Perda Depok No. 41/2000

Sumber: http://docs.google.com/www.depok.go.id/

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 41 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah.

c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan Persampahan / Kebersihan dikenakan Retribusi.

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan..

Mengingat :

  1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
  3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
  4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemberian uang Perangsang pada Dinas Pendapatan Daerah.
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang.
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
  17. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain – lain.
  18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
  19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 15).
  20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 16).
  21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Kota adalah Kota Depok.
  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
  3. Walikota adalah Walikota Depok
  4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok
  5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  6. Kas daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
  7. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
  8. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
  9. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
  10. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.
  11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau badan.
  12. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  13. Retribusi Pelananan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan / Kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota tidak termasuk yang dikelola oleh swasta.
  14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
  15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokuman yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
  17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
  19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak sehar usnya terhutang.
  20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
  21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diseingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan Pidana.
  22. Penyidikan adal ah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap jasa pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, meliputi :

a. Pengambilan dan Pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir, atau;
b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir.
c. Penyediaan tempat pembuangan akhir.
d. Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Daerah adalah :

a. Pelayanan kebersihan jalan umum.
b. Pelayanan kebersihan taman, ruang dan tempat umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sampah organik dan non organik.
(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif  Retribusi, yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya  pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau  pemusnahan sampah yang termasuk sewa / beli lokasi tempat pembuangan akhir.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah non real estate berdasarkan luas bangunan :

1) Lebih kecil atau sama dengan 21 m2         Rp. 2.000,- / bulan
2) 22 m2 sampai dengan 70 m2                      Rp. 3.500,- / bulan
3) 71 m2 sampai dengan 200 m2                   Rp. 4.500,- / bulan
4) 201 m2 sampai dengan 300 m2                Rp. 6.000,- / bulan
5) Diatas 300 m2                                                   Rp. 3.500,- / bulan

b. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah Real Estate ditetapkan berdasarkan luas bangunan :

1) 21 m2 sampai dengan 36 m2                        Rp. 7.000,- / bulan
2) 37 m2 sampai dengan 54 m2                      Rp. 8.500,- / bulan
3) 55 m2 sampai dengan 70 m2                      Rp. 10.000,- / bulan
4) 71 m2 sampai dengan 120 m2                    Rp. 12.500,- / bulan
5) Diatas 120 m2                                                    Rp. 17.500,- / bulan

c. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah,  dari kategori perkantoran, pasar, pertokoan, mall, gedung  pertunjukkan, apotik, klinik, usaha pertukangan / pengolahan bahan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :

1) Lebih kecil dari 0,50 m3 /hari                     Rp. 25.000,- / bulan
2) 0,51 m3 sampai dengan 0,75 m3 / hari  Rp. 35.000,- / bulan

d. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah,  dari sumber sampah, lembaga pendidikan / kursus, rumah sewaan  (tempat kos), rumah makan / restoran, hotel / apartemen, pabrik /  industri, rumah sakit / rumah bersalin, ditetapkan berdasarkan kubikasi :

1) Lembaga Pendidikan / Kursus                     Rp. 6.000,- / m3
2) Rumah sewaan / tempat kos                        Rp. 7.500,- / m3
3) Rumah Makan                                                     Rp. 11.000,- / m3
4) Restoran                                                                Rp. 15.000,- / m3
5) Hotel / Apartemen                                            Rp. 15.000,- / m3
6) Rumah Sakit / Rumah Bersalin                    Rp. 10.000,- / m3
7) Bioskop                                                                   Rp. 12.500,- / m3

e. Pengambilan, pengangkutan pengelolaan dan pemusnahan sampah di  pasar, berdasarkan kegiatan usaha pedagang ditetapkan dengan system pengambilan harian.

1. Kios                                                                            Rp. 1.000,- / hari
2. Los                                                                             Rp. 1.000,- / hari
3. Awning                                                                     Rp. 1.000,- / hari
4. Kaki lima / pedagang makanan tidak menetap Rp. 1.000,- / hari.
5. Ruko                                                                          Rp. 3.000,- / hari
6. Toko                                                                           Rp. 2.500,- / hari

f. Bilamana pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan  tarif seperti seperti pada point – point tersebut di atas, maka untukmenentukan Retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan rit yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000,- / rit.

g. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Kota  oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang berasal dari wilayah Depok dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 6.000,- / m3.

(3) Semua pendapatan dari Retribusi disetor ke kas daerah.

(4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5 % dipergunakan  untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

TPA di Kota Depok tertutup bagi pembuangan sampah yang berasal dari luar Depok.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan Persampahan / Kebersihan diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Didalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang  membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua  persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas)  hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai  awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat  peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas)  hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai  awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat  peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini  telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran  yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan  pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah  lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan   bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajuian  secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi.
b. Masa retribusi.
c. Besarnya kelebihan pembayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 19

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang  Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4)  Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah  bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi  sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3  (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga  merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6  (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota  diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau  laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang  pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan  sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah..

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan  sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku – buku, catatan – catqatan dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti  pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terahdap Peraturan Daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau  tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa  identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.

h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan  tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan  dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada  penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Agustus 2000

WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. DEDI SETIADI
NIP. 010.072.804

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 44

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 41 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 79 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
4. Lain – lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan
c. Pinjaman Daerah, dan
d. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber  pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah serta  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu  diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang – undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997  tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari  Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997. Retribusi Pelayanan  Persampahan / Kebersihan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam  hal Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan maka  diperlukan pengaturan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 12

Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa  seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat  diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini  bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Depok tidak boleh bekerja  sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses  pemungutan Retribusi. Pemerintah Kota dapat mengajak  bekerjasama Badan – badan tertentu yang karena profesionalismenya  layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan  dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnyaRetribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 13 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 21 ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk  memberikan kepastian hukum, kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 21 ayat (2) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran Tersebut.

Pasal 21 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara  langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan  masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak  langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata – nyata  langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

    • Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
    • Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib Retribusi  dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan  kemampuan wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 23 ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24 s.d 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s