6 Ident. Masalah

Rencana Induk Persampahan Kota Depok

6 . IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ANALISIS

6.1. Identifikasi Permasalahan Persampahan

Permasalahan persampahan di Kota Depok saat ini, pada prinsipnya terbagi menjadi 4 bagian :

1. Teknis Operasional
2. Kelembagaan
3. Pembiayaan
4. Peran serta mayarakat

6.1.1 Teknis Operasional

Pewadahan sampah yang menggunakan bin / bak sampah yang pada umumnya tidak terpilah dengan baik antara sampah organik dan anorganik bahkan ada yang tercampur dengan sampah beracun seperti battery.

Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang menggunakan batubata perlu  diperbanyak selama ini TPS yang ada masih kurang. TPS yang dibangun dengan lokasi yang layak dan tertutup sehingga mengurangi bau dan lalat.

Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan. Hal ini dapat  dilihat dari volume sampah per hari sebesar 4.265 m3/hari yang terangkut ke TPA  sebanyak 865,98 m3/hari dan terangkut di UPS sebanyak 34 m3/hari sedangkan sisanya  3.365 m3/hari tidak terangkut. Sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai dengan jumlah penduduk kota Depok yang mencapai 1,4 juta jiwa.

6.1.2 Kelembagaan

Dari segi kelembagaan, pengelolaan persampahan di Kota Depok ditandai dengan  tingginya rasio beban tenaga kerja terhadap penduduk yang dilayani. Ini dapat dilihat  dari jumlah penduduk Kota Depok yang sudah mendapat pelayanan sebanyak 441.810 jiwa dengan tenaga operasional 444 petugas.

6.1.3 Pembiayaan

Sumber pembiayaan dari APBD Kota Depok sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan  saat ini baru mencapai 1 % dari APBD kota Depok. Target pemasukan dari penarikan retribusi perlu ditingkatkan ( saat ini baru mencapai 21,18 %) , minimal harus  mencapai 50 % dari biaya operasi dan pemeliharaan untuk 2 tahun ke depan, dan akhirnya/diharapkan akan mencapai mencapai 80 % dari biaya operasi dan
pemeliharaan.

6.1.4 Peran Serta Masyarakat

Dari segi teknis operasional, peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah di  kota Depok dapat dikatakan sangat rendah. Ini terlihat dari kenyataan di lapangan  yang menunjukkan masih kuatnya kebiasaan untuk membuang sampah begitu saja dan  tanpa terlebih dulu memilah-milah sampah organik dan sampah anorganik serta masih  tingginya kebiasaan untuk memakai barang yang sulit terurai serta masih sedikitnya  kegiatan daur ulang sampah. Dengan kata lain, kegiatan pengolahan sampah dengan metode 3R yang seharusnya sudah dimulai di tingkat rumah tangga masih belum banyak dilakukan.

Di samping itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan, dalam arti masih adanya  sampah-sampah yang menumpuk bukan di TPS atau transfer depo, tetapi di tempattempat  yang menjadi lokasi timbulan liar, ada persepsi masyarakat yang yaitu yang  paling utama/ penting tidak ada sampah didekat mereka tidak ada masalah jika ada ditempat lain.

6.2. Analisis Pola Pembuangan Sampah Konvensional

6.2.1 Sub Sistem Kelembagaan Dan Organisasi

Kelembagaan dan organisasi merupakan aspek /sub sistem inti dalam sistem pengelolaan persampahan, karena aspek ini mengatur hal-hal yang berhubungan
dengan fungsi organisasi dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan ,  pengawasan dan pengkomunikasian seluruh kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian,  jika aspek ini tidak berfungsi maka keseluruhan sistem akan mempunyai daya guna  dan hasil guna yang rendah. Agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan  benar, maka beberapa hal perlu diatur dengan baik yang mencakup bentuk organisasi, struktur, uraian tugas dan tata laksana serta kelengkapan dan kualitas personil.

A. Bentuk Kelembagaan

Lembaga induk penanggungjawab teknis operasional pengelolaan  persampahan kota Depok adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.  Koordinasi pengelolaan kebersihan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang  Kebersihan yang bertugas memimpin, membina, mengawasi dan  mengendalikan kebersihan jalan dan lingkungan serta pengangkutan sampah. Dibawah Bidang ini, terdapat Seksi Operasional Pengangkutan.

Kepala Seksi ini mempunyai tugas, antara lain, menyusun petunjuk  penyelenggaraan pelayanan operasional pengangkutan sampah dan  melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional pengangkutan  sampah. Sedangkan pelaksanaan operasional pengangkutan sampah  merupakan tugas Seksi Operasional & Pengangkutan dibawah kepala bidang Kebersihan.

Hal-hal yang dapat dianalisis dari bentuk lembaga ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jumlah penduduk akhir tahun 2008 tercatat sebanyak  1.470.002 jiwa sehingga kota Depok termasuk kota besar, dan  permasalahan persampahan yang ada serta Peraturan Pemerintah No. 8  tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang membatasi  jumlah sektor pada Dinas Daerah/Kota, dan berdasarkan kriteria umum  sistem pengelolaan persampahan, maka bentuk lembaga yang ada saat ini dinilai sudah sesuai yaitu Dinas dan membawahi bidang UPTD. Dengan  demikian belum diperlukan perubahan bentuk kelembagaan yang lebih tinggi pada tahap mendesak dan jangka menengah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang menangani masalah kebersihan kota secara formal  adalah Bidang Kebersihan, struktur organisasi induk yang ada adalah Dinas  Kebersihan dan Lingkungan Hidup merupakan struktur organisasi yang tidak  hanya menangani masalah kebersihan kota tetapi juga masalah Lingkungan  Hidup. Struktur organisasi ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No  8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang membatasi jumlah sektor.

Dalam masalah struktur organisasi, hal-hal yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut :

Saat ini struktur organisasi cukup sesuai menggambarkan aktivitas utama dalam pengelolaan persampahan saat ini, seperti :

  1. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan yang tugas utamanya adalah
    bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan dan pengendalian  serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan jalan.
  2. Seksi Operasional & Pengangkutan yang tugas utamanya adalah menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan  operasional pengangkutan sampah dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian operasional pengangkutan sampah.

Permasalahan persampahan tidak hanya terfokus pada aspek teknis  operasional tetapi juga aspek lainnya seperti peningkatan partisipasi  masyarakat dan peningkatan penarikan retribusi, untuk mengakomodir hal  tersebut maka pada tahap pengembangan ke depan, struktur organisasi yang ada harus ditambahkan satu seksi yaitu penyuluhan dan retribusi.

C. Uraian Tugas/Tata Laksana Kerja

Tata laksana kerja untuk Bidang Kebersihan secara terperinci sudah dibuat  tapi masih bersifat global/umum dan yang ada saat ini merupakan kegiatankegiatan  yang dilaksanakan atas instruksi lisan (tidak tertulis). Penugasan  tenaga kerja lapangan dilakukan dengan cara pentargetan setiap tenaga  kerja diberikan beban tugas yang harus dilaksanakan. Untuk masa datang  perlu dilengkapi uraian tugas tersebut secara lebih rinci dan jelas sehingga  fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengkomunikasian dapat tercakup.

D. Personalia

Dari perbandingan antara jumlah penduduk dilayani, yakni sebanyak 441.810  jiwa, dan jumlah petugas penyapon yang hanya 139 orang, terlihat bahwa  rasionya masih cukup tinggi (berdasarkan kriteria perencanaan 1:1.000).  Sedangkan dari perbandingan antara jumlah petugas pengangkutan dan TPA  yang berjumlah 241 orang, rasionya terhadap jumlah penduduk yang dilayani cukup baik.

Sementara itu, dari tingkat pendidikan PNS dan tenaga kontrak, kualitas  SDM di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup cukup baik. Ini  dapat dilihat dari komposisi kepegawaian yang menunjukkan bahwa dari 68  orang PNS dan tenaga kontrak, terdapat, di antaranya, 25 orang lulusan   SMA, 35 orang lulusan perguruan tinggi (Sarjana Muda/D3 dan S1) serta 8 orang lulusan S2.

6.2.2 Sub Sistem Teknik Operasional

A. Tingkat Pelayanan

Berdasarkan perhitungan tingkat pelayanan pengelolaan persampahan pada  tahun 2008, maka tingkat pelayanan pengelolaan persampahan baru  mencapai 30% dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota  Depok ini belum mencapai 75 % (Target Nasional pada tahun 2009 ). Dengan  tingkat pelayanan tersebut maka akan diperlukan upaya yang cukup untuk  meningkatkan pelayanan sehingga mencapai standard yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tingkat pelayanan juga dapat ditetapkan berdasarkan target pencapaian  sasaran MDGs. Sasaran MDGs adalah meningkatkan sasaran tingkat  pelayanan pengelolaan persampahan sehingga setengah dari penduduk yang  belum terlayani saat ini akan mendapat pelayanan persampahan pada tahun  2015. Dengan tingkat pelayanan saat ini sebesar 30 %, maka sasaran tingkat  pelayanan minimum pada tahun 2015 adalah 30 % + ( 0,5 x ( 100 – 30) % ) = 65 %.

Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan tersebut akan dilakukan  dengan melaksanakan pengembangan daerah pelayanan baru. Penetapan  pengembangan daerah pelayanan pengelolaan persampahan akan dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :

1) Daerah yang menjadi wajah kota,
2) Daerah komersil,
3) Daerah permukiman dengan kepadatan > 100 jiwa/ha,
4) Daerah timbulan sampah besar,
5) Daerah pemukiman dengan kepadatan > 50 jiwa/ha.

Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan pola  konvensional seperti diatas, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui pengelolaan dengan cara :

1) Skala Rumah Tangga dengan menitik beratkan pengolahan sampah  organik menjadi kompos, dengan beberapa opsi teknologi misalnya  dengan gentong komposter, keranjang Takakura dan Biopori,

2) Skala Kawasan/Lingkungan, yaitu pengelolaan yang dilakukanuntuk  melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas sekurangkurangnya  100 Kepala Keluarga. Dengan beberapa opsi teknologi, antara lain :

  • Pemilahan sampah di sumber
  • Pemilahan sampah di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu)

B. Pola Operasional

Analisis terhadap pola operasional adalah sebagai berikut:

1. Pewadahan

Di daerah pemukiman pada umumnya mempergunakan pewadahan berupa  gentong plastik (bin/tong sampah), keranjang bekas, kaleng bekas cat,  kantong plastik bekas dan ada juga yang tidak mempunyai pewadahan. Dari segi operasional pewadahan seperti disebutkan di atas cukup layak  dipergunakan selanjutnya, akan tetapi dari segi kesehatan/kebersihan  (kecuali kantong plastik, gentong plastik) harus ekstra hati-hati karena kalau  sampahnya tidak cepat dibuang akan menimbulkan bau dan adanya lalat, hal  ini tentunya tidak baik. Untuk itu, jika sampahnya tidak cepat dibuang, pewadahan tersebut harus ditutupi dengan plastik.

Di daerah perkantoran dan komersil pada umumnya mempergunakan bin  plastik, drum bekas dan kantong plastik besar. Prasarana pewadahan  semacam ini cukup layak, kecuali drum bekas permanen (yang tidak mempunyai kaki) mempunyai kelemahan antara lain :

1) Pengoperasiannya memerlukan waktu dan tenaga.
2) Sifatnya terbuka.

Dari analisis tersebut diatas disarankan untuk mempergunakan pewadahan  sifatnya: tertutup, mudah dikosongkan, murah dan pengadaannya mudah. Misalnya : bin plastik atau kantong plastik.

2. Pengumpulan

Pasar

Pengumpulan sampah di daerah pasar dilaksanakan oleh penghasil sampah  dengan membuang ke kontainer. Letak kontainer mudah dicapai oleh  penghasil sampah sehingga ini sangat menguntungkan dalam  pengumpulan. Pola pengumpulan di daerah pasar yang saat ini dilayani sudah cukup baik dan dapat dikembangkan dan dipertahankan.

Pertokoan/perkantoran/rumah makan/permukiman

Pengumpulan dilakukan dengan pola komunal dan individual (untuk  penghasil sampah besar), semua sampah dikumpulkan ke TPS oleh  penghasil sampah atau dikumpulkan pada satu tempat tertentu dengan ditumpuk rapi.

Dari hasil pengamatan di lapangan pengumpulan dengan pola seperti ini  dinilai cukup memadai dan baik pada batas tertentu, khususnya di daerah kumuh dan tidak teratur.

3. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan dump truck sebanyak 1 shift per  hari dengan ritasi rata-rata 2 rit/hari/mobil dan Arm roll truck dengan ritasi sebanyak 2-3 rit/hari/mobil.

Dari hasil pemantauan dilapangan/di lokasi TPA sampah, umumnya untuk  ritasi 2 rit tiap dump truck belum optimal, sedangkan ritasi Arm Roll Truck 2 – 3 rit dinilai sudah cukup baik.

Dari hasil analisis diatas, pengangkutan sampah ke TPA disarankan perlu  optimalisasi pengangkutan pada sore hari, sehingga ritasi dapat mencapai 3  rit/dump truck. Setiap truk harus dilengkapi dengan jaring plastik dan pada  sisi-sisi dump truk harus diberi triplek sehingga kapasitas dump truck lebih besar.

4. Pembuangan Akhir

Metode yang dipergunakan dalam pembuangan akhir adalah contolled  landfill, metode ini sudah sejak lama dipakai di kota Depok yaitu sejak awal pengoperasian TPA tahun 1997. Dengan metode ini sudah cukup aman terhadap lingkungan dan tidak menimbulkan masalah yaitu lalat/ bau.

Hal-hal yang dapat dianalisis dari proses pembuangan akhir di TPA sampah, yaitu:

Sistem yang digunakan adalah controlled landfill, dimana dasar dari TPA  telah diberi lapisan kedap air sehingga air lindi yang dihasilkan tidak akan mencemari air tanah dan sungai yang terdekat.

Ditinjau dari kapasitas TPA sampah, menurut studi WJMP kapasitas TPA  Cipayung hanya mampu menampung sampai tahun 2009, sehingga perlu  meminalisasi atau membatasi sampah yang masuk ke TPA Cipayung, antara  lain dengan mereduksi sampah pada sumbernya dan mengaktifkan kembali  pengolahan sampah menjadi kompos di TPA serta pengolahan sampah secara kawasan.

Sejalan dengan butir diatas ( minimalsasi sampah masuk ke TPA ) , perlunya  penanganan sampah dengan metode 3 R , antara lain dengan Unit  Pengolahan Sampah ( UPS ) diperbanyak dan tersebar terutama untuk  daerah yang belum dilayani dan daerah yang rawan terhadap sampah seperti di bataran sungai.

Peranan TPA Cipayung sebagai tempat pembuangan akhir kota Depok masih  tetap diperlukan, tetapi beban sampah yang dibuang ke TPA makin terus  direduksi sampai akhirnya fungsi TPA sebagai tempat pembuangan akhir  berubah menjadi tempat komposting terintegrasi atau fungsi-fungsi lain  yang lebih ramah lingkungan. Selama masa transisi fungsi tersebut, maka  perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalisasi peranan  sebelumnya. Beberapa hal dapat dilakukan antara lain, melakukan  pembenahan sistem pengangkutan menuju TPA dan melakukan penyempurnaan pengolahan dan pengelolaan di TPA.

5. Kapasitas Kemampuan Operasional

Satuan timbulan sampah untuk permukiman kota Depok adalah 2,65  liter/orang/hari, sehingga jumlah total sampah kota Depok adalah 4.265  m³/hari ( tidak termasuk sampah pasar). Timbulan sampah untuk kota  Depok akan selalu bertambah sesuai dengan meningkatnya jumlah  penduduk, perekonomian dan perkembangan kota. Saat ini jumlah sampah  yang diangkut oleh DKLH baik terangkut di TPA maupun di UPS sebesar 900  m³/hari atau 30 % dari total timbulan sampah ( 4.265 m³/hari), yang  seharusnya dapat dilayani > 30 % jika pengangkutan sampah dioptimalkan  dengan ritasi lebih dari 3-4 rit/mobil.

6.2.3 Sub Sistem Pembiayaan

A. Sumber Dana

Total biaya pengelolaan persampahan saat ini yang dikeluarkan/  dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 44.529.288.800,50 / tahun  untuk operasional (penyapuan jalan, pengangkutan sampah dan pembuangan sampah), dengan tingkat pelayanan 30 %.

Dari uraian tersebut maka analisis awal untuk aspek pembiayaan adalah :

  1. Anggaran biaya kebersihan sebesar Rp. 44.529.288.800,50 pada tahun 2008.
  2. Biaya satuan pengelolaan sampah tahun 2008. Biaya satuan pengelolaan  sampah (pengangkutan + operasi + BBM ) kota Depok pada tahun 2008 adalah Rp 30.758 ,- per m3

a) Perkiraan biaya satuan pelayanan penduduk

Perkiraan jumlah penduduk yang terlayani = 441.810 jiwa atau jumlah keluarga yang terlayani = 88.362 KK.

Biaya satuan pelayanan kebersihan per jiwa per bulan = Rp. 21.703,-
Biaya satuan pelayanan kebersihan keluarga per bulan = Rp 108.517,-

Biaya satuan pelayanan kebersihan per keluarga per bulan ini hanya  diperhitungkan terhadap biaya operasional pengangkutan, biaya pengolahan  akhir di TPA , belum termasuk biaya pengumpulan, dan biaya investasi peralatan.

b) Retribusi yang ditagih ( yang dapat ditarik dari masyarakat )

Pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.677.063.000,- atau sekitar 23.18 % dari  anggaran rutin ( Rp. 7.232.329.000,-) . Pemasukan hasil retribusi dapat  ditingkatkan dengan cara peningkatan daerah pelayanan terutama dengan  pelayanan komunal dengan menyediakan TPS-TPS umum serta ditingkatan penarikan retribusi melalui swasta atau PLN.

Untuk mengelola kebersihan kota, diperlukan dana baik dana awal atau  penunjang dari Pemerintah Daerah kota Depok, dana ini dapat melalui APBD  atau kontribusi masyarakat. Disarankan/diusahakan dana dari masyarakat  80 % dan dari Pemda kota Depok sebesar 20 % yang diharapkan dapat tercapai minimal dalam jangka menengah /PJM .

B. Struktur Tarif Retribusi

Struktur tarif retribusi sampah berdasarkan Perda kota Depok nomor 18  tahun 2002, cukup menggambarkan prinsip Cross Subsidi antar tingkat  pendapatan penduduk dan antar jenis pelanggan sampah.

Disamping itu, besarnya tarif retribusi sampah perlu disesuaikan lagi dan  perlu adanya klasifikasi. Begitu juga untuk jenis yang lain, sedangkan untuk  pemukiman dapat digolongkan menjadi: penghasilan tinggi (rumah permanent), penghasilan menengah (semi permanent), penghasilan rendah (darurat).

6.2.4 Sub Sistem Pengaturan

Aspek peraturan merupakan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan  persampahan, karena setiap kegiatan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan dan  perbaikan sistem pengelolaan persampahan harus dilandasi dengan kekuatan hukum  yang sumbernya adalah peraturan hukum. Beberapa peraturan telah dibuat dalam  rangka penanganan persmpahan / kebersihan kota Depok yang dapat digolongkan menjadi :

A. Pembentukan Institusi/Lembaga Formal

Dasar hukum yang mengatur organisasi pengelolaan kebersihan di kota  Depok adalah Perda kota Depok Nomor 12 tahun 2002, sehingga dari aspek  penanggung jawab dipegang oleh Kepala Dinas, sedangkan dari tugas  pokok/fungsi, struktur organisasi, pembagian tata kerja dan kewenangan sudah dirinci dalam Perda tersebut.

B. Penentuan Struktur Tarif Retribusi

Dasar hukum yang mengatur menganai retribusi/iuran kebersihan/  persampahan di kota Depok adalah Perda No. 41 Tahun 2000 tentang  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan ini mengatur  tentang struktur tarif retribusi kebersihan/persampahan mulai dari  penetapan wajib retribusi, tata cara penagihan dan ketentuan pidana.

Peraturan mengenai retribusi kebersihan dan institusi yang telah dibuat tersebut dapat dianalisis sebagai berikut :

  1. Aturan tentang pelaksanaan kebersihan oleh masyarakat cukup jelas
    diatur tetapi perlu dibuat petunjuk palaksanaan.
  2. Besarnya tarif retribusi sampah perlu disesuaikan lagi, tarif retribusi
    sampah harus dievaluasi setiap 3- 5 tahun.
  3. Ketentuan Umum tentang Keindahan, Kerapian dan Kebersihan Kota.

Saat ini Pemerintah kota Depok belum mempunyai peraturan daerah  tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota, untuk masa ke depan harus sudah dibuat peraturan daerah tentang K3 .

6.2.5 Komponen Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang ada sekarang di kota  Depok cukup baik, khususnya partisipasi dalam pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari  realisasi pemungutan retribusi dari tahun 2001 sampai 2005 yang rata-rata hampir mencapai 100%.

Selain peran dalam pembiayaan, masyarakat di Kota Depok juga berperan serta dalam pelaksanaaan teknis operasional pengolahan persampahan. Sebagaimana telah  disinggung pada bab sebelumnya, peran serta ini diwujudkan dalam beberapa bentuk  kegiatan seperti keikutsertaan pada sebagian tahap pengelolaan persampahan, seperti pengumpulan sampah di Kontainer dan bak sampah dan menyediakan sendiri pewadahan, serta kegiatan pengolahan sampah skala rumah tangga.

Namun demikian, kualitas peran serta masyarakat dalam kegiatan teknis pengolahan  sampah di Kota Depok masih sangat perlu ditingkatkan mengingat masih rendahnhya  kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Indikasi rendahnya kualitas peran serta masyarakat ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

  1. Rendahnya kesadatan untuk melaksanakan metode 3 R
  2. Masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarangan
  3. Masih tingginya kebiasaan memakai barang yang sulit terurai.
  4. Upaya membangun peran serta masyarakat pada pada pengelolaan kebersihan,  khusunya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan kebersihan perlu ditingkatkan.

6.3. Analisis Unit Pengolahan Sampah (UPS)

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah persampahan dengan mengacu pada Permen PU No 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan Pengelolaan Persampahan terutama yang berkaitan dengan kebijakan  pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R serta sasaran  yang harus dicapai pada tahun 2010 sebesar 20%, pada dasarnya merupakan tugas  berat bagi semua pihak dalam mewujudkan upaya tersebut, mengingat kondisi yang ada saat ini, baru sekitar 1% sampah yang dapat dikurangi atau dimanfaatkan.

Namun demikian, dengan berbagai gerakan yang ada ditingkat masyarakat baik melalui  peranan tokoh masyarakat, LSM ataupun pemerintah kota, telah banyak praktekpraktek  unggulan 3R yang cukup sukses dan dapat direplikasi ditempat lain, sehingga  target pengurangan sampah 20 % bukan mustahil akan dapat dicapai. Keberhasilan program 3 R ini sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat.

Reduce (R1)

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola  hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak  sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah. Namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut.

Reuse (R2)

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik,  menggunakan kembali botol bekas “minuman” untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill dan lain-lain.

Recycle (R3)

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah)
menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan, seperti mengolah sisa kain  perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dsb atau mengolah botol/plastik bekas  menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan  sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain.

Dari pengamatan terhadap komposisi sampah di kota Depok, maka kegiatan daur ulang  ( recycle) yang layak dilakukan adalah pembuatan kompos dan daur ulang lainnya)  daur ulang plastic, besi, kuningan, dan lain-lain ), pelaksanaan daur ulang saat ini   sudah dilakukan di TPA Depok- Cipayung. Untuk memperkenalkan dan menyakinkan  masyarakat agar mau melaksanakan pembuatan kompos tersebut, maka pengelola  kebersihan kota Depok perlu melakukan proyek perintisan/percontohan pembuatan  kompos dan jmenjamin pembeliaan kompos yang dihasilkan oleh masyakat/ PM.

6.3.1 Aspek Teknik Operasional

A. Sumber Sampah

Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengelolaan  sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu pada end of pipe system,  dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan  dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang  dapat di daur ulang. Pengurangan sampah tersebut selain dapat menghemat  lahan TPA juga dapat mengurangi jumlah angkutan sampah dan  menghasilkan kualitas bahan daur ulang yang cukup baik karena tidak  tercampur dengan sampah lain. potensi pengurangan sampah di sumber dapat mencapai 50 % dari total sampah yang dihasilkan.

B. Pola Pelayanan

Pewadahan, pewadahan harus disediakan sendiri oleh masyarakat, dapat  berupa bin/tong sampah, Karung plastik, dan keranjang Takaruka. Volume  pewadahan disesuaikan produk sampah yang dihasilkan dan mampu menampung selama untuk produk 3 hari.

Pembuatan kompos dapat dilakukan mulai dari sumber sampah (pengolahan  sampah rumah tangga), ada bebarapa cara pengomposan yaitu: cara  pengomposan dengan metode Takakura , Komposter dan dengan pembuatan lobang sampah di tanah.

C. Pengumpulan/Pengangkutan

Pengumpulan/pengangkutan sampah dilakukan dengan cara individual  yaitu pengumpulan sampah langsung dengan gerobak menuju Tempat  Pengolahan Sampah Terpadu ( TPST), setiap gerobak akan dilayani oleh 2 petugas.

Pengumpulan dengan cara individual akan dilakukan dengan gerobak, setiap gerobak dilayani oleh 2 petugas.

D. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ( TPST)

Semua sampah atau pendorong gerobak di pelayanan akan berakhir di TPST  dimana semua sampah akan diolah secara terpadu berupa seperangkat alat  secara terpadu atau yang disebut Unit Pengolahan Sampah ( UPS ) ini. Di  TPST akan dilaksanakan kegiatan pemilahan, packing ( pembungkusan ) dan  Composting. Untuk pembuatan kompos di lokasi TPST dipergunakan dengan  metode Terowongan Bambu. Sedangkan sampah yang tidak dapat di daur  ulang dan sisa komposting akan di packing dan ditrasfortasikan ke Depok untuk dibuang ke TPA.

6.3.2 Aspek Pembiayaan

Dari uaraian teknis diatas dapat diperkirakan biaya yang diperlukan untuk biaya
investasi dan operasi & Pemeliharaan.

Data Teknis

  1. Jumlah penduduk : 12.000 jiwa
  2. Jumlah KK : 2.400 KK
  3. Volume sampah : 30 m3/hari
  4. Daerah Pelayanan : satu kawasan

Biaya Investasi

  1. Biaya Investasi yang diperlukan untuk mengoperasikan pengelolaan persampahan di permukiman non teratur:
  2. Gerobak 15 unit @ Rp. 2.250.000,- = Rp. 33.750.000,-
  3. Bangunan UPS 1 unit = Rp. 571.500.000,-

Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Biaya O & M dalam setahun sebesar Rp. 219.958.560,- dengan rincian sebagai berikut :

Dengan demikian, biaya pengelolaan sampah dengan sistem UPS adalah Rp. 219.958.560/(360×30 m3) =Rp. 20.367/m3

6.3.3 Aspek Kelembagaan

Keberadaan UPS di tingkat kelurahan mengisyaratkan adanya tanggung jawab baru  bagi Dinas KLH Kota Depok dalam pengelolaan persampahan. Karena itu, Dinas KLH  Depok perlu merancang skema pengorganisasian baru yang terkait dengan pengelolaan  UPS. Berbeda dengan kegiatan pengelolaan sampah secara konvensional yang sekarang  ini menjadi tanggung jawab UPT IPLT dan TPA, kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan  UPS berada di lokasi yang dekat dengan permukiman, dalam skala yang lebih kecil dan jumlahnya cukup banyak.

Idealnya, UPS-UPS di tingkat kelurahan ini dikelola langsung oleh masyarakat, melalui  lembaga-lembaga di tingkat kelurahan seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan  sebagainya. Namun untuk mewujudkan hal itu, perlu dilalui beberapa tahap,  mengingat pengoperasian dan pengelolaan UPS memerlukan kesiapan kelembagaan di tingkat kelurahan terebut dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Untuk tahap awal, pengoperasian dan pengelolaan UPS tampaknya masih harus berada dalam tanggung jawab Dinas KLH, dalam hal ini Seksi Kebersihan Jalan dan  Lingkungan, Bidang Kebersihan. Mengingat kebutuhan tenaga kerja di bidang teknis  dan pengoperasian serta bidang manajerial yang mendesak, Dinas KLH dapat bekerja  sama dengan pihak swasta untuk pengadaan tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, agar  secara bertahap pengelolaan UPS dapat dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah  Kota Depok perlu menyusun program-program penyiapan/pemberdayaan masyarakat  untuk menciptakan kesiapan masyarakat, baik dari segi kelembagaan maupun kemampuan SDM-nya.

6.3.4 Aspek Peraturan

Permasalahan yang terkait dengan aspek peraturan dalam pembangunan dan pengoperasian UPS dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

  1. Pembangunan UPS membutuhkan lahan yang memadai, baik dari segi lokasi maupun luasnya.
  2. Terkait dengan pengadaan lahan ini, Pemerintah Kota Depok perlu mengeluarkan  peraturan atau instruksi tertentu yang mendukung proses pengadaan tanah untuk  UPS. Peraturan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan dan kendala  yang mungkin timbul dalam proses itu, mengingat banyaknya aspek yang terkait  dengan masalah pengadaan lahan, seperti kelangkaan lahan yang lazim terjadi di  perkotaan, kesesuaiannya dengan peruntukan lahan dalam tata ruang dan kemungkinan adanya penolakan masyarakat sekitar.
  3. Pengoperasian UPS memerlukan prosedur pengoperasian baku (SOP)
  4. Mengingat penggunaan teknologi tertentu, betapa pun sederhananya teknologi  itu, pengoperasian UPS memerlukan adanya prosedur tertentu agar peralatan yang  ada dapat diperasikan secara efektif dan terawat dengan baik. Untuk itu, Dinas  KLH perlu menyiapkan terlebih dulu prosedur pengoperasian baku (SOP) UPS sebelum UPS ini dioperasikan.

6.3.5 Aspek Partisipasi Masyarakat

Keberadaan UPS di tingkat kelurahan akan menjadi sangat efektif jika didukung
dengan partisipasi aktif dan dukungan masyarakat, baik di tingkat atas maupun di  tingkat paling bawah. Di tingkat atas, dukungan yang dibutuhkan berasal dari jajaran pemerintah (eksekuti), khususnya dari instansi yang terkait dengan penanganan  persampahan dan aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan, kalangan legislatif,  media massa, LSM dan sebagainya. Di tingkat bawah, dukungan yang dibutuhkan  adalah dukungan warga di tingkat kelurahan, khususnya dukungan dan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar yang akan menjadi lokasi UPS.

Di tingkat atas, dukungan dan partispasi masyaraka mencakup dukungan politis bagi penganggaran biaya pembangunan dan pengelolaan UPS serta pengadaan lahan.

Sedangkan di tingkat bawah, selain dukungan dan partisipasi dalam pengadaan lahan,  dibutuhkan pula dukungan berupa kesiapan masyarakat dalam pengelolaan UPS, baik dari segi kelembagaan maupun kemampuan SDM-nya.

Untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat di atas, Pemerintah Kota  Depok perlu menyusun sosialisasi guna menumbuhkan pemahaman akan pentingnya  keberadaan UPS, baik di tingkat atas maupun bawah, serta program-program pelatihan untuk membentuk kesiapan masyarakat dalam pengelolaan UPS.

Berdasarkan hasil survey rumah tangga yang dilaksanakan pada bulan November 2007, terlihat bahwa hampir seluruh rumah tangga sampel (96%) menyetujui   dibangunnya UPS di kelurahan masing-masing. Ini merupakan modal awal bagi Pemda Kota Depok untuk mengembangkan dukungan dan partsipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengoperasian UPS, baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas.

6.4.Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Saat ini sampah dibuang di TPA yang terletak di Kelurahan Cipayung yang berjarak 10-  20 km dari pusat kota. Metoda pembuangan sampah yang dilakukan secara controlled  landfill. Lokasi yang digunakan untuk TPA saat ini merupakan tanah kosong yang tidak produktif. Sedangkan daerah sekitarnya berupa areal perkebunan dan pemukiman.

Lokasi yang digunakan untuk TPA saat ini sudah menjadi pemukiman masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu mencari alternative pembuangan akhir lainnya.

1. TPA Eksisting

a. Lokasi : Kelurahan Cipayung

b. TPA Cipayung yang telah beroperasi sejak tahun 1999 hingga saat ini umur  ekonomisnya tinggal 3 tahun lagi dimana semakin banyaknya pemukiman  penduduk sehingga TPA yang ada tidak mungkin diperluas kembali. TPA ini diperkirakan dapat menampung sampah hingga tahun 2011.

2. Alternatif TPA Nambo,

a. Lokasi : Desa Nambo Kecamatan Kelapa Nunggal

b. Alternatif rencana TPA ini berjarak 20 km dari pusat kota dengan waktu tempuh 85 menit menjadi alternative apabila TPA Cipayung sudah habis masa pakainya. Namun TPA Nambo yang rencananya terdiri dari 3 Pemerintah Daerah (Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor) sebagai stakeholder untuk melayani 3 wilayah tersebut dan adanya kemungkinan ditambah DKI Jakarta sebagai costumer.

6.4.1 Kriteria Pemilihan TPA

Salah satu kendala dalam penerapan metoda perencanaan Tempat Pembuangan Ahkir  (TPA) baik sanitary landfill maupun controled landfill adalah pemilihan lokasi yang cocok, baik dilihat dari sudut kelangsungan pengoperasian, maupun dari sudut  perlindungan terhadap lingkungan hidup. Karakteristik lahan (terutama permeabilitas)  akan menentukan karakteristik sampah yang diperbolehkan masuk ke TPA. Lahan yang  tepat tidak selalu mudah didapat. Suatu metoda pemilihan yang baik perlu digunakan agar memudahkan dan mengevaluasi calon lokasi tersebut.

Sampah merupakan kumpulan dari beberapa jenis buangan hasil samping dari kegiatan, yang akhirnya harus diolah dan diurug di suatu lokasi yang sesuai.

Permasalahan yang timbul adalah bahwa sarana ini merupakan sesuatu yang dijauhi oleh masyarakat sehingga persyaratan teknis untuk penempatan sarana ini perlu didampingi oleh persyaratan non–teknis. Lebih luas lagi kecocokan lokasi ini di  pengaruhi oleh kebijakan daerah yang dalam bentuk formal dinyatakan dalam rencana  tata ruang. Dalam rencana tersebut biasanya sudah dinyatakan rencana penggunaan lahan.

Aspek kesehatan masyarakat berkaitan langsung dengan manusia, terutama kenaikan  mortalitas (kematian), morbiditas (penyakit), serta kecelakaan karena operasional  sarana tersebut. Aspek lingkungan hidup terutama berkaitan dengan dampak terhadap ekosistem akibat pengoperasian sarana tersebut, termasuk akibat transportasi sampah.

Aspek biaya berhubungan dengan biaya spesifik antara satu lokasi yang lain, terutama  dengan adanya biaya ekstra pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

Aspek  sosio-ekonomi berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi terhadap penduduk  sekitar lahan yang. Termasuk disini adalah keuntungan atau kerugian akibat nilai  tambah yang dapat dinikmati penduduk, ataupun penurunan nilai hak milik karena  berdekatan dengan sarana tersebut. Walaupun dua lokasi yang berbeda mempunyai  pengaruh yang sama dilihat dari apsek sebelumnya, namun reaksi masyarakat setempat dengan dibangunnya sarana tersebut bisa bebeda.

Suatu metodologi yang baik tentunya diharapkan bisa memilih lahan yang paling
menguntungkan dengan kerugian yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian metodologi  tersebut akan memberikan hasil pemilihan lokasi yang terbaik. Hal ini mengandung pengertian, yaitu :

Lahan terpilih hendaknya memberikan nilai tertinggi ditinjau dari berbagai aspek di  atas,  Pemilihan yang di buat hendaknya dapat di pertanggung jawabkan, artinya harus dapat  di tunjukan secara jelas bagaimana dan mengapa suatu lokasi terpilih diantara yang lainya.

Dalam hal ini pemilihan TPA tidak lepas dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan daerah layak atau tidak layak sebagai berikut :

a. Kondisi geologi :

  1. Tidak berlokasi di daerah holocene fault.
  2. Tidak boleh di daerah bahaya geologi.

b. Kondisi hidrogeologi

  1. Tidak boleh mempunyai tinggi air tanah kurang dari 3 meter.
  2. Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-5 cm/det.
  3. Jarak terhadap sumber air minum harus > 100 meter di hilir aliran.
  4. Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria tersebut maka harus dilakukan masukan teknolgi.

c. Kemiringan lokasi harus kurang dari 20 %

  1. Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain.
  2. Tidak boleh pada daerah hitan lindung/cagar alam dan daerah banjir
    dengan periode ulang 25 tahun.
  3. Untuk okasi TPA yang jaraknya > 25 km dari kota perlu perlu di
    pertimbangkan adanya transfer depo.
  4. Kriteria penyisihan yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi  yang terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut :

d. Iklim

  1. Hujan : makin kecil curah hujan makin baik.
  2. Angin : arah angin dominan tidak menuju ke pemukiman dinilai makin baik.

e. Utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai makin baik.

f. Lingkungan biologis :

  1. Habitat : habitat kurang bervariasi dinilai makin baik.
  2. Daya dukung : kurang menunjang kehidupan flora dan fauna dinilai makin baik.

g. Produktifitas tanah : tanah tidak produktif dinilai lebih tinggi.

  1. Kapasitas dan umur : dapat menampung sampah lebih banyak dan lebih lama dinilai makin baik.
  2. Ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang cukup dinilai lebih baik.
  3. Status tanah : makin bervariasi nilai tanah, dinilai tidak baik.

h. Demografi: kepadatan penduduk lebih rendah, dinilai semakin baik.

i. Kebisingan: Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik.

j. Bau : Semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik.

k. Estetika: Semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik.

l. Ekonomi: semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3/ton) dinilai semakin baik.

6.4.2 Pemilihan Lokasi TPA

Pemilihan lokasi layak TPA sampah tahapan regional, dilakukan dengan meninjau aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Tata Guna Lahan.
2. Aspek Geologi.
3. Aspek Kemiringan Lereng.
4. Aspek Hidrogeologi.
5. Aspek Bahaya Lingkungan.

A. Ditinjau Dari Aspek Tata Guna Lahan

Peninjauan pemilihan lokasi layak TPA sampah berdasarkan Tata Guna Lahan  ialah menetapkan lokasi-lokasi yang tidak boleh digunakan sebagai lokasi TPA sampah karena alasan tata guna lahan.

Peninjauan ini dilakukan untuk menghindari pemilihan lokasi lokasi layak  TPA sampah pada lahan yang telah ditetapkan penggunaannya atau lahan  yang mempunyai kegunaan khusus atau yang penting. Daerah-daerah yang tidak boleh digunakan sebagai lokasi TPA antara lain:

  1. Daerah danau, sungai dan laut.
  2. Daerah perkotaan dan permukiman
  3. Daerah pertanian potensial.
  4. Daerah industri, konservasi lingkungan.
  5. Daerah khusus yang dilestarikan.
  6. Daerah yang jauh dari lapangan terbang.

B. Ditinjau Dari Aspek Geologi

Pemilihan lokasi layak berdasarkan kondisi geologi adalah untuk penempatkan lokasi tersebut pada formasi geologi yang aman terhadap   pencemaran lingkungan. Formasi yang diinginkan adalah lapisan geologi  dimana pada lapisan itu terdapat kondisi yang dapat menahan dan  mengurangai kadar pencemaran. Kondisi tersebut hanya ada pada lapisan  yang mempunyai permeabilitas kecil, mempunyai cukup ketebalan dan  mampu mengurangi kadar pencemaran. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat  dari batuan lempung (sedimen clay). Pemilihan yang dilakukan juga  menghindari faktor struktur geologi seperti patahan, retakan, longsoran dan lain-lain.

C. Ditinjau Dari Aspek Kemiringan Lereng

Pemilihan lokasi layak berdasarkan kemiringan lereng dimaksudkan untuk  menghindari terjadinya longsoran, baik terhadap timbunan sampah tersebut  maupun longsoran yang tidak stabil. Untuk itu kriteria yang dianjurkan   dalam hal kemiringan ini adalah 20%. Kemiringan lereng si sekitar lokasi  berkisar antara 0 – 15%. Namun pada daerah-daerah tertentu kemiringannya  dapat mencapai lebih dari 45%. Pada umumnya kemiringan lokasi TPA berkisar antara 0 – 10%, dan pada beberapa lokasi kemiringan mencapai 10 –15%.

D. Ditinjau Dari Aspek Hidrogeologi

Pemilihan lokasi layak berdasarkan aspek Hidrogeologi ialah menempatkan  lokasi tersebut pada daerah yang bukan akuifer penting dan sedapat  mungkin tidak didaerah discharge. Pemilihan tersebut juga memperhitungkan arah aliran air tanah.

E. Ditinjau Dari Aspek Bahaya Lingkungan

Pemilihan lokasi layak berdasarkan aspek bahaya lingkungan ialah  menempatkan lokasi tersebut pada daerah yang tidak berpotensi terhadap  bahaya lingkungan, sehingga tidak membahayakan kelangsungan dan  keutuhan TPA sampah tersebut. Bahaya lingkungan yag harus diperhatikan  adalah gerakan tanah, kegempasan, kegunungapian, pengikisan banjir dan  genangan air. Dengan pertimbangan aspek bahaya lingkungan, maka lokasi layak untuk TPA sampah adalah daerah-daerah di luar bahaya tersebut.

3 responses to “6 Ident. Masalah

  1. Arya Dwi Sarwanto

    Yth Bpk/Ibu,

    sekedar masukan. bahwa fakta di lapangan, kinerja DKP dlm mengangkut dan membuang sampah sebagian masyrakat depok masih sangat mengecewakan.
    sehingga sebagian warga berinisiatif menggunakan jasa pihak swasta utk mengangkut dan membuang sampah. Nah pertanyaannya adalah, apakah pihak swasta dlm hal ini mungkin berbentuk badan hukum (contohnya CV) diperbolehkan atau dpt memperoleh izin resmi utk mengangut sampah warga dan membuangnya sampai ke TPA?
    toh hal ini sangat membantu DKP dlm hal ini tugasnya sebagai lembaga yang ditugaskan sebagai kebersihan.

  2. uau… pembahasan yang mudah dimengerti… terimakasih,,.. saya lagi dapat tugas pengelolaan sampah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s