4 Sampah di Depok

Kajian Perda Persampahan

BAB IV. PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK

A.KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Kelembagaan dan organisasi adalah penanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kebersihan dan persampahan. Kelembagaan dan organisasi adalah pelaksana sistem pengelolaan sampah, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh kegiatan.

Bentuk kelembagaan dan struktur organisasi serta personalia yang ada sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan. Penataan organisasi yang baik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.

Pada aspek kelembagaan, instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan Kota Depok saat ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Unsur pelaksana pemerintah kota di bawah wali kota Depok ini melaksanakan fungsi pengaturan dan kebijakan serta pelaksanaan teknis pelayanan pengelolaan sampah atau kebersihan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan DKP secara tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf d Angka 5. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (2), selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

1. Stuktur Organisasi DKP

Struktur organisasi DKP Kota Depok ditetapkan dengan Peraturan Walikota Depok No. 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Susunan organisasi DKP terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, empat Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi DKP secara lengkap terdiri dari

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari:

  1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan, terdiri dari:

  1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
  2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

d. Bidang Pelayanan Kebersihan, terdiri dari:

  1. Seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah
  2. Seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Air Limbah

e.  Bidang Pertamanan, terdiri dari:

  1. Seksi Pemanfaatan Pertamanan
  2. Seksi Pemeliharaan Pertamanan

f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:

  1. Unit Pelaksana Teknis Instalansi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT)
  2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemakaman Umum
  3. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (UPT TPA)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tugas dan Fungsi DKP

DKP Kota Depok merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebersihan dan pertamanan. Tugas dan fungsi para pejabat di lingkungan DKP Kota Depok sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 24 Tahun 2008

Tugas pokok:

a. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

  • Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum meliputi pengelolaan air limbah dan persampahan.

Fungsi :

  • Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kota;
  • Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan pengelolaan air limbah;
  • Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan pengelolaan persampahan;
  • Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
  • Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  • Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis, meliputi bidang  pelayanan persampahan, pelayanan kebersihan dan pertamanan serta bidang sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
  • Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
  • Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Tugas Pokok :

  • Melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Fungsi :

  • Penyusunan program kerja sekretariat sesuai Renstra Dinas;
  • Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
  • Penyelenggaraan administrasi umum;
  • Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
  • Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
  • Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Dinas;
  • Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
  • Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggan, dan aset Dinas;
  • Pengelolaan keuangan Dinas;
  • Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
  • Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok :

  • Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Fungsi :

  • Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  • Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan evaluasi serta pelaporan;
  • Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  • Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  • Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah Dinas, kearsipan, perpustakaan,komunikasi,pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  • Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
  • Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
  • Pengelolaan perpusatakaan dinas;
  • Pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari Bidang;
  • Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas kendaraan dinas, keamanaan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ saranan kerja dinas;
  • Penyelengaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas;
  • Pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
  • Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dinas;
  • Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
  • Penyusunan rancangan produk hukum dinas;
  • Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
  • Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
  • Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

d.   Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

  • Melaksanakan pengelolaan pengelolaan keuangan Dinas.

Fungsi :

  • Pengumpulan pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
  • Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  • Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
  • Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
  • Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
  • Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan

Tugas Pokok :

  • Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan.

Fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan mengacu pada rencana strategis dinas;
  • Pelaksanaan pengkajian data sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pengkajian data sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pengadaan dan  pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

f.  Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Tugas pokok:

  • Melaksanakan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kebersihan.

Fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi pengadaan sarana dan prasarana kebersihan mengacu rencana strategis bidang;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelengaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pembinaan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan pegadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan penyusunan laporan san evaluasi kegiatan penyelengaraan Seksi Pengadaan Saran dan Prasarana Kebersihan;
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

Tugas Pokok:

  • Melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan.

Fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan mengacu pada rencana strategis bidang;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelengaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pembinaan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelengaraan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan penyelengaraan pembinaan pengawasan pengendalian dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan;
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Bidang Pelayanan Kebersihan

Tugas Pokok:

  • Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kebersihan.

Fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan mengacu pada rencana strategis dinas;
  • Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan air limbah dan persampahan;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan;
  • Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan;
  • Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. . Seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok :

  • Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengangkutan dan pengelolaan persampahan.

Fungsi :

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah mengacu pada rencana kerja Bidang Pelayanan Kebersihan;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis dan kelembagaan mengenai pengembangan pengelolaan persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
  • Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi ijin dan pengelolaan persampahan skala kota;
  • Pelaksanaan pembinaan bantuan teknis, peningkatan kapasitas management dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan pengelolaan persampahan kota;
  • Pelaksanaan pembiayaan pembangunan dan penyuusunan rencana induk pengelolaan sampah persampahan kota;
  • Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengembangan, penyelengaraan operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah;
  • Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan pelaksanaan operacional pengangkutan dan pengelolaan sampah;
  • Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah.

j. Seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Air Limbah

Tugas pokok:

  • Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah.

Fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Air Limbah mengacu pada rencana kerja Bidang Pelayanan Kebersihan;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis sesuai NSPK serta kelembagaan penyelengaraan PS air limbah di wilayah kota;
  • Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi ijin dan penyelengaraan PS air limbah di wilayah kota;
  • Pelaksanaan pembinaan pelayanan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat serta penyelenggaraan bantuan teknis pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelengaraan PS air limbah;
  • Pelaksanaan pembangunan, rencana induk, teknik operasional pengangakutan dan pengelolaan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM dan penanganan bencana alam kota;
  • Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan air limbah kota;
  • Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan pelaksanaan operasional pengangkutan dan pengelolaan air limbah;
  • Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Operasional pengangkutan dan pengelolaan air limbah;
  • Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

k. Bidang Pertamanan

Tugas pokok:

  • Melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan pertamanan.

Fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pertamanan mengacu pada rencana strategis dinas;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bidang Pertamanan;
  • Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan pertamanan;
  • Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendaliaan  pemanfaatan dan pemeliharaan pertamanan;
  • Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pertamanan;
  • Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

l. Seksi Pemanfaatan Pertamanan

Tugas pokok:

  • Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pertamanan.

Fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Pemanfaatan Pertamanan mengacu pada rencana strategis bidang;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan pertamanan;
  • Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendaliaan  penyelenggaraan pemanfaatan pertamanan;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan pertamanan;
  • Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan pertamanan;
  • Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemanfaatan Pertamanan;
  • Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Seksi Pemeliharaan Pertamanan

Tugas pokok:

  • Melaksanakan kegiatan pemeliharaan pertamanan.

Fungsi:

  • Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Pemeliharaan Pertamanan mengacu pada rencana strategis bidang;
  • Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengendalian kegiatan dan evaluasi pemeliharaan pertamanan;
  • Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendaliaan  penyelenggaraan evaluasi pemeliharaan pertamanan;
  • Pelaksanaan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan pertamanan;
  • Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemeliharaan Pertamanan;
  • Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas pokok:

  • Menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang kebersihan dan pertamanan.

Fungsi:

  • Pelaksana teknis penunjang operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

o. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok:

  • Melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan

3. Personalia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DKP Kota Depok didukung oleh 60 orang pegawai negeri sipil (PNS), 9 orang non PNS (tenaga kontrak) dan 546 tenaga lapangan. Para personil tersebut bekerja di lingkungan dinas dan di lapangan, baik di empat sekretariat, empat bidang DKP, maupun UPTD.

4. Sarana Prasarana

DKP Kota Depok dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan sejumlah sarana dan prasarana yang masih terbatas.

B. STRATEGI DAN PROGRAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN/SAMPAH

Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia menurut standar SK. SNI S – 04 – 1991 adalah antara 2,75 – 3,25 lt/org/hari. Dari Kajian Pengelolaan Sampah Kota Depok 2007, diasumsikan produksi sampah per hari per orang 2,65 liter (skala kota), dengan dasar timbulan tersebut (liter/orang/hari), maka pada tahun 2006, timbulan sampah total dengan jumlah penduduk Kota Depok adalah 1.420.480 jiwa diperkirakan rata-rata 3.764 m3/hari.

Berdasarkan besarnya timbulan sampah tersebut di atas, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan 3.764 m3/hari, sedangkan sampah yang terangkut 1281 m3/hari atau ekivalen dengan jumlah penduduk 483.396 jiwa. Dengan demikian, sampah yang tidak terangkut 2.483 m3/hari. Tingkat pelayanan persampahan untuk Kota Depok hanya 483.396/1.420.480 = 34.03%.

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan sampah dan kebersihan hingga optimal, Pemerintah Kota Depok menerapkan strategi dan program yang dinilai tepat.

1. Strategi dan Program Peningkatan Kebersihan 2009

Sesuai dengan visi untuk mewujudkan Kota Depok yang bersih dan hijau, DKP merumuskan strategi peningkatan kebersihan 2009, yaitu:

  • Penerapan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation).
  • Optimalisasi pengelolaan sampah di setiap kelurahan dengan membangun Unit Pengolah Sampah (UPS).
  • Mengurangi timbunan sampah di TPA dengan mengolahnya di TPS.
  • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komposting rumah tangga.
  • Menyusun dan memberlakukan Perda tentang Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Untuk menjalankan strategi peningkatan kebersihan 2009 tersebut, DKP menyusun program-program:

  • Menerapkan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation).
  • Mengoptimalkan pengelolaan sampah di UPS di tiap kelurahan.
  • Mengoptimalkan fungsi dan manfaat TPA dan IPLT.
  • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan melakukan Gerakan 3 K pada setiap hari libur.
  • Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan menerapkan penegakan hukum atau perda, terutama Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum.
  • Melakukan penambahan sarana dan prasarana.
  • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi cukup.
  • Melaksanakan remaining sampah lama menjadi kompos di TPA.
  • Optimalisasi pengelolaan sampah di setiap kelurahan dengan membangun Unit Pengolah Sampah (UPS).
  • Mengurangi timbunan sampah di TPA dengan mengolahnya di TPS.
  • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komposting rumah tangga

2. Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat)/Unit Pengolah Sampah (UPS)

Pemerintah Kota Depok telah memiliki program unggulan dalam melakukan pengelolaan sampah, yaitu penerapan Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat)/Unit Pengolah Sampah (UPS) yang dicanangkan pada tahun 2006. UPS merupakan implementasi dari sebuah cara pandang bahwa masalah dapat diubah menjadi potensi. Dengan masuknya unsur teknologi, sumber daya manusia, sistem, hukum, sosial dan dana dalam UPS, maka sampah tidak lagi ditempatkan sebagai sumber masalah tetapi sebaliknya dipandang sebagai sumberdaya yang dapat diolah dan dikelola untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, yaitu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk yang berpotensi menghasilkan uang.

Pengolahan dan pengelolaan sampah di Kota Depok tesebut merupakan implementasi dari prinsip-prinsip 4R-P yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang), replace (mengganti), participation (pelibatan masyarakat) dan mengolah untuk dijadikan bahan yang lebih bermanfaat seperti kompos, briket dan energi listrik.

Pengolahan sampah, saat ini menjadi salah satu program utama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011 Kota Depok.

Dalam melaksanakan program utama tersebut, pengelolaan sampah di Kota Depok dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yang dilakukan secara bersamaan:

a. Pendekatan skala rumah tangga

Pendekatan skala rumah tangga dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Salah satunya adalah dengan gerakan pemilahan sampah dan pengomposan sampah skala rumah tangga.

Pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga merupakan tindakan awal dalam memisahkan sampah organik dan non organik. Setelah dilakukan pemilahan, maka sampah organik diolah menjadi kompos, terutama dengan menggunakan keranjang takakura.

b. Pendekatan skala kawasan

Pendekatan pengelolaan sampah skala kawasan adalah upaya mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut- buang menjadi kumpul-olah-manfaat. Program yang dilaksanakan adalah membangun unit pengolahan sampah (UPS) dalam skala kawasan.

Dari kajian sebelumnya, lahan yang dibutuhkan untuk 1 unit UPS adalah sekitar 500 m2. Dalam jangka waktu empat tahun, diharapkan unit-unit pengolahan sampah tersebut akan mendominasi pengolahan sampah di kota Depok yang mengambil alih peranan TPA.

Pengadaan UPS tidak hanya dilakukan DKP, namun dilakukan pula oleh dinas lain, bantuan dari pemerintah provinsi, maupun pengadaan mandiri oleh instansi swasta. Pengadaan UPS tersebut, juga disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengelolaan sampah yang semakin meningkat ke depan.

Berikut data-data pembangunan UPS sejak 2007 hingga rencana pembangunan pada 2009:

Dengan perkembangan seperti di atas, maka pengadaan UPS dari Tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:

Kebijakan pengelolaan sampah di UPS yang menerapkan prinsip 4R-P yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang), replace (mengganti), participation (pelibatan masyarakat) itu, terbukti mampu menghasilkan kompos yang lebih besar dibanding residunya.

Berikut data pemilahan dan pengolahan sampah organik hingga menghasilkan kompos dan residu di 5 lokasi UPS pada 2008:

c. Pendekatan Skala TPA

Pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Cipayung dilaksanakan dengan sistem terpadu. TPA tidak semata-mata sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi diintegrasikan dengan fungsi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan di TPA Cipayung adalah: pemilahan sampah dengan sistem 3R atau reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang); komposting di 5 (lima) UPS; dan pengembalian residu dengan aman ke media lingkungan.

Pengelolaan TPA Cipayung saat ini menggunakan sistem Controll Landfill, yaitu memproses pengembalian sampah atau residu ke dalam area TPA dengan cara melakukan pembuangan terbuka, namun di dalamnya telah ada perlakuan khusus, baik dalam pengurangan maupun penangananya.

Indikator dari pengelolaan sampah di TPA Cipayung dengan sistem Controll Landfill tersebut adalah:

Perlakukan khusus terhadap pengurangan sampah.

Perlakuan ini dilakukan dengan cara melakukan pemrosesan terlebih dahulu terhadap sampah atau residu sampah secara terbatas, sebelum dikembalikan ke media lingkungan/tanah. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos di TPA.

Perlakuan khusus terhadap penanganan sampah.

Perlakuan ini dilakukan dengan cara:

a. Menyediakan kolam-kolam khusus penampungan sampah. Kolam yang ada terdiri dari 3 (tiga) kolam (Kolam A,B, dan C) yang di dalamnya terdapat:

  • Lapisan barrier pembatas (geomembran)
  • Adanya pipa pembuangan gas metana
  • Adanya saluran pembuangan air limbah sampah (leachet)

b. Menyediakan sarana pendukung lingkungan. Sarana ini meliputi:

  • Adanya kolam pengolahan air limbah sampah (leachet)/ kolam lindi
  • Adanya 3 (tiga) sumur pantau untuk pengujian air tanah di sekitar area TPA Cipayung
  • Melakukan penghijauan di sekitar area TPA sebagai zona penyangga antara TPA dengan pemukiman warga. Penghijauan dilakukan dengan penanaman pohon bambu
  • Melakukan pencatatan terhadap truk yang keluar masuk TPA untuk mendata volume sampah yang masuk

c.  Perlakuan tumpukan sampah. Perlakuan yang dilakukan meliputi:

  • Melakukan penutupan sampah dengan tanah (cover soil) setiap 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun
  • Melakukan penyebaran bahan kimia zeolit di kolam penampungan sampah untuk mengurangi bau dan mempercepat pembusukan sampah
  • Secara rutin  melakukan pemantauan tingkat pencemaran.

Dari tiga pendekatan pengelolaan sampah, pemilahan sampah menjadi sampah organik dan non organik yang dilanjutkan dengan pengolahan sampah organik menjadi kompos, dilakukan pada semua skala, baik skala rumah tangga, skala kawasan, dan skala TPA. Pada masing-masing UPS, pemilahan dilakukan oleh mesin yang mampu mereduksi sampah sebesar 75% – 80% dari volume sebelumnya. Sampah organik yang tercacah kemudian diolah dalam proses komposting. Kompos yang dihasilkan telah bisa dipakai di lahan-lahan pertanian.

Dari seluruh sampah yang diolah, ada sekitar 3% yang harus dibakar menggunakan tungku bakar atau secara manual dibakar dan dapat diolah lebih lanjut. Sampah non organik lainnya, seperti plastik yang telah dipilah secara manual atau oleh mesin pencacah dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk dijadikan bahan daur ulang.

C. PEMBIAYAAN

Sumber utama pembiayaan pengelolaan kebersihan/persampahan Kota Depok adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Anggaran pengelolaan kebersihan pada tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2006 sebesar        Rp. 7.232.329.000.- dengan rincian terdiri dari :

  • Biaya Operasional pengangkutan               : Rp   5.432.329.000,-
  • Biaya Operasional di TPA                           : Rp   1.800.000.000,-

 

Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2007 sebesar       Rp. 8.001.948.500.- dengan rincian terdiri dari :

  • Biaya Operasional Pengangkutan         : Rp   5.801.948.500,-
  • Biaya Operasional di TPA                         : Rp   2.200.000.000,-

Dalam pengelolaan kebersihan/persampahan, pemerintah Kota Depok juga menerapkan retribusi. Retribusi untuk pengelolaan kebersihan/persampahan Kota Depok itu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 39 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Perda tersebut, meliputi:

  1. Obyek dan subyek retribusi
  2. Golongan retribusi
  3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
  4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
  5. Struktur dan besarnya tarif
  6. Wilayah pemungutan
  7. Masa retribusi
  8. Tata cara pemungutan
  9. Sanksi administrasi
  10. Tata cara pembiayaan
  11. Tata cara penagihan
  12. Ketentuan pidana

Obyek retribusi yang dikenakan Pemerintah Kota Depok sesuai Perda Kota Depok Nomor 41 Tahun 2000 Pasal 3 Ayat (1) meliputi:

a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir;

b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir;

c.  Penyediaan tempat pembuangan akhir;

d. Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan  akhir.

Selain itu, pada Pasal 3 Ayat (2), dikecualikan dari objek retribusi daerah adalah :

a.  Pelayanan kebersihan jalan umum.

b.  Pelayanan kebersihan taman, ruang dan tempat umum.

Besar tarif retribusi sampah berdasarkan perda tersebut sebagai berikut  :

a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah non real estate berdasarkan luas bangunan :

  1. Lebih kecil atau sama dengan 21 m2 Rp. 2.000,-/bulan;
  2. 22m2 sampai dengan 70m2Rp. 3.500,-/bulan;
  3. 71m2 sampai dengan 200 m2Rp. 4.500,-/bulan;
  4. 201 m2 sampai dengan 300m2Rp. 6.000,-/bulan;
  5. Di atas 300  m2 Rp. 8.500,-/bulan.

b. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah Real Estate ditetapkan berdasarkan luas bangunan :

  1. 21  m2 sampai dengan 36  m2 Rp. 7.000,-/bulan;
  2. 37  m2 sampai dengan 54  m2 Rp. 8.500,-/bulan;
  3. 55  m2 sampai dengan 70  m2 Rp. 10.500,-/bulan;
  4. 71  m2 sampai dengan 120  m2 Rp. 12.500,-/bulan;
  5. Di atas 120  m2 Rp. 17.500,-/bulan.

c. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari kategori perkantoran, pasar, pertokoan, mal, gedung pertunjukan, apotik, klinik, usaha pertukangan/pengolahan bahan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :

  1. Lebih kecil dari 0,50 m3/hari  Rp. 25.000,-/bulan;
  2. 0,51 m3 sampai dengan 0,75 m3/hari   Rp. 35.000,-/bulan;
  3. Lebih besar dari 0,76 m3/hari    Rp. 50.000,-/bulan.

d. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari sumber sampah, lembaga pendidikan/kursus, rumah sewaan (tempat kost), rumah makan/restoran, hotel/apartemen, pabrik/industri, rumah sakit/rumah bersalin, ditetapkan berdasarkan kubikasi :

  1. Lembaga Pendidikan/kursus Rp. 6.000,-/m3;
  2. Rumah sewaan (tempat kost) Rp. 7.500,-/ m3;
  3. Rumah makan Rp. 11.000,-/m3;
  4. Restoran Rp. 15.000,-/ m3;
  5. Hotel/Apartemen Rp. 15.000,-/m3;
  6. Pabrik/Industri Rp. 13.000,-/m3;
  7. Rumah Sakit/Rumah Bersalin Rp. 10.000,-/m3;
  8. Bioskop Rp. 12.500,-/m3.

e. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah di pasar, berdasarkan kegiatan usaha pedagang, ditetapkan dengan sistem pengambilan harian:

  1. Kios Rp. 1.000,-/hari;
  2. LosRp. 1.000,-/hari;
  3. Awning Rp. 1.000,-/hari;
  4. Kaki lima/pedagang makanan tidak tetap Rp. 1.000,-/hari;
  5. RukoRp. 3.000,-/hari;
  6. TokoRp. 2.500,-/hari.

f. Bilamana pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif seperti pada point-point tersebut diatas, maka untuk menentukan Retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan rit, yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000,-/rit.

g.  Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Kota oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang berasal dari wilayah Depok dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 6.000,-/M3.

Pada penyedotan kakus, restribusi dipungut atas setiap jasa pelayanan penyedotan kakus dan pembuangan limbah tinja ke instalansi pembuangan limbah tinja.  Obyek retribusinya adalah setiap jasa pelayanan penyedotan kakus dan penyediaan tempat pembuangan limbah tinja, kecuali yang dimiliki atau dikelola swasta.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ukuran septictank untuk penyedotan kakus dan rit untuk pembuangan limbah tinja ke instalansi pembuangan limbah tinja. Tarif retribusinya digolongkan berdasarkan ukuran volume/isi (m3) untuk penyedotan kakus dan rit untuk pembuangan limbah tinja ke instalansi pembuangan limbah tinja.

Struktur tarif retribusi untuk penyedotan kakus dan pembuangan limbah tinja adalah sebagai berikut:

  • Penyedotan kakus dari lokasi rumah ibadah   Rp. 20.000,-/m3;
  • Penyedotan kakus dari lokasi rumah tangga Rp. 40.500,-/m3;
  • Penyedotan kakus dari lokasi perkantoran Rp. 45.000,-/m3;
  • Penyedotan kakus dari lokasi komersil Rp. 60.000,-/m3;
  • Penyedotan kakus dari lokasi industri (di luar limbah B3) Rp. 70.000,-/m3;
  • Pembuangan limbah tinja ke IPLT Rp. 25.000,-/truk,rit

Pada tarif ini, setiap jarak angkut lebih dari 15 km dari pool kendaraan ke konsumen dan sampai tempat pembuangan akhir dikenakan biaya tambahan Rp. 15.000,-. Selain itu, setiap jarak sampai dengan 15 km pelayanan atau pembuangan tinja dan industri atau pabrik (limbah non B3) terlebih dahulu diambil sampelnya untuk dianalisa di laboratorium daerah dengan retribusi sebesar Rp. 100.000,-/sample. Selanjutnya, setiap jarak lebih dari 15 km dari lokasi laboratorium daerah dikenakan biaya pengambilan sebesar Rp. 1.500,-/km.

Hasil retribusi pelayanan kebersihan/persampahan kota Depok yang dapat ditagih belum seimbang dengan anggaran yang diperlukan seperti yang diatur dalam APBD. Sebagai contoh, retribusi yang dapat ditarik pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.677.063.000,-  yang meski memenuhi target, tetapi hanya 23,18% dari anggaran pengelolaan kebersihan/sampah sebesar Rp.7.232.329.000,-

D. PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan/persampahan selama ini dimaksudkan  dengan segala tindakan masyarakat, langsung atau tidak langsung yang membantu ataupun mengurangi tugas pengelola kebersihan dalam pengelolaan persampahan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan/persampahan di Kota Depok dibagi dalam dua bentuk yaitu peran serta pada pembiayaan dan peran serta pada teknis operasional pengelolaan.

Peran serta masyarakat dalam pembiayaan cukup baik. Dari Kajian Pengelolaan Sampah Kota Depok tahun 2007, realisasi pemungutan retribusi dari tahun 2001 sampai 2005 yang rata-rata hampir mencapai 100%  dari target.

Peran serta masyarakat pada teknis operasional pengelolaan kebersihan/persampahan diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan seperti keikutsertaan pada sebagian tahap pengelolaan persampahan, seperti  pengumpulan sampah di kontainer/bak sampah  dan menyediakan pewadahan sendiro, serta kegiatan pengolahan sampah skala rumah tangga. Namun, pengelolaan sampah skala rumah tangga masyarakat tersebut belum sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sampah.

Dari hasil survei rumah tangga bulan November 2007, hampir seluruh rumah tangga (98%) tidak menerapkan pola 3R (reduce/mengurangi, reuse/menggunakan kembali/recycle). Sedangkan dari sampel rumah tangga yang tidak mendapat pelayanan pengangkutan sampah, 28% di antaranya masih membuang sampah ke jalan atau ke sungai/selokan, 68% membuangnya ke tanah/lahan kosong.

2 responses to “4 Sampah di Depok

  1. Dear Admin, saya sedang melakukan penelitian skripsi berjudul faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemnungutan retribusi kebersihan di kota depok. Bisa minta email atau no tlp yg bisa dihub untuk saya memperoleh info lebih lanjut. FYI, saya juga sudah ke DKP. terimakasih. Mohon secepatnya karna jumat skripsi saya sudah harus dikumpul :)

  2. hallo admin. ada warga citayem depok sudah mengembangkan alat pengolah sampah plastik menjadi bbm. daerah lain udah banyak loh yg ngajak kerja sama tapi kenapa pemkot depok sendiri belum nindak lanjutin yah……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s