Berita Retribusi Sampah

Berlaku Mulai 1 Juni 2012

Retribusi Sampah Depok Dinaikkan

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/  1 Juni 2012

DEPOK, (PRLM).- Pemerintah Kota Depok menaikkan retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 5/2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2012.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Ulis Suhardi, mengatakan struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume yang dihasilkan, dan kemampuan masyarakat.

“Sesuai Perda No.5 Tahun 2012, mulai 1 Juni retribusi sampah atau kebersihan kita naikkan,” ujarnya, Kamis (31/5/12).

Menurut dia, sejak tahun 2000 retribusi sampah tidak pernah dinaikan. Padahal, hasil studi banding ke kota ataupun kabupaten di Indonesia, semuanya sudah menaikan retribusi sampah sejak lama.

“Dinaikkannya retribusi sampah bukan semata-mata pemerintah menginginkan penghasilan yang banyak, melainkan lebih pada memberikan pelayanan secara maksimal,” kata Ulis.

Ulis menjelaskan, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bervariatif. Untuk pengambilan pengangkutan, pengelolaan, dan pemusnahan sampah rumah non real estate ditetapkan berdasarkan luas bangunan mulai dari Rp 4.000 sampai Rp 35.000 per bulan.

“Bila ada warga yang keberatan bisa langsung melakukan komunikasi dengan dinas. Tapi masalah harga sudah tidak dapat diubah,” kata Ulis.

Pernyataan senada dilontarkan Kepala Bagian Kebesihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Rahmat Hidayat. Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan membuka lebar pintu dialog bagi warga yang belum memahami kebijakan kenaikan ini.

“Saya persilakan warga melayangkan surat langsung ke dinas, nanti kita bahas apa yang menjadi keberatan warga, dan apa yang bisa dilakukan,” katanya. (A-185/A-88)***

2 responses to “Berita Retribusi Sampah

  1. Ditegaskan “masalah harga sudah tidak dapat diubah”. Berdasarkan surat edaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Depok tarif retribusinya Rp 7000,-. Tapi di RW 09 Mekarjaya anehnya diputuskan mulai Januari nanti dapat membayar R5000,- namun tanpa kupon (sbg tanda bukti sudah membayar retribusi). Seharusnya kalau sudah bayar mestinya terima kupon. Ternyata pada daftar tarif tidak ada retribusi sebesar Rp5000,-, adanya sebesar Rp4000,-. Kalau alasannya tidak ada kupon untuk Rp5000,-, sebaiknya dicari jalan keluar supaya pembeyar retribusi tetap menerima kupon setelah membayar. Mohon penjelasan dinas-dinas terkait.

  2. Setelah pajak dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota tidak ada pajak dan retribusi di tingkat Kecamatan, Kelurahan/ Desa, dan RW/RT. Ini berarti penyusunan rencana pemungutan dan penggunaan pendapatan dari hasil pungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota (penyusunan APBD) harus sudah dihitung secara tuntas agar supaya alokasi dana pembangunan prasarana/ sarana umum dan pelayanan umum dapat mencakup/mengcover secara langsung sampai lingkungan permukiman RW/RT. Dengan demikian para wajib pajak dan wajib retribusi yang bermukim di lingkungan RW/RT benar-benar merasakan tersentuh secara langsung oleh pembangunan dan pelayanan yang telah dialokasikan oleh pemerintah dilingkungan tempat tinggal mereka (tentu saja alokasinya mengedepankan skala prioritas karena tidak mungkin dilakukan secara serentak di seluruh RW/RT) serta dapat merasakan secara langsung pemanfaatan pajak dan retribusi yang sudah mereka bayar. Kalau dana pembangunan prasarana/sarana umum dan pelayanan umum sudah dialokasikan oleh pemerintah sampai ke lingkungan permukiman RW/RT, maka pengurus RW/RT tidak perlu lagi memungut berbagai macam pungutan yang memberatkan warga (dengan alasan meningkatkan swadaya masyarakat) kecuali pungutan untuk keperluan intern warga RT.

    Namun dalam kenyataan warga di lingkungan RW/RT masih saja terpaksa berswadaya dan berswadana karena alokasi dana pembangunan dan pelayanan pemerintah hanya mencakup daerah diluar lingkungan permukiman RW/RT. Sebagai contoh alokasi dana pelayanan persampahan belum sepenuhnya mencakup sampai lingkungan permukiman RW/RT karena upah para petugas pengambil sampah dari rumah tangga sampai ke TPS masih sepenuhnya dibayar oleh warga RT. Seharusnya biaya gerobak dan upah petugas pengambil sampah rumah tangga sudah tercakup oleh pajak dan retribusi persampahan.

    Masalah lain yang dirasakan aneh ternyata di RW 09 Mekarjaya rencananya warga dapat membayar retribusi lebih rendah dari yang semestinya ( seharusnya Rp 7000,- tapi boleh dibayar Rp 5000,-) asal warga tidak terima kupon retribusi. Padahal secara tersirat pada perda terkait dinyatakan kupon retribusi merupakan tanda bukti sudah membayar retribusi dan dengan sendirinya secara administrasi merupakan dokumen yang amat penting baik bagi para wajib retribusi maupun dinas terkait.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s