Berita 2006-1 (Jan-Jun)

Februari 2006

Depok Kejar Tenggat Penilaian Kebersihan

Sumber: http://www.tempo.co.id/02 Pebruari 2006

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kota Depok mengejar tenggat penilaian kebersihan dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup pada 10 Februari mendatang. Salah satu caranya, pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan ditingkatkan frekuensinya.

Menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walim Hernandi, sudah ada penambahan rate truk sampah dengan jumlah tenaga kebersihan sekitar 400 orang. “Saat ini armada truk ada 49 unit,” kata Walim, Kamis pagi tadi.

Dia menjelaskan, masing-masing truk mampu mengangkut sekitar 8-10 meter kubik sampah yang dikirim ke pembuangan di Cipayung. Adapun volume sampah di Kota Depok sekitar 3.000 meter kubik per hari. Yang terangkut baru 44 persen atau 1.320 meter kubik per hari.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail menginginkan predikat kota terkotor sebagaimana penilaian Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu bisa terhapus dalam waktu dekat. Nurmahmudi mengaku sudah minta kepada para camat dan lurah untuk bertanggung jawab atas kebersihan wilayah masing-masing.   Rini Kustiani

Depok Ujicoba Penanganan Sampah Menjadi Kompos

Sumber: http://www.infoanda.com/ 08 Februari 2006

JAKARTA — Kota Depok mulai melakukan uji coba pengolahan sampah lingkungan menjadi kompos. Dua lokasi yang dijadikan sebagai pilot project pengolahan sampah yaitu tepat di samping rumah Wali Kota Nurmahmudi Ismail dan dekat rumah Wakil Wali Kota, Yuyun Wirasaputra.

”Ini untuk memberi contoh bahwa pengolahan sampah menjadi kompos tidak akan mengganggu lingkungan. Wali Kota tidak akan terganggu lalat,” kata Nurmahmudi di sela-sela kunjungan ke Republika, Selasa (7/2). Langkah ini juga dilakukan Nurmahmudi setelah resmi memimpin kota yang telanjur mendapat predikat paling kotor.

Tepat di samping rumah Nurmahmudi di Perumahan Griya Tugu Asri Cimanggis, terdapat lahan kosong seluas 250-300 meter persegi yang akan ditempati mesin pembuat kompos berkapasitas lima kubik sampah per hari. Mesin kedua dengan kapasitas 10 kubik per hari dipasang di kompleks rumah Wakil Wali Kota Depok, Yuyun Wirasaputra, di Jalan Jawa, Depok Utara.

Yuyun mengatakan produk kompos selain bisa digunakan sendiri oleh warga juga bisa dijual. Ada kemungkinan kompos akan dibeli oleh pemko. Bila semua warga telah menjalankan pengolahan kompos, diharapkan dapat tersedia pupuk kompos murah untuk petani.

Yuyun juga mengakui selama ini Dinas Kebersihan belum mempunyai solusi jitu terhadap masalah sampah. Karena itu langkah terobosan ini terpaksa ditempuh. Menurut Nurmahmudi, produksi sampah Kota Depok saat ini mencapai 3.000 kubik sampah per hari. Sementara kemampuan pemkot mengolah sampah hanya 1.300 kubik saja. Itu pun masih dengan cara tradisional, menumpuknya di tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Karena itu sudah sudah saatnya pengolahan sampah dilakukan di tiap lingkungan perumahan dan tidak lagi membuang sampah di TPA. ”Beri kami waktu tiga bulan untuk buktikan bahwa ini bisa dilakukan,” tuturnya. Bila berhasil, ditargetkan tiap kecamatan nantinya mampu mengolah sampahnya sendiri. Sementara ini mesin pengolah sampah masih dipinjamkan oleh pihak ketiga.

Nurmahmudi belum tahu berapa investasi yang dibutuhkan untuk penyediaan mesin kompos untuk seluruh Depok. Namun pengolahan sampah nanti diserahkan pada warga setempat, apakah diolah secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan kompos sendiri atau mengundang pihak swasta.

Tak hanya masalah sampah, Depok pun butuh terobosan dalam hal kemacetan jalan. Diakui Nurmahmudi, kapasitas jalan di Kota Depok memang belum bisa memenuhi kebutuhan lalu-lintas kendaraan yang jumlahnya terus bertambah rata-rata 27 persen. ”Luas jalan dibanding luas areal Kota Depok baru dua hingga tiga persen. Standar umum delapan persen,” kata Nurmahmudi. Tak heran kalau Depok selalu macet.

Celakanya, banyak kendaraan di Depok membayar pajak kendaraan ke DKI. Padahal, potensi pajak kendaraan ini begitu besar karena 60 persen diambil Pemko Depok dan sisanya ke Provinsi Jawa Barat. Karena itu Nurmahmudi mengimbau agar nomor kendaraan milik warga Depok segera dimutasi ke Depok.

Salah satu program Dinas Perhubungan adalah membangun beberapa terminal tambahan di berbagai wilayah untuk memecah konsentrasi angkot. Jumlah angkot resmi di Kota Depok saat ini 2.800 unit dinilai sudah terlalu banyak. Nurmahmudi mengaku saat ini sedang dikaji apakah memang jumlah angkot sudah jenuh. ( rto )

Nurmahmudi Terobsesi Depok Kota Bersih

Sumber: http://kbi.gemari.or.id/ 22 February 2006

Setelah tujuh bulan lamanya diselimuti ketidakpastian, akhirnya Kota Depok memiliki seorang wali kota terpilih. Pada tanggal 26 Januari 2006 lalu, pukul 10.30 Wib, pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputera resmi dilantik menjadi Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok periode 2006-2011 oleh Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan.

Upacara pelantikan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Depok di Gedung DPRD Jl Boulevard Kota Kembang, dipimpin Ketuanya Naming D Bothin. Hadir dalam acara tersebut Menpora Adyaksa Dault, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin, Ketua PKS Jawa Barat Yudi Widiana, Ketua PKS Depok Prihandoko.

Juga hadir mantan Wali Kota Depok, Badrul Kamal yang menjadi pesaing Nurmahmudi Ismail dalam kasus sengketa Pilkada. Tidak ketinggalan, para kandidat wali kota-wakil wali kota Depok lainnya. Dengan menggunakan pakaian kebesaran wali kota-wakil wali kota, Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputera membacakan sumpah jabatan mengikuti ucapan Guberur Jawa Barat Danny Setiawan.

Usai pembacaan sumpah jabatan, Nurmahmudi-Yuyun menandatangani Berita Acara Pelantikan, disusul penandatangan Berita Acara serah terima jabatan dari Pjs Walikota Depok Warma Sutarman. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat menekankan agar Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputera mengedepankan rekonsiliasi dan konsolidasi.

Nurmahmudi Ismail di hadapan ratusan wartawan media cetak dan elektronik mengatakan agenda utamanya di awal jabatannya, mengubah citra Kota Depok dari Kota Terkotor menjadi Kota Bersih. “Kami akan segera turun ke lapangan untuk membersihkan sampah-sampah dan mengubah Depok menjadi kota bersih,” kata mantan Presiden PKS ini. H.Nur

Warga Cipayung akan ajukan class action

Monitor Depok, 24 Februari 2006

DEPOK, MONDE: Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Cipayung (Forpmac) memberi batas waktu 30 hari bagi Pemkot Depok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Cipayung.Jika tidak, mereka akan melakukan class action, kata Ketua Forum Peduli Masyarakat Cipayung (Forpmac), Sutrisno, kemarin.Warga Depok itu akan memperkarakan masalah penolakan terhadap TPA Cipayung ke Pengadilan Negeri Depok jika tim khusus yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemkot) tidak menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami akan membawa masalah ini ke pengadilan, karena segala sesuatu harus diselesaikan lewat jalur hukum. Kita memberi batas waktu 30 hari, jika tidak akan mengajukan class action,” jelas Sutrisno, seperti dikutip Antara.

Pemkot Depok sendiri, kata Sutrisno, akan membentuk satu tim khusus yang diketuai oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi untuk menangani masalah TPA Cipayung ini.

Yuni, salah seorang warga yang tinggal di sekitar Cipayung mengeluhkan keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut, karena setiap hari mencium bau menyengat dari truk pengankut samaph yang melintasi rumahnya.

“Kalau bisa rute bus sampah dialihkan ke arah Kampung Benda karena lebih lowong,” katanya.

Berlebihan

Menanggapi hal tersebut Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan ancaman warga yang akan memperkarakan masalah TPA ke pengadilan, Nur menganggap bahwa tindakan tersebut adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak realistis.

Ia mengatakan soal TPA di serahkan kepada kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Saat ini dirinya sedang membuat rancangan sistem pembuangan sampah dengan mendekati tempat-tempat asal sampah.

Sanksi tegas siap diterapkan Pemkot. Buang sampah seenaknya kena Rp1,5 juta

Monitor Depok, 27 Februari 2006

MARGONDA, MONDE : Sikap Pemkot Depok untuk membawa kota ini keluar dari predikat kota terkotor makin tegas. Sanksi tegas siap diterapkan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.Tak tanggung-tanggung, sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar Rp1.500.000, seperti yang tertuang dalam isi Peraturan Daerah No 14/2001 tentang Ketertiban Umum.“Kami segera menerapkan aturan itu. Kami berharap warga untuk tidak membuang sampah sembarangan,” kata Walikota Depok Nur Mahmudi kepada Monde, usai menghadiri acara kegiatan kebersihan yang diselenggarakan DPC PKS Pancoran Mas, di halaman Terminal Terpadu Depok, Margonda, kemarin.Menurut Nur, sikap tegas itu penting dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya kebersihan lingkungan di Kota Depok, sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan juga merugikan orang lain.

Bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan tindakan pidana ringan (tipiring) berupa kurungan 3 bulan dan sanksi Rp1,5 juta. “Untuk mengawal aturan itu, kami nanti akan menurunkan tim gabungan terdiri dari kepolisian, satpol PP, Pengadilan Negeri, Kejaksaan,” katanya.

Apakah aturan ini langsung diterapkan, Nur mengatakan pihaknya masih melakukan sosialisasi peraturan itu kepada masyarakat. “Kami masih melihatnya [mensosialisasikan] sampai titik tertentu. Agar masyarakat tidak kaget,” katanya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi di tempat yang sama, mengatakan bahwa sanksi itu termuat dalam Pasal 6 ayat 2 Perda 14/2001 yang berbunyi membuang sampah dan kotoran ke jalan, sungai, selokan atau secara sembarang dikenakan sanksi pidana kurungan tiga bulan dan denda setinggi-tingginya Rp1,5 juta.

Menurut Walim, sikap tegas itu perlu dilakukan karena selama ini warga masih menganggap kebersihan bukan merupakan suatu kebutuhan.

Lebih lanjut, Walim mengatakan pemkot saat ini masih melakukan sosialisasi aturan itu dengan spanduk diberbagai tempat.

Kerja bakti

Sementara itu, puluhan kader DPC PKS Pancoran Mas kemarin melakukan kerja bakti membersihkan setiap sudut di kawasan Terminal Terpadu Depok dan Stasiun Depok Baru. “Kegiatan ini sebagai bentuk perjuangan menuju Ridha Allah karena kebersihan adalah sebagian dari Iman,” kata Yaya, ketua DPC Pancoran Mas.

Walikota dalam sambutannya mengatakan Pemkot sangat mengharapkan seluruh elemen masyarakat, seperti ormas, pengusaha, parpol untuk berperan aktif membersihkan kota Depok.

“Saya berharap, kgiatan ini jangan dianggap sebagai penggiringan atau dianggap mencari popularitas. Kami mengharapkan semua elemen berpartisiapasi aktif,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Etty Suryahati, Kabag Infokom Sudradjat.(apk)

Maret 2006

Pengelolaan Sampah di Depok akan Terpusat di Kecamatan

JAKTV, 02 Maret 2006

Sumber: http://www.ekologi.litbang.depkes.go.id/

Depok-RoL– Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan, pengolahan sampah di Depok nantinya akan dikonsentrasikan pada tiap kecamatan sehingga tidak terpusat pada satu tempat saja.

“Pada akhir masa jabatan saya (2011) kota Depok akan bebas dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menerapkan teknik baru dalam penanganan sampah,” kata Nur Mahmudi, di Depok, Rabu.Ia mengatakan, keberadaan TPA seringkali menimbulkan masalah kesehatan bagi warga sekitar karena pengelolaannya yang kurang baik.

“Keberadaan TPA Cipayung di Kecamatan Pancoran Mas, memang banyak dikeluhkan warga,” katanya. Untuk itu Nur Mahmudi akan memperkenalkan teknik baru, yaitu dengan memperbarui teknik lama yang memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. “Sampah organik itu nanti akandiolah menjadi kompos,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan rencananya setiap 500-1.000 rumah akan dibuat tempat pengolahan seluas 500-1.000 meter persegi, yang cukup untuk mengolah sampah hingga 50 ton per hari. Untuk tahap awal pihaknya sedang memperkenalkan program tersebut di Kecamatan Cimanggis, nanti akan menyusul Kecamatan Beji dan di pasar-pasar tradisional.

Sementara itu Camat Cimanggis, Lutfi Fauzi, mengatakan pihaknya sudah melakukan program yang dicanangkan Pemkot Depok dan sudah menyiapkan lahan di Kelurahan Tugu dan Cilangkap walaupun baru 200 meter persegi.antara/mim

April 2006

MASYARAKAT DEPOK SAMBUT BAIK SOSIALISASI KOMPOSTER

Sumber:http://www1.pu.go.id/ 30 April 2011   

Sampah menjadi permasalahan serius di setiap kota-kota besar. Selain menggangu keindahan kota, baunya juga tidak sedap. Bahkan keberhasilan suatu kota sangat ditentukan bagaimana mengelola sampah dengan baik. Bahkan bisa membantu dalam penyediaan pupuk kompos. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Permukiman Departemen PU telah menemukan solusi yang sederhana yaitu komposter.

Kepala Bidang Sosialisasi dan Standarisasi Litbang Permukiman Departemen PU Lia Melani mengatakan kepada masyarakat Kelurahan Rangkapan Jaya Depok Sabtu (29/4). Komposter yang diperkenalkan masyarakat Depok itu merupakan komposter kembar untuk rumah tangga yaitu sebagai alat pengolahan sampah organik rumah tangga melalui pengomposan dengan memanfaatkan tong bekas yang dibenanmkan dalam tanah. Kembar karena dalam suatu rumah tangga harus ada dua, jelas Lia.

Menurut Lia yang juga sebagai peneliti di Litbang Permukiman Bandung ini mengatakan alat ini sangat sederhana. Selain murah, karena bisa dibuat dari barang-barang bekas. Harganyapun tidak mahal, tetapi manfaatnya cukup besar. Komposter dengan kapasitas 100 liter, dapat menampung sampah organik rumah tangga kurang lebih 7 bulan untuk 1 KK dengan 5 jiwa dengan harga Rp 250.000,- per pasang. Sedangkan kapasitas 450 liter untuk 10 KK dengan harga Rp 750.000,- per pasang.

Sampah basah (organik) dari dapur yang dimasukkan ke komposter akan mengalami proses pembusukan cepat dalam keadaan semi aerobik dan akhirnya menjadi kompos. Proses ini berlangsung 4 – 6 bulan setelah tong terisi penuh dengan sampah. Oleh karena itu menurut Lia setia rumah tangga harus mempunyai dua, untuk digunakan secara bergantian. “Makanya komposter ini disebut komposter kembar” ujar Lia.

Kalau saja setiap rumah tangga mempunyai alat ini pasti sampah tidak harus menumpuk di bak-bak sampah pinggir jalan, ungkap Lia. “Ini sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengurangi permasalahan sampah” katanya. Dan lagi sampah yang sudah menjadi kompos bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Bagi ibu-ibu yang rajin menanam bunga atau tanaman lain di pot-pot tidak perlu lagi membeli pupuk kimia, lanjut Lia.

Dalam menyosialisasikan komposter ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan mengenai manfaat dan proses bekerjanya komposter.

Lurah Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Depok Deden Kosasih yang hadir dalam acara ini menanggapi sangat positif. Di tengah permasalahn sampah di Depok yang sampai saat ini belum selesai. Deden meminta agar teknologi ini bisa dipromosikan di Kota Depok. Ia berharap dapat dikembangkan untuk rumah-rumah makan, sehingga sampah dari bekas makanan bisa diolah komposter ini.

Dalam kesempatan ini dilakukan demo bagaimana membuat dan memasang alat ini. Dan di akhir acara komposter sederhana ini diserahkan kepada lurah Deden untuk digunakan di rumahnya. Sementara iitu Deden berjanji akan ikut menyosialisasikan teknologi ini ke kelurahan lain di sekitarnya. Deden juga berjanji akan mengajak bekerjasama dengan koperasi dan karang taruna di wilayahnya untuk memproduksi teknologi ini.

Pusat Komunikasi Publik 300406

Mei 2006

Depok terapkan sistem komposting di 4 lokasi

Monitor Depok, 7 Mei 2006

SUKMAJAYA, MONDE: Sampah diyakini masih menjadi problem Kota Depok yang perlu penanganan komprehensif. Untuk itu, Pemkot Depok diminta segera menyelesaikan masalah persampahan di wilayah ini.Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengemukakan, penyelesaian masalah sampah di wilayah ini masih terbentur persoalan dana dan SDM.Berdasarkan pantauan Monde, di sejumlah wilayah masih ditemukan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang bukan peruntukannya alias ilegal.Fakta tersebut dapat ditemukan di badan Kali Baru Cisalak (depan kantor Kelurahan Cisalak), satu titik di Jl Merdeka. “Semestinya Pemkot Depok perlu menyikapi masalah ini agar tidak berlarut-larut,” tutur Hidayat, warga Sukmajaya.Komposting

Kepala DKLH Walim Herwandi mengatakan, untuk mengurangi problem sampah pihaknya saat ini tengah menjalani penanganan sampah melalui sistem komposting, selain dengan pengangkutan reguler ke TPA Cipayung.

Melalui sistem komposting, Walim mengharapkan persoalan sampah sudah tertangani oleh masyarakat setempat melalui bimbingan Pemkot Depok. “Diharapkan sampah bisa dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.”

Di Kota Depok, kata dia, sudah terdapat sedikitnya empat titik penanganan sampah melalui sistem komposting, yakni di wilayah Meruyung-Limo (4-5 m3 sampah), Perumahan Griya Tugu Asri-Cimanggis (3-4 m3), Pasar Cisalak (40 m3), serta TPS Jl Jawa-Beji (30 m3).

“Kami menargetkan sampah sudah dikelola pada tingkat masyarakat sebanyak 700 m3 per hari di Kota Depok.”

DKLH Depok mengakui memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam menangani masalah persampahan di Depok Raya. Instansi itu memiliki truk sampah sebanyak 46 unit untuk pelayanan terhadap satu TPAS Cipayung dan 135 TPS resmi di seputar Depok.

“Volume sampah di Depok mencapai 3.000 m3 per hari, dan kami baru bisa menampung 40% dari angka tersebut. Perlengkapan pendukung pengelolaan sampah masih minim,” demikian Walim.

Perda sampah

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Depok berencana menerapkan Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum secara efektif. Dalam perda tersebut, antara lain diatur mengenai persampahan.

Dalam perda itu disebutkan apabila orang atau badan membuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan 3 bulan atau denda Rp1,5 juta.(sb)

DPRD kunjungi LPS Tugu Asri Berita Lainnya

Monitor Depok, 23 Mei 2006

TUGU, MONDE: Sampah merupakan problem klasik yang dialami oleh kota padat penduduk seperti Depok Raya. Untuk itu perlu penanganan secara komprehensif. Dalam kaitan itu, enam anggota Komisi C DPRD Depok kemarin melakukan kunjungan kerja ke Lokasi Pengolahan Sampah (LPS) Griya Tugu Asri, Kelurahan Tugu Cimanggis. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses pengelolaan sampah di wilayah itu.

“Kami ingin tahu bagaimana proses pengolahan sampah disini, tingkat kebisingan yang ditimbulkan, bau, dan sejauh mana pengaruhnya bagi masyarakat,” ungkap Mutaqin, anggota komisi C dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Acara tersebut dimulai pukul 13.00 yang dihadiri Lutfi Fauzi (Camat Cimanggis), Walim Herwandi (Kepala DKLH Depok), Asnawi (Lurah Tugu), dan Saili (Ketua LPM Tugu) beserta tokoh masyarakat di Kelurahan Tugu. “Sebagai alternatif, sistem pengelolaan sampah ini diperlukan untuk mem-back up TPA Cipayung. Namun karena menyangkut anggaran yang tidak sedikit, jadi perlu pengkajian yang matang,” ujar Wahyudi, anggota Komisi C Fraksi Partai Demokrat (FPD).(m-5)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s