Anggaran

Dana Pengangkutan Sampah DKP Tahun 2012 Rp 13 Miliar

Sumber: http://www.suaradepok.com/  17 Maret 2012 

SUKMAJAYA – Tahun 2012 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok nampaknya benar-benar serius dalam penanganan masalah sampah. Selain menambah jumlah armada truk pengangkut sampah (dari 57 unit menjadi 67 unit), Pemkot Depok melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga mengadakan 35 unit gerobak motor untuk mempercepat gerak dalam penanganan pengangkutan sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Depok dalam setiap harinya.

Tak hanya itu, untuk mempercepat waktu dan jarak tempuh dalam pengangkutan sampah, Pemkot juga diketahui telah menambah sarana prasarana lain seperti Unit Pengolahan Sampah (UPS).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), hingga penghujung tahun 2011 lalu, Pemerintah Kota Depok telah membangun sebanyak 44 hanggar UPS yang lokasinya tersebar di 11 kecamatan yang ada.

Dengan dibangunnya hanggar-hanggar UPS tersebut, diharapkan penanganan masalah sampah dapat dilakukan dengan cepat dan lebih mudah.

Pengelolaan (pemilahan) sampah di UPS juga diharapkan dapat mengurangi jumlah volume sampah yang akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Hal itu tentu saja dapat memperpanjang usia TPA Cipayung yang kondisinya saat ini sudah tidak memungkinkan untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Depok.

Tak hanya itu, untuk memaksimalkan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kota Depok pun diketahui telah menambah alokasi dana untuk peningkatan pengelolaan sampah, terutama bidang pelayanan pengangkutan sampah dari Rp 10 miliar (tahun 2011) menjadi Rp 13 miliar lebih pada tahun 2012 ini.

Kepala Bidang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Rahmad Hidayat membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, selain penambahan jumlah armada pengangkutan sampah, Pemkot Depok juga menambah alokasi dana untuk pelayanan pengangkutan sampah.

“Ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penambahan jumlah alokasi dana tahun ini naik sebesar Rp 3 miliar. Jadi, tahun ini alokasi dana untuk pelayanan pengangkutan sampah di DKP sebesar Rp 13 miliar. Mudah-mudahan dengan penambahan alokasi dana tersebut dapat memaksimalkan kinerja DKP”, ujar Rahmad berharap. (ferry sn)

2 responses to “Anggaran

  1. Ditegaskan oleh dinas terkait menyangkut retribusi boleh mengajukan keberatan tapi “masalah harga sudah tidak dapat diubah”. Berdasarkan surat edaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Depok tarif retribusinya Rp 7000,-. Tapi di RW 09 Mekarjaya anehnya diputuskan mulai Januari nanti dapat membayar R5000,- namun tanpa kupon (sbg tanda bukti sudah membayar retribusi). Seharusnya kalau sudah bayar mestinya terima kupon. Ternyata pada daftar tarif tidak ada retribusi sebesar Rp5000,-, adanya sebesar Rp4000,-. Kalau alasannya tidak ada kupon untuk Rp5000,-, sebaiknya dicari jalan keluar supaya pembeyar retribusi tetap menerima kupon setelah membayar. Mohon penjelasan dinas-dinas terkait.

  2. Setelah pajak dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota tidak ada pajak dan retribusi di tingkat Kecamatan, Kelurahan/ Desa, dan RW/RT. Ini berarti penyusunan rencana pemungutan dan penggunaan pendapatan dari hasil pungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota (penyusunan APBD) harus sudah dihitung secara tuntas agar supaya alokasi dana pembangunan prasarana/ sarana umum dan pelayanan umum dapat mencakup/mengcover secara langsung sampai lingkungan permukiman RW/RT. Dengan demikian para wajib pajak dan wajib retribusi yang bermukim di lingkungan RW/RT benar-benar merasakan tersentuh secara langsung oleh pembangunan dan pelayanan yang telah dialokasikan oleh pemerintah dilingkungan tempat tinggal mereka (tentu saja alokasinya mengedepankan skala prioritas karena tidak mungkin dilakukan secara serentak di seluruh RW/RT) serta dapat merasakan secara langsung pemanfaatan pajak dan retribusi yang sudah mereka bayar. Kalau dana pembangunan prasarana/sarana umum dan pelayanan umum sudah dialokasikan oleh pemerintah sampai ke lingkungan permukiman RW/RT, maka pengurus RW/RT tidak perlu lagi memungut berbagai macam pungutan yang memberatkan warga (dengan alasan meningkatkan swadaya masyarakat) kecuali pungutan untuk keperluan intern warga RT.

    Namun dalam kenyataan warga di lingkungan RW/RT masih saja terpaksa berswadaya dan berswadana karena alokasi dana pembangunan dan pelayanan pemerintah hanya mencakup daerah diluar lingkungan permukiman RW/RT. Sebagai contoh alokasi dana pelayanan persampahan belum sepenuhnya mencakup sampai lingkungan permukiman RW/RT karena upah para petugas pengambil sampah dari rumah tangga sampai ke TPS masih sepenuhnya dibayar oleh warga RT. Seharusnya biaya gerobak dan upah petugas pengambil sampah rumah tangga sudah tercakup oleh pajak dan retribusi persampahan.

    Masalah lain yang dirasakan aneh ternyata di RW 09 Mekarjaya rencananya warga dapat membayar retribusi lebih rendah dari yang semestinya ( seharusnya Rp 7000,- tapi boleh dibayar Rp 5000,-) asal warga tidak terima kupon retribusi. Padahal secara tersirat pada perda terkait dinyatakan kupon retribusi merupakan tanda bukti sudah membayar retribusi dan dengan sendirinya secara administrasi merupakan dokumen yang amat penting baik bagi para wajib retribusi maupun dinas terkait.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s