Berita 2008

Februari 2008

Sampah masalah besar Depok, Biowish dikenalkan

Monitor Depok, 29 Februari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Masalah sampah menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh Kota Depok, di samping persoalan kemiskinan, kemacetan, dan jalan rusak.

Pemkot Depok pun terus berusaha mengatasi persoalan tersebut dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuat Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat). Hingga saat ini program Sipesat tersebut masih perlu pembuktian efektifitasnya. Guna mengatasi persoalan tersebut, perusahaan Biowish Technologies memperkenalkan sebuah teknologi baru untuk penanganan sampah.Presentasi dan penjelasan mengenai teknologi tersebut dilakukan oleh penemu teknologi Biowish, Wisuit Chantawichayasuit, serta CEO Biowish Technologies, Rod Vautier di Balaikota Depok. Presentasi teknologi baru itu dihadiri oleh Kabid Infrastuktur dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bapeda Kota Depok, Uus Mustari, Kabid Cipta Karya Dinas PU, Endang Sumarsana, serta beberapa pejabat SKPD lainnya.

“Biowish, sebuah produk biotekhnologi yang revolusioner. Tekhnologi ini bisa secara cepat dan lengkap mengatasi sampah dan polusi yang saat ini memang tengah dikaji oleh Kementrian Lingkungan Hidup,” kata Wisuit.

Dia menerangkan, manajemen persampahan dan pengaturan polusi sudah menjadi isu dan sumber kritik di semua negara. “Bau sampah dan polusi yang ditimbulkannya akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat,” ujarnya.Lebih lanjut dia menambahkan, hampir di semua kota besar, polusi yang terjadi sudah melewati ambang batas, sehingga tidak bisa diatasi secara proses alam. Karena itulah, katanya, dibutuhkan teknologi buatan manusia untuk menanggulanginya.

Sementara itu Rod Vautier menambahkan, teknologi Biowish diperkenalkan oleh Indogreen Groups Jakarta yang mendapat dukungan penuh dari Biowish Technologies Australia.“Biowish adalah teknologi enzim mikrobilogi yang terdiri dari tiga bakteri menguntungkan serta dua fermentasi aktif yang bersimbiosis menciptakan enzim dan bekerja secara cepat mencerna lemak, protein, karbohidrat, selulosa, organik bau, serta produk lain yang dihasilkan sampah,” paparnya.

Karena itu dia mengatakan Biowish sebagai teknologi sempurna untuk mengatasi bermacam persoalan sampah dan polusi.

Lebih jauh dia menerangkan, Biowish diperkuat oleh enzim katalis yang merupakan sebuah penemuan baru. Enzim adalah katalis biokimia yang mempercepat proses pembusukan secara alami.

“Ketika Biowish bekerja, dia akan mengurai sampah menjadi molekul-molekul kecil. Hasil akhirnya adalah elemen dasar kimia, a.l : nitrogen, karbondioksda, oksigen, dan air. Dia akan menguraikan sampah dengan cepat dan mencegah semua persoalan lingkungan lain seperti polusi air, persoalan bau, serta penyakit pada hewan dan ikan,” terangnya.

Kepada sejumlah wartawan dia menerangkan, dengan menggunakan Biowish sebanyak 1 ons, akan sanggup menghilangkan bau yang dihasilkan sampah sebanyak 1 ton. “Baunya akan langsung hilang dan tidak akan kembali,” katanya menambahkan.

Menanggapi teknologi baru ini, Uus Mustrai dari Bapeda mengaku bahwa ini bisa menjadi salah satu teknologi alternatif untuk mengatasi persoalan sampah di Depok. “Kalau kita kaji, yang selama ini dipermasalahkan masyarakat di TPA Cipayung adalah masalah bau yang mengganggu lingkungan. Ternyata teknologi ini mampu mengatasinya,” kata Uus.

Namun dia mengaku bahwa apa yang diperkenalkan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam. “Kita lihat dulu seberapa jauh aplikasinya di lapangan. Apakah memang bermanfaat atau tidak,” ujarnya.

Dia pun mengatakan bahwa Pemkot Depok tidak semata-mata langsung menerima teknologi tersebut, karena pembuktiannya belum dilakukan. “Tapi kalau memang efektif, bisa saja Pemkot akan menerapkan teknologi ini,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengungkapkan bahwa terbatasnya moda angkutan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok mengakibatkan sampah di Depok tak semuanya terangkut. Setiap hari, setidaknya 25% persen sampah yang menumpuk di beberapa tempat tidak terangkut.

Menurut Walim, hingga saat ini DKLH hanya memiliki truk pengangkut sampah sebanyak 52 kendaraan. “Tentu saja dengan jumlah seperti itu sangat kurang, jika harus mengangkut semua sampah di Depok,” terangnya.

Dengan jumlah kendaraan yang sangat terbatas tersebut akhirnya hanya 75% sampah yang terangkut. Dalam satu hari volume sampah di Depok mencapai 3.000 meter kubik, dengan demikian 750 meter kubik sampah di Depok yang tidak terangkut. Jika diakumulasikan maka dalam sebulan 22.500 meter kubik sampah di Depok tidak terangkut dan itu dapat menjdi gunung sampah.

Idealnya, katanya, Pemkot punya 63 kendaraan pengangkut sampah.

Maret 2008

Sampah dan penanggulangannya

Monitor Depok, 4 Maret 2008

Sampah memang menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Depok Raya, selain soal kemiskinan, kemacetan dan jalan rusak.

Persoalan ini bahkan menjadi incaran empuk kalangan yang memang tidak sepaham dengan birokrat yang berkuasa saat. Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi mengungkapkan terbatasnya moda angkutan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok mengakibatkan sampah di Depok tak semuanya terangkut.

Setiap hari, setidaknya 25% sampah yang menumpuk di beberapa tempat tidak terangkut. Jika dalam sehari volume sampah di Depok mencapai 3.000 meter kubik, artinya ada 750 meter kubik sampah yang tidak terangkut.Jika diakumulasikan maka dalam sebulan ada 22.500 meter kubik sampah di Depok yang tidak terangkut dan menjadi gunung sampah.

Soal masalah sampah tak bisa disangkal bukan persoalan Depok Raya saja, yang baru berpenduduk mendekati angka1,5 juta jiwa. Lihat saja ibukota provinsi Jawa Barat, Bandung yang kerepotan mengurus masalah sampah yang akhirnya menggunung di pinggir jalan utama.

Memang pelbagai langkah juga telah dilakukan Pemkot Depok dalam mengatasi masalah sampah ini. Dari mulai membuat Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) yang sampai saat ini masih perlu dilihat efektifitasnya.

Belakangan, perusahaan dari Australia Biowish Technologies memperkenalkan produk barunya kepada pemkot Depok sebagai solusi penanggulangan masalah sampah. Kendati saat ini proposal itu tengah dikaji Kementerian Lingkungan Hidup, besar harapan dapat membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sampah.Memang, masalah sampah sekali lagi sudah menjadi isu dan sumber kritik di semua negara. Apalagi bau dan polusi yang dikeluarkan sampah akan berpengaruh langsung pada kesehatan manusia.

Persoalannya, mampukan Pemkot Depok mengatasi masalah sampah ini hanya dengan menambah armada pengangkut sampah tanpa ada pemecahan yang jelas. Mau diapakan dan dikemanakan sampah yang telah terambil itu.

Jika Sipesat adalah salah satu solusi, apakah ada cara lain yang dapat dilakukan dengan aman dan atau malah dari sampah malah menguntungkan. Produk baru yang dikenalkan perusahaan dari luar negeri itu memang belum sampai mendapat respon positif dari Pemkot Depok.

Pengkajian mengenai efektivitas alat tersebut harus terus dilakukan, jangan sampai dana APBD Kota Depok terbuang percuma tanpa ada hasil nyata yang malah merugikan masyarakat. Boleh saja pemerintah kota menerima masukan dari berbagai pihak dalam hal penanganan sampah ini, namun yang perlu diingat masalah sampah adalah masalah bersama.

Menurut hemat kami, sejatinya persoalan sampah memang tidak hanya dipikirkan Pemkot Depok saja tapi juga warga Depok Raya. Apalah artinya jika warga tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan dan hanya saling mengandalkan saja.

Ingat, soal kebersihan itu penting bahkan Rasullulah Muhammad SAW sampai mengatakan ‘Kebersihan adalah sebagian dari iman.”

Depok Ingin Raih Adipura

Sumber: http://www.inilah.com/ 11/03/2008

INILAH.COM, Depok – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk meraih Piala Adipura pada tahun ini sebagai Kota Terbersih diperkirakan masih akan sulit, mengingat masih banyaknya sampah yang berserakan di jalan. Namun, Pemkot Depok terus berbenah agar bisa meraih Adipura.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Depok, Selasa (11/3), mengatakan, untuk sementara nilai yang diperoleh Depok 63. Sedangkan nilai di skala minimal untuk meraih predikat kota kategori baik yakni 73, sehingga masih sulit bagi Kota Depok untuk meraih Adipura.

Ia mengatakan, salah satu hakikat yang masih belum sukses adalah masih banyaknya sampah yang berserakan di jalanan.

Nur Mahmudi mencontohkan, di sepanjang jalan di wilayah Ratu Jaya, Bojong Pondok Terong masih banyak sampah yang berserakan.

“Bahkan sungai yang mengalir di lingkungan Balaikota Depok terkadang masih banyak sampahnya,” katanya.

Selain itu, Pasar Kemiri muka juga merupakan tempat yang dinilai kurang bersih.

Penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada Oktober 2007, untuk Pasar Kemiri Muka hanya mencapai 40. Rendahnya nilai yang diberikan karena masih banyak sampah yang berserakan serta Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di sana tidak memakai penutup (terbuka).

“Hasil evaluasi Oktober lalu menilai di Pasar Kemiri Muka tidak ada satupun tanaman di sana, sehingga sangat gersang dan jauh dari kesan asri,” katanya.

Untuk itu ia mengimbau warga Depok untuk dapat berbenah diri di lingkungan masing-masing. Baik di rumah, perkantoran pasar, pusat perbelanjaan untuk melaksanakan kebersihan dengan landasan dan tekad bersama-sama untuk mendapat nilai di atas 73.

Lebih lanjut ia mengatakan, indikator adipura adalah bersih dan asri, untuk itu diperlukan suasana untuk memahami indikator tersebut.”Saya mengajak kepada masyarakat dan seluruh kepala dinas untuk meningkatkan peranserta menjaga kebersihan lingkungannya,” katanya.

Untuk itu, tambahnya, masyarakat hendaknya tidak pesimis karena masih ada waktu bagi Pemkot Depok dan masyarakat untuk berbenah diri, karena penilaian tahap kedua akan dilanjutkan pada Maret ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) kota Depok, Walim Herwandi mengatakan kalau penilaian tersebut belum final.

Pasalnya, penilaian tersebut terdiri dari tiga tahapan yakni periode September- Oktober, Januari-Maret dan periode April.

Namun Walim menanggapi positif penilaian itu untuk dijadikan pemicu agar Depok lebih baik lagi. Selain itu, pihaknya juga tengah membentuk Tim Bina Adipura yang dikoordinasikan kepada seluruh Masyarakat, Camat, dan seluruh SKPD .

“Setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu masyarakat dan Tim Bina Adipura melakukan operasi kebersihan dilingkungan masing-masing. Sasarannya untuk membersihkan saluran air, jalan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, tempat pembuangan sampah, terminal, dan stasiun,” demikian Walim.[*/R2]

April 2008

Pemkot Depok Alih Fungsikan TPA Cipayung

Republika, 19 April 2008

Sumber: http://www.infoanda.com/

DEPOK–Pemkot Depok segera mengalihfungsikan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung menjadi tempat pengolahan sampah. “Pengalihan fungsi TPA sampah ini merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-undang Persampahan,” kata Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail, Jumat (18/4).

Selain itu, kata Nurmahmudi, kebijakan itu juga dilakukan untuk menjalankan amanah Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang menyebutkan Depok harus bisa mengolah sampahnya sendiri. Menurutnya, paradigma masyarakat tentang sampah harus diubah. ”Sampah jangan dipandang sebagai sesuatu yang kotor dan tak berharga. Tetapi, sampah merupakan bahan yang bisa diolah lagi menjadi sebuah produk,” ujarnya.

Kita harus menerapkan 3R, kata Nurmahmudi, yaitu reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), dan recycle (mengolah kembali). Menurutnya, pembuangan sampah dengan cara open dumping (sampah ditumpuk di sebuah lahan) sudah tidak cocok lagi. Sebab, cara tersebut menimbulkan efek rumah kaca dan polusi.

Pemkot Depok sudah merintis pengolahan sampah sendiri sejak 2006. ”Saya sudah mengimbau warga di berbagai pertemuan, supaya mereka memisahkan sampah organik dengan sampah nonorganik. Selajutnya, Sampah organik diolah menjadi kompos. Sedangkan, sampah nonorganik didaur ulang menjadi produk baru,” paparnya.

Biaya pengolahan sampah, kata Nurmahmudi, memang tidak sedikit. Dana pengolahan sampah tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2008. Tetapi, dia tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Dana pengolahan sampah juga bisa diperoleh dari sponsor maupun mandiri. Di Depok ada unit pengelolaan sampah (UPS) mandiri yang terletak di Perumahan Telaga Golf Sawangan, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan. UPS mandiri juga tedapat di Perumahan Sukatani, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis. ”Secara mandiri, warga di sana menyumbangkan dana untuk mengolah sampah.”

UPS Pasar Cisalak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, mendapat bantuan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jabar. Nurmahmudi menyatakan, pembangunan UPS dilakukan secara bertahap. Pemkot tahun ini akan membangun sebanyak 20 unit, tahun 2009 sebanyak 15 unit, dan tahun 2010 sebanyak 25 unit.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Walim Herwandi, mengatakan untuk membangun UPS, pihaknya membutuhkan lahan seluas 500 meter persegi dengan sekitar 14 pekerja. DKLH Depok hanya memiliki 52 unit truk, 25 unit kontainer, enam unit alat berat, dan 122 unit gerobak sampah di luar operasional wilayah. Adapun TPS yang harus dilayani sebanyak 120 unit. “Kendaraan yang ada belum cukup untuk mengatasi sampah. Dengan adanya UPS, mudah-mudahan persoalan sampah sedikit demi sedikit dapat teratasi,” tegasnya.

Anggota DPRD Kota Depok, Muttaqin mengatakan, pengalihfungsian TPA Cipayung menjadi tempat pengolahan sampah itu bagus. Sebab, biaya pengolahan sampah itu sama mahalnya dengan biaya operasional TPA. ”Biaya pembebasan tanah bagi pembuatan TPA juga mahal. Selain itu, saat membuka TPA, pemerintah juga perlu mengeluarkan biaya kesehatan bagi masyarakat sekitarnya.”(c65/ant )

Ribuan kubik sampah numpuk, Jalan lingkar TPA Cipayung rusak

Monitor Depok, 24 April 2008

JL SILIWANGI, MONDE: Sedikitnya 1.200 kubik sampah di Kota Depok terhambat diangkut lantaran jalan lingkar Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) di kawasan Cipayung, Kec. Pancoran Mas mengalami kerusakan.

Informasi dari kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup menyebutkan, volume sampah per hari mencapai 3.000 m2, yang terangkut sekitar 1.200-1.300 m2 sampah. Atas terlambatnya pengangkutan sampah warga di kawasan Taman Cipayung, Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya mengeluhkan hal itu, pasalnya di belakang perumahan itu yang hanya dibatasi dengan tembok terdapat Tempat Penampungan sampah Sementara (TPS).

Akibat kelambatan sampah tak diangkut menimbulkan aroma tak sedap.
“Soal sampah tak ada kemajuan, saat ini masih terlihat tumpukan sampah di TPS yang belum terangkut, sehingga timbul bau tak sedap,” ujar Zarkasih Sarong, warga itu, di kantor Kec. Sukmajaya, kemarin.

Menurut dia, pengangkutan sampah agar dilakukan secara maksimal sehingga tidak ada sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sementara.

“Ini harus diperhatikan [pemmkot] sehingga ke depan tidak terjadi lagi penumpukan sampah,” katanya.

Menyikapi hal itu Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Walim Herwandi mengatakan, kelambatan pengangkutan sampah akibat jalan linggar masuk TPA Cipayung mengalami kerusakan, terlebih saat hujan jalan becek.
Akibatnya truk pengangkut sampah antre untuk menurunkan sampah ke lokasi TPA.

“Jadi kendala yang dihadapi adalah jalan lingkar di TPA mengalami kerusakan, saat truk melintas di jalan rusak amblas” jelas dia pada Monde saat keluar ruangan kantornya, kemarin.
Namun dia menambahkan jalan itu rencananya akan diperbaiki Dinas PU pada tahun anggaran ini.

Ketika ditanya ditanya jumlah volume sampah di wilayah Kota Depok, dia mengemukakan, bahwa volume sampah di Depok sebanyak 3.000 m3/hari, yang bisa terangkut sebanyak 1.200-1.300 m3/hari dengan jumlah kendaraan truk pengangkut milik DKP sekitar 60 truk dan Dinas Pasar 13 truk pengangkut sampah.

Ke depan, lanjut dia akan dibangun jalan lingkar yang ada di dalam areal TPA, sehingga nantinya perjalanan truk pengangkut sampah ke TPA menjadi lancar.

Solusi

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Depok telah membuat program unit pengolahan sampah dengan tujuan mencari solusi agar volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi berkurang.
Dijelaskan, saat ini jumlah unit pengolahan sampah sebanyak 13 unit pengolahan sampah, pada tahun 2008 dibangun 20 unit, kemudian 2009 dibangun 10 unit, 2010 dibangun 15 unit dan 2011 dibangun 15 unit pengolahan sampah.

Terpisah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKLH Yusmanto mengatakan, jumlah truk sampah sebanyak 63 unit, dua diantaranya rusak berat dan hanya nongkrong dikerubungi lalat di TPA.

Padahal dua truk itu jika dalam kondisi normal bisa mengangkut sampah sebanyak 2 rit/hari. Dengan daya angkut 6-8 m3 sampah/rit.
Untuk mengurangi volume sampah di TPA Cipayung, Panmas, Pemkot Depok membangun konsep unit pengolahan sampah di sejumlah wilayah Depok

Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah ke TPA, sehingga usia TPA lebih panjang.

Unit pengolahan sampah itu, lanjut dia berorientasi kepada sistem komposting.

“Sampah di unit itu nantinya dipilah antara organik dan non organik, kemudian dijadikan kompos untuk bibit tanaman,”ujarnya.(sud)

Juni 2008

Warga buang sampah di Kali Ciliwung, DKLH harus bertindak tegas

Monitor Depok, 18 Juni 2008

LIMO, MONDE: Kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke Kali Ciliwung patut disayangkan. Warga berharap Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok harus bertindak tegas.Terhadap aksi dari warga yang tidak bertanggung jawab tersebut membuat geram juga Kepala DKLH Walim Herwandi. Kekesalan kepala dinas ini memang cukup beralasan karena kerap mendapat laporan dari warga, banyak yang membuang sampah di Jembatan Panus, Pancoran Mas.

Aksi warga ini sering kali dilakukan ketika berangkat kerja, dimana sambil mengendarai motor mereka dengan seenaknya membuang sampah ke kali.“Sering saya menerima laporan ini, bahkan dari Walikota langsung,” kata Walim di Limo, kemarin.

Ia mengatakan aksi ini sangat memprihatinkan sebab membuktikan lemahnya kesadaran warga menjaga lingkungan. Kebiasaan buruk itu menunjukan warga tersebut tidak mau susah, sedangkan warga lainnya jadi dirugikan.“Mereka buang sampah ke kali ketika masih pagi buta sehingga pihak DKLH sulit mendeteksi,” ujarnya.

Walim menjelaskan sebenarnya DKLH ingin menangkap langsung para pelaku pembuang sampah sembarangan ini sehingga tidak mengulangi perbuatannya itu. Tapi terkendala belum ada petugas yang berada di lokasi sepagi itu.Oleh sebab itu, Walim berharap peran serta masyarakat sekitar.Menurutnya, selama ini warga terus berupaya menciptakan lingkungan bersih dengan tertib membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuyang di Sungai Ciliwung pada akhirnya mencemari lingkungan. Dengan demikian apapun alasannya membuang sampah di sungai itu dilarang. “Kalau bisa tangkap pelakunya agar yang lain tidak melakukan hal yang serupa,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, DKLH masih terus berupaya mengatasi permasalahan sampah di Limo dengan berbagai macam program untuk mengurangi beban sampah di TPA Cipayung.

Data DKLH menunjukkan setiap hari setidaknya 25% sampah yang menumpuk di beberapa tempat tidak terangkut. Pasalnya truk pengangkut sampah yang dimiliki DKLH terbatas. Dalam satu hari volume sampah di Depok mencapai 3000 m3, dengan demikian sampah yang tidak terangkut mencapai 750 m3 per hari. Jika diakumulasikan, maka dalam sebulan sampah yang tak terangkut mencapai 22.500 m3.(mas)

Perumahan Harus Memiliki UPS

Monitor Depok, 23 Juni 2008

 TAPOS, MONDE : Sampah merupakan masalah semua pihak, dan diharapkan nantinya semua perumahan yang ada dikota Depok harus memiliki Unit Pengolahan Sampah (UPS).

Demikian dikatakan Hani Hamidah selaku kepala bidang kebersihan dinas kebersihan dan lingkungan hidup saat mengadakan sosialisasi UPS dengan sistem modern di aula kelurahan Tapos pekan lalu.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi perumahan tak akan keluar bila perumahan yang di bangun tak memiliki UPS. “Perumahan harus memiliki UPS,” tegasnya.

Dia yang didampingi ketua LPM Cimanggis Yasin Bia menambahkan saat ini dikota Depok dibutuhkan sekitar 60 UPS dan sampai saat ini hanya 20 UPS.

“Pembangunan 30 UPS diperkirakan sedang berjalan dengan bantuan dari dinas pekerjaan umum,” tuturnya kepada anggota LPM.

Di Cimanggis sendiri ada di kelurahan Sukatani, dengan adanya UPS di harapkan bisa menangani permasalahan sampah, sampah tidak lagi di buang ke tempat pembuangan melainkan kembali diolah.

“Masyakat harus dapat mengurangi pasokan sampah,” ucapnya.

Hani menghimbau kepada masyarakat, ketika membuang sampah harus dapat memilah-milah sampah baik sampah organik dan non organik, sehingga sampah itu dapat digunakan kembali untuk mendapatkan nilai ekonomis.

DKLH saat ini memiliki 54 kendaraan ditambah dengan 448 tenaga kerja, Depok setiap harinya menghasilkan sampah sekitar 1200 M2, diperkirakan baru sekitar 34 % yang berhasil diangkut.

“Kendaraan sudah banyak yang tidak layak pakai, dan rusak seperti lampu sein, dan kondisi ban sudah botak,” cetusnya.

Setiap harinya DKLH banyak menerima laporan dari kalangan masyarakat mengenai masalah sampah yang tak terangkut, kata dia kantor DKLH sempat dijadikan tempat pembuangan sampah karena jalan menuju ke TPA ditutup oleh warga karena ada acara pernikahan.

“Hal semacam ini juga menjadi kendala bagi DKLH,” tambah Hani.

Di sisi lain kita selalu untuk melayani warga, tapi apa boleh buat pihaknya terbentur dengan adanya peraturan.

Pemerintah pusat dan kota saat ini sedang merumuskan masalah tentang persampahan yang perlu memakan waktu, sampah dapat berdampak kepada masalah penyakit.

Saat ini pemkot Depok dan Bogor sedang membangun TPA sampah di wilayah Bogor yang nantinya bisa menanggulangi permasalah sampah.(m-10)

Agustus 2008

Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Sampah

Sumber: http://kebunpolysekarasri.blogspot.com/15 Agustus 2008

Ibu-ibu Panitia setelah Pelatihan

Bertempat di Saung Poly Sekar Asri, Perumahan Politeknik, Beji Timur Depok – Sabtu, 16 dan 23 Agustus 2008 dilangsungkan pelatihan dan workshop Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik. Pelatihan ini sudah yang kesekian kalinya. Bekerja sama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) pelatihan ini diikuti ibu-ibu dan Bapak-bapak dari Tanah Baru, Depok. Kegiatan cukup istimewa karena dihadiri langsung oleh Direktur PNJ Prof. Johny Wahyuadi dan juga Bapak Lutfi Fauzi dari Dinas Kebersihan Kota Depok. Kedua pejabat ini sangat mendukung apa yang telah dilakukan Poly Sekar Asri selama ini. Direktur PNJ dalam sambutannya akan menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik lagi dengan Pemda Kota Depok. Dalam rangkaian penerimaan mahasiswa baru PNJ akan menghijaukan lagi kampus dengan menanam 300 pohon. Bibit pohon didapat dari bantuan berbagai pihak. Diharapkan dengan penanaman pohon oleh mahasiswa baru akan lebih menggugah lagi semangat mencintai lingkungan dan kebersihan lingkungan kota.

Selanjutnya, Dinas Kebersihan Kota Depok seperti diungkapkan Bapak Lutfi, sangat mendukung usaha yang dilakukan Kebun Poly Sekar Asri. Bahkan dalam sambutannya Dinas Kebersihan Depok menjanjikan akan membantu Poly Sekar Asri dengan UPS (Unit Pengolahan Sampah) lengkap dengan biaya operasionalnya termasuk pekerjanya. Pihak Politeknik tinggal menyediakan lahan minimum 500 m2 untuk penempatan mesin pengolah sampahnya. Alat pengolah sampah yang berharga 1 milyar rupiah ini diharapkan dapat ikut mengatasi masalah persampahan di kota Depok.

Diharapkan dengan adanya partisipasi aktif Poly Sekar Asri dan masyarakat pada umumnya akan mengubah image Kota Depok sebagai kota terkotor berubah menjadi Kota terbersih. Kebun Poly Sekar Asri menurut pejabat Kota Depok ini akan diikutsertakan dalam penilaian Adipura tahun 2008-2009. Penilaian akan diadakan bulan September-Oktober 2008 untuk tahap I, kemudian bulan Feb-Maret tahun 2009 untuk tahap II, bulan April-Mei 2009 untuk tahap III serta diumumkan bulan Juni 2009.

Pelatihan Pengelolaan Sampah pada hari I (16 Agustus 2008) diikuti oleh 20 orang, dengan Instruktur atau pelatih Ibu Nining Latianingsih, SH, MH pengajar Jurusan Administrasi Niaga PNJ dan Bapak Ir. Imam Hariadi Sasongko, MBA pengajar Jurusan Teknik Sipil PNJ.

Oktober 2008

Warga Depok Demo Tolak Pembuangan Sampah

Eko Priliawito, Rabu, 22 Oktober 2008

Sumber: http://metro.vivanews.com/

VIVAnews – Ratusan warga Tapos, Depok, Rabu 22 Oktober 2008 berunjukrasa menolak unit pengolahan pembuangan sampah sementara yang dibangun di pemukiman warga di RW 16, Keluarahan Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Ratusan warga yang datang sejak pagi tadi, berunjuk rasa dengan memblokir pintu masuk Unit Pengolahan Sampah sementara tersebut.

Warga yang kesal juga melakukan aksi coret-coret dinding tempat pengolahan sampah. Selain itu warga juga melempari dinding setinggi 2 meter dengan batu di tempat pengolahan sampah.

Tempat pengolahan sampah yang dibangun dua bulan lalu ini ditolak warga, karena tidak memiliki ijin. Selain itu, warga juga kesal dengan bau menyengat dari limbah hasil pengelolahan sampah tersebut.

Menurut warga, sampah yang dikelola di tempat pengolahan sampah ini, banyak yang berasal dari sampah-sampah warga perumahan Rafles, Cimanggis, Depok.

Warga berencana akan menutup paksa tempat pengolahan sampah, jika pengolahan sampah masih tetap dilakukan dekat lingkungan mereka. Warga juga mengancam menerobos masuk tempat pengolahan sampah, warga juga akan mengeluarkan dan menyita alat pengolahan sampah. Pemilik tempat pengolahan sampah sampai saat ini belum berani keluar untuk menemui warga. Laporan: Ramuna/Depok

November 2008

Warga Kota Depok Keberatan Pembangunan unit Pengolahan Sampah

Sumber: http://cetak.kompas.com/10 November 2008

DEPOK, KOMPAS – Puluhan warga perumahan Taman Cipayung, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berunjuk rasa, Minggu (9/11). Mereka memprotes tempat pembuangan sampah dan sebuah unit pengolahan sampah yang sedang dibangun di dekat lingkungan tempat tinggal mereka.

Aksi unjuk rasa digelar di lokasi unit pengolahan sampah (UPS) yang sedang dibangun di pinggir Jalan Merdeka, tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukmajaya.

Sekitar 50 warga perumahan Taman Cipayung berdemonstrasi dan berorasi sambil mengenakan masker penutup hidung dan membawa poster-poster berisi beragam kata-kata protes.

”Warga terganggu dengan bau busuk sampah yang menyengat dan khawatir kesehatan mereka akan terganggu,” kata Rudhy Hardianto, Ketua RW 027, Kelurahan Abadijaya, yang membawahkan enam RT di perumahan Taman Cipayung.

”Kami juga menyesalkan Pemkot Depok yang langsung membangun UPS ini tanpa berdialog dengan kami,” ujar Rudhy yang mengoordinasi aksi kemarin.

Sementara itu, Ketua RT 02 Ganjar Razuni, yang wilayahnya paling dekat dengan lokasi UPS yang sedang dibangun mengatakan, ”Wali Kota Depok selalu meminta warganya untuk hidup sehat, tapi dia malah mengirim sampah yang menjadi sumber penyakit ke sini.”

Menurut pengamatan Kompas, lokasi tempat pembuangan sampah dan UPS yang sedang dibangun berada tepat di bagian luar dinding pembatas perumahan Taman Cipayung. Jaraknya sekitar 6 meter dari gerbang utama kompleks perumahan tersebut.

Tanda tangan

Rudhy menambahkan, sekitar 10 hari lalu ia mengirim surat pernyataan sikap resmi warga ke Wali Kota Depok, yang dilampiri tanda tangan dari seluruh warga Taman Cipayung yang berjumlah sekitar 320 keluarga.

Dalam surat tersebut antara lain dinyatakan bahwa pembangunan UPS itu dipastikan akan berdampak negatif pada lingkungan hidup yang sehat dan bersih karena polusi udara. Warga khawatir kesehatan mereka terganggu.

Pembangunan tempat pemilahan sampah yang sebagian langsung dijadikan kompos itu juga dapat mengakibatkan bencana banjir karena dibangun di jalur hijau. (muk)

Warga Depok Tolak UPS

Depok, matanews.com, Nov 20, 2008

Sumber: http://matanews.com/

Tak henti-hentinya permasalahan menimpa kota Depok, mulai dari semerawutnya pemasangan spanduk dan baliho yang membuat kotor tata kota hingga buruknya jalur transportasi yang membahayakan bagi pengguna jalan khususnya di wilayah Kecamatan Limo. Para pengendara, khususnya sepeda motor harus ekstra hati-hati bila melewati jalur ini.

Kini, ratusan warga Perumahan Taman Cipayung RW 27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat menolak pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di sekitar rumah mereka.

“Kami menolak dengan tegas pembangunan UPS di dekat lokasi perumahan,” kata Ketua RW 27 Rudi Ardiyanto di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Depok, Rabu.

Para pengunjuk rasa yang mengenakan pakaian serba hitam dan masker berwarna hijau tersebut berorasi dan meminta anggota dewan menerima mereka untuk beraudiensi.

Spanduk dan kertas karton dengan bermacam-macam tulisan yang bernada kecaman terhadap Pemkot Depok diusung pendemo seperti `Walikota Jangan Jadikan Rakyat Obyek UPS Demi Proyek,` Walikota Jangan Kejar Setoran Demi realisasi Proyek.

Rudi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti wakil walikota, camat, lurah, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok tapi hingga kini tidak pernah ada tanggapan apapun.

“Untuk itu kami mendatangi wakil rakyat,” katanya.

Pembangunan UPS di lokasi dekat perumahan, kata dia, berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, aroma tidak sedap tercium sepanjang hari belum lagi banyaknya lalat pembawa penyakit.

Pembangunan UPS tersebut tidak ada sosialisasi sama sekali dari pihak pemerintah kota.

“Tahu-tahu sudah ada pembangunan pondasi UPS. Pengerjaannya juga dilakukan tengah malam, seperti siluman saja,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator lapangan aksi unjuk rasa tersebut, Arief Budiman mengatakan, mereka tidak menolak pembangunan UPS tetapi meminta agar lokasinya dipindahkan ke tempat lain.

“Pembangunan UPS hendakanya jauh dari pemukiman warga. Sementara lokasi UPS tersebut hanya berjarak lima meter dari perumahan warga sehingga sangat menganggu sekali aktivitas warga,” ujarnya.

Hal senada dikatakan warga Taman Cipayung, Ganjar Samuni yakni UPS ini akan membuat lingkungan tidak sehat dan terhadap nilai ekonomi rumah di sekitar karane nantinya tidak ada yang akan tertarik membeli perumahan tersebut karena dekat dengan tempat pembuangan sampah.

“Kalau sewaktu-waktu kami ingin menjual rumah kami, akan sulit laku atau nilainya sangat rendah,” katanya.

Ia menilai bahwa proyek UPS merupakan industri pengolahan sampah yang ganas pada lingkungan karena akan menciptakan lingkungan yang kotor dan berbau sehingga rawan terhadap berbagai macam penyakit.

“Kami semua di sini sepakat untuk menolak UPS dan minta Pemkot Depok menghentikan dan memindahkan UPS tersebut ke lokasi lain,” katanya. (AS/ant)]

Kisruh Pengolahan Sampah, DPRD Depok akan Panggil Nur Mahmudi

Dari 20 titik lokasi, hampir seluruhnya mendapat penolakan dari warga.

Eko Priliawito

Sumber:  http://metro.vivanews.com/ 21 November 2008

VIVAnews – Komisi C yang membidangi Pembangunan DPRD Kota Depok akan memanggil Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. Pemanggilan terkait penolakan ratusan warga terhadap pembangunan 20 unit pengolahan sampah (UPS) di dekat pemukiman warga.

Sebelum memanggil walikota, Komisi c Jumat, 21 November 2008 sudah memanggil Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, beserta jajarannya terkait persoalan yang sama.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Depok Babai Suhaeni mengatakan, dari 20 titik lokasi UPS, hampir seluruhnya mendapat penolakan dari warga.

“Bila masih ada penolakan dari warga, program pengolahan sampah lebih baik dihentikan,” ujar Suhaeni.

Lokasi penolakan warga antara lain di kawasan Beji, Perumahan Taman Cipayung, TPA Cipiowayung, Sawangan, dan Ratu Jaya. Penolakan dikarenakan warga tidak pernah dilibatkan dan diberitahu saat pembangunan unit pengolahan sampah.

Pengolahan sampah yang ditolak warga merupakan program dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) menjadi pembangunan unit pengolahan sampah.

Dari 20 UPS yang diprogramkan pembangunannya dekat pemukiman warga. Pembangunan UPS di Kota Depok merupakan program penanganan sampah sejak tahun 2007 dan telah dibangun sepuluh unit pengolah sampah.

Pada tahun ini sepuluh UPS dibangunan kembali dengan anggaran Rp 11 miliar, dari APBD 2007 – 2008. Rencanannya hingga 2011 Pemkot Depok mentargetkan akan membangun seratus UPS di Kota Depok.

Laporan : Ramuna/ Depok

5 Kelurahan di Depok Tolak rencana Pembangunan UPS

Sumber:  http://news.okezone.com/ 21 November 2008

Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Sedikitnya lima kelurahan di Depok telah mengajukan surat penolakan kepada DPRD Depok untuk menghentikan rencana pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS), di tengah pemukiman warga.

Atas pengajuan surat tersebut, DPRD Depok hari ini memanggil Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok perintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) menghentikan pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS), salah satunya berlokasi di Perumahan Taman Cipayung, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya.

“Melalui keputusan sela Komisi C, kami bersepakat untuk memerintahkan Dinas terkait menghentikan pembangunan UPS yang telah ditolak warga,” kata Wakil Ketua Komisi C Wahyudi usai mengadakan pertemuan dengan masyarakat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Lurah Abadijaya, dan perwakilan Kecamatan Sukmajaya, Jumat (21/11/2008).

Menurutnya, pembangunan tersebut dilakukan tanpa koordinasi secara menyeluruh dengan warga.

Pada dasarnya, lanjut Wahyudi, masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan Pemkot terhadap sampah. Namun, mereka tidak bersepakat terhadap cara Pemkot menentukan titik pembangunan UPS. “DPRD telah menerima surat penolakan yang sama dari lima titik UPS yakni Beji, Cipayung, Cinangka, Ratu Jaya, Mardeka,” tuturnya.

Wahyu menambahkan, sebetulnya Wali Kota Nur Mahmudi memiliki program pembangunan UPS di 60 titik, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya sampah ke UPS Cipayung. Sebab, pada 2009 UPS Cipayung tidak mampu lagi menampung sampah dari masyarakat Depok.

Makanya, kata dia, UPS dijadikan sebuah solusi menghancurkan sampah di tempat asal sampah itu sendiri. “Program pemerintah sebetulnya sangat baik, hanya saja aspek perencanaannya kurang matang. Mereka hanya memanfaatkan lahan fasos dan fasum tanpa mengkaji dampak dari pembangunan UPS itu sendiri bagi warga,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua II, Babai Suhaimi menegaskan Pemkot telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang 18 tahun 2008 Tentang persampahan. Di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan UPS. “Soal pembangunan UPS, DKLH (Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup) hanya mendengar pendapat beberapa orang masyarakat, camat, dan lurah. Lalu mereka mengklaim telah mendapat persetujuan dari warga. Cara seperti ini yang dijadikan ukuran mereka untuk melakukan pembangunan sangat lah naif,” katanya.

Di sisi lain, DKLH Kota Depok Walim Herwandi mengatakan, munculnya penolakan terhadap pembangunan UPS disebabkan belum adanya kesepakatan antara pemerintah dan warga. “Kami masih terus berusaha melakukan musyawarah. Proses musyawarah masih berjalan. Semoga segera ada solusinya,” imbuhnya.

Lima kelurahan yang mengajukan surat penolakan yaitu Kelurahan Beji, Cipayung, Cinangka, Ratu Jaya, dan Mardeka. (lsi)

DPRD Depok Minta Proyek Pengolahan Sampah Dihentikan

Sumber:  http://web.pab-indonesia.com/ 23 November 2008

Depok, PAB-Online. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) agar segera menghentikan pembangunan proyek Unit Pengelolaan Sampah (UPS), karena banyaknya penolakan dari warga. “Kami telah menerima surat dari lima wilayah tentang penolakan titik pembangunan UPS, yakni dari Beji, Cipayung, Cinangka, Ratu Jaya, dan Cimanggis. Untuk itu, pembangunan proyek UPS ini segera dihentikan dan dilakukan evaluasi,” kata Sekretaris Komis C, Babai Suhaimi, di Depok, Sabtu (22/11).

Sebelumnya pada Rabu (19/11) ratusan warga Perumahan Taman Cipayung RW 27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat menolak pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di sekitar rumah mereka.

Para pengunjuk rasa yang mengenakan pakaian serba hitam dan masker berwarna hijau tersebut berorasi dan meminta anggota dewan menerima mereka untuk beraudiensi. Selain warga Perumahan Taman Cipayung yang menolak pembangunan UPS, sejumlah warga Depok Utara pada hari yang sama (Rabu, 19/11) juga melakukan aksi menolak pembangunan UPS di lokasi Perumnas Depok Utara tersebut.

Di Depok Utara tersebut belasan warga yang berusia muda melakukan unjuk rasa penolakan pembangunan unit pengolahan sampah. Mereka tergabung dalam Ikatan Remaja Depok Utara (Irdu), Paguyuban Pedagang Jalan Jawa Depok Utara.

Spanduk dan kertas karton dengan bermacam-macam tulisan yang bernada kecaman terhadap Pemkot Depok diusung pendemo seperti ‘Wali Kota Jangan Jadikan Rakyat Obyek UPS Demi Proyek,’ Walikota Jangan Kejar Setoran Demi realisasi Proyek.

Menurut Babai, alasan Pemkot membangun UPS menggunakan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial bisa dimengerti karena keterbatasan anggaran yanag ada. Namun ia menyayangkan sikap Pemkot yang tidak melakukan proses sosialisasi pembangunan dan analisa dampak lingkungan pembangunan tidak dilakukan secara baik, sehingga banyak warga menolak lokasi pembangunan tersebut.

Dikatakannya program pemerintah sebetulnya sangat baik, hanya saja aspek perencaannya kurang matang. Mereka hanya memanfaatkan lahan fasum dan fasos tanpa mengkaji dampak dari pembangunan UPS itu sendiri bagi warga. “Seharusnya sosialisasi kepada warga dilakukan terlebih dahulu sebelum membangun UPS,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok Walim Herwandi mengatakan, munculnya penolakan terhadap pembangunan UPS disebabkan kerena belum adanya kesepakatan antara pemerintah dan warga. Pihaknya akan melakukan musyawarah dengan warga, agar bisa menerima proyek UPS tersebut. “Kami akan mencari solusinya segera,” katanya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, Yusmanto mengatakan pada tahun 2008 Pemkot Depok menganggarkan Rp11 miliar untuk membangun 20 UPS di sejumlah wilayah Kota Depok. “Pembangunan sebanyak 20 UPS harus selesai pada 15 Desember 2008 ini,” katanya.

UPS seluas mencapai 18×30 meter dengan tinggi 3-4 meter itu mempunyai kapasitas sampah yang dapat diolah antara 30-40 meter kubik, dan akan dioperasikan selama 8 jam. Yusmanto juga menegaskan UPS mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena akan mengolah sampah menjadi composting yang bernilai ekonomi. Selain itu UPS juga mampu menyerap tenaga kerja mencapai 14 orang dengan gaji Rp750 ribu per orang. (Ant/MI/IS)

Warga minta Dana Pengelolaan Sampah

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 24 November 2008

DEPOK – Warga RW 4, Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok meminta Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok segera memberikan bantuan dana operasional pengelolaan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) Jalan Mawar Raya, Kel. Depok Jaya.

“Kami berharap DKLH Depok dapat memberikan bantuan dana operasional pengelolaan UPS selama masa transisi,” kata Sekretaris LPM Depok Jaya, Sigit Wahyudi seusai serah terima pengelolaan UPS bantuan Provinsi Jabar kepada Ketua RW 4, di Gedung Ikabama Kel. Depok Jaya, Minggu (23/11).

Acara serah terima berupa peralatan pengelolaan barang sementara atas peralatan pengolahan sampah itu antara lain dihadiri perwakilan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Budi Agriawan, Ketua LPM Depok Jaya, Drs. H Djoko Krisnanto, dan Ketua RW 4, Joko Santoso.

Menurut dia, masalah yang sering muncul dalam pengelolaan sampah adalah biaya operasional yang tinggi sehingga UPS hanya mampu beroperasi 60% dari kapasitasnya. Oleh karena itu, menurut dia, pengelolaan UPS akan berjalan jika ada dana bantuan atau pendamping dari dinas terkait. Dana tersebut dibutuhkan sebagai honor petugas pengelola sampah di UPS. “Selama UPS belum berproduksi, siapa yang akan membayar tenaga petugas pengelola UPS-nya,” katanya. (A-163)***

‘UPS bukan bermaksud untuk menyusahkan warga’

Monitor Depok, 27 November 2008

SILIWANGI, MONDE: Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang dilaksanakan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok tidak bermaksud menyusahkan atau menyengsarakan masyarakat di sekitar lokasi fasilitas UPS.

“Tidak ada sama sekali keinginan DKLH untuk menyusahkan masyarakat dengan dibangunnya UPS,” tandas Kepala DKLH Kota Depok, Walim Herwandi kepada Monde, kemarin. Sebaliknya pembangunan UPS di sejumlah wilayah, menurut dia, sebagai salah satu solusi DKLH dalam upaya mengatasi persoalan sampah di Kota Depok.

Jika UPS ini menyusahkan dan menyengsarakan masyarakat Depok, tidak mungkin Pemerintah Pusat mengadopsi konsep Kota Depok ini dalam satu undang-undang, apalagi telah ada negara yang menerapkan konsep ini dan berhasil.Didampingi Kabag Tata Usaha, Ludfi Fauzi dan Kabid Sarana Prasarana DKLH, Yusmanto di ruang kerjanya, Walim mengatakan informasi dan komunikasi mengenai program ini sebetulnya sudah lebih dari cukup, baik secara langsung melalui camat dan lurah, juga masyarakat, termasuk pada tokoh masyarakat.

”Artinya dalam berbagai kesempatan selalu kami sosialisasikan program ini, tapi kami tidak pernah bosan untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat dapat memahami betul apa dan manfaat UPS bagi masyarakat,” kata Walim.

Kabid Sarana Prasarana DKLH, Yusmanto, mengatakan sesungguhnya sosialisasi sudah diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi yang memang direncanakan akan dibangun fasilitas UPS.Sosialisasi sudah dilakukan. Satu hal yang perlu dipahami masyarakat, UPS berbeda dengan TPS. Di UPS sampah langsung dikelola menjadi barang yang bersifat ekonomi, sebaliknya TPS sampah ditimbun hingga lebih dari satu hari dan akhirnya menyebarkan bau tak sedap dan mengganggu masyarakat sekitarnya.

Yusmanto mengatakan, keberadaan TPA Bantargebang Bekasi maupun TPA Leuwigajah Bandung yang memiliki areal sangat luas ternyata menemui kendala, terutama dalam hal daya tampung. Kenyataan ini akan lebih parah jika terjadi di TPA Cipayung dengan areal yang sangat terbatas dan hanya bisa bertahan beberapa tahun saja.(mj)

Desember 2008

Bawa Cacing, Warga Rivaria Tolak UPS Depok

Sumber: http://autos.okezone.com/ 21 Desember 2008

Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Penolakan terhadap pembangunan unit pembuangan sampah (UPS) Kota Depok terus berlanjut. Kali ini, sekira 300 warga Bukit RIvaria, Kelurahan Bedahan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa cacing.

Namun jangan salah, cacing yang dimaksud adalah sebuah kostum yang digunkan salah seorang demonstran, sebagai bentuk penyakit yang akan ditimbulkan jika UPS tersebut terus jadi dilanjutkan.

Koordinator lapangan, Turyadi (44) mengatakan, pembanguan UPS berdiameter 30 x 40 meter ini dirasa sangat mengganggu dan dapat menimbulkan berbagai penyakit.

“Karena pembangunan proyek ini berjarak hanya lima meter dari perumahan warga. Sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit,” kata Turyadi di sela-sela aksi unjuk rasa di Depok, Minggu (21/12/2008).

Dia melanjutkan, proyek bernilai Rp500 juta tersebut dinilai melanggar UU persampahan 18/2008. “Karena tidak mengajak warga untuk bersosialisasi dalam pembangunan UPS,” tegasnya.

Padahal, lanjut Turyadi, pada site plan 2006 tempat pembangunan UPS akan dijadikan tempat ibadah.

“Tetapi malah dijadikan UPS. Kita juga telah melayangkan surat kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walikota Depok, dan Pemkot Depok atas keberatan tersebut,” kesalnya. (kem)

Sampah pun turut meriahkan Natal

Oleh: Berliana Elisabeth S.

Sumber: http://web.bisnis.com/ 25 Desember 2008 

DEPOK (Bisnis.com): Perayaan Natal umat kristiani di sejumlah gereja yang berada di jalan Sadewa I, Depok II Tengah dimeriahkan dengan tumpukan sampah yang menggunung dan memenuhi setengah badan jalan.

Tempat pembuangan sampah (TPS) ini berada tepat diantara sejumlah gereja dan pemukiman warga di jalan Sadewa tersebut. Selain tumpukkan yang menggunung, bau tak sedap juga memberi warna bagi umat kristiani yang merayakan Natal di beberapa gereja di kawasan itu.

Pastor Paroki Gereja Katholik St. Matheus Gatot Wotoseputro mengatakan TPS ini sebenarnya tidak layak lagi berada ditempat tersebut, karena mengganggu umat di sejumlah gereja di kawasan ini.

“TPS ini sudah tidak layak berada di Jalan Sadewa ini, karena sudah mengganggu umat beberapa gereja dan warga sekitar. Harusnya dicarikan lahan kosong yang bukan di wilayah padat penduduk,” kata Pastor Gatot usai memimpin perayaan Natal siang tadi.

Sampah yang menggunung itu berada tepat di sebelah gereja Methodist Indonesia dan di depan Gereja Kristen Indonesia. Gereja Katholik St. Matheus berada di sebelah Gereja Methodist.Tumpukan sampah mulai dibersihkan sehari menjelang Natal oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Pemerintah Kota Depok. Sehingga pada saat perayaan Natal tadi pagi, umat gereja dapat memarkir kendaraannya tepat di bekas tumpukan sampah yang masih menyisakan bau tak sedap.

Koordinator Kecamatan Sukmajaya DKLH Depok Sakriyanto mengatakan setiap hari pukul 8 pagi dua truk sampah mengangkut timbunan dari TPS jalan Sadewa dan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung.

Namun terjadinya timbunan sampah di jalan Sadewa itu karena terkendala TPA Cipayung sudah tidak bisa menampung semua sampah dari kawasan Depok. Kondisi ini sudah terjadi selama 1 bulan terakhir karena jalan menuju TPA amblas dan warga banyak yang menutup jalan karena menggelar hajatan (pesta).

“Kalau ada warga yang hajatan, jalan menuju TPA Cipayung ditutup, padahal itu jalan satu-satunya. Belum lagi jalannya mulai amblas,” kata Sakriyanto kepada Bisnis.com.

Kendala lainnya, lanjut Sakriyanto yang juga didampingi rekan sekerjanya Fahlun, yakni kurangnya truk pengangkut sampah menuju TPA, sehingga tidak semua sampah bisa terbawa ke TPA.

“Di Depok baru 30-40% TPS yang terlayani untuk diangkut sampahnya. Namun kita upayakan dengan adanya UPS (unit pengolahan sampah) dapat mengurangi masalah ini,” kata Sakriyanto.

Tahun lalu, lanjut Sakriyanto, di Depok sudah terdapat 6 unit UPS, dan untuk tahun ini ada 20 UPS baru yang siap beroperasi termasuk UPS di TPS jalan Sadewa ini. Setiap satu UPS akan dilengkapi dengan mesin pengolah sampah yang akan menghasilkan kompos. Sampah plastik akan disisihkan, untuk itu DKLH akan mempekerjakan masyarakat sekitar.

Warga Depok akan Somasi Walikota Soal UPS

Republika,  28 Desember 2008

Sumber:http://www.ssffmp.or.id/

DEPOK — Sejumlah warga Depok yang lokasi perumahannya akan dijadikan Unit Pengolahan Sampah (UPS) akan mengajukan somasi kepada walikota Depok. Hal itu dilakukan karena keberadaan UPS akan menganggu warga.

“Kami akan mengajukan surat terlebih dahulu yang meminta Pemkot Depok untuk menghentikan pembangunan UPS, jika tidak ditanggapi maka akan mengajukan somasi,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)DKI Jakarta, Selamet Daroyni, SAg, di sela-sela rapat warga Perumahan Taman Cipayung, Perumahan Bukit Rivaria, dan Perumahan Cinere, Depok, Minggu.

Walhi DKI Jakarta yang mendampingi warga Depok dalam menyikapi pembangunan UPS yang dinilai warga sangat merugikan tersebut mengatakan, surat somasi telah dilayangkan ke Pemkot Depok pada Selasa (23/12). Jika dalam waktu satu minggu tidak ada tanggapan maka akan melakukan somasi.”Somasi tersebut terkait dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) UPS tersebut,” katanya.

Dikatakannya bentuk dari somasi yaitu bisa “class action”, pidana perdata, ataupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Semuanya dimungkinkan untuk dilaksanakan,” katanya.

Ia mengatakan setelah dipelajari proyek pembangunan UPS melanggar UU Nomor 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dimana dalam pembangunan UPS tersebut tidak memberikan akses partisipasi masyarakat, sehingga mendapat penolakan dari warga setempat.Selain melanggar UU Lingkungan Hidup, kata dia, keberadaan UPS di taman Cipayung juga melanggar Undang-undang nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah, dimana disebutkan dalam pengelolaan sampah harus ada partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi.

Pembangunan proyek UPS di Taman Cipayung, katanya, sama sekali tidak ada sosialisasi sehingga mendapat penolakan dari warga. “Kalau begini terus saya yakin pengadaan proyek UPS akan terus mendapat penolakan dari warga,” katanya.
Seharusnya, lanjut dia, jarak antara pemukiman dan tempat pengolahn sampah seperti UPS adalah antara 500 meter hingga 1 kilometer, sedangkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah antara 1-2 kilometer.

Secara geografis letak UPS di Taman Cipayung juga tidak layak yaitu terletak di atas bantaran kali. “Ini bisa mencemari kali tersebut,” katanya.

Menurut dia, pihak Pemkot juga harus transparan kepada warga dengan menjelaskan teknologi yang akan dipakai dalam pengelolaan sampah tersebut, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan menduga-duga teknologi apa yang digunakan.”Ini perlu karena nantinya masyarakat yang akan terkena dampaknya,” katanya.

Ia mengatakan, penolakan warga tersebut karena tidak ada persiapan matang dalam melaksanakan proyek ini sehingga mendapat penolakan dari warga setempat.Menurut dia, solusi yang ditawarkan adalah Pemkot Depok harus menghentikan semua kegiatan pembangunan UPS tersebut dan menundanya. Pemkot Depok harus membuat “master plan” tentang pengelolaan sampah yang jelas dana menyosialisasikan kepada warga sehingga nantinya tidak ada penolakan dari warga.

“Jangan sampai masalah UPS ini menjadi konflik sosial di masyarakat,” demikian Selamet Daroyni.ant/kp

Walhi Utimatum Walikota Depok Soal Proyek UPS

Marieska Harya Virdhani – Okezone

Sumber:  http://autos.okezone.com/ 29 Desember 2008

DEPOK – Walhi Jakarta melayangkan surat ke Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk mengultimatum walikota agar mengkaji kembali proyek Unit Pengolahan Sampah (UPS) di 20 titik di 6 kecamatan.

Walhi menilai Walikota dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok telah melanggar undang-undang tentang persampahan nomor 18 tahun 2008 dimana proyek UPS tersebut telah menyalahi analisis dampak lingkungan (Amdal). Hal ini karena rata-rata UPS dibangun di tengah pemukiman ribuan warga dan hanya berjarak 5 meter.

Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Walhi Jakarta, Suratno Kurniawan mengatakan, pembangunan UPS di Depok selain sudah menyalahi Amdal, proyek tersebut tidak memiliki izin lingkungan dari warga setempat.

“Kita mendukung program Walikota, tapi kita menolak titik lokasi pembangunan UPS yang berada di tengah masyarakat. Kita meminta Walikota untuk memindahkan lokasi-lokasi UPS. Ada ketidaksinkronan antara sosialisasi dengan tata ruang,” ujar Suratno di Depok, Senin (29/12/2008).

Dia menambahkan, Walhi akan mendampingi warga untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam menuntaskan kasus ini. Bahkan masalah proyek UPS ini akan dibawa Walhi sampai ke masalah hukum atau pidana. “Kita akan segera laporkan Walikota Depok dan DKLH ke polisi karena telah melanggar undang-undang, dan ancamannya tidak main-main, 5 tahun penjara dan denda Rp50 juta,” tandas Suratno.

Rencananya, Walhi juga akan melakukan aksi unjuk rasa bersama ribuan warga, khususnya di tiga titik proyek pembangunan UPS yang ditolak warga, di antaranya UPS Limo di Kecamatan Limo, UPS Taman Cipayung di Kecamatan Sukmajaya, serta UPS Rivaria di Kecamatan Sawangan.

Sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Walim Herwandi mengatakan, UPS adalah merupakan pabrik pengolahan sampah dengan motto 3R yaitu reduce, recycle, dan reuse untuk mengurangi jumlah volume sampah yang mencapai 3000 meter kubik per hari.

Walim menambahkan UPS tersebut akan memilah sampah untuk menghasilkan kompos dan produk daur ulang. Pemerintah Kota Depok menargetkan akan memiliki satu unit pengelolaan sampah (UPS) di setiap kelurahan dengan total 63 UPS hingga tahun 2011. Tahun 2008, Pemerintah Kota Depok telah menggelontorkan anggaran hingga Rp11 miliar untuk membangun 20 titik UPS. (ram)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s