4 Kondisi Saat Ini

Rencana Induk Persampahan Kota Depok

4 . KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH SAAT INI

4.1.Umum

Salah satu aspek yang turut menentukan kebersihan suatu kota adalah pengelolaan  persampahan di kota tersebut. Pengelolaan persampahan yang tidak terprogram akan  menyebabkan penanganan sampah yang tidak tuntas, sehingga ada sampah yang tidak terangkut yang menyebabkan kebersihan dan keindahan kota tidak tercapai.

Didalam setiap Pemerintah Kota, sampah dari rumah tangga dikumpulkan baik yang  menggunakan gerobak sampah maupun yang langsung masuk truk sampah. Sampah yang  dikumpulkan melalui gerobak dan truk-truk kecil kemudian dibawa ke suatu tempat  pengumpulan atau peralihan yang disebut Tempat Penampungan Sampah Sementara  (TPS) atau Transfer Depo. Di TPS dilakukan pemindahan, biasanya secara manual ke  dalam truk yang lebih besar untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).  Sedangkan di Transfer Depo sebenarnya pemindahannya dapat dilakukan langsung dari  gerobak ke truk melalui ramp. Umumnya jumlah truk dan biaya tidak mencukupi  kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi semua wilayah disetiap Pemerintah Kota.

Meskipun TPA di Kota Depok – Cipayung- telah di disain sebagai ‘sanitary landfills’,  namun hingga saat ini TPA Cipayung dioperasikan dengan prinsip ‘controlled landfill’. Di  TPA ini juga terdapat kehadiran group pemulung yang dikhawatirkan aktivitasnya bertentangan dengan operasi TPA yang aman dan efisien.

Pengelolaan persampahan Kota Depok di bawah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup  yang merupakan unsur pelaksana teknis di bawah Walikota Depok yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan kebersihan (Operator) yang juga berfungsi melaksanakan
pengaturan/pengendaliaan (Regulator).

Didalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di pimpin oleh  Kepala Dinas sedangkan teknis operasionalnya dibawah Bidang Kebersihan yang dibantu oleh Koordinator Kecamatan (Korcam) dan staf bidang kebersihan.

4.2. Aspek Organisasi Dan Manajemen

4.2.1 Bentuk Institusi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 16 Tahun 2003 tentang  Pembentukan dan  Susunan Organisasi Perangkat Daerah, instansi yang berwenang dalam pengelolaan  kebersihan /persampahan adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH).  Struktur organisasi Dinas KLH ini terdiri dari Kepala Dinas dengan dibantu empat Kepala  Bidang, satu Bagian Tata Usaha dan dua Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Selengkapnya, struktur Organisasi Dinas KLH Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Pekerjaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Kebersihan, membawahi 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan
b. Seksi Operasional Pengangkutan

3. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Pengadaan
b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan

4. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Pencegahan Kerusakan Lingkungan
b. Seksi Kemitraan Lingkungan

5. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Pengendalian Limbah
b. Seksi Pemulihan Lingkungan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari:

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas IPLT dan TPA
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas TPU

Uraian Tugas

Dinas KLH Kota Depok merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan kewenanagan desentralisasi di bidang  kebersihan dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas KLH mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan lingkungan hidup
  2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebersihan dan lingkungn hidup
  3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di bidang kebersihan dan lingkungan hidup
  4. Pengelolaan urusan ketatausahaan

Sedangkan uraian tugas jabatan-jabatan structural di lingkungan Dinas KLH kota
Depok adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas pokoknya :

Memimpin, mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dinas
serta penggunaan anggaran dinas.

Uraian tugas :

  • Menyusun dan menetapkan rencana strategis dinas mengacu pada rencana strategis kota;
  • Merumuskan kebijakan kebersihan kota meliputi sarana dan prasarana kebersihan, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan;
  • Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam urusan
    kepegawaian Dinas;
  • Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang teknis meliputi bidang kebersihan, sarana dan prasarana, pencegahan dampak lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
  • Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran Dinas;
  • Melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengendalikan urusan
    ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  • Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
  • Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum yang sesuai dengan bidang tugas;
  • Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap UPTD;
  • Mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang dilingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
  • Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
  • Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka peningkatan kinerja;
  • Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • Melaksanakan hubungan kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten dan Kota atas persetujuan Walikota;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada Walikota dibidang kebersihan dan lingkungan hidup;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas pokoknya :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan  pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian dan anggaran dinas.

Uraian tugas :

  • Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha sesuai renstra Dinas serta kebijakan dan arahan Kepala Dinas;
  • Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dinas dengan bidang-bidang teknis;
  • Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  • Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan anggaran belanja aparatur, anggaran belanja publik, dan kebutuhan perlengkapan dinas;
  • Melakukan penghimpunan rencana dan program kerja masing-masing bidang teknis di lingkungan dinas;
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasamn dan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan adminisrasi umum;
  • Melaksanakan pengawasan dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kewenangannya;
  • Mengkoordinasikan penyusunan rancangan produk hukum dengan bidang teknis;
  • Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan perlengkapan kantor;
  • Mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas ketatausahaan;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
  • Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja;
  • Memberikan motivasi bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja pada saat melaksanakan tugas;
  • Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas dilingkungan Bagian Tata Usaha;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas pokoknya :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan  urusan surat menyurat, pengelolaan barang, administrasi kepegawaian dan pengelolaan anggaran dinas.

Uraian tugas :

  • Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan Subag Umum mengacu pada rencana kerja Bagian Tata Usaha;
  • Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi mutasi, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
  • Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
  • Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dinas;
  • Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dilingkungan dinas;
  • Melaksanakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan dilingkungan dinas;
  • Melaksanakan pengelolaan benda berharga yang menjadi milik dinas;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum;
  • Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian dan seksi dilingkungan Dinas;
  • Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
  • Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
  • Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan kebutuhan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan, disiplin, mutasi dan
    peningkatan kualitas pegawai;
  • Menerbitkan brosur, leaflet, buletin, pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
  • Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
  • Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • Mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi dilingkungan dinas;
  • Melaksanakan hubungan kerja/koordinasi dengan instansi terkait baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten dan Kota atas persetujuan pimpinan;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokoknya :

Mempimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan melaksanakan sebagian tugas bagian tata usaha dalam menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Uraian tugas :

  • Menyusun rencana dan program kerja kegiatan Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Bagian Tata Usaha;
  • Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang teknis dalam rangka penyusunan Renstra Dinas;
  • Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dinas;
  • Melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran Dinas (RASK dan DASK) Dinas;
  • Merekap dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran dinas;
  • Melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum yang sesuai dengan tugas dinas;
  • Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas;
  • Melaksanakan evaluasi atas kinerja tahunan dinas;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
  • Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan
    kinerjanya;
  • Membuat, memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • Mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi dilingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Kebersihan

Tugas Pokoknya :

Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan sampah

Uraian tugas :

  • Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kebersihan yang mengacu pada rencana strategis dinas;
  • Merumuskan bahan kebijakan penyelenggaraan kebersihan dan pengangkutan sampah;
  • Melaksanakan penyusunan perunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan sampah;
  • Melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kebersihan;
  • Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap petugas kebersihan;
  • Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan sampah;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang
    kebersihan;
  • Menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang kebersihan;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan
    kinerjanya;
  • Membuat, memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • Mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi di lingkungan dinas kebersihan;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan

Tugas Pokoknya :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kebersihan jalan dan lingkungan

Uraian tugas :

  • Menyusun rencana dan program kegiatan mengacu pada rencana strategis dinas dan rencana kerja Bidang Kebersihan;
  • Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan penyusnan kebijakan penanganan kebersihan jalan dan lingkungan;
  • Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kebersihan jalan dan lingkungan;
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kebersihan jalan dan
    lingkungan;
  • Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan;
  • Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja;
  • Membuat, memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasakan peraturan yang berlaku;
  • Mengadakan koordinasi sengan Sub Bagian dan Seksi dilingkungan Dinas;
  • Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
  • Menyusun RASK dan melaksanakan DASK;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi Operasional Pengangkutan

Tugas Pokoknya :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan
kegiatan menyusun bahan teknis penyelenggaraan operasional pengangkutan
sampah dan pembuangan ke TPA

Uraian tugas :

  • Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang kebersihan;
  • Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan operasional pengengkutan sampah;
  • Menyusun draft kebijakan pimpinan tentang penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah;
  • Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan operasional pengangkutan sampah;
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pengangkutan sampah;
  • Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan petunjuk teknis
    pengangkutan sampah dengan UPTD;
  • Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi operasional pengangkutan;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Membimbing, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan
    produktivitas kerja;
  • Membuat, memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • Mengadakan koordinasi dengan sub bidang dan seksi di lingkungan dinas;
  • Melaksanakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
  • Menyusun RASK dan melaksanakan DASK;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Tugas Pokoknya :

Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebersihan

Uraian tugas :

  • Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang mengacu pada restra dinas;
  • Merumuskan baha kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebersihan;
  • Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang sarana dan prasarana kebersihan;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
  • Membimbing, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan
    produktivitas kerja;
  • Membuat, memaraf, menandatangani konsep naskah dinasi sesuai bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok;
  • Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten dan Kota;
  • Merumuskan penyusunan RASK dan mengawasi pelaksanaan DASK;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

9. Kepala Seksi Pengadaan

Tugas Pokoknya :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kebersihan

Uraian tugas :

  • Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
  • Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana;
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi pengadaan;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
  • Membimbing, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan
    produktivitas kerja;
  • Membuat, memaraf, menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan  bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • Mengadakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
  • Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten dan Kota atas seijin pimpinan;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan

Tugas pokoknya :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan

Uraian tugas :

  • Menyusun rencana dan program kegiatan mengacu pada program kerja bidang sarana dan prasarana;
  • Melaksanakan dan menyusun petunjuk pelaksanaan terhadap
    penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
    kebersihan;
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
    pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan seksi pemeliharaan dan perawatan;
  • Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  • Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
  • Membimbing, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  • Memberikan motivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan
    produktivitas kerja;
  • Menyusun RASK dan melaksanakan DASK;
  • Membuat, memaraf, menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan  bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
  • Mengadakan koordinasi dengan sub bidang dan seksi di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok;
  • Menyiapkan bahan koordinasi berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebersihan;
  • Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota atas seijin pimpinan;
  • Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
  • Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.2 Personalia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas KLH Kota Depok didukung oleh 68 orang yang terdiri atas 59 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9 orang Tenaga Kontrak Pemda  serta komposisi kepegawaian Dinas KLH Kota Depok dapat diihat pada tabel 4.1.di bawah.

Selain, yang berstatus PNS dan tenaga kontrak, terdapat pula karyawan yang berstatus  sukwan dinas yang bekerja di lapangan, baik yang berada di bidang kebersihan, UPTD,  ILP-TPA dan UPTD Pemakaman, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 482 orang.

Komposisi tenaga sukwan dinas dapat dilihat pada tabel 4.2. di bawah.

Koordinator Kecamatan

Dildalam melaksanakan pelayanan kebersihan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup menggunakan pola pelayanan berdasarkan wilayah kecamatan, yang  bertujuan memudahkan didalam koordinasi antara Dinas KLH dengan Lembaga di  Kecamatan dalam melakukan kegiatan pelayanan persampahan.

Berdasarkan pola seperti ini maka dibentuk Koordinator Kecamatan (Korcam)  yang bertugas mengawasi dan melaksanakan kegiatan teknis dan operasional pengelolaan persampahan ditingkat kecamatan masing-masing wilayah.

4.3.Kondisi Eksisting Permasalahan Persampahan

4.3.1 Produksi Sampah

Timbulan sampah perkotaan dapat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain  tersedianya prasarana dan sarana yang dipergunakan penduduk dalam kegiatan sehariharinya guna memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan Standar SK. SNI S – 04 – 1991- 03 Spesifikasi Timbulan Sampah untuk kota  kecil dan sedang di Indonesia adalah antara 2,75 – 3,25 lt/org/hari dan berdasarkan  perhitungan hasil konsultan terdahulu bahwa produksi sampah per hari per orang 2,65  liter ( skala kota ) dengan dasar timbulan tersebut (liter/orang/hari) maka pada tahun  2007 dapat dihitung timbulan sampah total dengan jumlah penduduk kota Depok adalah 1.470.002 jiwa diperkirakan jumlah timbulan sampah perhari adalah 4.265 m3/hari.

Sampah yang terangkut 900 m3/hari, sampah yang tidak terangkut 3.665 m3/hari.

4.3.2 Kondisi Persampahan

Daerah pelayanan sampah saat ini hanya pada wilayah rumah tangga, pasar,  Komersial/jalan dan Industri/rumah sakit dimana timbulan sampah yang dihasilkan  adalah 4.265 m³/hari. Untuk wilayah komersial dan pemukiman masih dikelola secara tradisional.

Secara garis besar sumber timbulan sampah di wilayah Kota Depok terbagi seperti dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Sampah – sampah ini di Kota Depok dikumpulkan dan dibawa ke TPA, baik oleh DKP  maupun oleh Dinas Pasar yang menangani pasar. Operator dari sektor swasta pada saat ini menangani di Unit Pengolahan Sampah (UPS).

Beberapa komponen dari aliran sampah kota ini dikelola secara terpisah oleh pihak-pihak yang pada dasarnya informal meliputi :

  1. Produk yang dapat didaur ulang;
  2. Barang yang dapat dijual kembali; dan
  3. Material konstruksi dan bongkaran.

4.3.3 Pengangkutan

Transportasi hasil pengumpulan sampah ke TPA dilakukan dengan menggunakan  berbagai kendaraan termasuk truk biasa, dump truk, armroll truk dengan kontainer  terpisah dan truk pemadat (compactor trucks). Di Kota Depok hanya ada dump truk dan arm roll, baik yang dikelola oleh DKP maupun langsung oleh Dinas Pasar.

Sistem pengangkutan sampah di Kota Depok dilaksanakan dengan pemindahan langsung  dari TPS–TPS sampah yang ada, kontainer atau lokasi tertentu yang belum ada TPS atau  langsung dari rumah ke rumah atau dari toko/bangunan ke toko/bangunan dengan  dump truk yang selanjutnya dibuang atau dibawa ke TPA sampah. Jenis kendaraan yang  digunakan adalah dump truk sebanyak 47 unit dan kontainer 25 unit dilengkapi dengan arm roll sebanyak 10 unit dengan kondisi layak operasional.

Prasarana dan sarana yang ada untuk mengangkut Sampah yang telah dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok dengan serta jumlah ritasi setiap kendaraan adalah sebagai berikut :

1. Diangkut dengan dump truk

a. Volume dump truk = 6 M3
b. Volume efektif = 10 m3
c. Jumlah dump truk = 47 unit
d. Jumlah Transfer Depo = 2 unit
e. Jumlah TPS = 120 unit
f. Bak sampah = 626 unit
g. Gerobak sampah = 158 unit
h. Ritasi dump truk = 2-3 rit/hari/unit

2. Diangkut dengan Arm Roll

a. Volume container = 6 M³
b. Volume efektif = 8 M3
c. Jumlah kontainer = 25 unit
d. Jumlah Arm Roll = 10 unit
f. Ritasi Arm Roll = 2 – 3 rit/hari/unit

4.3.4 Pewadahan

Rumah Tangga ; untuk pewadahan rumah tangga biasanya menggunakan bin / bak  sampah, lubang di pagar, pojokan jalan atau didalam kantong kantong plastik yang diikat dan TPS. Dalam hal ini sampah pada umumnya tidak terpilah, baik antara organik dan an organik bahkan dengan sampah beracun seperti battery misalnya.

Pasar; pewadahan di pasar pada umumnya tidak teratur terutama yang berada diluar  lokasi. Selain itu kebanyakan kios / los di pasar menggunakan keranjang yang langsung diangkut oleh petugas menuju TPS pasar.

Komersial ; sedangkan dari daerah komersial untuk pewadahan biasanya menggunakan bin / bak sampah besar atau TPS.

Industri ; sampah industri dalam hal ini adalah sampah domestiknya yaitu sisa kegiatan karyawan. Umumnya pewadahannya menggunakan bin / bak sampah besar yang kemudian dibawa ke TPS. Sedangkan sampah sisa produksi umumnya langsung  ditampung oleh pihak yang akan menggunakan, kecuali sampah B3 yang harus dibuang ke PPLI Cileungsi.

Jalan, sungai dan taman; umumnya untuk sampah ini memerlukan penanganan khusus  misalnya penyapuan untuk jalan dan taman serta pengerukan sungai. Dibeberapa tempat sudah disediakan bin bin yang terpisah untuk sampah organik (basah /
membusuk) dan an organik (kering / tidak membusuk). Sampah sampah semacam ini  sebetulnya merupakan beban tersendiri bagi pembiayaan persampahan karena tidak tercover dalam retribusi.

Rumah Sakit ; sampah rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lainnya terdiri  dari sampah domestik dan non domestik berupa sampah medis. Sampah medis umumnya  termasuk sampah berbahaya, dapat bersifat infeksius atau benda tajam seperti jarum  suntik dan pisau bedah serta racun misalnya obat obatan kadaluwarsa. Sampah domestik  biasanya ditempatkan di bin yang tertutup, sedangkan sampah medis diperlakukan seperti yang ada pada peraturan.

4.3.5 Karakteristik Sampah

Secara umum sampah perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut :

Berdasarkan sifat kimiawinya

Berdasarkan sifat kimia unsur pembentuknya, terdapat 2 (dua ) katagori sampah yakni :

  1. Sampah Organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik atau tersusun  atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Sampah organik memiliki  sifat mudah membusuk misalnya daun-daunan , sayuran, buah-buahan serta sisa makanan.
  2. Sampah Anorganik , yaitu sampah yang mengandung senyawa bukan organik  sehingga tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme . Sampah anorganik sifatnya  sulit membusuk dan sukar terbiodegrasi seperti plastik, kaca, besi sebagian jenis kertas dan lain-lain.

Berdasarkan Sifat Fisiknya

Berdasarkan keadaan fisiknya , sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis , yakni :

  1. Sampah Garbage, yaitu sampah yang terdiri atas bahan organik dan mempunyai
    sifat mudah membusuk dan terbiodegradasi. Sifat utamanya banyak mengandung air
    dan cepat terurai dan menimbulkan bau akibat proses fermentasi. Umumnya terdiri
    atas sisa makanan, buah-buahan, dan sayuran serta ikan.
  2. Sampah Kering , yaitu sampah yang tersusun dari bahan organik dan anorganik yang
    memiliki sifat lambat atau tidak membusuk . Biasanya selain sampah makanan .
    Limbah jenis ini ada yang mudah terbakar misalnya kertas, karton, plastik,
    kain/tektil , kayu dan lain-lain. Ada yang sulit terbakar misalnya gelas /kaca, kaleng
    dan logam lainnya.

Seperti kota-kota lain di Indonesia dan daerah tropis lainnya , sampah di Kota Depok  akibat aktifitas penduduk termasuk dalam katagori sampah organik yang cenderung mudah membusuk.

Komponen organik yang ada adalah 72,97 % di dalam sampah yang di bawa ke TPA Kota Depok.

Sedangkan 26,03 % lainnya adalah anorganik yang karakteristiknya berupa bahan bahan sebagai berikut pada Tabel 4.4.

Meskipun kandungan organik dari sampah tinggi, keadaannya / bentuknya tidak cukup  ekonomis untuk dipisahkan guna pengomposan. Kebanyakan sisa plastik yang ada di aliran sampah tidak dalam bentuk yang normal untuk di daur ulang di Indonesia.

4.4. Pengelolaan Akhir Sampah

Pengelolaan akhir sampah Kota Depok terletak pada Kelurahan Cipayung Kecamatan  Pancoran Mas. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Depok sudah dioperasionalkan  sejak tahun 1992 dengan system Controlled Landfill pada areal 10,1 ha termasuk sarana dan prasarananya.

Batasan TPA Cipayung sebagai berikut :

  1. Sebelah Utara dan Timur ; berbatasan dengan Kampung Bulak Kelurahan Cipayung.
  2. Sebelah Selatan dan Barat ; berbatasan dengan sungai pesanggrahan.
    Pada awal dioperasikannya TPA tahun 1992 volume sampah sebanyak 69,6 m3/hari.

Hingga tahun 2007 TPA ini diperluas hingga 10,6 ha seiring dengan bertambahnya volume sampah Kota Depok sebesar 4.265 m3/hari.

Spesifikasi TPA sampah saat ini :

  1. Letak lokasi = Kel. Cipayung Kecamatan Pancoran Mas
  2. Luas areal = 10,6 ha
  3. Jarak terhadap pemukiman = 0.5 km
  4. Jarak terhadap sungai Pesangrahan = 0,2 km
  5. Jarak terhadap pusat kota = 10 km

Masyarakat Kota Depok yang belum mendapatkan pelayanan persampahan, hingga saat ini masih membuang sampah dengan cara :

  1. Ke sungai
  2. Ke jalan dan tanah kosong
  3. Ditimbun dalam tanah
  4. Dibakar dan lain-lain

4.5. Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu / Unit Pengelolaan Sampah (UPS)

Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu merupakan Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2006. Hingga saat ini pelaksanaan UPS yang menjadi pilot project berlokasi di desa Sukatani Kecamatan Cimanggis.

Program pengolahan dan pengelolaan sampah yang terpadu merupakan implementasi dari masalah yang timbul akibat sampah. Dengan adanya teknologi, SDM, system, hukum, sosial dan dana didalam Sistem pengolahan sampah terpadu diharapkan sampah tidak lagi menjadi sumber masalah masyarakat Kota Depok melainkan menjadi sumber daya yang dapat dikelola untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi masyarakat dan terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Program pengolahan dan pengelolaan sampah ini menggunakan prinsip 4 R-P yaitu :

1. Reduce (mengurangi)
2. Reuse (menggunakan kembali)
3. Recycle (mendaur ulang)
4. Replace (mengganti)
5. Participation (pelibatan masyarakat)

Pemerintah Kota Depok telah menetapkan pengelolaan persampahan menjadi salah satu  program utama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD). Implementasi pengelolaan dan pengolahan sampah kota Depok dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yang akan dilakukan secara bersamaan.

Lokasi Unit Pengolahan Sampah yang sudah berjalan di Kota Depok sebagai berikut :

1. Di TPA Cipayung
2. Di Perumahan Griya Tugu Asri, Cimanggis
3. Di Jalan Mawar Depok Jaya, Pancoran Mas
4. Di Kelurahan Banjar Sari, Cilangkap, Cimanggis
5. Di Komplek Kopassus, Sukatani, Cimanggis
6. Di Perumahan Nuansa Permai, Tugu, Cimanggis
7. Di Stasiun Depok Baru, Depok Jaya, Pancoranmas
8. Di Perumahan Mahogani Residence, Cibubur, Cimanggis
9. Di Pasar Kemiri, Beji
10. Di Pasar Cisalak, Cimanggis
11. Di Perumahan Telaga Golf, Sawangan
12. Di Perumahan Rafflesia, Harjamukti Cimanggis
13. Di Jl. Akses UI, Tugu, Cimanggis

4.5.1 Pendekatan skala TPA

Peranan TPA Cipayung sebagai tempat pembuangan akhir kota Depok masih tetap  diperlukan. Tetapi beban sampah yang dibuang ke TPA makin terus direduksi sampai akhirnya fungsi TPA sebagai tempat pembuangan akhir berubah menjadi tempat  komposting terintegrasi atau fungsi-fungsi lain yang lebih ramah lingkungan. Selama masa transisi fungsi tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk  mengoptimalisasi peranan sebelumnya. Beberapa hal dapat dilakukan antara lain,  melakukan pembenahan sistem pengangkutan menuju TPA yang dilakukan oleh Dinas  Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok dan melakukan penyempurnaan pengolahan dan pengelolaan di TPA.

4.5.2 Pendekatan skala rumah tangga

Program yang sangat penting dalam pengelolaan persampahan adalah menyadarkan dan melibatkan masyarakat terutama pada tingkat rumah tangga untuk melakukan  pemilahan sampah. Walaupun upaya-upaya penyadaran masyarakat tersebut bukanlah  pekerjaan yang mudah, karena berkaitan dengan perubahan kultur dan cara pandang.  Tetapi, dengan melibatkan segenap potensi yang ada di masyarakat seperti kader  Dasawisma, PKK, Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, kelompok  pengajian, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, yang bekerja secara terkoordinasi,  terencana, dan berkesinambungan maka diharapkan perubahan kultur dan cara pandang tersebut dapat terwujud. Salah satu program yang tidak kalah pentingnya terkait dengan penyadaran masyarakat adalah memasukkan materi-materi mengenai  pengolahan sampah pada setiap jenjang pendidikan di Kota Depok. Diharapkan anakanak bangsa tersebut dapat memiliki cara pandang dan budaya yang lebih ramah
lingkungan.

4.5.3 Pendekatan skala kawasan

Program yang dilakukan dengan pendekatan skala kawasan ini merupakan upaya untuk  merubah paradigma pengelolaan sampah yang lama yaitu kumpul-angkut-buang menjadi  kumpul-olah-manfaat. Program-program yang dilakukan adalah membangun unit  pengolahan sampah (UPS) dalam skala kawasan. Lahan yang dibutuhkan untuk 1 unit UPS adalah sekitar 500 m2. Dalam jangka waktu empat tahun, diharap unit-unit  pengolahan sampah tersebut akan mendominasi pengolahan sampah di kota Depok yang mengambil alih peranan TPA.

Dengan indikator kinerja pencapaian seperti pengelolaan sampah secara terpadu adalah  penanganan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) sebelum diangkut ke TPA, 1  (satu) unit UPS dapat menangani sampah sebanyak 30 m³ / hari akan menghasilkan 2,4  m³ bahan daur ulang seperti metal, kertas dan plastik yang merupakan bahan yang  masih bernilai ekonomis dan kompos setara 1 ton kompos per hari dan menyerap sebanyak 14 orang tenaga kerja .

Pengelolaan UPS harus dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga untuk  memisahkan sampah organik dan non organik. Pengelolaannya melibatkan seluruh  komponen masyarakat seperti Ibu rumah tangga, RT, RW, LPM Kelurahan, para pencari  kerja, dll. Setelah kompos dihasilkan selanjutnya dipasarkan dan digunakan oleh para  petani yang ada di wilayah Kota Depok, khususnya pada pertanian belimbing, jambu biji  merah, sayuran dan tanaman hias yang diperkirakan mencapai kebutuhan kompos per tahun sebanyak 15.200 ton.

Teknis Operasional

Seluruh sampah yang terkumpul dipilah menjadi organik dan anorganik, tetapi  jika tidak sempat untuk memilah, maka mesin pencacah yang tersedia mampu  memilah sampah tersebut. Mesin pencacah yang tersedia mampu mereduksi  sampah sebesar 75% – 80% dari volume sebelumnya. Organik tercacah tersebut  tidak menghasilkan bau yang menyengat. Kemudian organik tercacah tersebut  memasuki proses komposting. Setelah melalui proses pencacahan kedua,  screening dan pematangan maka organik tersebut telah menjadi kompos yang  dapat dipakai di lahan-lahan pertanian. Dari seluruh sampah yang diolah, ada sekitar 3% yang harus dibakar menggunakan tungku bakar atau secara manual  dibakar dan dapat diolah lebih lanjut. Plastik yang telah dipilah secara manual  atau oleh mesin pencacah dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk dijadikan bahan daur ulang.

Dengan adanya kegiatan UPS maka diperlukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dengan menganalisa beberapa sample seperti air tanah, udara yang  menunjukkan bahwa keberadaan UPS tidak mencemari lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar.

Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan

Pelaksanaan program pengolahan dan pengelolaan sampah di Kecamatan  Cimanggis yang dijadikan pilot project. Pengelolaannya kepada pihak ketiga yang berkoordinasi dengan LPM Kelurahan Tugu. Pelaksanaan operasionalnya terdiri dari 14 orang pekerja per UPS yang terdiri dari :

1) Koordinator/Operator mesin : 1 orang
2) Operator mesin : 1 orang
3) Tenaga Pemilah : 4 orang
4) Tenaga Pengangkut Organik : 2 orang
5) Tenaga Pemilah : 2 orang
6) Tenaga Pembalikan dan Pengangkutan : 2 orang
7) Staf Administrasi : 1 orang
8) Petugas Keamanan : 1 orang

Untuk tahun 2008, Pemerintah Kota Depok telah merencanakan pembangnan UPS di 20 kelurahan. Rencana ini cukup mendapat dukungan dari masyarakat di  tingkat kelurahan. Berdasarkan hasil survey rumah tangga yang dilaksanakan  pada bulan November 2007, terlihat bahwa hampir seluruh rumah tangga sampel (96%) menyetujui dibangunnya UPS di kelurahan masing-masing.

Pendapat masyarakat beragam seperti pada tabel 4.6.

4.6. Pembiayaan

Sumber utama pembiayaan pengelolaan kebersihan/persampahan kota Depok adalah  APBD kota Depok. Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok dua tahun berturutturut adalah sebagai berikut :

Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2006 sebesar Rp. 7.232.329.000.- dengan rincian terdiri dari :

1. Biaya Operasional pengangkutan : Rp 5.432.329.000,-
2. Biaya Operasional di TPA : Rp 1.800.000.000,-

Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2007 sebesar Rp. 8.001.948.500.- dengan rincian terdiri dari :

1. Biaya Operasional Pengangkutan : Rp 5.801.9948.500,-
2. Biaya Operasional di TPA : Rp 2.200.000.000,-

Anggaran pengelolaan kebersihan kota Depok tahun 2008 sebesar Rp. 9.588.734.350.-dengan rincian terdiri dari :

1. Biaya Operasional Pengangkutan : Rp 6.906.193.650,-
2. Biaya Operasional di TPA : Rp 2.682.540.700,-

Selain dari APBD Kota Depok pengelolaan persampahan dan kebersihan di Kota Depok  telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok nomor 22 tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan persampahan.

Besarnya Tarif Retribusi Sampah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah Rumah Non Real Estate berdasarkan luas bangunan :

1. 0 M2 – 21 M2 Rp. 2.000,- / Bln
2. 22 M2 – 70 M2 Rp. 3.500,- / Bln
3. 71 M2 – 200 M2 Rp. 4.500,- / Bln
4. 201 M2 – 300 M2 Rp. 6.000,- / Bln
5. > 300 M2 Rp. 8.500,- / Bln

2. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah Rumah Real Estate ditetapkan berdasarkan luas bangunan :

1. 21 M2 – 36 M2 Rp. 7.000,- / Bln
2. 37 M2 – 54 M2 Rp. 8.500,- / Bln
3. 54 M2 – 70 M2 Rp. 10.500,- / Bln
4. 71 M2 – 120 M2 Rp. 12.500,- / Bln
5. > 120 M2 Rp. 17.500,- / Bln

3. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari kategori  Perkantoran, Pasar, Pertokoan, Mal, Gedung Pertunjukan, Apotik, Klinik, Usaha Pertukangan/Pengolahan Bahan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :

1. 0 M3 – 0,50 M3 Rp. 25.000,- / Bln
2. 0,51 M3 – 0,75 M3 Rp. 35.000,- / Bln
3. > 0,76 M3 Rp. 50.000,- / Bln

4. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari sumber sampah, Lembaga Pendidikan/Kursus, Rumah Sewaan (Tempat Kost), Rumah  Makan/Restoran, Hotel/Apartemen, Pabrik/Industri, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, ditetapkan berdasarkan kubikasi :

1. Lembaga Pendidikan / Kursus Rp. 6.000,- / M3
2. Rumah Sewaan / Tempat Kost Rp. 7.500,- / M3
3. Rumah Makan Rp. 11.000,- / M3
4. Restoran Rp. 15.000,- / M3
5. Hotel / Apartemen Rp. 15.000,- / M3
6. Pabrik / Industri Rp. 13.000,- / M3
7. Rumah Sakit / Rumah Bersalin Rp. 10.000,- / M3
8. Bioskop Rp. 12.500,- / M3

5. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah di Pasar, berdasarkan kegiatan usaha pedagang, ditetapkan dengan system pengambilan harian :

  1. Kios Rp. 1.000,- / M3
  2. Los Rp. 1.000,- / M3
  3. Awning Rp. 1.000,- / M3
  4. Kaki Lima / Pedagang MakananTdk Tetap Rp. 1.000,- / M3
  5. Ruko Rp. 3.000,- / M3
  6. Toko Rp. 2.500,- / M3

6. Bilamana pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif seperti pada point-point tersebut diatas, maka untuk menentukan Retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan rit, yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000,-/rit.

7. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Kota oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang berasal dari wilayah Depok dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 6.000,-/M3.

Hasil retribusi/iuran pelayanan kebersihan/persampahan kota Depok yang dapat ditagih pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.677.063.000,- atau sebesar 23,18% dari anggaran rutin persampahan/biaya operasional sebesar Rp.7.232.329.000,-

3 responses to “4 Kondisi Saat Ini

  1. ulasan ini sangat membantu saya dalam mengumpulkan data2 tentang kota depok
    terima kasih

  2. Pingback: PKM GT | Dazzling Girl

  3. Kpd yth Bpk BLH Kota Depok.
    Pak….di desa sy ada lokasi UPS yg mana menurut sy sdh menyalahi prosedur dlm menangani pengolahan sampah…..sampah sdh menumpuk di dlm area pengolahan dan diluar area gudang. Ini sdh keluar dr apa yg di katakan oleh bpk lurah cilangkap sewaktu rapat dgn warga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s