7 Rencana Induk

Rencana Induk Persampahan Kota Depok

7 . RENCANA INDUK SISTEM (RIS ) PENGELOLAAN SAMPAH KOTA DEPOK

7.1. Pendekatan Rencana Induk Sistem Persampahan

Pendekatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok dilakukan dengan mengelompokan wilayah berdasarkan kondisi pemukiman, yaitu untuk kawasan/pemukiman yang sudah lama beroperasi dan kawasan/pemukiman baru.

7.1.1. Pendekatan Penyusunan RIS Untuk Permukiman/Kegiatan Yang Sudah Lama Beroperasi

Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok, untuk kawasan yang sudah beroperasi disusun dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Depok, mencakup 5 aspek yaitu : 1) Teknis Operasional; 2) Kelembagaan dan Organisasi; 3) Keuangan dan Pembiayaan; 4) Penegakan Hukum dan Peraturan; 5) Peran serta masyarakat dan swasta.

2. Pola penangan sampah dilakukan dengan 2 sistem yaitu :

a. Sistem pengelolaan sampah terpadu dengan 3R. b. Sistem konvesional (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir).

3. Pola penangan sampah secara konvesional dibedakan untuk wilayah pesisir, non pesisir, dan kepulauan. Penyusunan Rencana Induk Persampahan

4. Pengelolaan sampah dilakukan 3 model yaitu :

a. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat b. Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir dengan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) c. Pengelolaan sampah dengan konversi energi

5. Pengolahan sampah berbasis komunitas (masyarakat) dikembangkan dalam clustercluster (penangan tingkat kelurahan).

6. Pengelolaan sampah akan ditingkatkan secara bertahap untuk menggantikan pola penanganan secara konvesional.

7. Penanganan sampah pada wilayah dikembangkan dengan melihat kepadatan bruto, sebagai berikut:

a. Kepadatan < 50 jiwa/ha, ditangani dengan teknologi setempat (penanganan   individual, penimbunan, pembakaran), kecuali untuk pusat kegiatan yang ditangani sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana. b. Kepadatan penduduk 50 jiwa/ha ≤ kepadatan ≤ 100 jiwa/ha, ditingkatkan pelayanan dengan 10% – 50 % secara bertahap dari pelayanan yang sudah ada (Target Millenium Development Goals). c. Kepadatan > 100 jiwa/ha. d. Pelayanan persampahan ditargetkan mampu menangani hingga seluruh sampah yang dihasilkan.

7.1.2. Pendekatan Penyusunan RIS Untuk Permukiman/Kegiatan Baru

Pendekatan yang dilakukan untuk menyususn RIS persampahan bagi kawasan baru, baik untuk kegiatan permukiman maupun non permukiman direncanakan sebagai berikut :

  1. Pengembang dalam skala besar ≥ 25 ha, wajib melakukan pengolahan sampah  dalam skala kawasan, dengan menyediakan sarana pengolahan sampah pada kawasan yang dikembangkan.
  2. Pengembang dalam skala kecil < 25 jiwa/ha, wajib menyediakan sarana penanganan  sampah pada awal pembangunan, sehingga pada saat beroperasi, kawasan tersebut  sudah memiliki sarana penanganan sampah. Langkah ini untuk mengantisipasi bagi masyarakat agar tidak membuang sampah ke lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan.
  3. Kegiatan non permukiman (industri, rumah sakit, lainnya), yang baru dan memiliki  skala besar wajib melakukan pengolahan sampah secara mandiri pada kawasan yang  di bangun. Penangann dilakukan dengan membangun sarana pengolahan sampah di kawasan yang dibangun.

7.2. Rencana Induk Sistem Aspek Teknis Operasional

7.2.1. Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan adalah wilayah yang ditargetkan harus dilakukan pelayanan sesuai  dengan kepadatan penduduk. Berdasarkan kepadatan brutto, maka wilayah pelayanan  akan ditangani sesuai dengan urgenitasnya. Target cakupan pelayanan ditetapkan untuk  jangka panjang (20 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Target cakupan pelayanan untuk Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Lima Tahun Pertama (sampai 2012)

Merupakan tahun untuk mengakomodasi kekuatan dan menyusun strategis. Lima  tahun pertama penetapan target disesuaikan dengan kemampuan. Pertimbangan  tersebut terutama untuk mendorong pengolahan sampah. Cakupan pelayanan  meningkat dengan 30% dari pelayanan sebelumnya. Terutama untuk kepadatan  tinggi, sedangkan untuk kepadatan rendah (< 50 jiwa/ha), dengan penambahan 50% dari cakupan pelayanan sebelumnya.

2. Tahun 2013 – 2018

Pada tahun-tahun berikutnya target cakupan pelayanan sebesar 80% dari jumlah  penduduk Kota Depok. Wilayah yang telah dikembangkan dengan sisitem Unit  Pengolahan Sampah di tingkat kelurahan ditingkatkan. Jumlah unit UPS di Kota  Depok pada tahun 2013 – 2018 mencapai 64 Unit (sesuai RPJMD Kota Depok).

Selengkapnya target pelayanan sampah Kota Depok, hingga tahun 2018 disajikan  pada tabel 7.1 berikut.

7.2.2. Rencana Pola Penanganan Sampah di Kecamatan

Pola penanganan sampah Kota Depok, dilakukan dengan pengelolaan sampah dan  penanganan secara konvensional. Pengolahan sampah terdiri dari pengolahan sampah  berbasis komunitas (kelompok masyarakat), pengolahan sampah di tempat pembuangan  akhir sampah dan konservasi energy serta penanganan sampah melalui Unit Pengolahan  Sampah Terpadu. Penentuan pola penanganan dilakukan dengan identifikasi  karakteristik wilayah untuk setiap unit analisis (kecamatan), tingkat kepadatan penduduk, dan urgenitas pelayanan.

Penganganan sampah di setiap kecamatan direncanakan menggunakan Unit Pengolahan  Sampah di setiap Kecamatan. Total Unit Pengolahan Sampah di Kota Depok pada tahun  2008 sebanyak 24 unit kemudian bertambah pada tahun 2009 sebanyak 10 unit. Pada  tahun 2011 total unit pengolahan sampah Kota Depok sebesar 64 unit yang tersebar di  setiap Kecamatan, masing-masing unit pengolahan sampah menampung 21 M3 atau 70% dari total kapasitas mesin UPS.

7.2.3. Rencana Induk Sistem Teknis Operasional

A. Penerapan Pengolahan Sampah Secara Bertahap

Rencana induk Jangka Panjang pengolahan sampah diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Depok. Pengolahan sampah terdapat beberapa alternatif.

Alternatif pengolahan sampah yang dapat dikembangkan untuk jangka panjang antara lain :

1) Pengolahan sampah berbasis komunitas (masyarakat)

Model pengolahan sampah ini akan dilakasanakan pada klaster-klaster  tertentu. Klaster ini dapat dibentuk di tingkat RW atau di tingkat  kelurahan. Secara prinsip pengolahan ini akan memanfaatkan berbagai  jenis sampah yang dihasilkan setiap hari, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Sampah organik (sisa sayuran, buah-buahan, daun-daunan). Jenis sampah ini dengan teknologi composting direncanakan untuk dibuat pupuk. Produk pupuk dipasarkan baik untuk industri maupun kegiatan pertanian/perkebunan.

Sampah Kardus/plastic/besi/kayu. Sampah jenis ini dimanfaatkan  untuk daur ulang atau pemanfaatan kembali sampah. Metoda ini dapat  menghasilkan nilai ekonomis untuk pengelolaan sampah.  Sampah kertas tipis, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk kertas daur ulang (re-cycle paper).

Sampah sisa, jenis sampah ini merupakan materi yang sama sekali  sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, misal sisa bongkaran, plastic non daur ulang. Sisa sampah ini harus dibuang ke TPA.

Model ini dalam setiap klaster akan terdiri dari kelompok masyarakat  yang melakukan pengelolaan secara bersama-sama. Sampah dari  masing-masing sumbernya di pilah menjadi sampah sesuai dengan  klasifikasi diatas. Sesuai dengan jenisnya akan dilakukan penanganan  baik untuk dijual, dilakukan daur ulang maupun dengan sistem  pembuatan pupuk. Dengan pengolahan ini maka hanya 20% sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

2. Unit Pengolahan Sampah Terpadu

Pengolahan sampah di UPS merupakan bentuk pengolahan sampah yang  terkumpul untuk dipilah menjadi sampah organik dan anorganik.  Namun apabila tidak sempat terpilah maka mesin pencacah yang tersedia mampu memilah sampah tersebut.

Mesin pencacah yang tersedia di UPS mampu mereduksi antara 70% –  80% dari volume sampah yang terkumpul. Sampah organik yang  terkumpul tidak menghasilkan bau yang menyengat, yang kemudian  diolah untuk proses komposting. Setelah melalui proses pencacahan  kedua, screening dan pematangan sehingga sampah organik tersebut  telah menjadi kompos yang dapat dipakai untuk lahan pertanian. Dari  seluruh sampah yang diolah diolah kurang lebih 3% yang harus dibakar  dengan menggunakan incenerator atau secara manual. Sedangkan  plastik yang telah dicacah dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk dijadikan bahan daur ulang.

3. Pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah dengan  teknologi tertentu merupakan bentuk pengolahan sampah lain yang  dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Penawaran yang  telah dilakukan beberapa rekanan untuk mengolah sampah di  pembuangan akhir sampah merupakan alternatif lain untuk mengolah  sampah. Kegiatan ini direncanakan mampu mengolah sampah organik  dan pupuk sehingga memiliki nilai tambah untuk upaya mereduksi sampah di TPA.

4. Pengolahan dengan Konversi Energi

Alternatif ini terutama untuk mengetahui proses konversi dan  beberapa jenis sampah menjadi sumber energy alternatif. Pengolahan  jenis ini dilakukan untuk skala kecil sebagai pilot project dan dikembangkan secara bertahap.

B. Penerapan Penanganan Sampah Konvensional

Untuk jangka waktu 10 tahun yang akan datang (2018), penanganan sampah  secara konvensional belum dapat digantikan secara menyeluruh dengan  teknologi pengolahan sampah. Penanganan secara konvensional adalah  penanganan sampah secara terpusat, dengan sistem pewadahan,  pengumpulah, pengangkutan dan tempat pembuangan akhir sampah. Pola  penanganan konvensional ini terutama dipertahankan untuk wilayah dengan  urgenitas penanganan tinggi (pada kepadatan tinggi) dan harus segera ditangani.

1) Kawasan Kota

Letak Kota Depok sangat strategis, diapit oleh Kota Jakarta dan Kota  Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan pesat  seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional dengan kota-kota lainnya.

Penanganan sampah secara konvesional pada kawasan kota terdiri dari  sub sistem penyapuan jalan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan  dan penampungan sementara. Rencana Induk Sistem untuk setiap sub sistem tersebut adalah sebagai berikut :

2. Penyapuan Jalan

Penyapuan jalan untuk masa jangka panjang, masih dipertahankan,  terutama untuk ruas jalan protocol berupa badan jalan, trotoar dan  median jalan. Penyapuan jalan protokol secara manual dengan ratio 1  orang petugas banding 1 km panjang jalan. Sedangkan frekuensi  penyapuan untuk jalan kolektor pusat kota adalah sehari sekali sampai sehari dua kali.

3. Pewadahan

Pewadahan yang digunakan bisa berbentuk kotak, silinder maupun  kantong plastik. Dimana untuk pewadahan ini antara sampah organic  dan anorganik terpisah sehingga dibutuhkan minimal 2 tempat sampah.  Diusahakan kedua tempat tersebut berbeda warna sehingga  memudahkan petugas pengumpul. Bahan untuk pewadahan bersifat  kedap terhadap air, panas matahari, dan mudah dibersihkan.  Alternative yang biasa dipakai adalah bin plastik tertutup (volume 40- 60 lt), Penempatan pewadahan sebaiknya di pekarangan sumber  sampah supaya memudahkan petugas pengumpul untuk mengambil.  Dengan diterapkan pewadahan secara terpisah maka perlu diatur jadwal periode pengumpulan antara sampah organik dan anorganik.

4. Pengumpulan

Kawasan yang mempunyai kondisi topografi yang relatif datar,  sehingga alat pengumpul tidak bermesin seperti becak maupun  gerobak sampah bisa digunakan dengan frekuensi pengambilan sampah  1 sampai 3 hari sekali. Kondisi permikiman di kawasan pesisir yang  cenderung padat teratur memungkinkan pengumpulan sampah dengan  pola individual tak langsung. Dengan adanya pemisahan di sumber  maka fasilitas pengumpulan antara sampah organik dan anorganik juga terpisah ataupun dengan jadwal pengumpulan yang berbeda.

5. Pengangkutan

Pengangkutan menggunakan dump truck maupun arm roll. Truk jenis  arm roll di gunakan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah dari  container yang ada di TPS. Yang perlu diperhatikan dalam sub sistem  pengangkutan adalah ritasi (produktifitas) Truk yang disesuaikan oleh kondisi tiap-tiap kendaraan dibandingkan jarak yang harus ditempuh ke TPA. Untuk ini diperlukan adanya rute serta jadwal setiap kendaraan.

6. Tempat Penampungan Sementara

TPS berupa container dengan kapasitas 6 m2 dimana gerobak/becak  sampah langsung menumpahkan muatannya ke dalam kontainer.  Setelah penuh maka kontainer akan dibawa ke TPA menggunakan arm  roll truck. Untuk memaksimalkan kebersihan lokasi TPS, perlu ada  penjadwalan pengisian dan pengosongan dengan frekuensi  pengosongan minimal 1 kali. Lokasi TPS harus mudah dijangkau dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

7. Rencana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat pembuangan akhir sampah untuk jangka panjang,  diperuntukan bagi sampah yang masih dikelola dengan pola  konvensional, dan sampah yang tidak dapat dihilangkan dari  pengolahan sampah. Pola konvensional dengan sistem pewadahan,  pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah hingga  akhir tahun perencanaan (2018) masih memproduksi sebesar 4.116  m3/hari. Sedangkan yang diolah dengan sistem unit pengolahan sampah sebesar 1.344 m3/hari.

7.3. Rencana Induk Sistem Keuangan

Rencana pembiayaan pengelolaan persampahan Kota Depok meliputi :

  1. Sumber dana yang digunakan untuk pengelolaan persampahan kota.
  2. Besarnya dana yang diterima serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan persampahan dan.
  3. Cara pembayaran iuran/retribusi kebersihan.
  4. Sumber dana pengelolaan persampahan kota berasal dari : a. Pembayaran iuran layanan kebersihan. b. Retribusi kebersihan. c. Anggaran pendapan belanja daerah (APBD).
  5. Cara pembayaran retribusi adalah :

a. Membayar bersama dengan pembayaran iuran air PDAM. b. Membayar bersama dengan pembayaran iuran listrik. c. Membayar di payment point. d. Membayar langsung kepada petugas kebersihan. e. Membayar melalui RT/RW.

7.3.1. Rencana Retribusi

Dalam pelaksanaan teknis di masyarakat ada ketentuan pembayaran iuran dan retribusi,  sehingga masyarakat merasa bahwa untuk pengelolaan persampahan mereka harus  membayar dua kali yaitu kepada pengurus RT/RW dan DINAS. Hal ini terjadi karena  masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana aliran sampah setelah tidak  mereka butuhkan sehingga mereka tidak memiliki informasi atau pengetahuan besarnya  biaya yang diperlukan untuk menyingkirkan sampah dari lingkungan dirinya. Yang  mereka inginkan adalah setelah membayar iuran dan retribusi kebersihan, sampah sudah menjadi tanggung jawab dinas kebersihan.

Retribusi kebersihan yang diambil dari masyarakat untuk pengelolaan sampah harus  diatur dengan PERDA. Perlu di ingat bahwa retribusi berfungsi sebagai salah satu sumber  pendapatan APBN/ APBD, jadi jumlahnya tidak boleh membebani masyarakat. Jadi  harus ada pembedaan dan penjelasan yang tepat antara PEMBAYARAN IURAN LAYANAN  KEBERSIHAN dan RETRIBUSI KEBERSIHAN. Hal ini perlu dicermati, karena jangan sampai masyarakat dua kali untuk hal yang sama.

Mekanisme pembayaran dan pengawasan retribusi tersebut juga harus diperhatikan.  Jadi, dalam penyusunan PERDA ini seharusnya dapat memberikan pilihan yang lebih baik agar aman dari segi KKN. Struktur tarif retribusi yang berlaku pada umumnya dirasakan masih konvensional dan  belum memungkinkannya adanya subsidi diantara pelanggan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada sistem pelayanan public yang lain seperti air minum dan listrik.

Struktur tarif tersebut perlu disesuaikan dengan berpegang pada prinsip pemulihan  biaya (Full Cost Recovery) dan juga dengan dasar yang berkeadilan. Dalam hal ini perlu  dilakukan perbedaan struktur tarif diantara domestic, industri dan komersial dengan melihat kemungkinan adanya silang pembiayaan dari tipe pelanggan satu terhadap yang  lain. Hal yang perlu menjadi dasar pembedaan strukrur tarif ini adalah adanya ability to  pay dan willingness to pay yang berlainan dari masing-masing tipe pelanggan.

Dengan  melakukan silang pembiayaan akan dapat menciptakan insentif diantara pelanggan  tanpa membebani operator secara berlebihan, sehingga tarif retribusi bagi masyarakat kurang mampu masih dapat terjangkau.

Dalam kaitan tersebut perlu kiranya dipersiapkan langkah-langkah strategis, melalui  penelusuran kemungkinan penerapan tarif progresif, dimana tarif dikenakan atas dasar  volume sampah yang dibuang pelanggan atau penimbul baik domestik, industry maupun  komersial. Dengan landasan penerapan tarif seperti itu, maka dimungkinkan adanya  insentif bagi operator dalam melakukan perhitungan jumlah volume yang dibuang dengan tarif retribusi yang ditarik.

7.3.2. Rencana Pembiayaan Pengelolaan

Penanggung jawab dan pelaksana pengelolaan sampah dapat memungut biaya pengelolaan sampah kepada masyarakat dan Pelaku Usaha untuk membiayai jasa pengelolaan sampah yang mengacu pada standar pelayanan minimal.

Atas biaya pengelolaan sampah yang telah dikumpulkan dari masyarakat, penanggung  jawab dan pelaksana pengelolaan sampah wajib memberikan pelayanan sampah sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pemerintah kabupaten wajib menentukan besarnya biaya jasa pengelolaan sampah yang  dipungut dari masyarakat dan/pelaku usaha dengan mempertimbangkan kemampuan  ekonomi masyarakat. Untuk menentukan besarnya biaya jasa pengelolaan sampah dari  masyarakat dan/atau pelaku usaha, pemerintaha kabupaten/kota perlu menyesuaikan dengan infrastruktur dan peralatan yang disediakan.

Untuk meningkatkan sistem pengelolaan, pemerintah dapat mengembangkan mekanisme  insentif dan disinsentif. Melihat kondisi sekarang, maka perlu bagi pengelola sampah saat ini untuk dapat mempersiapkan:

  1. Besarnya biaya pengelolaan perlu disesuaikan dengan berpegang pada prinsip pemulihan biaya (full cost recovery) dan juga dengan dasar yang berkeadilan.
  2. Memperbaiki struktur tarif sampah dengan penerapan tarif progresif, dimana tarif  dikenakan atas dasar volume sampai yang dibuang pelanggan atau penimbul baik  domestik, industri maupun komersial. Dengan landasan penerapan tarif seperti itu,  maka dimungkinkan adanya insentif bagi operator dalam melakukan perhitungan jumlah volume yang dibuang tarif retribusi yang di tarik.
  3. Penambahan anggaran pengelolaan baik berupa pinjaman atau bantuan dari pemerintah dan atau dari lembaga pembiayaan.
  4. Memperbaiki sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan persampahan.
  5. Meningkatkan peyalanan pada masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan biaya pengolahan sampah baik untuk TPA maupun UPS untuk Kota Depok adalah :

7.4. Rencana Induk Sistem Kelambagaan Organisasi

7.4.1. Rencana Kelembagaan

Konsep kelembagaan dapat diartikan wahana untuk menanamkan nilai – nilai baru  didalam masyarakat. Nilai – nilai baru dalam pengelolaan sampah tersebut dari hanya  sekedar membuang sampah ke mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Memang  bukan hal yang mudah untuk menanamkan nilai – nilai baru perubahan dapat dilakukan  melalui lembaga – lembaga pemerintah sebagai agen dari pembangunan dan perubahan.  Milton J. Esman dalam buku Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa :

“Pembangunan dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari  organisasi – organisasi baru atau yang disusun kembali yang a) mewujudkan perubahan  dalam nilai – nilai, Fungsi – fungsi dan teknologi – teknologi fisik dan / atau social, b)  Menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan – hubungan normatit dan pola –  pola tindakan c) Memperoleh dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.”

Model ini membantu untuk melakukan perubahan – perubahan nilai baru yang lebih baik,  perubahan nilai pengolahan sampah dapat dimulai dengan merubah variabel – variabel lembaga sebagai berikut:

  1. Kepemimpinan, komitmen pemimpin untuk melakukan perubahan pengelolaan  sampah mutlak diperlukan untuk melakukan perubahan. Komitmen tersebut  dilakukan dengan membuat kebijakan – kebijakan yang mengarahkan kearah perubahan nilai – nilai.
  2. Doktrin, doktrin dituangkan dengan nilai – nilai dan tujuan – tujuan yang akan  dicapai. Pemerintah harus mensosialisasikan nilai-nilai baru pengelolaan sampah  tersebut kepada seluruh anggota masyarakat melalui bebagai cara sehingga masyarakat paham apa manfaat mengolah sampah bagi lingkungan.
  3. Program, program merupakan rencana tindakan-tindakan tertentu yang  berhubungan dengan pencapaian tujuan. Program-program untuk melakukan  perubahan harus terencana dengan baik mulai dari sosialisasi sampai pada  pelaksanaan, dari pengolahan tingkat bawah sampai dengan pengolahan akhir, sistem reward and punishment bagi masyarakat.
  4. Sumber daya, sumberdaya berkaitan dengan alokasi keuangan, infrastruktur, teknologi serta informasi yang mendukung pencapaian perubahan.
  5. Struktur intern, struktur dipandang sebagai hubungan dan proses-proses yang diadakan untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Keterkaitan disini diartikan sebagai keterkaitan suatu organisasi dengan lingkungannya dimana lingkungan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya nilai-nilai baru.

Kaitan-kaitan tersebut adalah:

  1. Kaitan-kaitan yang memungkinkan yakni hubungan dengan kelompok-kelompok  sosial yang berwenang mengalokasikan sumber daya. Dalam hal ini DPRD harus  diberikan pengertian bahwa pengolahan sampah penting untuk segera dilaksanakan  sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang cukup untuk melakukan perubahan.
  2. Kaitan-kaitan fungsional yakni berkaitan dengan fungsi pelengkap sebagai pemasok dan pengguna keluaran dari organisasi. Dalam hal ini dinas kebersihan harus menjalin hubungan KSM, ikatan pemulung, instansi swasta dan negeri lainnya yang berkepentingan dengan program ini.
  3. Kaitan-kaitan normatif, kaitan ini berhubungan dengan lembaga yang bencakup nilai dan norma yang relevan bagi doktrin dan program. Penegakan peraturan yang akan dicapai dalam nilai yang baru sangat penting bagi perubahan tanpa adanya penegakan norma pembangunan nilai-nilai ini tidak akan berjalan dengan baik. Guna menegakkan peraturan tersebut perlu paying hokum yang jelas serta kerja sama yang baik dengan penegak peraturan daerah yang dilaksanakan oleh satpol PP.
  4. Kaitan-kaitan tersebar, kaitan ini berhubungan dengan unsure-unsur masyarakat yang tidak teridentifikasi dalam organisasi formal. Pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Berkaitan dengan konsep-konsep tersebut diatas maka rencana pelembagaan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Pembuatan regulasi dan payung hukum guna memanyungi kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis pada komunitas.
  2. Penyusunan program yang terarah guna mengarahkan dan membina kegiatankegiatan yang bertujuan untuk merubah metode pengelolaan sampah.
  3. Mempersiapkan sumber daya yang memadai serta memperkenalkan teknologi yang tepat guna untuk mengolah sampah.
  4. Pembuatan peraturan yang meregulasi hubungan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab satuan kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
  5. Pembuatan jaringan antar lembaga baik pemerintah, legislatif, masyarakat dan  perusahaaan swasta guna mengawal kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
  6. Penegakan hokum guna menegakkan legulasi pengelolaan sampah dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

7.4.2. Rencana Organisasi

Penataan organisasi pelaksanaan dilakukan dengan melakukan restrukturisasi tugas  pokok dan fungsi yang lebih jelas dan tegas dalam bentuk PERDA. Dengan adanya perda  maka tugas, tanggung jawab serta kewenangan lembaga-lembaga mengelola sampah  menjadi lebih jelas. Pendelegasian kewenangan pengelolaan kebersihan dari dinas  kebersihan dan kecamatan dan kelurahan harus disertai dengan pelimpahan sumber  daya yang mencukupi. Disamping itu dalam pengelolaan sampah antar lembaga harus  ada kesatuan, komando dengan membuat struktur organisasi yang eksplisit untuk memperjelas alur komando penanganan permasalahan sampah.

Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran hendaknya lebih baik melibatkan kecamatan  dan kelurahan sebagai organisasi pelaksana di tingkat bawah. Disamping itu didalam  perencanaan harus lebih banyak melibatkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan  kebersihan. Perencanaan harus kegiatan dan anggaran sedapat mungkin memadukan model perencanaan bottom up dan top down.

Sedangkan dalam pelaksanaan koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan termasuk  dengan lembaga di luar pelaksana kebersihan. Koordinasi dapat dilakukan secara rutin maupun incidental terutama dalam menangani pengaduan-pengaduan masyarakat.

Selain itu guna meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mentaati peraturan maka  peraturan harus ditegakkan. Dalam penegakkan peraturan ini dinas kebersihan harus berkoordinasi dengan aparat penegak peraturan daerah.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari lingkup kelurahan diawasi  kelurahan, lingkup kecamatan diawasi kecamatan dan lingkup Kota Depok di awasi oleh dinas kebersihan. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui unit pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh dinas kebersihan ke kecamatan atau kelurahan. Namun, guna memperlancar tindak lanjut pengaduan dan hasil pengawasan maka harus disusun mekanisme yang jelas termasuk kewenangan dari dinas kebersihan untuk memerintahkan kecamatan dan kelurahan untuk melakukan tindak lanjut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka rencana organisasi pengelolaan sampah dimasa datang adalah sebagai berikut:

  1. Satuan kerja yang terlibat adalah dinas kebersihan, dinas pasar, kecamatan dan kelurahan.
  2. Dinas kebersihan sebagai penanggung jawab kebersihan kota termasuk dalam hal pengelolaan sampah.
  3. Penyusunan peraturan/ regulasi tentang tugas pokok dan fungsi, Alur komando,  penanggung jawaban serta mekanisme koordinasi yang jelas bagi masing-masing satuan kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.
  4. Dalam perencanaan program pengelolaan sampah sebaiknya melibatkan satuan kerja yang terlibat di tambah dengan perwakilan stakeholders.
  5. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kebersihan perlu dibentuk rantai, komando serta koordinasi yang jelas dari dinas kebersihan sampai dengan kelurahan.
  6. Pengawasan kebersihan sebaiknya dilakukan oleh dinas kebersihan, kecamatan dan  kelurahan sebagi penanggung jawab pengelolaan sampah diwilayah masing-masing,  sedangkan cabang dinas sebaiknya dihilangkan saja karena fungsinya telah  dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan sebagai penanggung jawab kebersihan diwilayah masing-masing.
  7. Memperjelas mekanisme pengaduan masyarakat serta koordinasi penanganan pengaduan dari dinas kebersihan sampai dengan kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Yang Menangani Sampah

1. Dinas Kebersihan

Tupoksi dinas kebersihan, hanya didalam tupoksinya ditambahkan melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kebersihan dengan UPT-UPT kebersihan yang berada di kecamatan-kecamatan.

2. Dinas Pasar

Tupoksi yang berkaitan dengan kebersihan tidak mengalami perubahan, tetapi di dalam pelaksanaan tugasnya terkoordinasi langsung dengan UPT kebersihan di tingkat kecamatan.

3. Kecamatan

Tugas kecamatan yang berkaitan dengan kebersihan tidak lagi dilakukan karena semuanya telah dilimpahkan kepada UPT kebersihan kecamatan.

Tugas kecamatan yang berkaitan dengan kebersihan adalah:

a. Memantau pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan b. Memantau kebersihan jalan-jalan protokol c. Melakukan koordinasi dengan UPT kebersihan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kebersihan di wilayahnya d. Melakukan koordinasi dengan UPT kebersihan berkaitan dengan pembinaan program kebersihan masyarakat yang berada di wilayahnya.

4. Kelurahan

Tugas kelurahan yang berkaitan dengan kebersihan tidak lagi dilakukan karena semuanya telah dilimpahkan kepada koordinator kebersihan kelurahan atau sub  UPT kebersihan kelurahan. Tugas kelurahan yang berkaitan dengan kebersihan adalah:

a. Memantau pengelolaan kebersihan di wilayah kelurahan

b. Memantau kebersihan jalan-jalan protokol diwilayahnya

c. Melakukan koordinasi dengan coordinator kebersihan kelurahan atau sub UPT kebersihan kelurahan untuk melakuka pemungutan retribusi kebersihan.

d. Melakukan koordinasi dengan coordinator kebersihan kelurahan atau sub UPT kebersihan kelurahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kebersihan di wilayahnya.

e. Melakukan koordinasi dengan coordinator kebersihan kelurahan atau sub UPT kebersihan kelurahan berkaitan dengan pembinaan program kebersihan masyarakat yang berada di wilayahnya.

5. UPT Kebersihan Kecamatan

UPT kebersihan bertugas mengambil alih tugas-tugas kecamatan dibidang kebersihan kota, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan rantai komando dan manajemen pengelolaan sampah. Adapun tugas UPT kebersihan adalah sebagai berikut :

a. Memantau pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan.

b. Memantau kebersihan jalan-jalan protokol

c. Memantau kebersihan tong-tong sampah jalan protokol dan TPS diwilayahnya.

d. Mengajukan permohonan pengadaan, penambahan, dan perbaikan sarana dan prasarana kebersihan seperti Truck, Kontainer sampah, depo container, becak sampah, dan tong sampah kepada dinas kebersihan.

e. Mengelola sarana dan prasarana kebersihan yang ada di kecamatan.

f. Memberikan pelayanan pengangkutan sampah persil niaga diatas perintah kepala dinas kebersihan

g. Melaksanakan pengangkutan sampah persil rumah tangga dan persil niaga dari TPS ke TPA yang ada di wilayahnya

h. Melakukan pemungutan dan penyetorkan retribusi kebersihan persil niaga di dinas kebersihan

i. Melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam hal pembinaan program kebersihan kota di masyarakat.

6. Sub Unit Kebersihan/Koordinator kebersihan kelurahan

Sub unit ini di bentuk bertujuan untuk mengambil alih tugas keluruhan di bidang kebersihan, mengingat selama ini tugas kelurahan sedah cukup banyak. Sub unit di kepalai oleh seorang coordinator dan secara hirarkis berada di bawah serta bertanggung jawab terhadap kepala UPT kebersihan di tingkat kecamatan. Adapun tugas-tugas sub unit atau coordinator kebersihan di tingkat kelurahan ini adalah:

a. Mengawasi kebersihan di wilayah Kota Depok

b. Mengkoordinir penyapuan sampah jalan protokol.

c. Melakukan koordinasi dengan kelurahan dalam membentuk dan membina KSM di wilayah kelurahan guna membantu pelaksanaan tugas atau pelaksanaan program kebersihan di wilayah kelurahan

d. Mematau pengambilan sampah dari sumber ke TPS

e. Menunjuk petugas yang berfungsi memantau dan malaksanakan kebersihan serta jadwal waktu pengangkutan kotainer.

f. Mengatur penempatan lokasi TPS baik depo maupun Kontainer

g. Melakukan koordinasi dengan kelurahan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penarikan iuran kebersihan kepada masyarakat untuk pengelolaan sampah dari sumber ke TPS

h. Melakukan koordinasi dengan kelurahan dalam pemungutan retribusi kebersihan di dinas kebersihan

i. Menerima bantuan biaya operasional dari dinas kebersihan, yang besarnya sesuai dengan jumlah setoran retribusi kebersihan persil rumah tangga dan perisl niaga, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

j. Meng-SPJ-kan dan membuat administrasi kebersihan.

k. Melakukan koordinasi dengan kelurahan dalam pembuatan dan perbaikan secara swadaya masyarakat untuk TPS yang berupa bak sampah

l. Mengajukan permohonan becak sampah penambahan container maupun depo di dinas kebersihan Kota Depok lewat UPT kebersihan di tingkat kecamatan.

7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

KSM ini dikepalai oleh seorang ketua yang bertugas di wilayah kelurahan. Disetiap kelurahan dapat di bentuk KSM lebih dari satu unit tergantung dengan situasi dan kondisi di wilayahnya.dalam menjalankan tugasnya KSM dibina oleh coordinator sub unit kebersihan kelurahan dan lurah setempat.

Tugas-tugas dari KSM adalah sebagai berikut :

a. Membantu melaksanakan tugas kebersihan diwilayahnya.

b. Membantu melaksanakan program-program kebersihan di wilayahnya.

7.5. Rencana Induk Sistem Peraturan dan Hukum

Rencana induk sistem untuk aspek hukum dan peraturan terutama dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

  1. Mendorong sektor sampah sebagai sektor profit, dan mengurangi sektor sampah sebagai sektor bersubsidi
  2. Mendorong perkuatan sistem organisasi untuk mewujudkan pengelolaan sampah  berbasis pengolahan sampah dan menurunkan pola penanganan sampah dengan pola konvensional
  3. Mendorong terbentuknya organisasi pengelola sampah yang memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah
  4. Memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dalam bentuk  pengolahan maupun membantu sistem pengelolaan sampah (pemilahan sampah dari sumbernya).

Rencana induk sistem pengelolaan persampahan Kota Depok dalam aspek-aspek peraturan dan regulasi adalah sebagai berikut :

  1. Perlunya pembentukan payung aturan untuk mendorong pengolahan sampah berbasis masyarakat.
  2. Dalam aturan ini juga ditegaskan tentang peran serta pemerintah dalam  penampung hasil pengolahan sampah, sehingga sistem dapat berjalan dengan baik.
  3. Konsep tentang penegakan hukum dalam peningkatan kinerja kebersihan.

7.6. Rencana Induk Sistem Peran Serta Masyarakat

7.6.1. Pengelolaan Sampah Individual

Pengelolaan sampah yang dilakukan secara individual memerlukan perubahan mind  Setting dalam pola pemikiran masyarakat dari membuang menjadi mengolah. Mereka  harus diberikan kesadaran bahwa permasalahan adalah permasalahan yang krusial untuk  segera dicarikan jalan keluarnya. Untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tersebut dimasyarakat:

  1. Melakukan sosialisasi, masyarakat harus disosialisasikan apa kerugiannya apabila  metode pembuangan sampah masih seperti sekarang misalnya : habisnya lahan pembuangan akan terjadi peristiwa seperti di Bandung dan Jakarta.
  2. Menegakkan peraturan, penegakkan peraturan ini harus diberikan payung hukum yang memadahi untuk memberikan reward and punishment.
  3. Melakukan sosialisasi peran serta individu yang paling sederhana dalam membuang  sampah yaitu dengan mengumpulkan dan kemudian memisahkan antara sampah  organic dan anorganik, pemisahan sampah ini dimaksudkan untuk memudahkan proses daur ulang.

7.6.2. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan analisis kondisi kesehatan, maka dapat diperlihatkan bahwa dampak kesehatan masyarakat akan muncul bila kondisi berikut :

  1. Keterlambatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA akan memicu perkembangan  populasi lalat sebagai faktor mekanis penyakit diare, baik di masyarakat, industry, maupun rumah sakit
  2. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan membuang sampah ke selokan/saluran umum akan menambah breeding places lalat dalam berkembang biak.
  3. Pencemaran air tanah penduduk oleh rembesan lindi mengakibatkan kondisi  kesehatan lingkungan (kualitas air tanah) yang rendah, yang dapat mengakibatkan gangguan penyakit kulit bagi masyarakat penggunaannya.
  4. Kelengkapan sarana pelindung diri bagi petugas pengangkut sampah mempunyai dampak positif terhadap penjagaan derajat kesehatan pekerja pengangkut sampah
  5. Adanya kandungan Pb dalam urin sapi yang memakan sampah dapat membahayakan  kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya (walaupun dampaknya bersifat akumulatif)

Melihat kemungkinan dampak kesehatan masyarakat yang bisa muncul seperti tersebut  diatas, maka dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan, maka rencana induk sistem pengelolaan kesehatan masyarakat, dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

  1. Monitoring kepadatan populasi lalat, faktor penyakit periodik, dengan sasaran TPS, UPS dan TPA. Frekuensi monitoring biasa ditingkatkan bila terjadi perubahan faktor resiko peningkatan populasi lalat, seperti musim penghujan.
  2. Pada kondisi over populated, perlu dilakukan penyemprotan sampah dengan  insektisida. Pelaksanaan kegiatan ini perlu dikoordinasikan antara dinas kebersihan dan Dinas Kesehatan Kota Depok.
  3. Pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesadaraan dalam membuang sampah yang baik dan benar, dan perlu dilakukan secara berkesinambungan.
  4. Monitoring kualitas air tanah penduduk amaupun air sungai di sekitar pengolahan lindi.
  5. Menyediakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap bagi seluruh petugas  pengangkut sampah. Selain itu dilakukan penjagaan dan peningkatan status gizi petugas mengangkut sampah.

7.7. Proyeksi Timbulan Sampah

Seperti kota-kota lain di Indonesia dan daerah tropis lainnya , sampah di Kota Depok  akibat aktifitas penduduk termasuk dalam katagori sampah organik yang cenderung  mudah membusuk. Komponen organik yang ada adalah 72,97 % di dalam sampah yang di bawa ke TPA Kota Depok.

Timbulan sampah domestik yang diperkirakan sebesar 2,65 l/org/hari dengan dasar  dengan dasar timbulan tersebut (liter/orang/hari) maka pada tahun 2007 dapat dihitung  timbulan sampah total dengan jumlah penduduk kota Depok adalah 1.470.002 jiwa diperkirakan jumlah timbulan sampah perhari adalah 4.265 m3/hari.

Selanjutnya berdasarkan proyeksi penduduk pada tabel 6.1 maka timbulan sampah Kota Depok dapat diproyeksikan hingga tahun 2018 sebesar 5.640 m3/hari

7.8. Alternatif Usulan Sub Sistem Pengumpulan

Pola penanganan sampah yang diterapkan di Kota Depok berupa pola individual maupun  maupun komunal langsung. Pola ini pada dasarnya cukup cukup baik diterapkan untuk Kota Depok. Hanya saja pada pengelolaan sampah dengan sumber area ternyata  memerlukan tenaga kebersihan yang banyak. Namun demikian, pola ini memberikan  hasil yang sangat efektif dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan. Kondisi Kota  Depok yang rawan kemacetan serta permukimannya umumnya dapat dilewati oleh kendaraan roda 4 memungkinkan pola ini secara teknis dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal yang perlu dipertimbangkan untuk masa mendatang adalah bagaimana mengefisienkan pelayanan dengan pola seperti ini.

Konsep pengelolaan sampah yang efisien sebenarnya adalah pemusnahan atau pengurangan sampah mulai dari sumbernya. Konsep ini dikenal dengan pola 3 R, yaitu  Reduce, Reuse, dan Recycle. Pola ini akan dipertimbangkan untuk pengelolaan sampah Kota Depok di masa mendatang.

Analisis pola penanganan akan diuraikan untuk setiap sub-sistem sebagai berikut:

A. Pewadahan Sampah

Jenis pewadahan sampah yang digunakan saat ini terdiri dari berbagai  jenis, yaitu kantong plastik atau kantong bekas seperti kantong semen,  karung beras, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat yang memiliki  timbulan sampah yang cukup banyak, misalnya karena rumah tinggal  difungsikan juga untuk kegiatan lain seperti tempat kursus atau  toko/kios, pewadahan menggunakan bak sampah permanen dari beton  atau bak kayu. Perkantoran, dan jalan dilengkapi dengan pewadahan dari  bak sampah permanen dari beton atau bak kayu atau drum/tong  kapasitas 50 l. Pewadahan sampah tersebut merupakan bantuan proyek dari pemerintah dan juga sebagian merupakan swadaya masyarakat.

Jenis pewadahan yang digunakan saat ini cukup baik, terutama  pewadahan menggunakan kantong plastik untuk rumah tinggal dan  perdagangan. Dengan cara ini tidak terdapat tumpukan sampah di depan  rumah dan setelah pengambilan oleh petugas kebersihan tidak meninggalkan ceceran sampah sebagaimana biasa terjadi bila

menggunakan pewadahan permanen dari bak. Yang perlu dikembangkan  adalah pemisahan wadah sampah jenis organik, anorganik dan sampah B3  (Bahan Berbahaya Beracun) ke dalam kantong plastik yang berbeda,  termasuk membedakan warnanya sehingga memudahkan pengelolaan  sampah selanjutnya. Upaya pemisahan sampah dari sumber sudah dimulai  di perkantoran, jalan dan taman dengan menggunakan pewadahan dari  bin plastik warna merah dan biru. Pewadahan jenis ini tetap dipertahankan dan diperluas pemakaiannya ke semua jalan utama,   taman, kantor serta bangunan dan ruang publik lainnya yang menjadi pusat-pusat timbulan sampah.

Jenis pewadahan yang direkomendasikan untuk pengembangan pelayanan pengelolaan sampah masa mendatang sebagai berikut:

Kantong plastik atau bahan sejenis dengan warna berbeda untuk sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 untuk sumber timbulan sampah perumahan, daerah komersial dan pasar.

Bin/tong plastik berbeda warna untuk sampah  organik, anorganik dan sampah B3 untuk sumber  timbulan sampah perkantoran, jalan, taman, bangunan atau ruang publik lainnya.

B. Pengumpulan Sampah

Peralatan pengumpulan sampah yang digunakan saat ini belum ada. Peralatan pengumpulan tersebut digunakan untuk bila nantinya pola penanganan tidak langsung.

Sub sistem pengumpulan sampah merupakan salah satu subsistem yang cukup kritis dalam pengelolaan sampah. Cara serta penggunaan peralatan  pengumpulan sampah yang memakan waktu cukup lama mengakibatkan pelayanan menjadi tidak efisien, berakibat pada rendahnya tingkat maupun kualitas pelayanan yang dapat dilakukan.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Depok perlu adanya penambahan  prasarana sistem pengumpulan yaitu kereta dorong (gerobak) yang  didistribusikan ke setiap lingkungan/kelurahan. Gerobak tersebut dapat  digunakan untuk mengangkut sampah dari sumber rumah tangga  kemudian dibawa ke prasarana pemindahan, yaitu transfer depo yang diletakkan di pusat-pusat timbulan sampah.

7.9. Alternatif Usulan Sub Sistem Pengangkutan

Pengangkutan sampah saat ini menggunakan truk model dump truck, dan truck sampah biasa. Truck sampah yang ada sudah cukup tua perlu peremajaan.

Efisiensi subsistem pengangkutan sampah Kota Depok saat ini sangat rendah, khususnya  untuk penggunaan dump truck. Ritasi dump truck rata-rata sehari hanya 2 kali/hari  sedangkan ritasi optimal adalah 3 rit/hari. Hal ini perlu mendapat perbaikan berupa efisiensi di subsistem pengangkutan.

Hasil pengamatan terhadap kondisi armada pengangkutan menunjukkan bahwa sebagian  besar tidak efisien lagi karena kemacetan di Kota Depok dan akses jalan menuju TPA  perlu dibuat jalan alternatif. Hal ini dikarenakan jalan akses menuju TPA pada hari-hari tertentu jalan di tutup atas permintaan warga sekitar area TPA.

7.10. Alternatif Usulan Sub Sistem Pembuangan Akhir

TPA yang digunakan adalah tempat pembuangan akhir yaitu ’TPA’ Cipayung yang berada sekitar 20 km dari pusat Kota Depok. Luas TPA Cipayung sekitar 10,6 ha. Pemakaian lahan saat ini sekitar 95% dengan cara pengelolaan open dumping.

Dilihat dari letak dan kondisi fisiknya, TPA Cipayung sudah tidak dapat digunakan lagi. Mengingat lokasi tersebut status lahan, tata guna lahan, fisik TPA dan pengaruhnya terhadap lingkungan adalah sangat besar. Selanjutnya berdasarkan tata ruang dan tata guna lahan kawasan (terutama) berada dalam rencana pengembangan pemukiman baru.

Diwaktu mendatang diharapkan dapat ditemukan lokasi TPA yang tepat, memenuhi kriteria standar TPA yang disyaratkan bagi kota besar seperti Kota Depok, dapat melayani daerah yang cukup luas, dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.

7.11. Pemilihan Alternatif Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

7.11.1. Upaya Pengelolaan Sampah Pola 3R

Upaya pengelolaan sampah dengan pola 3R di Kota Depok belum dimulai. Akan tetapi usaha menuju kesana telah dirintis oleh gerakan PKK melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dalam berbagai kesempatan.

Agenda penyadaran dan kampanye 3R oleh gerakan Ibu PKK di Kota Depok diharapkan  dapat sinergi dengan Dinas PU – Binamarga dan Bidang Lingkungan Hidup Kota Depok,  yang direncanakan akan ditujukan kepada Ibu-ibu PKK sebagai penggerak keluarga dan  anak-anak sekolah. Diharapkan dengan memulai dari tingkat anak-anak, dapat memberi dasar pemahaman yang kuat untuk dapat melakukan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah di masa mendatang khususnya di wilayah Kota Depok.

Sementara kegiatan pengumpulan barang-barang bekas dan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis juga telah dilaksanakan oleh beberapa kelompok pemulung, yang kemudian dijual kepada usaha daur ulang yang banyak terdapat di daerah.

7.11.2. Strategi dan Program Pengelolaan Persampahan Kota Depok Tahun 2009 – 2018

Pengelolaan persampahan Kota Depok sampai dengan tahun 2018 mendatang diharapkan  semakin berhasil guna dan beradaya guna sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu Kota  Depok yang bersih dan sehat dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diterapkan strategi sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai persampahan

a. Kepada masyarakat umum melalui PKK di kurang lebih 600 RW secara bertahap

b. Kepada murid kelas 1 SD di kurang lebih 344 sekolah dasar secara bertahap

c. Penyiapan bahan/materi sosialisasi yang menarik dan berkesan

2. Pembiayaan Pengelolaan Persampahan

a. Penyiapan rencana biaya tahunan yang terukur, berdaya guna dan berhasil guna

b. Peningkatan daya guna dan hasil guna retribusi, dari sekarang hanya cukup untuk membiayai 23,18% menjadi cukup untuk membiayai 60% kebutuhan biaya pengelolaan sampah.

3. Pengumpulan Sampah

a. Bebas dari buangan liar di seluruh kota

b. Peningkatan cakupan pelayanan, dari sekarang 30% bertahap menjadi 80% sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

c. Timbulan sampah telah terreduksi, yaitu Rumah Tangga membatasi potensi menimbulkan sampah dari 2,65 l/orang/hari menjadi 2,25 l/orang/hari

d. Timbulan sampah telah terpilah

e. Sampah organik, langsung didaur ulang misalnya dengan membuat kompos metode takakura dll atau biopori

f. Sampah anorganik, yaitu dimanfaatkan kembali atau dibuat kerajinan tangan

g. Sampah berbahaya, misalnya batery, bola lampu, dikumpulkan ditempat tertentu yang difasilitasi oleh Dinas Kebersihan

h. Sampah sisa pilahan (berarti volume/beratnya sudah sangat berkurang) yang memang sudah betul-betul tidak bernilai dan tidak berbahaya yang selanjutnya akan dikelola

i. Jumlah gerobak + kontainer mencukupi, dari sekarang 128 unit bertahap menjadi 620 unit

4. Pewadahan Sampah

a. Tidak ada sampah yang tertinggal; yaitu dalam 1 hari pada TPS/transfer depo harus bersih terangkut seluruhnya

b. Tidak ada sampah yang tercecer disekitar

c. Sampah terpisah/terpilah menurut jenisnya, yaitu masing-masing dibawa ketempat pengelolaan akhirnya

d. Jumlah TPS/Transfer Depo mencukupi, dari sekarang 120 unit bertahap menjadi 200 unit

e. Kondisi TPS/Transfer Depo dalam keadaan baik f. TPS/Transfer Depo dikelilingi buffer zone (green belt)

5. Pengangkutan Sampah

a. Armada truk pengangkutan masih diperlukan bila digunakan TPA lokal

b. Sudah dilakukan pemadatan sampai 250-400 kg/m3

c. Satuan Kapasitas Truk Pengangkut yang efisien, misalnya 10 m3

d. Ritasi angkutan yang efisien, 2-3 rit / hari (perlu didukung dengan kondisi jalan akses yang baik dan cukup / memenuhi keperluan)

e. Jumlah truk (dump truk + arm roll) mencukupi, dari sekarang 45 unit (dengan berbagai kondisi) berrtahap menjadi 100 unit dengan kondisi baik

f. Opsi sewa armada truk sampah

6. Pembuangan Akhir Sampah

a. Bebas dari timbunan liar di seluruh Kota

b. Perencanaan Penutupan TPA Open Dumping pada tahun 2009

c. Penutupan TPA Open Dumping pada tahun 2013, sesuai dengan UU 18 Tahun 2008 Tentang Persampahan

d. Pembuangan Ke UPS (Unit Pengelola Sampah)

e. Peningkatan Kapasitas pengolahan dari eksisting 7m3/hari bertahap menjadi 30 m3/hari

f. Peningkatan jumlah UPS; dari 12 unit di tahun 2008 menjadi 32 unit di tahun 2009 dan 60 unit di tahun 2011 dst.

g. Tetap diperlukan TPA untuk mengelola residu sisa pengolahan di UPS

7. Opsi pembuangan ke TPA Lokal Kota Depok

a. Penyiapan dana

b. Pemilihan lokasi

c. Pembebasan lahan

d. Detail Engineering Design TPA

e. Pembangunan TPA termasuk penyiapan alat berat

f. Penyiapan dan pelatihan pengelola

g. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan akses yang memadai

h. Opsi pembuangan Ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Regional

i. Penyiapan SPA seluas 2 ha (1 x 2 ha atau 2 x 1 ha) dilengkapi dengan buffer zone (green belt)

8. Konfirmasi realisasi TPA regional dan besaran pembiayaannya

Penyiapan alternatif bila TPA regional belum beroperasi atau tidak terrealisasi (kembali ke butir e, opsi TPA lokal) Sesuai strategi pengelolaan tesebut, maka program yang perlu dijalankan adalah sebagai berikut:

7 responses to “7 Rencana Induk

  1. permasalahan sampah memang permasalahan kita semua yang sering kita remehkan. ulasan penanggulangan sampah ini bagus sekali, kami sebagai salah satu produsen mesin industri juga menyediakan berbagai mesin crusser sampah organik dan seperangakat mesin untuk mengolah sampah menjadi kompos. untuk lebih lengkapnya silakan berkunjung di web kami http://www.mesin-industri.com

  2. ASS..
    Saya Ikhwan, saya lagi mengerjakan tugas ahkir, saya boleh minta data-data persampah di kota depok,

    terima Kasih pak

    • Makasih Mas Ikhwan mau meneliti persampahan depok sebagai tugas akhir. Secara umum data tentang persampahan depok ada di kajian di blog ini. Kalau bisa tahu secara spesifik, apa yang ingin diteliti?

  3. budi triyantoro

    KENALKAN SAYA BUDI TRIYANTORO, PROFESI TEKNIK LINGKUNGAN DAN BEKERJA DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG. APAKAH SUDAH ADA REKANAN SAUDARA YANG DAPAT MENGOLAH SAMPAH TPA SAMPAI HABIS? SAYA SIAP BANTU TPA KOTA DEPOK

  4. budi triyantoro

    Kami sedang mencoba mengoalah sampah di TPA Gunung Tugel Kabupaten Banyumas, anehnya bukan kami yang dibayar tetapi justru kamilah yang harus membayar sewa lahan. Padahal keuntungan terbesar adalah tanah sebesar 5 HA akan dapat dimanfaatkan kembali yang semula merupakan tumpukan sampah sekitar 2 juta meter kubik

  5. Informasi yang sangat berguna. Maaf, sumbernya dari mana ya? Terima kasih.

  6. jupita sinurat

    Selamat siang Pak , saya Jupita seorang mahasiswi yang sedang menulis skripsi,,saya membaca blog bapak dan sangat bermanfaat sekali. Kalau boleh, saya ingin meminta data-data pengelolaan sampah di Kota Depok pak. Saya meneliti sampah dari sisi SWOT (strength, weakness, opportunity dan threat ) yaitu tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Terimakasih Pak :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s