Mulyo Handono

MODEL PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
SAMPAH SECARA BERKELANJUTAN DI TPA CIPAYUNG KOTA DEPOK-JAWA BARAT

MULYO HANDONO
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2010

RINGKASAN

Mulyo Handono, 2009. Model Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)  Sampah secara Berkelanjutan di TPA Cipayung Kota Depok-Jawa Barat.   Dibawah bimbingan H.M.H. Bintoro Djoefrie sebagai ketua, Etty Riani, dan Siti Amanah sebagai anggota.

Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok dimulai dari tahap pengumpulan sampah dari sumbersumber sampah, pengangkutan, dan proses pengolahan sampah di TPA Cipayung. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan Kota Depok yang bersih, sehat, dan nyaman. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah 1) Mendapatkan informasi tentang kualitas lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan TPA Sampah Cipayung, 2) Mendapatkan rancangan strategi kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan TPA Sampah Cipayung di Kota Depok, 3) Mendapatkan rancangan model kebijakan pengelolaan TPA Sampah Cipayung secara berkelanjutan.

Penelitian dilakukan dengan metode survei yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan proses pengelolaan sampah di TPA Cipayung. Selain itu, penelitian dilakukan dengan menganalisis kualitas air sumur, badan air permukaan (BAP), air lindi, dan mikrobiologi, yang kemudian dibandingkan dengan peraturan Permenkes RI No. 416/MenKes//Per/IX/1990, Kriteria Mutu Air PPRI No.28/2001. Gol. III, Baku Mutu: SK Gubernur Jawa Barat No. 6/1999. Sampel air dianalisis di Laboratorium PT. Mutu Agung Lestari. Kondisi sosial ekonomi dan kesehatan di sekitar kawasan TPA Cipayung dianalisi secara
deskriptif. Data hasil wawancara dengan pakar mengenai kebijakan pengelolaan
TPA Cipayung diolah dengan menggunakan metode AHP, dengan program expert choice 2000. Sementara itu, analisis model menggunakan Microsoft Office Excel dan analisis simulasi model sistem dinamik dengan menggunakan software Stella versi 8.0.

Hasil analisis menunjukkan kualitas air pada tiga lokasi sampel variabel fisik masih di bawah NAB yang diizinkan, kecuali variabel suhu sudah di atas NAB. Hasil pengukuran beberapa variabel kimia pada tiga lokasi sampel sudah di atas NAB yang diizinkan, di antaranya adalah Fe, Mn, NO2 -N, BOD5, COD, DO, Zn, dan Fenol. Hasil analisis pemeriksaan coliform pada kualitas air sumur dan BAP masih di bawah nilai NAB. Dilihat dari aspek sosial ekonomi, keberadaan TPA Cipayung menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu dampak yang dapat dirasakan secara langsung adalah adanya gangguan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kurang terkoordinasinya pengelolaan sampah di TPA Cipayung. Selain itu, jika dilihat dari segi kesehatan, pada umumnya masyarakat di sekitar kawasan TPA Cipayung menderita penyakit diare, demam, infeksi kulit, dan ispa.

Hasil analisis AHP terhadap alternatif prioritas kebijakan yang harus dilakukan adalah a). Optimalisasi pengelolaan sampah. Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan (2–4%/tahun) yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan selalu mengandalkan pola kumpul-angkut-buang, maka beban pencemaran akan selalu menumpuk di lokasi TPA (tempat pemrosesan akhir). b). Optimalisasi petugas kebersihan. Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu masalah yang dihadapi DKP Kota Depok. Lemahnya sumberdaya manusia membuat fungsi perencanaan dan pengendalian pengelolaan sampah menjadi sangat lemah. c). Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di TPA Cipayung Kota Depok sangat penting. Bentuk partisipasi dapat dimulai dengan peran aktif masyarakat dan swasta sebagai pengelola sampah. Kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya dengan melakukan peningkatan pola-pola penanganan sampah berbasis masyarakat. d). Penegakan hukum. Hukum adalah pegangan yang pasti, positif dan pengarah bagi tujuan-tujuan program yang akan dicapai. Semua peri kehidupan diatur dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat tercipta masyarakat yang teratur, tertib dan berbudaya disiplin. Selain sebagai sarana pengatur ketertiban, hukum juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaharui dan mengubah masyarakat ke arah hidup yang lebih baik. Peraturan perundang-undangan di antaranya PP/Kepres/Kepmen/Perda mengatur tata cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke TPA, mengatur posisi, hak, dan kewajiban masing-masing pemangku kepentingan serta mengatur sanksi jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

Hasil analisis strategi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Cipayung adalah terjadinya peningkatan usia TPA dengan menggunakan pola 3R+1P, jika dibandingkan dengan pemilihan dimulai dari rumah tangga dan TPS. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan usia TPA, maka program pengelolaan sampah 3R+1P dimulai dari sumber sampah direkomendasikan. Dengan program tersebut sampah yang masuk ke TPA semakin rendah dan dapat meminimalkan biaya pengangkutan sampah ke TPA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s