sakit/puskesmas;
g. hutan kota;
h. taman kota;
i. TPA;
j. Pemilahan sampah; dan
k. Pengolahan sampah.

(3) Lokasi penilaian fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak wajib dinilai, terdiri atas:

a. permukiman pasang surut;
b. terminal bus/angkot;
c. perairan terbuka;
d. pelabuhan;
e. stasiun kereta api; dan
f. pantai wisata.

(4) Bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki lokasi yang wajib dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nilai 30 (tiga puluh).

Pasal 13

(1) Tim penilai menentukan wilayah penilaian fisik kota peserta Program
ADIPURA secara umum.

(2) Penentuan wilayah penilaian fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menyebar secara merata dan proporsional terhadap luas wilayah
perkotaan dengan ketentuan:

a. untuk kategori kota metropolitan dan kota besar, luas wilayah yang
dinilai paling sedikit mencakup 60 % dari luas wilayah kota; dan

b. untuk kategori kota sedang dan kota kecil paling sedikit 70 % dari luas
wilayah perkotaan (urban area).

Pasal 14

(1) Menteri menentukan lokasi penilaian peserta Program ADIPURA.

(2) Lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk  masing-masing lokasi menyebar secara merata dan proporsional terhadap luas wilayah penilaian.

(3) Penentuan lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 15

Menteri melaksanakan evaluasi lokasi penilaian kota pada masing-masing kabupaten/kota setiap tahun sekali.

Pasal 16

(1) Kegiatan penilaian fisik dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota tim penilai.

(2) Apabila terdapat anggota tim penilai fisik yang berhalangan, kegiatan  penilaian tetap dilaksanakan tanpa menunggu anggota tim penilai fisik yang berhalangan tersebut.

Pasal 17

(1) Pada penilaian berikutnya dalam periode yang sama, tim penilai fisik menilai  kelompok (cluster) kota yang berbeda dengan penilaian sebelumnya, kecuali 1 (satu) orang wakil dari daerah provinsi.

(2) Pertukaran antar tim penilai fisik dapat dilakukan apabila dianggap perlu.

Pasal 18

Apabila anggota tim penilai fisik tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai
hasil penilaian, keputusan penilaian diserahkan kepada Menteri.

Pasal 19

Berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf e, Menteri dapat:

a. menetapkan kabupaten/kota yang akan diverifikasi;

b. menetapkan tim verifikasi; dan

c. menugaskan tim untuk melakukan verifikasi dalam upaya memastikan hasil  penilaian 1 (satu) dan 2 (dua) akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Verifikasi dilaksanakan berdasarkan mekanisme verifikasi Program ADIPURA  sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Apabila anggota tim tidak dapat mencapai kesepakatan hasil verifikasi, keputusan diserahkan kepada Menteri.

Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan/atau verifikasi, Menteri menentukan peringkat kota calon penerima penghargaan ADIPURA.

(2) Menteri menetapkan kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA.

Pasal 23

(1) Penghargaan ADIPURA terdiri atas Anugerah ADIPURA, Piagam ADIPURA dan Plakat ADIPURA.

(2) Pengumuman penerima penghargaan ADIPURA dilakukan oleh Menteri pada peringatan hari lingkungan hidup.

Pasal 24

Kementerian Negara Lingkungan Hidup melaksanakan pengelolaan data hasil
penilaian dan verifikasi peserta Program ADIPURA.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 25

Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan/atau pemerintah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Program ADIPURA.

BAB IV
SANKSI

Pasal 26

(1) Pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  ayat  (4) huruf c dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai tim penilai.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Menteri untuk tim penilai Kementerian Negara Lingkungan Hidup; dan
b. Gubernur untuk tim penilai daerah provinsi.

Pasal 27

Bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak peduli terhadap pelaksanaan  Program ADIPURA dapat dikenakan disinsentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Pelaksanaan Program ADIPURA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

(2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan  dapat berasal dari sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara  Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program ADIPURA dan  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 02 Februari 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s