Berita 2006-2 (Jul-Des)

Juli 2006

Unilever dan Carrefour Kerja Bareng Masyarakat Depok Wujudkan; Clean, Green and Healthy Community!

Sumber: http://www.rileks.com/ 08 Jul 2006

Sampah menjadi isu pokok lingkungan kaum urban saat ini. Demikian juga dengan masyarakat Depok. Hampir 3000 meter kubik sampah setiap harinya dihasilkan dari lingkup rumah tangga. Bisa dibayangkan bencana apa yang bakal terjadi jika sampah sebanyak itu salah penanganan, akibatnya bisa fatal ; lingkungan tercemar dan kesehatan masyarakat terancam.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan kota Depok, PT Unilever Indonesia Tbk. bekerjasama dengan PT Carrefour Indonesia, kembali melakukan Joint Social Activity [JSA] yang dipusatkan di RW 19, Depok, Jawa Barat. Program ini dilakukan untuk lebih mempererat rasa kekeluargaan diantara karyawan Unilever dan pelanggannya, dalam hal ini Carrefour. Kegiatan ini merupakan bukti kepedulian Unilever bersama Carrefour dalam meningkatkan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) terhadap lingkungan sekitarnya.

JSA yang melibatkan lebih dari 250 karyawan Unilever dan Carrefour berserta 800 warga yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak ini, dimulai pada pukul 10.00 WIB. dalam kegiatan ini dilakukan sebagai kegiatan edukasi dan penghijauan dengan cara membersihkan lingkungan sekitar, menyumbang tanaman obat keluarga (TOGA), dan melakukan edukasi tentang pemilahan sampah basah dan sampah kering serta mengelolaan sampah menjadi kompos.

Hadir dalam kegiatan tersebut Muhammad Saleh, Corporate Relations Director PT Unilever Indonesia,Tbk. untuk Carrefour dan Irawan D. Kadarman, Corporate Affairs Director PT Carrefour Indonesia bersama wakil karyawan dari Carrefour cabang Depok, cabang Cikokol, dan kantor pusat. Acara ini dipandu oleh Taufik Savalas selaku ambassador Lifebuoy.

“Unilever sebagai perusahaan, telah tumbuh dan berkembang bersama masyarkat Indonesia lebih dari 70 tahun. Unilever memiliki komitmen untuk turut mendukung peningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kegiatan Joint Social Activity ini merupakan salah satu wujud misi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Kami berharap kegiatan edukasi dan penghijauan dangan tanaman TOGA di RW 19 Depok ini, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memupuk tali silahturahmi antara karyawan Unilever dan Carrefour dengan anggota masyarakat sekitarnya,” kata Muhammad Saleh.

Sementara Irawan Kadarman menyampaikan bahwa, “Carrefour berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti aspek pendidikan atau lingkungan. Kebersihan, yang merupakan bagian dari aspek lingkungan, adalah salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas tersebut. Oleh karenanya, kegiatan hari ini merupakan salah satu bentuk usaha kami dalam upaya menciptakan lingkungan sekitar yang bersih, sehat dan nyaman melalui perbaikan fasilitas umum yaitu jalan setapak.

Kegiatan edukasi yang dilakukan JSA meliputi edukasi bagi anak-anak yang terdiri dari edukasi kesehatan gigi dan mulut, dimana anak diajarkan mengenai pentingnya mengosak gigi minimal dua kali sehari dan bahaya-bahaya yang akan dialami gigi jika anak tidak menggosak gigi; serta edukasi mengenai pentingnya mencuci tangan dengan sabun sebagai langkah awal yang sangat penting dalam mencegah penyakit serta menjaga kesehatan tubuh. Kegiatan lain yang dilakukan adalah kegiatan edukasi yang bersifat interaktif, seperti cerdas cermat dan drama dongeng bumi.

Kegiatan edukasi lainnya yang diberikan kepada ibu-ibu, mengenai kebersihan lingkunga, dimana masyarakat diajarkan untuk memilah sampah organic dan non organic, ampah organic dikelola menjadi kompos dan sampah non organic dikelola menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan dan dapat menjadi tambahan pendapatan bagi warga. Sedangkan kegiatan penghijauan yang dilakukan adalah dengan menyumbangkan sejumlah tanaman obat keluarga (TOGA) untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan sehat bagi lingkungan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan ini, Unilever melalui brand-brandnya yakni Pepsodent, Lifebuoy, Rinso, Molto, Sariwangi, Blueband, Wall’s, Lux, Sunlight, Domestos Nomos memberikan sejumlah sumbangan produk dan peralatan kebersihan. Sementara partisipasi Carrefour berupa perbaikan fasilitas umum yaitu jalan setapak disekitar wilayah RW 19 depok.

“Edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan penghijauan merupakan hal yang utama dalam menuju lingkungan yang sehat, bersih, nyaman dan asri. Kami harapkan, kegiatan edukasi semacam ini dapat dilakukan pula oleh pihak-pihak lain didaerah lain pula yang membutuhkan, sehingga semakin banyak keluarga serta masyarakat Indonesia yang akan memetik manfaatnya” pungkas Saleh, yang berharap langkah yang telah dirintis PT.Unilever Tbk. ini [CSR & JSA] bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. [heri/redaksi_rileks@yahoo]

Depok Kembangkan Sistem Pengolahan Sampah Terpadu

Sumber: http://www.pu.go.id/

Dalam upaya mengelola masalah persampahan, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mewajibkan setiap pengembang yang akan membangun kompleks perumahan menyediakan lahan seluas 1.000 meter persegi untuk lokasi unit pengelolahan sampah (UPS). Sistem pengelolaan sampah Kota Depok yang dikenal dengan Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) tersebut merupakan implementasi bahwa masalah dapat diubah menjadi aset yang dapat diolah dan dikelola sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok membangun UPS Percontohan di RW11 dan RW 9, Komplek Perumahan Griya Tugu Asri, Kelurahan Tugu, Cimanggis seluas sekitar 220 meter persegi.

Lebih lanjut Mahmudi mengatakan, Sipesat di UPS Perumahan Griya Tugu Asri, Kota Depok merupakan program yang melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah daerah yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tugu dengan mempekerjakan sekitar 12 orang serta mengoperasikan mesin pencacah sampah dan penyaring remukan sampah. Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Kota Depok Winwin, Pemerintah Kota Depok telah mengucurkan subsidi dana sekitar Rp 201 juta kepada LPM untuk operasional selama enam bulan. Hasil dari pengelolaan sampah ini nantinya untuk pengembangan LPM. Manfaat Sipesat dapat dirasakan secara langsung berupa diperolehnya lapangan pekerjaan baru dan lahan usaha baru dan secara tidak langsung antara lain dengan terciptanya reduksi sampah sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA jauh lebih kecil.

Adapun implementasi pengelolaan dan pengolahan sampah Kota Depok dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pertama, pendekatan skala TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan malihat bahwa TPA Cipayung sebagai tempat pembuangan akhir sampah sementara Kota Depok masih diperlukan. Kedua, pendekatan skala kawasan yang merupakan upaya mengubah paradigma pengelolaan sampah yang lama, yaitu kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-olah-manfaat. Ketiga, pendekatan skala masyarakat untuk menyadarkan dan melibatkan masyarakat, khususnya di tingkat rumah tangga.

Rangkaian pengolahan sampah Sipesat ini diawali dengan pengumpulan sampah dari tiap rumah, di lokasi UPS sampah mengalami proses pemilahan di conveyor table, dimana sampah plastik dan sampah non-organik lainnya seperti besi, kaca, dipisahkan dan diikat jadi satu untuk dijual kembali sebagai bahan daur ulang, sampah organik yang tersisa terus dibawa ke mesin pencacah dan dilanjutkan dengan pengomposan. Pengomposan dilakukan secara konvensional namun ditambahkan bakteri untuk mempercepat proses pengomposan. Pengomposan yang biasanya harus memakan waktu 3 minggu, dapat dipercepat menjadi 2 minggu saja. Hasil kompos ini dijual seharha 400 rupiah per kilogram. (ind)

Agustus 2006

Warga Depok Bertekad Hapuskan Predikat “Kota Terkotor”

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/ 22 Agustus 2006

Predikat “kota terkotor” yang “disematkan” pada Kota Depok pada 25 September 2005 lalu, ternyata besar pengaruhnya. Betapa tidak, sebutan sebagai kota terkotor itu telah memacu sejumlah pejabat dan masyarakat Depok bekerja keras membersihkan wilayahnya dari serakan sampah.

Sebutan kota kotor juga telah membuat Walikota Depok menciptakan serangkaian program kebersihan. Bahkan dari sebutan kota terkotor itu pula Walikota Depok memopulerkan program “Sipesat”, singkatan dari “Sistem pengolahan dan pengelolaan sampah terpadu”.

“Melalui Sipesat itu, kami berharap Depok akan segera berubah menjadi kota bersih. Soalnya kami malu disebut tinggal di daerah kotor,” ujar seorang pejabat Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok. Instansi itu memang yang bertanggung jawab menangani masalah kebersihan di Depok.

“Arah dari sistem kerja Sipesat adalah menciptakan kota Depok bebas dari tempat pembuangan akhir (TPA) dengan cara melakukan pengelolaan sampah di tingkat permukiman,” kata Kepala Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (LH) Kota Depok, Komarudin Daiman.

Dia mengatakan keberadaan TPA Cipayung di Kecamatan Pancoran Mas memang banyak dikeluhkan warga. Untuk itu, pihaknya akan memperkenalkan teknik baru dalam pengolahan, yaitu dengan memperbarui teknik lama yang memisahkan sampah organik dan sampah anorganik.

“Sampah organik itu nanti akan diolah menjadi kompos di tingkat rumah tangga,” katanya. Sedangkan sampah anorganik akan diolah menjadi produk daur ulang yang bernilai ekonomi.

Rencananya, pada setiap 500-1.000 rumah akan dibuat tempat pengolahan seluas 500-1.000 meter persegi, yang cukup untuk mengolah sampah hingga 50 ton per hari. Untuk tahap awal, Dinas Kebersihan dan LH kini sedang memperkenalkan program tersebut di Kecamatan Cimanggis. Selanjutnya di Kecamatan Beji dan di pasar-pasar tradisional.

Saat ini tengah dikembangkan pengelolaan sampah di tiga tingkat; yaitu TPA, kawasan permukiman, dan rumah tangga. Di tingkat TPA, Dinas Kebersihan dan LH memprogramkan pengelolaan sampah menjadi biogas atau bahan bakar alternatif.

“Selain itu kami juga memberdayakan masyakarat sekitar untuk fungsi pemantauan,” kata Komarudin Daiman.

Dinas Kebersihan dan LH Kota Depok juga telah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di sekitar TPA yang bernama Forum Masyarakat Peduli untuk mengelola sampah.

Menurut Komarudin, untuk pengelolaan sampah di Kota Depok kini juga ada penambahan operasional truk sampah dengan jumlah tenaga kebersihan sekitar 400 orang. “Saat ini armada truk ada 49 unit,” katanya. Jumlah petugas “pesapon” (penyapu jalanan) sebanyak 167 yang tersebar di seluruh kecamatan.

Ia mengatakan, masing-masing truk mampu mengangkut sekitar 8-10 meter kubik sampah yang dikirim ke TPA Cipayung. Volume sampah di Kota Depok sekitar 3.000-3.200 meter kubik per hari. Tapi, yang terangkut baru 41 persen atau 1.320 meter kubik per hari.

“Sebanyak 59 persen sisanya adalah tanggung jawab masyarakat Kota Depok,” kata Komarudin, yang juga menytakan citra Depok yang terpuruk karena sampah belakangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menginginkan predikat kota terkotor sebagaimana disebutkan dalam hasil penilaian Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu bisa terhapus dalam waktu dekat. Nur Mahmudi mengaku sudah minta kepada para camat dan lurah untuk bertanggung jawab atas kebersihan wilayah masing-masing. (Tarwono/Fadly)

September 2006

Sampah Depok Kotori Situ UI

Republika, 11 September 2006

Sumber: http://www.infoanda.com/

DEPOK — Keindahan situ-situ (danau) yang berada di Universitas Indonesia kerap terganggu dengan sampah-sampah yang berasal dari Kota Depok. Bahkan menurut Setyo Supriyadi, direktur Umum dan Fasilitas UI, bila musim hujan tiba, sampah-sampah yang masuk ke situ-situ UI itu bisa mencapai puluhan kubik setiap hari.

“Setiap harinya UI menerima kiriman sampah dari Depok tak kurang dari 20 meter kubik,” kata Setyo, akhir pekan lalu. Bila musim penghujan, lanjutnya, UI selalu mengerahkan enam truk pembuang sampah berkapasitas 4-10 kubik untuk mengangkut sampah-sampah di situ tersebut. “Bisa dibayangkan, sampah pasokan dari Depok bisa 60 meter kubik per hari kalau hujan. Ini jelas merepotkan kami.”

Dikatakan, sampah-sampah yang kebanyakan berupa plastik dan sampah rumah tangga itu masuk melalui sungai atau kali yang melintasi kampus UI dan tersambung ke situ. Setyo mengatakan, dalam hal pengangkutan sampah, UI sudah memiliki truk pengangkut sendiri di tiap fakultasnya. “12 unit truk ini mengangkut sampah dari UI ke TPA.”

Ke depan, lanjutnya, UI sedang mengembangkan alat pengelola sampah yang lebih modern. “Prototype mesin sampah sudah ada dan masih diuji coba. Sekarang kami letakkan di dekat asrama mahasiswa,” jelasnya.

Terkait masalah ini, sebelumnya Wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, menegaskan, pengolahan sampah di Depok nantinya akan dikonsentrasikan pada tiap kecamatan, termasuk kampus, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. “Sehingga tidak terpusat pada satu tempat atau TPA saja.”

Keberadaan TPA, menurut dia, seringkali menimbulkan masalah kesehatan bagi warga sekitar lantaran pengelolaannya yang kurang baik. Untuk itu, Pemkot Depok akan memperkenalkan teknik baru yang merupakan perbaikan dan pembaruan dari teknik lama dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. “Sampah organik itu nanti akan diolah menjadi kompos,” katanya.

Data dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, produksi sampah di Depok mencapai 1.446 kubik per hari atau sekitar 43.400 kubik per bulan. “Karenanya ini masalah yang sangat serius untuk diperhatikan,” kata Nur. (c42 )

Perlu Perda Persampahan Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah

Sumber: http://ciptakarya.pu.go.id/21 / 09 / 2006

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menegaskan perlunya Peraturan Daerah (Perda) bidang persampahan untuk mendorong peningkatan pengelolaan sampah di setiap daerah. Hal tersebut terkait banyaknya masalah dalam pengelolaan persampahan di Indonesia. Seperti diketahui saat ini secara keseluruhan TPA yang ada masih menggunakan sistem open dumping. Demikian disampaikan Menteri PU saat menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Lokakarya Peningkatan Pengelolaan Persampahan, di Ruang Sapta Taruna, Dep PU, Rabu (20/08).

“Pemerintah akan memberikan petunjuk teknis (juknis) kepada pemerintah daerah yang akan dimatangkan dalam forum lokakarya ini. Dalam lokakarya ini, para bupati akan memberikan laporan tentang masalah persampahan di daerahnya yang akan melengkapi konsep juknis pemerintah sebelum dikirimkan kepada daerah masing-masing. Namun juknis ini baru akan efektif jika sudah dijadikan Perda di daerah masing-masing. Contohnya, dengan Perda tersebut nantinya orang yang akan mendirikan rumah harus menyediakan komposter di rumahnya, jika tidak, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jangan diberikan” ujar Djoko.

Dikatakan, lokakarya itu untuk mendukung gerakan nasional dalam menyambut Hari Habitat Dunia 2 Oktober mendatang. Salah satu agendanya menyusun program bersama untuk peningkatan pengelolaan persampahan dengan fokus pertamanya pada kawasan kota metropolitan dan kota besar. Hal itu disebabkan 65% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan yang diikuti dengan masalah sampah yang mengkhawatirkan dan harus ditangani secara regional dan nasional. Ditambah lagi dengan umur TPA yang ada hampir seluruhnya mendekati masa akhir pakai.

Menanggapi perlunya penerbitan Perda, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, mengatakan di daerahnya saat ini belum memerlukan Perda persampahan melainkan sebatas policy walikota di setiap site plan pembangunan untuk memperhatikan persampahan. Menurut mantan Menteri Kehutanan di era Megawati ini, untuk mengurangi timbunan sampah di TPA, Depok sedang mengembangkan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di setiap 2-3 Rukun Warga (RW) yang produksi sampahnya 30-40 m3 perhari. Selain dalam skala RW, Depok juga mengembangkan UPS di kawasan seperti pasar kawasan perumahan dengan range setiap 300 unit rumah. Ditambahkan, UPS didirikan di atas fasilitas umum (fasum) di kawasan yang ditetapkan.

Perubahan paradigma

Dalam sambutannya, Djoko Kirmanto menjelaskan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah yang mencakup lima hal antara lain, pertama, tidak lagi seluruh sampah dikumpulkan, diangkut lalu dibuang ke TPA tetapi sampah sejak dari sumbernya sudah harus dipilah dulu, diolah dulu melalui teknologi komposting skala rumah tangga atau skala lingkungan, baru kemudian diangkut dan hanya sisanya saja yang dibuang ke TPA. Sistem tersebut selama ini lebih dikenal dengan 3R (reduce, reuse, recycling).

Kedua, sumber pendanaan tidak lagi bergantung kepada pemerintah yang dananya terbatas. Perlu didorong peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Peraturan yang mendukung kerjasama Pemda dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telah diatur dalam Peraturan Presiden No 67/2005 dan PP No 23/2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Ketiga, pembenahan kelembagaan. Sesuai dengan peraturan, pengelolaan sampah di daerah merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota. Fungsi regulator dan operator tidak boleh dilakukan oleh pelaku yang sama. Keempat, perlu terobosan teknoloogi yang inovatif dan ramah lingkungan. Dalam hal ini menurut Djoko perlu kerjasama dengan badan/institusi penelitian serta perguruan tinggi. Kelima, peraturan yang mendukung terselenggaranya seluruh upaya peningkatan pengelolaan persampahan saat ini, yakni UU Persampahan sedang dikoordinir dengan Kementrian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu pemerintah mengharapkan segera disiapkannya kebijakan nasional, pedoman petunjuk teknis maupun petunjuk operasional serta peraturan-peraturan daerah yang mendukung kegiatan gerakan nansional ini juga perlu disiapkan.

Sampah DKI bakal dibuang ke Depok. Walikota: Belum ada pembicaraan…

Monitor Depok, 21 September 2006

MARGONDA, MONDE: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kemarin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengalihkan sebagian sampah warga Jakarta ke lokasi baru di sekitar kampus UI Depok.Hal itu, katanya, untuk mengurangi debit sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang. Pengalihan pembuangan sampah ke UI Depok ini pun disebutnya lantaran penolakan warga Bojong, Bogor, terhadap pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

“Rencananya, TPST yang baru itu akan berlokasi di tanah kosong dekat kampus UI Depok. Langkah ini untuk mengurangi beban TPA Bantargebang yang menjadi tempat pembuangan sampah warga Jakarta,” kata Gubernur di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Sutiyoso menjelaskan, TPST tersebut akan dimiliki oleh swasta dan pengelolaannya akan dilakukan bersama dengan UI. “Tempat pembuangan sampah itu akan dijadikan TPST percontohan. Dimana [lokasi] persisnya, saya tidak tahu.”

Terkait rencana tersebut, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengaku belum mengetahui ataupun mendapat konfirmasi dari Pemprov DKI Jakarta.

“Hingga hari ini (kemarin—Red.) Pemkot Depok ataupun saya pribadi belum mendapat pemberitahuan mengenai rencana pengalihan pembuangan sampah Jakarta ke UI Depok,” ujar Nur Mahmudi saat dihubungi Monde, tadi malam.

Dia mengatakan, Kota Depok saja hingga kini masih bermasalah dengan sampahnya sendiri, dan karenanya tidak mungkin akan menerima sampah dari Jakarta.

Belum dibahas

Mengenai kemungkinan Pemkot Depok akan menerima sampah asal DKI di masa depan, Nur Mahmudi menjawab: “Yang jelas hingga kini belum ada pembicaraan mengenai hal itu di antara dua pemerintahan. Kalau DKI akan mengomunikasikan hal ini, kami hanya akan memberikan saran.”

Usul yang akan disampaikannya itu antara lain soal manajemen pengolahan sampah yang baik dalam wilayah sendiri. Nur berharap dengan usul tersebut DKI tak lagi bermasalah soal pembuangan sampah.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi. Dihubungi Monde tadi malam, dia mengatakan sampah warga Depok saja sudah banyak, sehingga muskil bila wilayah Depok dijadikan tempat pembuangan sampah asal DKI.

“Bila hal ini akan disampaikan oleh DKI, kan belum tentu sesuai dengan RTRW Kota Depok. Makanya bila tidak sesuai maka DKLH pasti akan menolak rencana tersebut,” katanya.

Walim menambahkan, selain harus disesuaikan dengan RTRW Kota Depok, rencana yang digaungkan oleh Gubernur Sutiyoso ini juga harus disesuaikan dengan RPJMD Kota Depok.(m-2)

Pol PP akan tutup lagi TPA liar Beji

Monitor Depok, 29 September 2006

MARGONDA, MONDE: Kepala Satpol PP Asep Sumiardja akan menutup lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) liar sampah di RW 10 Tanah Baru Beji. TPA ini diketahui tetap beroperasi meski secara resmi telah ditutup oleh Pemkot Depok sejak 11 Agustus 2005. Untuk mendapat kepastian benar tidaknya TPA Beji beroperasi kembali, kata Asep, Satpol PP hari ini akan mengecek ke lapangan. Bila memang terbukti, akan dilakukan penutupan ulang.“Besok [hari ini—Red.] Satpol PP akan mendatangi lokasi TPA di RW 10 Tanah Baru Beji itu untuk mengetahui kondisi terakhir. Kalau memang masih digunakan maka kami akan menutup ulang TPA itu,” Asep menegaskan saat dihubungi Monde, tadi malam.

Dia menambahkan, pengecekan ke lokasi TPA juga untuk mengetahui apakah plang penutupan TPA masih ada atau tidak. Bila ternyata didapati sudah tidak ada, maka kata Asep, sudah terjadi pelanggaran.

Asep menyatakan akan menindak langsung pelaku yang mencabut plang imbauan itu. Bila ternyata plang masih ada, katanya, Satpol PP kalau perlu akan memasang plang baru sebagai tanda bahwa TPA tersebut sudah ditutup.
Mengenai berapa banyak aparat yang akan dikerahkan dalam peninjauan ke lokasi TPA Tanah Baru Beji, Asep mengatakan: “Seperlunya saja. Lagi pula untuk apa mengerahkan banyak aparat.”

Menanggapi adanya rumor keterlibatan anak buahnya sebagai backing di balik beroperasinya lagi TPA Tanah Baru, Asep mengatakan akan menindak tegas. “Tentunya kami lebih dulu melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kalau terbukti melanggar isi plang, baik masyarakat ataupun oknum Satpol PP akan kami tindak tegas.”

TPA liar sampah Beji sebenarnya telah ditutup berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok bernomor 658.1/496/HKM, tertanggal 11 Agustus 2005. SK tersebut ditandatangani oleh Plt. Walikota Warma Sutarman.

Dalam SK Walikota itu dinyatakan antara lain penutupan TPA didasarkan karena adanya keberatan dari warga sekitar. Selain itu keberadaan TPA dinyatakan tidak sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Segera koordinasi

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail kepada Monde via telepon mengimbau agar Dinas terkait segera menangani persoalan TPA Tanah Beji ini.

“Penyelesaian TPA ini ada pada dinas terkait. Saya berharap dinas terkait segera berkoordinasi karena soal TPA ini tanggung jawab dinas,” ujarnya singkat.

Saat ditanya apakah Walikota akan mengeluarkan surat penutupan ulang, Nur enggan menjawab.

Di tempat terpisah, Kepala DKLH Walim Herwandi yang dihubungi Monde kemarin mengaku telah berkoordinasi dengan Camat Beji untuk menyelesaikan kasus ini. Camat Beji, katanya, akan berkoordinasi dengan Kapolsek Beji.

“Hari ini (kemarin—Red.) kami telah membahasnya dengan Camat Beji untuk diselesaikan. Kalau benar TPA itu beroperasi lagi, maka mereka yang terlibat dalam pengoperasian kembali TPA itu telah melecehkan Pemkot. Makanya harus diambil tindakan tegas,” ujar Walim.

Dia berkeyakinan bahwa sampah yang dibuang ke TPA tersebut bukanlah sampah warga Depok. Alasannya, karena sampah warga Depok diangkut ke TPA Cipayung yang merupakan TPA resmi Pemkot Depok.(m-2)

Oktober 2006

Tangani Sampah, Pemkot Depok Tetap Lakukan Program “Sipesat”

Sumber: http://www.antara.co.id/02/10/06

Depok, (ANTARA News) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan program penanganan masalah sampah dengan menggunakan program yang telah dijalankan yaitu Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat), meskipun ada tawaran dari Universitas Indonesia (UI) untuk menangani masalah sampah.

“Kami akan tetap melanjutkan program Pemkot yang telah dijalankan, mengenai adanya mesin pengolahan sampah dari UI, saya belum mengetahui secara lebih rinci,” kata Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Depok, Minggu (1/10).

Sebelumnya, UI mengakui telah melakukan pembicaraan soal penanganan sampah yang ada di sebagian wilayah DKI Jakarta untuk ditangani oleh UI.

“Ya.. kita memang sudah mengadakan pembicaraan atau semacam penjajakan tahap pertama mengenai penanganan sampah oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,” kata Deputi Fasilitas Umum, UI, Setyo Supriyadi.

UI mengklaim bahwa mesin pengolahan sampah buatannya yang dinamakan “super clean” merupakan teknologi terkini dan bisa menghemat biaya dari jenis pengolahan mesin sampah lainnya, dan mampu mengolah sampah sebanyak 200 ton per hari.

Mesin hasil karya cipta dalam negeri yang hanya membutuhkan lahan seluas dua hektar tersebut, nantinya akan dapat membantu permasalahan sampah yang ada di Jakarta, karena mampu mengubah sampah menjadi energi ataupun gas.

Nur Mahmudi lebih lanjut mengatakan, untuk sementara ini biarlah UI menangani sampahnya sendiri dan Pemkot Depok menangani sampahnya sendiri. “Kita mempunyai program masing-masing,” katanya.

Ketika ditanya bahwa mesin pengolahan sampah UI dapat lebih murah dibandingkan dengan program Sipesat, Nur Mahmudi mengatakan, hendaknya jangan dilihat dari investasi mesin per unitnya, tapi mesti dilihat efek penggada (multiplier effect) yang dihasilkan dari program tersebut.

“Program `Sipesat` hanya butuh biaya Rp35.000 sampai Rp45.000 per meter kubik untuk mengolah sampah dengan `multiplier effect`-nya yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, pembuatan pupuk untuk tanaman hias dan lainnya,” katanya.

Ia mengatakan, “Sipesat” yang belum lama digulirkan Pemkot Depok mulai menjamur di sejumlah wilayah di Kota Depok. Program itu untuk mengatasi masalah persampahan yang di wilayah Depok dengan kerjasama antara Pemkot Depok, swasta, dan masyarakat. Sistem pengolahannya dilakukan di setiap lingkungan.

Program “Sipesat” ternyata mendapat dukungan dari lapisan masyarakat. Buktinya, sampai sekarang sudah bertambah pembangunan beberapa “Sipesat” di wilayah di Kota Depok diantaranya Pasar Cisalak, PT Energizer, PT Taspen, BRI, dan PLN.

“Untuk wilayah perumahan sudah dipersiapkan untuk pembangunan diantaranya perumahan Maharaja, Bukit Rivaria Sawangan, Megapolitan, Mahagoni, dan Puri Sriwedari. Kemungkinan masih ada lagi perumahan-perumahan yang lain,” katanya.

Dikatakannya, sampai saat ini “Sipesat” yang sudah berjalan baru dua yakni, di kelurahan Tugu dan Pasar Cisalak, kecamatan Cimanggis. Dalam sehari per unit produksi sampah mencapai antara 30-40 meter kubik.

“Kami berharap bantuan yang diberikan masyarakat berupa tempat atau barang,” demikian Nur Mahmudi Ismail. (*)

COPYRIGHT © 2006 ANTARA, PubDate: 02/10/06 14:31

Tempat Pengolahan Sampah Resahkan Warga

Sumber: http://www.depsos.go.id/ 13 October 2006

Masyarakat disekitar wilayah RW 05 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo mengeluhkan keberadaan tempat pengolahan sampah menjadi pupuk organik yang berlokasi diwilayah RW 06 kelurahan Maruyung. Hal ini disebabkan jarak tempat pengolahan sampah yang berbeda wilayah kelurahan itu hanya berjarak kurang dari 100 meter dari pemukiman warga.

Warga pada umumnya mempertanyakan tentang ijin dari lingkungan mereka, dan merasa tidak diajak urun rembug, padahal mereka merasa dirugikan dengan aktifitas pengelolan sampah tersebut..

Hal ini diperparah dengan tidak diperhatikanya dampak sosial dan dampak bagi kesehatan masyarakat sekitar lokasi, Sumber air dilokasi itu tercemar, dan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan timbul masalah kesehatan disana.

Terkait pengolahan sampah, puluhan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, mendatangi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di RW 10 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Jumat (29/9). Kedatangan aparat Satpol PP ini terkait adanya laporan di media kalau TPS yang dinyatakan liar dan sudah ditutup secara resmi tersebut, beroperasi kembali.

“Kedatangan kami ini atas perintah langsung dari atasan,” ujar Nirwan Hakim, kepala Seksi Operasional dan Penertiban Satpol PP Kota Depok. Warga resah lantaran truk-truk dari Jakarta kembali membuang sampah di TPS tersebut, sambung Nirwan. Ia menjelaskan, perintah yang dimaksudkan yaitu Surat Perintah Pemerintah Kota (Pemkot) Nomor 300/71/Satpol PP/IX/06 tentang Pelaksanaan Monitoring TPS yang terletak bersebelahan di Perumahan Villa Mutiara Cinere, Limo.

Kedatangan aparat Satpol PP yang didampingi petugas dari Mapolsek Beji kontan membuat pengelola sempat kaget. Namun demikian, pengelola dan pekerja di TPS itu menerima kedatangan petugas gabungan tanpa reaksi yang berlebihan. Surti Sri Purwati, pengelola TPS, mengatakan bahwa sejak TPS ditutup oleh Pemkot Depok pada Agustus 2005 lalu, kegiatan pembuangan sampah ke lokasi itu sudah tidak lagi dilakukan. “Tidak ada pembuangan sampah ke sini. Yang ada hanya pengolahan sampah,” ujarnya.

Masyarakat disekitar wilayah RW 05 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo juga mengeluhkan keberadaan tempat pengolahan sampah menjadi pupuk organik yang berlokasi diwilayah RW 06 kelurahan Maruyung. Hal ini disebabkan jarak tempat pengolahan sampah yang berbeda wilayah kelurahan itu hanya berjarak kurang dari 100 meter dari pemukiman warga Warga mempertanyakan ijin lingkungan. Mereka merasa tidak diajak urun rembug, padahal merekalah yang dirugikan dengan aktivitas pengelolan sampah itu.

Seorang warga sebut saja mul (45 th), mengeluhkan banyaknya lalat, selain bau yang menyengat. Ia berharap Pemerintah Kota Depok segea memberi penjelasan kepada warga berkenaan dengan tempat pengelohan sampah yang konon berada dikawasan lahan milik H Marsudi itu.

Warga di Perumahan Villa Mutiara Cinere, Grogol, Limo, yang berlokasi sangat dekat dengan TPS liar menyampaikan keluhan mereka. Pasalnya, TPS liar itu disinyalir dijadikan tempat penampungan sampah rumah tangga yang datang dari DKI Jakarta. Dugaan ini pulalah yang membuat Pemkot Depok menutup TPS liar itu sejak Agustus 2005. Warga menduga TPS beroperasi kembali lantaran banyak truk lalu-lalang ke TPS itu.

Berbeda dengan keterangan Mul, H Marsudi pengelola tempat itu menjelaskan bahwa aktivitas pengolahan sampah itu sudah mendapatkan ijin lingkungan melalui Kelurahan dan Camat Limo, bahkan tempat itu pernah dikunjungi Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail .

Sementara itu, secercah harapan baru dalam pengelolaan sampah tepercik dari Universitas Indonesia (UI). Di kampus yang mahaluas ini, sebuah mesin pengolah 200 ton sampah per hari sedang dirancang . Menurut Setyo Supriyadi, Deputi Fasilitas Umum UI mesin pengolah sampah hasil buatan dalam negeri ini membutuhkan lahan seluas dua hektare.

Mesin itu diproyeksikan dapat membantu permasalahan sampah di Jakarta, karena mampu mengubah sampah menjadi energi atau gas yang lebih bermanfaat. “Mesin pengolahan sampah ini kami namakan Super Clean,” katanya bangga. Namun demikian, Setyo mengatakan, UI tidak akan menerima sampah yang sebelumnya tidak melalui proses pemilahan terlebih dahulu.

Intinya, kita hanya memberi sentuhan terakhir saja. Pemilahannya harus dilakukan Pemprov DKI, bukan di UI,tandas Setyo.

DKLH Depok siap angkut. Usai takbiran, sampah bisa capai 500 m3

Monitor Depok, 16 Oktober 2006

DEPOK, MONDE: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok berencana meningkatkan pengangkutan sampah dari dua kali menjadi tiga kali sehari untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah saat Lebaran.Kepala DKLH Walim Herwandi mengungkapkan, bila dalam hari biasa 46 truk di Depok mengangkut sampah dua kali per hari, maka saat H-1 hingga H+1 Lebaran pengangkutan sampah menjadi tiga kali sehari.“Khusus malam takbiran seperti tahun kemarin, sampah diperkirakan bisa capai 500 m3. Dari jumlah itu, sampah terbesarnya dari wilayah Pancoran Mas khususnya dari Jl Dewi Sartika maka setidaknya 100 petugas pengangkutan sampah akan ditempatkan di beberapa daerah di Depok,” jelas Walim pada Monde akhir pekan lalu.Pengangkutan sampah pada H-1 hingga H+1 Lebaran di enam wilayah, kata Walim, akan dikoordinasikan oleh Koordinator Kecamatan (korcam). Dimana korcam akan berkoordinasi dengan petugas DKLH untuk urusan pengangkutan sampah.Mengenai pengangkutan sampah, dari sekitar 3.000 m3 sampah per hari di Kota Depok, baru 1.500 m3 sampah yang baru dapat diangkut DKLH guna dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cipayung.“DKLH memang baru dapat mengangkut sekitar 1.500 m3 sampah di Depok per hari ke TPAS Cipayung, dimana sampah dalam jumlah yang sama lainnya dibuang oleh masyarakat Depok sendiri. Bahkan diperkirakan masih banyak masyarakat yang membakar atau mengolah sampahnya sendiri,” Walim memaparkan.Dia melanjutkan, sampah pada hari Lebaran khususnya sampah pada malam takbiran akan langsung dibawa ke TPAS Cipayung.Terkait pengolahan sampah, Walim menjelaskan, dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2006 DKLH telah mengajukan usulan dana untuk program sistem pengolahan sampah terpadu (Sipesat). “Dalam ABT 2006, DKLH mengusulkan permohonan dana sekitar Rp6 miliar untuk penyediaan delapan mesin Sipesat.”(m-2) 

Nur Tetap Andalkan Sipesat, Atasi Sampah di Depok

Suara Pembaruan – 17 Oktober 2006

Sumber: http://digilib-ampl.net/

Awan hitam yang menggantung di langit seolah tidak dihiraukan sejumlah anak-anak yang tengah asyik bermain kelereng di satu pemukiman Kampung Bulak Barat, Kelurahan Cipayung, Depok, Jawa Barat. “Sambil menunggu bedug berbuka puasa,” kata salah satu anak itu. Sementara, sejumlah ibu-ibu terlihat sedang mengangkati pakaian yang telah kering setelah dijemur.Rumpun bambu yang masih cukup lebat di sana bergoyang searah tiupan angin yang semilir. Gesekan ranting dan daun-daun bambu membuat suara yang khas. Kresss… kresss… kresss.

Namun semilirnya angin di sana lebih kerap membuat warga masam. Mengapa begitu? Aroma tak sedap katut pula oleh tiupan angin. “Duh aromanya. Biar dicuci pakai sabun yang mutunya bagus, tetap saja bau,” ucap Yanah, ibu rumah tangga di sana kepada tetangganya, ketika memindahkan pakaian yang telah kering dari jemuran.

Sudah bisa ditebak asal muasal aroma itu. Tak jauh dari Yanah dan tetangganya merupakan lahan tempat pengolahan akhir sampah (TPAS) Cipayung. “Setiap hari warga dikirimi bau sampah,” begitu keluhan hampir setiap warga di sana. Tapi kenapa keluhan itu baru sekarang?

Pada awalnya, ketika TPAS yang berlokasi di Kecamatan Pancoran Mas itu mulai beroperasi pada tahun 1985,warga menyaksikan pengelolaannya berlangsung baik. Seperti penuturan Ganin, warga di sana, yang ditemui Pembaruan, Minggu (15/10) lalu.

Ketika mulai beroperasi, paparnya, sampah di sana memang benar-benar diolah sehingga tidak berbau busuk, seperti sekarang ini. Karena pengelolaannya benar, warga pun tidak mempermasalahkan.

Namun dalam perjalanannya kemudian, pengelolaannya kian buruk. Diamati cara memusnahkan sampah dengan menimbun dari waktu ke waktu berubah menjadi hanya menumpuk. Petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, yang sehari-hari disaksikan warga mengelola TPAS, hanya menerima kiriman sampah yang dibawa truk dan kemudian menumpuknya saja.

Sudah barang tentu keberadaan TPAS itu dianggap mengganggu. Tak heran bila warga mulai memprotes. Mereka pernah menuntut pemerintah kota agar memberikan pengobatan secara cuma-cuma atas biaya obat Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Selain itu, jalan hotmix yang menuju kawasan pembuangan sampah akhir itu haruslah senantiasa bersih. “Jadi di sore hari, setelah truk pengangkut sampah ‘ngandang’, jalan harus disemprot dan dibersihkan,” jelas Ganin.

Ia pun menyayangkan, cara pengelolaannya yang kian lama kian buruk itu. “Sistem sanitary landfill sebagai basis utama TPAS seharusnya tidak boleh ditinggalkan,” katanya.

Keberadaan TPAS yang pengelolaannya kian buruk itu pun dicermati Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pada akhir Mei lalu, Deputi V Bidang Penataan Lingkungan, Hoetomo MPA, melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Depok yang isinya mengingatkan bahwa umur pakai TPAS Cipayung Depok mesti berakhir pada tahun 2007. Namun, jika ada rencana melakukan pengurangan sampah pada sumbernya, umur TPAS dapat diperpanjang.

Untuk itu, KLH memberi rekomendasi, pengkajian kelayakan teknis terhadap lokasi TPAS yang direncanakan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok No 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok. Ini untuk mengantisipasi bila dalam hasil pemantauan ihwal dampak lingkungan tidak memungkinkan lagi memperpanjang pemakaian TPAS Cipayung.

KLH juga minta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meninjau kembali instalasi pengolah lindi dan lokasi landfill sampah yang masih di sempadan sungai, yang dinilai melanggar. Ini agar tidak mengganggu fungsi lindung sungai dan sempadan sungai.

Wali Kota Depok juga diminta memantau pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Penataan Lingkungan (RPL) – terkait dengan efektivitas instalasai pengolahan air limbah (IPAL), landfill sampah, pipa pembuangan gas metan, akses jalan masuk dan keluar TPAS Cipayung. Pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL bertujuan agar keluhan dan pengaduan tentang dampak lingkungan diketahui secara ilmiah.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, dalam pertemuan dengan wartawan, mengatakan, TPAS Cipayung akan ditutup empat tahun lagi. “Tahun pertama dan kedua volume sampah belum dimungkinkan dikurangi. Tahun ketiga, volume bisa dikurangi, terutama bila unit pengolahan sampah sudah banyak disediakan di berbagai kawasan,” paparnya.

Selain dari KLH, teguran lainnya juga dilayangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail diminta untuk menjelaskan keberadaan TPAS di Cipayung yang mulai menuai protes dari warga sekitar. Permintaan penjelasan Komnas HAM tersebut tertuang dalam surat Komnas HAM kepada Wali Kota Depok dengan Nomor 282/rek-ekosob/VI/06 tertanggal 6 Juni 2006. Surat tersebut ditandatangani anggota Sub Komisi Hak Ekonomi Sosial Budaya, H Yuwaldi, SH.

Surat itu menanggapi surat pengaduan dari Forpmac dengan nomor 11/FPMC/II/2006 tertanggal 21 Februari 2006, tentang keberatan warga Cipayung atas keberadaan TPAS yang diklaim tidak sesuai dengan Perda Kota Depok No 12 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

TPAS itu tidak mengikuti prosedur analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan ketentuan dalam standar nasional No 03-3241-1994 tentang pemilihan lokasi TPAS, sehingga warga meminta tempat itu ditutup.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pun segera menanggapinya. Katanya, permasalahan sampah dapat diatasi dengan membangun Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang ada di beberapa tempat di Kota Depok. Harga satu unit UPS saat ini Rp 600 juta, sedangkan biaya operasional per tahun Rp 290 juta sehingga dibutuhkan dana Rp 880 juta dengan kapasitas satu unit UPS 30 meter kubik per hari.

“Tahun ini, UPS disiapkan di 17 tempat di Depok. Pada tahun pertama ini, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan,” kata Nur Mahmudi. Ia mengharapkan dengan adanya UPS tersebut volume sampah yang masuk ke TPAS Cipayung semakin berkurang dan dalam waktu 3-4 tahun ke depan TPAS Cipayung akan bisa ditutup.

Sipesat

Selain itu, lanjut Wali Kota, penanganan sampah di Depok juga dilakukan dengan menggulirkan program Sistim Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat). Program alternatif ini untuk mengatasi masalah persampahan yang di wilayah Depok dengan kerja sama antara pemerintah kota, swasta, dan masyarakat. Sistem pengolahannya dilakukan di setiap lingkungan.

Diterangkan, program Sipesat ternyata mendapat dukungan dari lapisan masyarakat. Sampai sekarang, lanjutnya, sudah bertambah pembangunan beberapa Sipesat di wilayah di Kota Depok di antaranya Pasar Cisalak, PT Energizer, PT Taspen, BRI, dan PLN.

“Sementara di wilayah perumahan sudah dipersiapkan untuk pembangunan di antaranya perumahan Maharaja, Bukit Rivaria Sawangan, Megapolitan, Mahagoni, dan Puri Sriwedari. Kemungkinan masih ada lagi perumahan-perumahan yang lain,” ujarnya.

Bagaimana dengan pendanaan Sipesat? Nur Mahmudi menerangkan, pembiayaan sebagian dari APBD Depok dengan melibatkan swadaya masyarakat. “Nah untuk target, kami berharap sebelum 2009 mendatang dari pendanaan APBD bisa tercapai 55 Sipesat. Jumlah itu dapat lebih banyak dengan keterlibatan masyarakat,” katanya.

Nur Mahmudi menambahkan, sampai saat ini Sipesat yang sudah berjalan baru dua yakni, di kelurahan Tugu dan Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis. Dalam sehari per unit produksi sampah mencapai antara 30-40 meter kubik. “Untuk menyukseskan ini, kami berharap bantuan yang diberikan masyarakat berupa tempat atau barang,” ujarnya.

Sedangkan TPAS Cipayung yang berada di bawah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok dan menjadi lokasi pembuangan akhir, lanjut Nur Mahmudi, sampah-sampah yang membusuk akan diolah menjadi energi alternatif. “Selama ini sampah selalu menjadi masalah. Semoga dengan pengolahan yang baik dengan program Sipesat, masalah sampah di Kota Depok dapat diatasi,” tandasnya. Willy Masaharu

Desember 2006

Pejabat Depok Diperiksa Kasus SIPESAT

TempoInteraktif.com : 21 Desember 2006

Sumber: http://infokorupsi.com/

Tiga pejabat Pemerintah Kota Depok diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Depok hari ini. Mereka diduga terlibat penyimpangan dana pengadaan alat system pengolahan sampah terpadu (Sipesat) di Kelurahan Tugu, Cimanggis Depok senilai Rp 211 juta.

“Ini tahap awal penyelidikan mengenai dugaan penyimpangan prosedur pencairan keuangan pengadaan alat komposting sampah Sipesat, ” kata Gatot Irianto, Kepala Seksi Intel Kejari Depok di ruang kerjanya hari ini. Ketiga pejabat itu adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Abdul Haris, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Agustin Sriyanti.

Menurut Gatot pemeriksaan Sipesat dilakukan berdasarkan laporan Lembaga Penyelidikan dilakukan oleh tim intel Kejari sejak 30 November lalu. Program Sipesat di kelurahan Tugu, Cimanggis Depok adalah salah satu kebijakan Wali Kota Depok Nurmahmudi yang dinilai lima fraksi di DPRD kota Depok bernuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kasus Sipesat masuk ke Kejari Depok, 3 Pejabat diperiksa, Wali dukung

Monitor Depok, 25 Desember 2006

DEPOK, MONDE: Kasus bantuan keuangan Pemkot kepada LPM Tugu soal program Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) senilai Rp211 juta, mulai bergulir. Kamis (21/12) lalu, Kejari Depok memeriksa tiga pejabat Pemkot.Tiga pejabat itu adalah Kepala DKLH Walim Herwandi, Kabag Administrasi Pembangunan Agustin P dan Plt Kepala Bapeda Abdul Harris. Sementara itu, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail kemarin mendukung upaya Kejari mengusut kasus tersebut hingga tuntas.Kasi Intelijen Kejari Depok Gatot Irianto menyatakan pihaknya menghimpun data dan keterangan pihak-pihak terkait untuk memperkuat pengungkapan kasus ini. “Kami masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan sejumlah pihak terkait.”Dalam pekan depan, Kejari juga masih memintai keterangan pejabat Depok lainnya yang berhubungan dengan wewenang penyaluran bantuan keuangan terkait program Sipesat.Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Depok Walim Herwandi kemarin menjelaskan dirinya hanya memberikan keterangan teknis mengenai Sipesat.“Saya hanya menjelaskan secara teknis apa itu mesin Sipesat dan cara kerjanya. Mengenai mesin Sipesat di Kelurahan Tugu itu masih ada atau tidak, ya saya bilang ada tapi hal itu bukan di bawah koordinasi DKLH,” ujar Walim.Dia menilai Kejari Depok mengundangnya karena persoalan sampah di bawah koordinasi dinasnya, DKLH. Dia tetap siap memberikan keterangan yang diketahui bila ternyata dipanggil lagi.Dipersilakan

Terpisah, Walikota Nur Mahmudi Ismail mendukung sepenuhnya pemeriksaan Kejari kepada jajarannya mengenai Sipesat. “Saya mempersilakan Kejari memeriksa ketiga pejabat tersebut, karena memang itu harus dilakukan untuk mencari kejelasan mengenai bantuan keuangan yang diberikan kepada LPM Tugu,” ujar Nur ditemui Monde seusai peringatan Hari Ibu kemarin.

Jadi, lanjut Nur, ada bagusnya Kejari melakukan pemeriksaan terkait dana bantuan sipesat tersebut agar semua pihak memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.

Sudah seharusnya masalah ini dilaporkan kepada yudikatif agar ditemukan titik terang mengenai kebijakan itu dan tidak menimbulkan polemik di berbagai pihak.

“Saya mendukung sepenuhnya masalah ini dilaporkan kepada yudikatif biar ada penjelasan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sekarang,” tegas Nur. Karena Kejaksaan meminta, maka saya langsung memanggil ketiga orang tesebut untuk memberikan dan mempersiapkan jawaban yang diperlukan.

Ketiga pejabat tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban sesuai prosedur dan langkah-langkah yang ditentukan. Nantinya hasil pemeriksaan dapat memberikan penjelasan secara gamblang kepada semua pihak.

“Secara tidak langsung hasil pemeriksaan itu nanti dapat menghindari adanya kesimpangsiuran pemahaman mengenai dana Sipesat yang diberikan kepada LPM Tugu,” jelas Nur. Dana bantuan kepada LPM Tugu sebesar Rp211 juta harus diusut tuntas agar diperoleh kepastian salah tidaknya bantuan tersebut.

Dilaporkan LSM

Kasus bantuan keuangan kepada LPM Tugu tersebut beberapa waktu lalu dilaporkan kepada Kejari oleh LSM. Kasus ini merupakan satu dari enam kebijakan Walikota yang disoal DPRD Depok.

Dalam rapat interpelasi beberapa waktu lalu, bantuan keuangan Rp211 juta untuk LPM Tugu yang diserahkan kepada pihak ketiga PT Wahana Kelola Nusantara dinilai janggal oleh Dewan.

“Ada tangan kekuasaan yang tak kelihatan terhadap lahirnya proposal dan perjanjian kerjasama dengan PT Wahana Kelola Nusantara,” kata Ketua FPD Rintisyanto, sebagaimana dokumen pendapat hukum fraksinya.

Apalagi saat proposal diajukan, masih kata Rintis, hanya dalam waktu delapan hari bantuan keuangan senilai Rp211 juta dikabulkan sesuai besaran permohonan dalam proposal.

Akibat enam kebijakan Wali, termasuk Sipesat, DPRD dari lima fraksi (minus FPKS) mengambil langkah intrepelasi dan rencana hak angket. Dewan pun telah melaporkan kebijakan yang dipandang menyalahi aturan itu ke MA.(sb/m-2/m-8)

 

Kejari didesak proses Sipesat, Warga Tugu ancam demo Balaikota

Monitor Depok, 26 Desember 2006 TUGU, MONDE: Kalangan elemen warga Cimanggis dan anggota DPRD Jabar mengkritik keberadaan Sipesat senilai Rp211 juta di Tugu, menyusul tiga pejabat Pemkot Depok diperiksa Kejari Depok.Selain itu, mereka mendesak agar Kejari terus memeriksa kasus itu. Sedikitnya, 35 KK mengancam menutup paksa TPS Pal dan Sipesat, mereka mengancam demonstrasi ke Balaikota, bila tuntutan itu tak diperhatikan.Mereka yang menyampaikan hal itu adalah H Harun (tokoh masyarakat Cimanggis), Yasin Bia (Ketua LPM Cimanggis), H Bambang Riyadi (tokoh masyarakat) dan Roni Junaedi (anggota DPRD Jawa Barat).“Proses hukum jangan tebang pilih, yang terbukti bersalah harus diadili dan dijatuhkan sanksi. Hukum harus ditegakkan,” tandas Harun, yang disepakati.Harun pun tak mempersoalkan bantuan keuangannya saja, tapi juga penempatan mesin pengolah sampahnya. “Masak tempat sampah didirikan di areal pemakaman umum. Itu nggak bener,” tambah Harun.Dapat baunyaTerpisah, Yasin Bia mengatakan, program Sipesat (Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu) itu, sebenarnya untuk mengatasi persoalan sampah warga se-Tugu, tapi realitasnya hanya sampah warga RT 19 Griya Tugu Asri (GTA), termasuk limbah keluarga Nur.“Warga RW 11 yang tinggalnya di sekitar lokasi mesin Sipesat tentunya marah, karena cuma dapat baunya saja,” katanya.

Menurut dia, tidak semestinya Nur bersikap pilih-kasih melayani warga Kelurahan Tugu, “Wilayah Kelurahan Tugu kan dijadikan pilot project Sipesat di Depok, tapi kenapa yang merasakan manfaatnya cuma warga Griya Tugu Asri.”

Saat dikonfirmasi Monde, Rokib, koordinator proyek Sipesat di GTA, mengatakan sampah yang diolah mesin itu menjadi pupuk memang baru melayani warga GTA.

“Mesin ini cuma menampung sampah warga sini saja, lima sampai enam gerobak per hari,” katanya.

Ancam demo

Selain Sipesat, keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang berlokasi di areal pemakaman umum (Kober Palsigunung) RW 03 Kelurahan Tugu, juga disoal oleh warga sekitar.

Warga Perumahan Nuansa Permai mengancam bakal menggelar demo ke Balaikota serta menutup paksa TPS itu, apabila pihak Pemkot tidak merespons tuntutannya.

TPS tersebut dinilai warga mencemari udara, menimbulkan bau busuk, warga pun khawatir munculnya penyakit kulit. Di sisi lain, menurut warga, lokasinya amat berdekatan dengan sarana ibadah, masjid dan vihara.

Sekitar 35 warga di kompleks itu mendesak Pemkot Depok—Dinas Kebersihan dan Lingkungan (DKLH)—segera menutup TPS tersebut. “Bila tidak direspons, jangan salahkan apabila kami menutup paksa TPS itu,” tandas H Bambang Riyadi, perwakilan warga setempat.

Di antara warga kompleks Nuansa Permai yang menyatakan keberatan atas keberadaan TPS a.l Hasuni, Syahrul Mi’an, Tomi Lebang (Blok A), Ruddy Gobel (Blok B), Rini Pramudya (Blok D), Sukarno (Blok E), Drg Arnof (Blok H), Aris Mulyanto (Blok F), Silvianita (Blok G), Deni Rahayu (Blok I), dan Gumilar (Blok J).

Diungkap Bambang, permohonan penghentian pembangunan TPS tersebut pernah disampaikan oleh perwakilan warga Perumahan Nuansa Permai kepada Walikota Depok, 5 Juli 2005.

Kemudian, 7 Juli 2005, Kepala DKLH, Walim Herwandi, menyampaikan surat jawaban bernomor 658-1/480-DKLH. Bunyi surat itu a.l. DKLH membangun TPS untuk kepentingan masyarakat dalam pelayanan angkutan sampah sehingga pemeliharaan kualitas lingkungan lebih terjamin.

Sangat layak

DKLH menilai, dibangunnya TPS pada lokasi di depan makam Kober Pal, RT 05/03 Kelurahan Tugu, dari aspek lokasi sangat layak, mengingat lahannya memadai dan mendukung efisiensi pengangkutan.

Protes warga kompleks Nuansa Permai, tokoh masyarakat dan LPM Cimanggis juga didukung Roni Junaedi (anggota Komisi E DPRD Jabar). “Nur jangan alergi dikritik. Itu suara warga, harus disikapi. Tuntutan warga benar, jadi penuhi saja. Tutup TPS di Palsigunung dan Sipesat di belakang kompleks Griya Tugu Asri.”

Ia pun menilai kebijakan penempatan Sipesat itu sangat keterlaluan. “Masak bikin TPS di areal pemakaman umum, dan lokasinya berdekatan dengan masjid dan vihara, itu kan sarana ibadah,” papar Roni.(amr)

 

2 Lagi pejabat Depok diperiksa, Kejari serius periksa kasus Sipesat

 

Monitor Depok, 29 Desember 2006 DEPOK RAYA, MONDE: Kejaksaan Negeri Depok kemarin kembali memeriksa dua pejabat dan satu mantan pejabat Depok terkait kasus Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) senilai Rp211 juta.Ketiga orang itu adalah Asisten Pembangunan Nana Sudjana, Asisten Administrasi Kudsi Bambang, dan mantan Kabag Keuangan Syafrudin. Ketiganya dimintai keterangan sebagai saksi.Kajari Bambang Bachtiar menjelaskan, ketiganya dimintai keterangan untuk melihat seberapa jauh aliran dana Sipesat senilai Rp211 juta yang diberikan Pemkot Depok kepada LPM Tugu.“Kami memanggil ketiga pejabat itu hanya untuk dimintai keterangan dalam rangka menghimpun data dan keterangan pihak-pihak terkait guna memperkuat pengungkapan kasus ini,” ujar Bambang Bachtiar kemarin.Sebelumnya Kejari pun telah memanggil tiga pejabat yaitu Kepala DKLH Walim Herwandi, Kabag Administrasi Pembangunan Agustin P dan Plt Kepala Bapeda Abdul Harris, juga demi keperluan menghimpun data dan keterangan mengenai Sipesat.Tanpa pandang buluIni dianggap sebagai keseriusan Kejari Depok untuk memeriksa dugaan kasus yang menyangkut pejabat atau elit Depok, untuk memberikan keadilan dan kebenaran sesuai fakta hukum.Lebih lanjut Bambang mengatakan akan terus memanggil pajabat-pejabat terkait untuk dimintai keterangannya. Pengumpulan data dan keterangan pihak-pihak yang terlibat dengan program tersebut akan dilakukan selama 30 hari ke depan.

“Siapa pun yang terlibat dengan kebijakan ini bisa dipanggil termasuk Sekda ataupun Walikota untuk menguatkan data yang kami miliki,” tegasnya. Dalam pengumpulan data dan keterangan ini Kajari mengaku tidak pandang bulu. “Semua pihak terkait secara bertahap akan dipanggil untuk dimintai keterangannya.”

Pemanggilan para petinggi Pemkot Depok ini dilakukan karena merekalah yang mengambil kebijakan itu. Misalnya, sebelum bantuan keuangan Pemkot kepada LPM Tugu dicairkan harus melalui Sekda.

Selain memanggil pejabat Pemkot, Kejari berencana memanggil LPM Tugu untuk dimintai keterangannya. Setelah penghimpunan data dan keterangan selesai, Bambang melanjutkan, maka akan masuk tahap berikutnya.

“Setelah data dan keterangan semua pihak diperoleh maka langkah selanjutnya akan dilakukan penyelidikan.”

UU Anti Korupsi

Dalam pemeriksaan ini akan dikaitkan dengan UU Anti Korupsi, UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan, dan Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Sebagaimana pemberitaan Monde sebelumnya (23 Desember) Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mendukung sepenuhnya pemeriksaan Kejari kepada jajarannya mengenai Sipesat.

“Saya mempersilakan Kejari memeriksa ketiga pejabat tersebut, karena memang itu harus dilakukan untuk mencari kejelasan mengenai bantuan keuangan yang diberikan kepada LPM Tugu.”

Menurut Walikota, ada bagusnya Kejari melakukan pemeriksaan terkait dana bantuan Sipesat agar semua pihak memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.
Sudah seharusnya masalah ini dilaporkan kepada yudikatif agar ditemukan titik terang mengenai kebijakan itu dan tidak menimbulkan polemik.

“Saya mendukung sepenuhnya masalah ini dilaporkan kepada yudikatif biar ada
penjelasan sesuai aturan-aturan yang berlaku sekarang,” tegas Nur.
Kasus bantuan keuangan kepada LPM Tugu beberapa waktu lalu dilaporkan LSM ke Kejari Depok. Kasus ini merupakan satu dari enam kebijakan Walikota yang dinilai janggal oleh DPRD Depok.

Dalam rapat interpelasi beberapa waktu lalu, bantuan keuangan Rp211 juta untuk LPM Tugu yang diserahkan kepada pihak ketiga PT Wahana Kelola Nusantara dianggap Dewan menyalahi peraturan perundang-undangan.

Akibat enam kebijakan Wali, termasuk Sipesat, DPRD dari lima fraksi (minus FPKS) mengambil langkah interpelasi dan rencana hak angket. Dewan pun telah melaporkan kebijakan yang dipandang menyalahi aturan itu ke MA.(m-8)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s