Berita 2009-2(Apr-Jun)

Mei 2009

Sampah Plastik Mengancam Depok

Media Indonesia – 14 Mei 2009

Sumber: http://digilib-ampl.net/

DALAM sehari, volume sampah organik maupun anorganik di Kota Depok mencapai 540 m3 atau setara dengan 34,35 ton. Itu berarti dalam sebulan sekitar 16.200 m3 (1.030,5 ton) atau setahun 184.400 m3 (12.366 ton). Sebanyak 12% merupakan sampah plastik.

D Gunung sampah terparah terlihat di Jalan Raya Bogor samping Mal Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kecamatan Ci manggis, di Jalan Sadewa dan Jalan Merdeka depan Perumahan Taman Cipayung, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya. Selain bertumpuk dan berserakan, limbah sampah berwarna hitam menggenangi badan jalan serta menyebarkan bau sengit.

Menurut Kepala Badan Ling kungan Hidup Kota Depok Rachmat Subagio, penanganan gunung sampah itu harus terpadu.

“Tampaknya akan menjelma menjadi investasi bencana di masa datang,” paparnya, kemarin.

Saat ini, Kota Depok mulai kesulitan mendapatkan lahan penampung sampah. Tempat pembuangan akhir (TPA) sam pah di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas telah kritis. TPAtersebut penuh pada 2014.

Investasi bencana, kata Rach mat, akan datang dari sampah plastik yang dibuang ke sungai maupun setu (tangkapan air). Selokan dan sungai akan mampat dan menimbulkan banjir.

Kekhawatiran Rachmat bukan tidak beralasan. Hujan sejam saja seketika membuat air tergenang di Jalan Tole Is kandar khususnya de pan pabrik payung simpang Depok, Kecamatan Sukma Jaya.

Jalan Siliwangi depan Rumah Sakit Anak dan Ibu Hermina, Kecamatan Pancoran Mas, juga setali tiga uang. Air juga sering menggenangi Jalan Margonda Raya depan Kantor Wali Kota Depok, begitu pun terminal hingga ujung kampus Universitas Indone sia, serta Jalan Juanda. Lokasi tersebut merupakan kawasan ramai di Kota Depok.

Tapi yang mendesak membutuhkan penanganan adalah sampah plastik. Kampanye tidak menggunakan kantong plastik akan digalang bulan ini.

Tujuannya, untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan bahaya banjir yang dapat mengancam kesehatan dan kenyamanan 1,470 juta jiwa penduduk Kota Depok.

“Saya mengimbau dan meng harapkan para pengelola pertokoan, mal, pasar, dan lainnya tidak menggunakan kantong plastik sebagai bungkus layanan,” pinta Rachmat.

Adipura Masalah sampah yang tidak tertangani memastikan Kota Depok gagal mendapatkan Adipura tahun ini. Adipura merupakan penghargaan ter tinggi bagi kota yang berhasil mengelola lingkungannya sebagai kota tebersih.

Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Lutfy Fau zi mengakui hal tersebut.

Ia mendapatkan informasi bahwa hasil evaluasi nilai Adipura untuk fi sik Kota Depok 2009 hanya 64,74%. Padahal syarat minimal yang harus dikantongi sebuah kota adalah 73%. Sementara itu, nilai kewilayahan mendapat 70%.

Kalau diperbandingkan an tara nilai fi sik titik pantau detail dan nilai fisik kewilayahan, lebih tinggi nilai fisik kewilayahan.

Artinya, kata Lutfy, kinerja para pejabat Kota Depok masih buruk, sedangkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungannya mu lai tinggi.

Sebagai Ketua Adipura 2008 Kota Depok, Lutfy mengaku sudah menanyakan programprogram untuk memperindah dan mempebersih kota kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Walim Herwandi, tapi yang bersangkutan kurang perhatian.

“Untuk apa meraih Adipura?’ Begitu kata Pak Walim,” ujar Lutfy.

Menurutnya, pejabat Kota Depok perlu terus-menerus diingatkan agar bertanggung jawab atas objek yang menjadi penilaian Adipura.

Masyarakat Depok sendiri sudah menyerap pentingnya kebersihan sehingga mendapat nilai 70%. (Kisar Rajagukguk)

Volume Sampah Plastik di Depok Meningkat

Suara Pembaruan – 14 Mei 2009

Sumber: http://www.digilib-ampl.net/

[DEPOK] Volume sampah plastik di Kota Depok semakin meningkat. Hal itu seiring pertambahan jumlah penduduk di sana yang sudah lebih dari 1 juta jiwa. Data Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, tiga tahun sebelumnya persentase volume sampah plastik masih satu digit. Tapi, kini sudah pada angka belasan.

Setiap hari, akumulasi sampah yang dibuang di Kota Depok sebesar 540 meter kubik (m3) atau setara 34,35 ton. Dengan demikian, dalam setiap bulan, sampah yang dibuang sebanyak 16.200 m3 atau 1.030,5 ton. Total dalam satu tahun sebanyak 184.400 m3 atau 12.366 ton. Dari sampah sebanyak itu, 12 persennya atau 1.483,92 ton merupakan sampah plastik.

Hampir di seluruh tempat sampah, baik di perumahan, pasar, terminal bus, maupun stasiun kereta api, tumpukan plastik lebih dominan. Sampah plastik itu kebanyakan bekas kantong, bekas kemasan makanan dan minuman, bekas pembungkus barang seperti baju, dan perangkat elektronik.

“Sampah plastik ini bisa menjadi ancaman yang serius bila sejak sekarang tidak ditangani serius,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Rahmat Subagio yang ditemui di Depok, Rabu (13/5). Ketika musim pancaroba, air yang tergenang lantaran selokan mampet karena sampah plastik, bisa menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan demam berdarah dengue.

Menurutnya, persoalan sampah plastik jangan disepelekan karena berbahaya dan dapat mengancam kesehatan 1,470 juta jiwa penduduk di Depok. Solusinya, penggunaan plastik dikurangi atau memilah sampah plastik dengan organik.

Gagal Raih Adipura

Mantan Ketua Tim Adipura Kota Depok yang juga Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Lutfy Fauzi mengungkapkan, Kota Depok dipastikan gagal meraih Adipura, penghargaan tertinggi bagi kota yang berhasil mengelola lingkungannya sebagai kota terbersih pada 2009.

Dijelaskan, dari nilai fisik bisa terlihat letak kelemahannya. Nilai fisik terdiri dari dua bagian, yakni fisik titik pantau detail dan fisik kewilayahan. Dalam fisik titik pantau detail sudah ditentukan 15 objek yang dinilai. Penanggungjawabnya masing-masing dinas.

Penilaian meliputi permukiman, jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit/puskesmas, hutan kota, taman kota, terminal bus, dan angkutan kota, stasiun kereta api, perairan terbuka, tempat pembuangan akhir sampah, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah. Tim memberikan penilaian terhadap nilai fisik titik pantau detail sebesar 63,75 persen.

Menurut Lutfy, hasil evaluasi nilai Adipura Kota Depok tahun 2009, tim penilai memberi nilai fisik dengan angka 64,74 persen. Padahal, nilai minimal yang harus dicapai untuk meraih Adipura adalah 73 persen. Sedangkan nilai fisik kewilayahan, tuturnya, objeknya adalah hasil kerja warga kota. Adapun, nilai fisik kewilayahan 67,06 persen. [W-5]

Jalan Margonda Bebas Sampah

Warta Kota, Senin, 25 Mei 2009

Sumber: http://202.146.5.42/

Depok, Warta Kota
Untuk menciptakan Kota Depok yang bersih dan bebas dari sampah serta membuat masyarakat disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menetapkan kawasan bebas sampah.

“Kami sedang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kawasan bebas sampah. Jika sudah final, maka kawasan bebas sampah akan diberlakukan dalam waktu dekat ini,” kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Menurut wali kota, sementara ini kawasan bebas sampah akan diberlakukan di sepanjang Jalan Margonda Raya. Kawasan bebas sampah berikutnya adalah wilayah yang dekat dengan unit pengelolaan sampah (UPS).

“Dalam waktu dekat ini Jalan Margonda Raya akan ditetapkan sebagai kawasan bebas sampah. Sarana berupa tempat pembuangan sampah akan disediakan di sepanjang jalan utama Kota Depok tersebut,” tutur Nur Mahmudi.

Untuk di wilayah UPS, kawasan bebas sampahnya tidak luas. Cakupannya hanya satu RW. Untuk mendukung hal itu, maka sampah yang ada di UPS akan diangkut setiap hari, sehingga nantinya tidak ada sampah yang menumpuk dan menebarkan aroma yang tidak sedap.

“Aturan yang dipakai untuk menjerat para pelanggar di kawasan tersebut adalah perda tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan atau K3. Aturan ini berlaku bila sarana dan prasarana telah disediakan serta sosialisasi telah dilakukan,” tandasnya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Depok Yusmanto mengatakan, pada tahun 2009 sebanyak 10 unit UPS di enam kecamatan akan dibangun. “Sosialisasi telah dilakukan. Lokasinya rata-rata di tanah warga. Warga itu sudah setuju,” papar Yusman.

“Jumlah dana yang digunakan untuk membangun 10 UPS itu sebesar Rp 8,5 miliar. Asumsinya, satu UPS dananya Rp 850 juta. Rinciannya adalah Rp 550 juta untuk pembangunan hanggar dan Rp 300 juta untuk pengadaan mesin. Tahun 2008 UPS yang telah dibangun sebanyak 19 unit. Jika tahun 2009 ada 10 unit dibangun berarti jumlah total UPS ada 29 unit pada akhir tahun ini,” imbuhnya. (Dody Hasanuddin)

Juni 2009

Timbunan Sampah Kepung Kota Depok

Sumber: http://berita8.com/03 Juni 2009,

Meski warga selalu membayar restribusi kebersihan, namun tumpukan sampah masih menghiasi sudut-sudut kota administratif Depok.

Timbunan sampah bahkan dapat ditemukan di kawasan Pasar Cisalak, jl Raya Bogor, Cimanggis, yang merupakan sentra perekonomian Depok

Sampah juga berserakan disalah satu sudut bekas gedung SDN III Pasar Cisalak, Cimanggis, yang bersebelahan dengan TPU dan perumahan pemukiman padat.

Ironisnya, semua lokasi ini hanya berjarak 100 meter dari kantor Unit Pengelolaan Pasar Cimanggis

Selain di Pasar Cisalak, pemandangan dan bau tidak sedap juga terlihat di kawasan Pasar Agung, Depok II, Sukmajaya. Selain itu, sampah juga berserakan dijalan Merdeka, Sukmajaya, lalu di Jalan Sadewa, Sukmajaya

” Kita benar-benar tidak mengerti, kenapa pemerintah daerah tidak membersihkannya. Padahal setiap bulannya kita dipungut uang sampah sebesar Rp.25 ribu oleh pengurus RT dan Rp.3.500 per-rumah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok melalui PDAM, ” tutur Tedy, 35, warga Taman Cipayung, Depok, Rabu (3/6).

Merespon keluhan warga, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Walim Herwandi, mengakui bahwa masalah sampah di Kota Depok belum tertangani secara maksimal.

Dia juga menuturkan, pungutan sampah sebesar Rp. 25 ribu perunit rumah tidak masuk ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota setempat. “Dana itu masuk ke kas setiap RT, kecuali retribusi yang ditarik PDAM sebesar Rp. 3.500 perunit rumah,” ucapnya.

Masalah persampahan di Depok tampaknya akan semakin runyam. Kasi Pengadaan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Mulyo Handono, mengatakan, TPA sampah di Cipayung, Pancoran Mas, Depok, dipastikan tutup pada 2013.

“Selain sudah tidak memadai lagi, dampak negatifnya pun jauh lebih besar,” ujarnya. (asy)

GAGAL RAIH ADIPURA, PR BAGI DEPOK

Harian Pikiran Rakyat, Selasa 09 Juni 2009

Sumber: http://www.ahmadheryawan.com/

Gara-Gara gagal meraih Piala Adipura, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini dilanda “kepanikan”. Depok dengan ikonnya, belimbing dewa, hanya mendapat nilai 60,4 sehingga berada di urutan kedua terbawah dari enam belas kota dengan kategori metropolitan.

Padahal, segala kegiatan sudah dilakukan untuk meraih piala ini. Bahkan, dana miliaran rupiah pun sudah digelontorkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam konteks tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Depok Khamid Wijaya mengatakan, Depok memiliki dua kelemahan, yaitu pada titik pasar dan pemanfaatan sampah.

Sedangkan untuk penilaian Adipura, terdapat enam belas titik, di antaranya perumahan, jalan, pasar, pertokoan, kantor, sekolah, rumah sakit, taman kota, hutan kota, terminal, stasiun kereta, perairan terbuka, TPA, dan pemanfaatan sampah. “Padahal, dana yang digelontorkan untuk dua bidang itu sangat besar,” kata Khamid, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Khamid menjelaskan, untuk perawatan pasar saja pemkot menganggarkan dana Rp 1 hingga 2 miliar per tahun. Bahkan, untuk biaya pemanfaatan sampah, terutama pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) mencapai lebih dari Rp 40 miliar.

Gagalnya Depok meraih Piala Adipura jelas menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemkot. Untuk itu, pihaknya mengaku akan segera mengatur strategi perencanaan dengan mengevaluasi operasional projek UPS. Hingga kini Khamid menilai penerapan UPS di Depok masih relatif konvensional sehingga sampah Depok menumpuk.

“Volume sampah Depok tak sebanding dengan prasarana yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator Koalisi LSM se-Kota Depok Kasno mengungkapkan, Depok harus mendapat nilai minimal 80,00 untuk mendapatkan Piala Adipura. Penilaiannya terdiri atas beberapa unsur teknis yang bersifat umum dan khusus.

Dari beberapa kriteria yang dimaksud saja, Depok tidak memenuhi persyaratan tersebut. “Depok tidak memiliki jalur protokol yang menghubungkan provinsi maupun kota, ditambah lagi persoalan penerangan jalan,” katanya.

Dari data yang dimilikinya, pada 2008 saja dari 10.000 unit lampu yang dibutuhkan, hanya sekitar 300 unit yang disetujui. Demikian halnya dengan penilaian pasar dan kondisi stasiun kereta api. “Semua masih di bawah target yang telah ditentukan,” ujarnya. (Sugiyanto/”PR”)***

Tiga Lokasi Sampah Liar Ditutup

Sumber: http://202.146.5.42/ Kamis, 11 Juni 2009

Warta Kota/Nur Ichsan

Depok, Warta Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menutup Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Jalan Kramat RT 001 RW 005, Kecamatan Limo, Kota Depok. Alasannya, TPS liar ini meresahkan penduduk sekitar.

“Dari keterangan yang diperoleh, sampah tersebut berasal dari Pondok Indah, Pondok Labu, Lebak Bulus, dan Pondok Cabe,” kata Kepala Dinas Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, di Balai Kota Depok, Kamis (11/6).

Penutupan TPS liar tersebut berdasarkan informasi dari sekitar 300 warga di Griya Cinere RT 2 RW 5, Limo, Depok, yang merasa resah dengan adanya TPS tersebut. “Mereka mengirim surat ke wali kota, untuk minta menutup TPS liar tersebut,” jelasnya.

Atas informasi tersebut Satpol PP yang dibantu dengan aparat kepolisian dan TNI bergerak menertibkan TPS liar tersebut. Selama dua jam aparat tersebut menutup TPS liar tersebut.

Tiga TPS liar yang ditutup tersebut dimiliki tiga orang. Ny Sri memiliki lahan seluas 1.000 meter per segi, Maih memiliki lahan 500 meter persegi, dan Mursan memiliki lahan TPS 500 meter persegi.

“Penghasilan Sri bisa mencapai Rp 15 juta per bulan. Penghasilan Maih dan Mursan di bawah Rp 15 juta,” katanya.

Agar TPS tersebut tidak dipergunakan lagi, maka pihak Satpol PP melakukan penandatanganan surat perjanjian dengan pihak pengelola agar tidak menggunakan tempat tersebut untuk pembuangan sampah. “Pengelola TPS Maih dan Mursan menandatangani perjanjian tersebut. Sedangkan Ny Sri tidak berada di tempat,” jelasnya.

“Ketiga TPS itu melanggar Perda No 41 tahun 2000 dan Perda No 14 tahun 2001,” kata Kepala Kantor Satpol PP Kota Depok Sariyo Sabani.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengharapkan menertibkan warganya yang membuang sampah ke wilayah Depok. “TPS liar tersebut sangat menganggu warga sekitar dan tidak sesuai dengan pengelolaan sampah di Kota Depok,” imbuhnya.

Ia menambahakan bahwa seharusnya Jakarta mempunyai lokasi TPS sendiri sebagai investasi karena tergolong jasa pembuangan sampah. (Dody Hasanuddin)

Mesin UPS Rusak, Sampah Menumpuk di Depok

Marieska Harya Virdhani – Okezone
Sumber: http://news.okezone.com/ 24 Juni 2009

DEPOK – Mesin unit pengolahan sampah (UPS) di Jalan Jawa, Kecamatan Beji, Depok rusak. Akibatnya, sampah di area UPS seluas ratusan meter kubik menumpuk selama empat hari.

Ratusan warga di sekitar unit pengolahan sampah di RT7, RT8, dan RT9 di kecamatan tersebut merasa terganggu dengan tumpukan sampah yang semakin menggunung. Hal ini terjadi karena kerusakan mesin pemindah sampah (sovel) dan salah satu komponen alat pengolah sampah rusak.

“Karet mesin pengolah sampah rusak dan sempat tak beroperasi. Sebelumnya alat beratnya rusak karena sudah tua,” ujar Koordinator Kebersihan Kecamatan Beji Iwan Hermawan, Rabu (24/6/2009).

Dia mengaku, sudah mengajukan penggantian alat berat tersebut pada Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Yusmanto. Namun, masih belum disetujui karena dananya terbatas. Sedangkan akibat karet dalam komponen mesin pengolah sampah yang aus, operasionalisasi pengolahan terganggu.

Kerja jadi tak efektif, ujar Iwan, biasanya tiap hari bisa mengolah sampah sekitar 60 m2 dari 52 gerobak, tapi sekarang hanya bisa setengahnya saja. Sampah yang terolah hanya sampah organik dan basah, sisanya yang berupa sampah plastik diangkut ke TPA Cipayung.

Alhasil, hingga Selasa lalu (23/6), tumpukan sampah mencapai sekitar dua meter. Volume sampah berkurang pada Rabu siang tadi setelah DKP meminjam alat berat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok.

Sementara itu, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Yusmanto mengakui penumpukan dan keterlambatan sampah terjadi sejak 10 hari lalu karena alat berat pengangkat sampah mengalami rusak berat.

“Alat tersebut hasil hibah tahun 1986 dari Kabupaten Bogor dan sudah diperbaiki,” ujarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s