Berita 2005

Juli 2005

Panorama Gunung Sampah

Kompas – 26 Juli 2005

Sumber: http://digilib-ampl.net/

Sekitar enam bulan lalu Ita Safriza (38) merasa langsung terpikat dengan bunyi iklan sebuah perumahan di Depok yang menyebut, Panorama Gunung Salak di Depan Mata. Rumah idaman dengan harga terjangkau memang telah lama diimpikannya setelah bertahun- tahun mengontrak. Ita tak mengira rumah idamannya itu kini malah mirip dengan peternakan lalat.

Karena daya pikat iklannya, Ita dan suaminya, Dedi, sepakat mencicil satu unit rumah tipe 36 di perumahan itu yang bernama Villa Mutiara Cinere di Kelurahan Grogol, Kecamatan Beji, Depok. Label Cinere sebenarnya hanya gimmick sebab letak perumahan itu pun bukan di Kelurahan Cinere.

Baru tahu wujud rumahnya pas sudah dibangun. Waktu pesan cuma lihat rumah contoh. Enggak nyangka banget, ternyata bukan panorama Gunung Salak di depan mata, malah gunungan sampah, ujar Ita, ibu dari dua anak dan seorang balita. Kini, Ita mencicil rumahnya itu sebesar Rp 425.000 setiap bulannya selama 15 tahun.

Ita tidak berlebihan, tepat sekitar 200 meter di hadapan rumahnya, terbentang lahan seluas sekitar empat hektar tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, yang ternyata ilegal. Disebut ilegal karena TPA tersebut tanpa uji amdal dan lahan yang digunakan pun bukan diperuntukkan sebagai TPA.

Lahan TPA itu berlokasi di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, yang terpisah oleh Kali Krukut dengan Villa Mutiara. Saban hari para warga di Villa Mutiara itu harus bertahan menghadapi bau busuk serta serbuan ratusan lalat hijau.

Tak heran, di setiap rumah, terutama yang berdekatan dengan TPA ilegal tersebut, selalu tampak sedotan yang mengandung lem atau kertas coklat berlemak yang berbau amis untuk perangkap lalat. “Kalau saya turutin, sehari bisa habis satu pak isi 15 batang sedotan buat lalat. Herannya, lalatnya tetap aja banyak,” ujar Ita

Perumahan Villa Mutiara, yang terletak di sebelah utara TPA ilegal, memang menjadi permukiman yang paling berdekatan dengan TPA tersebut. Sementara permukiman lainnya di luar kompleks berada agak jauh di sebelah selatan TPA dengan lokasi tanah yang lebih tinggi dan masih dibatasi dengan pepohonan yang cukup lebat.

Dengan demikian, warga di wilayah selatan TPA relatif tidak terlalu terganggu dengan keberadaan TPA.

Sampah elite

Ini (TPA Red) sudah ada lebih dulu dari kompleks (Villa Mutiara Red) itu. Di sini kita cuma cari makan, sampai kapan pun saya pertahanin, tukas Sri, pengelola sampah di TPA ilegal tersebut.

Sambil mengisap sebatang rokok keretek, tangannya sibuk mengangkat dan menimbang sampah-sampah sortiran. Telinga, leher, dan tangan perempuan setengah baya itu dihiasi dengan emas kuning yang cukup mencolok.

Sri enggan bercerita bagaimana awal mula dia mengelola TPA. TPA itu berawal sejak tahun 1998, dan semakin lama semakin besar. Menurut berbagai sumber dari warga sekitar dan juga Kantor Kelurahan Tanah Baru, Sri mendapat “mandat” untuk mengelola lahan tersebut dari pemilik tanah, seorang warga Jakarta.

Sang pemilik yang berinisial Ny RT tersebut awalnya menginginkan lahannya yang sebelumnya berupa rawa, bisa rata dengan tanah. Tak jelas apakah Ny RT itu mengizinkan Sri memanfaatkan lahan itu menjadi TPA secara ilegal. Sumber di Kantor Kelurahan Tanah Baru juga menyebut bahwa Ny RT ternyata juga memiliki sebuah pabrik roti di Tanah Baru, yang kadang sering dikunjunginya. Sehingga besar kemungkinan keberadaan TPA ilegal itu atas sepengetahuan si pemilik lahan.

Dengan bangga Sri mengungkapkan, dia banyak memiliki klien-klien besar yang membuang sampah di tempatnya. Selain sampah kiriman Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Sri menyebut sejumlah perumahan di kawasan Pondok Indah, Kemang, Serpong, Cipete, dan Bintaro.

Tak hanya itu, dia juga menyebutkan nama hypermarket terkenal di kawasan Lebak Bulus dan Serpong yang juga membuang sampah di areal TPA ilegal tersebut.

Untuk klien di perumahan, Sri memungut rata-rata Rp 25.000 setiap bulan sebagai biaya pengambilan sampah, dengan tiga truk operasional.

Sepertinya, Sri hanya meminati sampah-sampah elite. Saya juga mau terima sampah dari apartemen. Tapi kalau sampah pasar, saya enggak mau, sampahnya terlalu cepat matang, tuturnya.

Boleh jadi, selain dinilai terlalu cepat matang alias busuk, sangat sedikit yang bisa dijual kembali dari sampah pasar. Berbeda dengan sampah “elite”, cukup banyak barang buangan yang bisa dipungut pemulung untuk dijual kembali. Sri mengkomandani 47 pemulung yang tinggal dan bekerja di TPA ilegal tersebut. Para pemulung itu sebagian besar datang dari berbagai daerah, bukan warga sekitar.

Dilematis

Bulan Juni lalu warga di Villa Mutiara – yang terdiri dari 400 keluarga – mengajukan tuntutan penutupan TPA tersebut kepada Pemerintah Kota Depok melalui surat yang juga ditembuskan kepada DPRD Depok. Namun, hingga kini tanda-tanda penutupan belum juga tampak. Sekalipun Pemkot Depok telah mengirim surat perintah penutupan kepada Sri, namun surat saja rupanya tak membuat Sri gentar.

“Saya enggak mau direcokin, kami di sini cari rezeki halal. Saya enggak peduli sama surat, apalagi sama orang-orang kompleks itu,” tukasnya sengit.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok, Walim Herwandi, mengakui, tidak mudah menutup begitu saja TPA tersebut secara represif.

Walim menyadari, TPA tersebut sudah telanjur menjadi gantungan hidup puluhan pemulung. Penutupan secara paksa hanya memancing kecemburuan sosial, terlebih tuntutan datang dari warga kompleks perumahan.

Kita akan berusaha musyawarah dulu, dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan setempat. Kalau susah juga, mungkin terpaksa dengan Satpol Pamong Praja, ujar Walim.

Kepala Seksi Kebersihan Jalan dan LH Dinas DKLH, Komaruddin Daiman, menuturkan, TPA ilegal tersebut sebenarnya pada tahun 2003 pernah dimanfaatkan oleh DKLH juga untuk membuang sampah Depok ketika TPA resmi di Cipayung sekitar tiga bulan belum selesai dibenahi. Ketika itu keadaan darurat, tapi setelah itu kami enggak pernah buang di sana lagi, tapi ke Cipayung, yang sudah terkelola lebih baik dengan sistem sanitary landfill, ujar Komaruddin.

Komaruddin, yang sering memergoki truk Dinas Kebersihan Jakarta membuang sampah di tempat itu, mengaku juga serba salah menyikapi TPA ilegal tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, meskipun ilegal, TPA itu tidak menuai protes banyak warga karena memang tidak terlalu dekat dengan perkampungan.

Namun, sejak awal tahun 2005 ini, ketika permukiman Villa Mutiara mulai berpenghuni, protes baru berdatangan. Penutupan memang dilematis, apalagi jika ada oknum-oknum ketua RT atau RW di perkampungan yang menerima setoran dari Ibu Sri. Jadi, seolah banyak yang punya kepentingan dengan TPA tersebut, ujar Komaruddin. (Sarie Febriane)

 

Truk-truk Masih Kirim Sampah ke Pembuangan Liar

 

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/ 03 Agustus 2005

TEMPO Interaktif, Jakarta: Meski pemerintah Kota Depok memutuskan menutup lokasi pembuangan sampah liar di RW 10 Kelurahan Tanah Baru, Beji, hari ini truk-truk masih mengelontorkan sampah ke sana.

Suasana di lokasi pembuangan seprti hari sebelumnya. Puluhan pemulung berebut barang bekas saat truk memuntahkan sampah. Truk-truk sampah di antaranya bertuliskan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Para pemulung tampak tak peduli asal sampah. Yang mereka pentingkan adalah kedatangan sampah tak berhenti. Anggota DPRD dari komisi C, Muttaqim, mengatakan, proses penutupan dengan memberi tenggat waktu tiga bulan. Selama masa tersebut, tidak boleh ada kegiatan pembuangan sampah. Untuk pemulung masih diizinkan mengais sampah.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok Walim Hermawan menegaskan, tidak ada alasan membuka lokasi sampah liar. Tempat pembuangan sampah di RT 10 tersebut menyalahi aturan.

Rini Kustiani-Tempo

 

Desember 2005

TPA Liar di Tanah Baru Depok Ditutup

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/15 Desember 2005

TEMPO Interaktif, Depok:Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok, menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Liar yang terletak di Rw 10, Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji seluas empat hektar yang bersebelahan dengan Perumahan Villa Mutiara Cinere.

Kepala Satpol PP Depok Asep Sumihardja, menyatakan, menutup di TPA liar itu dengan cara membuat papan besar yang betuliskan “TPS Ini Ditutup.” Papan dengan ukuran 100 x 50 centimeter itu terpampang di depan pintu masuk TPA yang tertutup pagar seng. “Kami sudah membuat papan itu dan melakukan patroli keliling setiap hari,”kata Asep, Kamis (15/12). Menurut Asep, patroli keliling akan selalu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya truk sampah ke TPA liar.

Mengenai sejumlah pemulung yang bertempat tinggal di dalam TPA tersebut, Asep menyatakan, akan memberikan waktu selama satu minggu terhitung sejak dipasangnya papan di TPA itu. “Kami beri mereka waktu untuk packing dan membawa barang-barang yang dibutuhkan. Lagi pula mereka itu, kan, pendatang,” ujarnya.

Jika pengelola TPA liar itu masih melakukan kegiatannya, seperti memasukkan sampah dan menyortir sampah, maka Satpol PP akan melaporkan pengelolanya ke aparat kepolisian. “Kami akan buat laporan ke polisi jika mereka membandel,”kata Asep.

Pejabat Walikota Depok, Warma Sutarman menegaskan masalah TPA Liar di Depok sudah selesai. Menurutnya, selama ini upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk menutup TPA Liar sudah maksimal, misalnya dengan mengeluarkan instruksi langsung dari walikota Depok untuk menutup TPA Liar pada tanggal 11 Agustus 2005. Warga di sekitar TPA mengaku lega dengan ditutupnya TPA Liar ini oleh Pemerintah Kota Depok. “Saya senang keluhan kami didengar juga akhirnya,”kata Imam, warga Rt 02/11 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji.

TPA yang sudah beroperasi sejak tahun 1988 itu biasanya melakukan kegiatannya sampai malam hari. “Banyak truk sampah yang masuk sampai malam,”ujar Imam.  Rini Kustiani

Depok, Tangerang dan Palembang, Kota Terkotor

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/ 17 Desember 2005

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kementrian Lingkungan Hidup mengumumkan kota terkotor (sementara) dan terbersih se-Indonesia pada acara Malam Anugerah Lingkungan 2005 di Ritz Carlton Jakarta Selatan Kota terkotor untuk kategori kota metropolitan adalah Depok, Tangerang dan Palembang. Sedangkan untuk kategori Kota Besar adalah Bandar Lampung, Batam dan Bogor.

“Pengumuman ini dilakukan atas instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendorong peningkatan kinerja kebersihan kota-kota itu,” kata Deputi Menteri Lingkungan Hidup bidang Pengendalian Pencemaran sekaligus Ketua Tim Penilai Adipura, Gempur Adnan.

Menurut Gempur, penilaian itu dilakukan terhadap hampir seluruh kota di Indonesia. Kota-kota yang tidak dinilai adalah kota yang sulit dijangkau seperti kota-kota di Papua, kota/kabupaten baru yang jumlah penduduknya sedikit, dan kota yang bermasalah keamanannya seperti Poso, Sulawesi Tengah.

KLH juga mengumumkan empat kota terbaik yakni Jakarta Pusat, Pekanbaru, Jepara dan Bangli. Sementara itu, untuk nominasi penerima Adipura 2006 adalah Padang, Argamakmur, Semarang, Lumajang, Bangli, Tabanan, Gorontalo dan Kolaka.

Pada malam anugerah lingkungan hidup 2005 ini, KLH juga memberikan penghargaan kepada 23 perusahaan yang dinilai ramah lingkungan dan mendapat peringkat hijau dalam Program Pemeringkatan Perusahaan. Selain itu, juga diberikan Lifetime Achievement Award kepada Emil Salim yang dinilai konsisten mendedikasikan diri untuk pelestarian hidup Indonesia.
Oktamanjaya Wiguna

Penjabat Walikota Kaget Depok Dinyatakan Paling Kotor

Sumber:  http://www.tempo.co.id/ 18 Desember 2005

TEMPO Interaktif, Jakarta: Penjabat Walikota Depok Warma Sutarman mengatakan sadar bahwa kotanya belum maksimal dalam menjaga kebersihan. “Ini menjadi pemicu bagi kami untuk lebih baik di masa yang akan datang,” kata Warma di kantornya, Minggu (18/12).

Depok dinyatakan sebagai kota metropolitan terkotor 2005, bersama Tangerang dan Palembang. Dalam Malam Anugrah Lingkungan, Jumat (16/12), Bogor, Bandar Lampung, dan Lampung mendapatkan predikat serupa untuk kategori kota besar.

Titik-titik yang bisa dikatakan kotor, kata Warma, di antaranya Terminal Depok dan daerah sekitar stasiun. “Itu yang akan kami benahi ke depan,” ujarnya.

Namun, ia juga meminta Kota Depok tidak hanya dilihat dari sisi kekurangannya. Dia mencontohkan, pada 13 Desember 2005, Depok mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah.

“Saya juga kaget, kok bisa Depok dibilang kota yang kotor,” ia mengaku.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Depok, Amri Yusra, mempertanyakan metode penilaian yang mengkategorikan Depok dalam lima besar kota terkotor. Rini Kustiani

Plt Walikota: Predikat Depok Kota Terkotor Kontradiktif

Indra Subagja – detikNews
Sumber: http://www.detiknews.com/ 18/12/2005

Depok – Pelaksana tugas (Plt) Walikota Depok Warma Suparma mengaku kaget kota yang dipimpinnya mendapat predikat kota metropolitan terkotor. Menurutnya, predikat itu kontradiktif. “Saya kaget karena kontradiktif,” kata Warma saat ditemui wartawan di kantornya, Jalan Margonda Raya, Depok, Minggu (18/12/2005).

Dalam Malam Anugerah Lingkungan (MAL) 2006 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jumat (17/8/2005) lalu, Depok merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai kota metropolitan terkotor. Selain Depok yang mendapat predikat memalukan itu yakni Tangerang, dan Palembang. Sementara kota besar terkotor diberikan kepada Kota Bogor, Bandar Lampung, dan Batam.

Warma menilai predikat itu kontradiktif karena pada 13 Desember 2005, Depok justru mendapat penghargaan dari Menteri KLH tentang laporan penyusunan lingkungan hidup terbaik. Meski demikian, Warma mengakui kalau kondisi pasar dan terminal Depok memang belum diperbaiki sehingga kebersihan dan keindahan Depok belum maksimal. Dia berjanji akan memperbaiki kondisi tersebut. “Sebetulnya tidak enak mendapat citra ini, kita ambil hikmahnya saja. Dan ini kita jadikan tantangan,” tandas Warma. (iy/)

Warma: Predikat itu kontradiktif

Monitor Depok, 19 Desember 2005

BALAIKOTA, MONDE: “Saya kaget karena kontradiktif,” ketus Pj Walikota Depok Warma Sutarman, kemarin menanggapi predikat Depok sebagai kota paling kotor di Indonesia.Dia menilai predikat itu kontradiktif karena baru beberapa hari lalu Depok justru mendapat penghargaan dari Menteri KLH tentang laporan penyusunan lingkungan hidup terbaik.Bahkan saking terkejut atas penilaian itu, Warma terpaksa masuk kantor pada Minggu, kemarin, guna menggelar rapat khusus dengan jajaran dinas untuk membahas persoalan tersebut.Kendati demikian Warma mengakui kalau kondisi sebagian wilayahnya masih terlihat kotor terutama terkait fasilitas umum seperti pasar dan terminal dan stasiun kereta.

“Sebetulnya kami menyadari bahwa pengelolaan kebersihan dan keindahan di kota ini belum optimal. Meskipun kami sedang bebenah,” ujarnya.

Seperti diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menganugerahi gelar Kota Terkotor kepada 6 kota di Indonesia. Penganugerahan itu dilakukan dalam acara Malam Anugerah Lingkungan (MAL) 2005 di Hotel Ritz Carlton, akhir pekan lalu.

Ke enam kota terkotor itu adalah Depok, Tangerang, Palembang, Bandar Lampung, Batam dan Bogor.

Warma menjelaskan, dirinya tidak perlu menampik atau menutupi kondisi seperti yang dinilai KLH lantaran Depok masih berkembang dengan percepatan penduduk yang tinggi yang tak sebanding lurus dengan penyediaan fasilitas. “Jadi wajar saja, pelayanan kebersihan masyarakat belum optimal,” katanya.

Dia mencontohkan, kurangnya armada pengangkut sampah yang hanya 40 unit, sementara Depok memiliki 63 kelurahan.

Begitu pula dengan minimnya jumlah tempat pembuangan sampah (TPS). “Penilaian itu mendorong saya untuk meminta bantuan provinsi untuk menyediakan armada sampah untuk Depok,” ujarnya.

Warma mengaku menyandang predikat terburuk sangat tidak nyaman namun merupakan tantangannya agar penanganan sampah lebih optimal. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan jajarannya terkait program penanganan masalah perkotaan.

“Ini hendaknya dijadikan hikmah, tantangan agar lebih baik lagi dalam penataaan ruang. Ini bisa dijadikan momen kebangkitan Kota Depok,” katanya.

Belum final

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) kota Depok, Walim Herwandi mengatakan kalau penilaian tersebut belum final.

Pasalnya, penilaian tersebut terdiri dari tiga tahapan yakni periode September- Oktober, Januari-Maret dan periode April. “Nanti di bulan April baru keluar keputusan finalnya,” ujarnya kemarin.

Namun Walim menanggapi positif penilaian tadi untuk dijadikan pemicu agar Depok lebih baik lagi. Selain itu pihaknya juga tengah membentuk Tim Bina Adipura yang dikoordinasikan oleh Asisten pembangunan Pemkot Depok. “Tim ini beranggotakan perwakilan dari DKLH, Dinas PU, Dinas Pasar, Dinas Tata Kota dan Bangunan serta SatPol PP,” ujarnya.

Selain memberikan anugrah kota terkotor MAL juga menganugerahkan penghargaan proper hijau terhadap 23 perusahaan ramah lingkungan.

“Ini adalah ide dari Bapak Wapres untuk sengaja mengumumkan kota terkotor dengan apa adanya. Biar warga di kota itu tergerak melakukan perubahan,” kata Menneg LH Rahmat Witoelar dalam sambutannya.

Sementara 4 kota terbersih di Indonesia mendapat anugerah Adipura yakni Jakarta Pusat, Pekanbaru, Jepara dan Bangli.

Selain itu dilaksanakan juga apresiasi terhadap 8 kota nominasi penerima Adipura 2006 yakni, Padang, Argamakmur, Semarang, Lumajang, Bangli, Tabanan, Gorontalo dan Kolaka.(apk/JBBI)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s