Berita 2009-4 (Okt-Des)

November 2009

Pengembang Perumahan di Depok Wajib Bangun UPS

Sumber: http://metrotvnews.com/ 15 November 2009

Metrotvnews.com, Depok: Para pengembang perumahan di Kota Depok, Jawa Barat, diwajibkan menyiapkan lahan unit pengelolaan sampah (UPS), kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kota Depok, Irwansyah, Ahad (15/11).

“Pemerintah daerah tak bisa lagi menjadi pemegang peran utama dalam pengelolaan sampah, untuk itu perlu keterlibatan masyarakat dan swasta,” katanya.

Irwansyah mengatakan, sebelum pengembang mendapatkan semua izin pengelolaan kawasan dan pembangunan rumah, harus dapat menunjukkan secara persis lokasi UPS tersebut. Keberadaan UPS itu pun harus disampaikan dalam pemaparan yang dilakukan pengembang terkait pengelolaan kawasan.

“Kalau tidak ada lokasi untuk UPS, izin tidak akan keluar,” tegasnya lagi.

Irwansyah menjelaskan, pembangunan UPS tersebut tidak bisa dilakukan belakangan dan harus ada bersama-sama dengan pembangunan perumahan. “Kalau tidak memenuhi aturan ini pembangunan perumahan bisa dihentikan sementara,” katanya.

Irwansyah menambahkan, penyiapan UPS yang melibatkan pengembang sangatlah penting, karena lebih dari 60 persen sampah yang ada di Depok merupakan sampah rumah tangga. Dikatakannya, saat ini volume sampah di Kota Depok mencapai 3.500 meter kubik setiap hari. Jumlah tersebut akan meningkat cepat, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

“Kalau sampah tidak ditangani di tempatnya, masalah sampah bisa sulit diselesaikan,” katanya.

Irwansyah mengatakan, program UPS tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan pihaknya akan menyiapkan 100 UPS sebagai alternatif penyiapan lahan TPA.

Dikatakannya penyiapan UPS itu dilakukan bertahap mulai 2008 sebanyak 20 unit, dilanjutkan sebanyak 10 unit pada 2009, 15 unit pada 2010 dan 15 unit pada 2011. Dengan program tersebut diharapkan tidak ada lagi persoalan sampah saat TPA Cipayung tak beroperasi.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam dua tahun mendatang tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung tidak bisa digunakan lagi, karena lahan seluas 10 hektare itu sudah penuh dengan sampah.(Ant/RIZ)

Pengembang Perumahan Diwajibkan Sediakan UPS

Pikiran Rakyat, 15 November 2009

Sumber: http://122.200.145.230/

DEPOK,(PRLM).- Pemerintah Kota (pemkot) Depok mewajibkan kepada pengembang perumahan untuk menyediakan unit pengolahan sampah (UPS). Hal ini merupakan penerapan dari Undang-undang N0. 18 tahun 2009 tentang persampahan.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Irwansyah mengatakan, penyediaan lahan serta saran UPS ini bersifat mengikat. Pasalnya, UPS memang sangat dibutuhkan di wilayah perumahan untuk mengatasi sampah. Alasannya, kat Irwansyah, Pemkot Depok tidak lagi mampu menjadi pengelola sampah sehingga peranan pihak lain sangat diperlukan dalam hal ini. “Perlu keterlibatan masyarakat dan swasta,” kata Irwansyah, Minggu (15/11).

Irwansyah memaparkan, dengan kerjasam pihak swasta dan unsur masyarakat dalam pengadaan UPS di Depok dapat mengatasai masalah sampah yang menjadi pekerjaan rumah selama ini. Pasalnya, lebih dari 60 persen sampah di Depok berasal dari sampah rumah tanggah. “Artinya, keberadaan UPS di lokais perumahan sangat diperlukan,” tegasnya.

Dia menggambarkan, Tempat Pembuangan AKhir (TPA) Cipayung yang selama ini menjadi andalan tidak akan mampu menampung volume sampah yang kian bertambah semakin cepat, kata Irwansyah, lokasi TPA itu penuh. “Untuk itu kami menghimbau kepada pengembang perumahan untuk menyediakan UPS di tiap lokasi perumahan,” ujarnya mengingtakan.

Dari data yang dimiliki DKP, volume sampah di Depok berkisat antara 3000 – 3500 meter kubik perhari. Sampah tersebut semakin bertambah dengan diikitu pertambahan penduduk di Depok. “Indikasinya adalah bertambahnya kawasan perumahan” jelasnya.

Atas gambaran seperti itulah maka Pemkot Depok mewajibkan pengembang untuk menyediakan UPS agar persoalan sampah dapat teratasi. Mengenai penerapan waktunya, Irwansyah mengatakan telah diberlakukan. Sebelum pengembang mendapatkan izin pengeolaan kawasan dan pembangunan rumah, maka pengembang wajib menunjukan secara detil dimana UPS akan dibangun.

“Keberadaan UPS itu pun harus disampaikan dalam pemaparan yang dilakukan pengembang terkait pengelolaan kawasan. Saat pemaparan yang ditanya pertama kali oleh Walikota adalah dimanalokasi UPS. Kalau tak bisa menunjukan, jangan harap ada izin permahankeluar,” beber Irwansyah.(A-163/A-50)***

Alat Rusak Berat, Di Kota Depok Ribuan Kubik Sampah Terlantar

Sumber: http://www.koran-radar.com/ 17/11/2009

DEPOK , Radar Online. Ribuan kubik sampah hingga pagi tadi belum bisa di buang ke Tempat Pembuangan Ahir ( TPA ) Cipayung akibat tidak berpungsinya Sofel (alat perataan sampah) sejak kemarin. Rusaknya alat tersebut mengakibatkan antrian panjang truk pengangkut sampah yang biasa membuang sampah ke TPA itu hingga pagi hari.

Antrean truk sampah sudah terjadi sejak kemarin, dan terlihat bertambah parah sejak pagi tadi yang menyebabkan seluruh sopir truk sampah mengeluh.

Hani Hamidah selaku Kepala Bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, kepada wartawan menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan bidang sarana dan prasarana untuk memperbaiki alat yang rusak itu.

“Alat itu sudah rusak sejak kemarin dan sudah kita laporkan . Kalau kemarin dapat diatasi dengan alat berat Bechoe, tapi sekarang bechoe juga lagi rusak,”ujarnya singkat.

Sebagai mana data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, jumlah volume sampah setiap hari di Depok mencapai 3500 meter kubik, dan sebanyak 1.200 meter kubik sampah di antaranya biasa dibuang ke TPA Cipayung dengan 54 truk.

Masyarakat Depok berharap Dinas Kebersihan dan Pertamanan jangan tinggal diam dan harus segera mengatasinya. Apalagi soal sampah yang penanganannya tidak bisa di sepelekan.

“Pemerintah kota Depok seharusnya sudah memilki cara penanggulangannya jika ada kerusakan mesin atau alat,sehingga kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari. Apalgi kota Depok menargetkan raih adipura yang di gembar-gemborkan. Jika begitu bagai mana mau dapat adi pura kalau penangan sampah saja tidak mampu,” ujar seorang Warga, dengan wajah ketus.(Asep Nasrudin/oz)

54 Truk Sampah Antre di TPA Cipayung Depok

Sumber: http://news.okezone.com/17 November 2009
Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Sebanyak 54 truk sampah milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok mengantre di depan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Cipayung, Pancoran Mas, Depok, dan tak dapat membuang sampah.

Hal itu disebabkan rusaknya alat berat berupa soffel atau alat untuk meratakan sampah sehingga puluhan truk sampah tidak dapat membuang ribuan kubik sampah itu. Antrean truk sampah sudah terjadi sejak kemarin, dan terlihat bertambah parah sejak pagi tadi yang menyebabkan seluruh sopir truk sampah mengeluh.

Salah satunya, Asep (38), menuturkan, dia sudah menunggu di TPA Cipayung sejak pukul 05.00 WIB dan tidak dapat membuang sampah ke TPA sehingga kembali lagi ke Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. “Bukan main ngantrenya, boro-boro bisa buang sampah, emang enggak ada yang bisa dibuang. Semua sopir masih antre sampai sekarang, bahkan bisa sampai menginap,” ujarnya kepada Okezone, Selasa (17/11/09).

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Hany Hamidah menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan bidang sarana dan prasarana untuk memperbaiki alat berat tersebut.

“Sudah kita laporkan, sudah rusak dari kemarin, tapi kalau kemarin dapat diatasi dengan alat berat proyek yaitu bechoe, tapi sekarang bechoe juga lagi rusak. Katanya sedang diperbaiki,” ungkap Hany di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Jalan Siliwangi, Depok.

Sesuai data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, jumlah volume sampah setiap hari di Depok mencapai 3500 meter kubik, dan sebanyak 1.200 meter kubik sampah di antaranya biasa diangkut ke TPA Cipayung dengan 54 truk.  (ram)

ALAT BERAT RUSAK SEBABKAN SAMPAH MENUMPUK

Sumber:http://dhi.koran-jakarta.com/ 17 Nopember 2009

Depok, 17/11 (ANTARA) – Truk pengangkut sampah di Kota Depok, Jawa Barat tidak dapat menurunkan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kampung Bulak, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, karena adanya kerusakan alat berat eskavator.

“Sejak Senin (16/11) kami tidak bisa menurunkan sampah,” kata salah satu sopir truk sampah, Mardan, di Depok, Selasa.

Ia meninggalkan truk sampah tersebut karena tidak bisa menurunkan sampah. “Daripada nunggu lama lebih saya tinggalkan truk sampah,” katanya.
Kepala TPA Cipayung, Dheni Wahyu mengatakan truk pengangkut tidak bisa membuang sampah dikarenakan adanya kerusakan alat berat pengangkut sampah. “Kita terpaksa menghentikan sementara pembuangan sampah, sampai alat berat tersebut sudah benar,” ujarnya.

Ia mengatkan TPA Cipayung hanya memiliki satu buah alat berat saja, sedangkan volume sampah yang ditampung mencapai 1.200 meter kubik per hari. Kerusakan alat berat terjadi pada selang hidrolik yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi.

Padahal kata dia, pihaknya selalu melakukan perawatan rutin mesin tersebut. Namun karena alat tersebut sudah lama, sehingga sering mengalami kerusakan. Alat berat tersebut sehari-hari digunakan untuk meratakan sampah yang masuk ke TPA Cipayung.

“Mudah-mudahan dengan kejadian tersebut Pemerintah bisa menambah satu alat berat lagi,” harapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Irwansyah mengatakan terus berupaya untuk memperbaiki alat tersebut dan diharapkan Rabu (18/11) sudah bisa dioperasikan kembali.

“Kami terus berupaya agar alat tersebut segera diperbaiki,” katanya.

Camat Cipayung Eko Herwiyanto meminta masalah rusaknya alat berat tersebut segera diatasi agar tidak berimbas pada masyarakat. Pihaknya mengaku telah meninjau lokasi setelah mendapat kabar tersebut.

Ia mengatakan dari hasil diskusi dengan unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Cipayung perbaikan alat berat dijanjikan akan diselesaikan Selasa (17/11), sehingga sampah yang masih di atas truk saat ini bisa diturunkan ke TPA.  (T.F006)

Sampah Ancam Kota Depok

Warta Kota/Dody Hasanuddin
Sumber: http://www.wartakota.co.id/ 18 November 2009

Warta Kota/Dody Hasanuddin

Depok, Warta Kota; Kota Depok terancam dikepung tumpukan sampah. Pasalnya, alat berat di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung, Pancoranmas, rusak.

Rusaknya alat berat itu membuat pengelola TPA Cipayung menghentikan sementara pembuangan sampah. Keputusan ini mengakibatkan puluhan truk sampah hanya bisa parkir di area TPA menunggu alat berat tersebut selesai diperbaiki.

“Eksavatornya rusak sejak tadi pagi. Alat berat yang kami pinjam juga rusak. Jadi keputusan sementara sampah tidak boleh dibuang dulu. Kalau sampah itu dibuang di area TPA ini akan lebih menyulitkan kami untuk mengangkutnya kembali. Kami usahakan alat beratnya selesai secepat mungkin,” kata Kepala TPA Cipayung, Dheni, Selasa (17/11), tanpa menyebut pasti kapan alat berat itu selesai diperbaiki.

Dipaparkan, alat berat tersebut mengalami kerusakan pada slang hidrolik. Sebenarnya, kata Dheni, perawatan alat berat tersebut rutin dilakukan. Namun, karena eksavator itu usianya sudah tua, maka kerusakan pun sering terjadi.

“Alat berat yang rusak itu digunakan di sini sejak tahun 2003. Namanya sudah tua, walau sering dirawat, tetap saja sering rusak. Apalagi alat berat itu digunakan setiap hari untuk meratakan sampah. Dengan kapasitas TPA ini, seharusnya minimal ada dua unit alat berat. Karena itulah kami berharap Pemkot Depok memberikan alat berat baru minimal dua unit,” tandasnya.

Menumpuk

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Irwansyah, menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berupaya keras memperbaiki alat berat tersebut.

“Mudah-mudahan besok alat berat itu sudah selesai diperbaiki, sehingga penumpukan sampah tak terjadi,” katanya.

Sementara itu, Kepala DKP Kota Depok Hany Hamidah mengaku sudah mendesak Bagian Sarana dan Prasarana DKP untuk mempercepat perbaikan alat berat itu.

“Jika perbaikannya lambat, maka sampah di Kota Depok akan menumpuk karena tidak terangkut. Sebab, rusaknya alat itu membuat 54 truk sampah tak bisa membuang sampah ke TPA Cipayung,” katanya.

Dalam pantauan Warta Kota, Selasa (17/11), belasan truk pengangkut sampah terlihat diparkir di area TPA Cipayung.

“Dari pagi mau buang sampah nggak bisa. Kalau begini terus pasti besok warga ngomelin kami karena sampah nggak diangkut. Udah gaji kecil diomelin pula,” kata seorang sopir truk sampah.

Selain di area TPA Cipayung, sebagian sopir memilih memarkir truknya di halaman Kantor DKP Kota Depok. “Capek nunggu di TPA, nggak jelas kapan bisa membuang sampah. Makanya saya balik aja ke kantor DKP,” kata Asep, sopir truk sampah. (Dody Hasanuddin)

Desember 2009

Ironis Depok Tak Punya Perda Sampah

Jurnal Nasional – 21 Desember 2009

Sumber:http://digilib-ampl.net/

DI tengah rumitnya mengatasi masalah persampahan, Kota Depok justru tak memiliki regulasi tersendiri tentang persampahan. Selama ini sampah hanya diatur Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Sosial, dengan sanksi Rp1,5 juta bagi pembuang sampah sembarangan.

Padahal, tingkat kesadaran masyarakat Depok sangat rendah. Menurut Sekretaris Komisi C DPRD Kota Depok, Muttaqien Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan penanganan sampah setengah hati. Buktinya, pemkot tak bisa berbuat banyak mendorong partisipasi publik dalam penanganan sampah.

“Sampah merupakan persoalaan. Di Kota Depok kok tidak ada perda yang mengatur khusus persampahan itu,” kata Muttaqien usai menggelar dialog bertema Sayangi Bumi Selamatkan Generasi di Jalan Raya Margonda, Depok, Minggu (20/12) pagi.

Perda yang ada saat ini tidak lagi mencukupi. Untuk membahas dan mengatur secara lengkap penanganan sampah. Apalagi penanganan sampah secara nasional sudah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentangn persampahan.

Dalam aturan tersebut, lanjut Muttaqien, memberikan peran luas bagi pemerintah daerah mengelola sampah. Sekaligus sanksi bagi pemerintah daerah yang tak mampu mengelola sampahnya. Ini berarti harus ada rujukan aturan tambahan di tingkat lokal.

“Persoalan sampah di setiap kota memang sama. Tapi penyelesaiannya kan berbeda-beda. Berdasarkan kultur dan pendekatan yang layak,” katanya. Muttaqien mencontohkan, seseorang yang membuang sampah bukan pada tempatnya dipukul rata.

Yakni membuang sampah sekantong dan satu gerobak hanya dikenai sanksi Rp1,5 juta. Itu saja, menurut dia, sudah tidak memenuhi keadilan hukum. Berarti harus segera dibuat perda tersendiri yang mengatur sampah. Bukan sekedar sanksinya, tapi mekanisme pengelolaan sampah dan sebagainya perlu penataan.

Muttaqien menambahkan penananan sampah bukan sekadar pada pengelolaan saja. Tapi juga menciptakan kawasan-kawasan yang memang wajib bebas sampah. Itu sebagai stimulus menata perilaku warga.

“Kita bisa buat wialay percontohan bebas sampah. Misalnya Jalan Raya Margonda ini harus tegas sanksinya,” katanya. Iskandar Hadji

DPRD Depok Siapkan Perda Persampahan

Pelita, 22 Desember 009

Sumber: http://bataviase.co.id/

Depok. Pelita
Masalah sampah yang sudah menjadi perhatian penting perkotaan, nyatanya pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum memiliki regulasi tersendiri. Selama-ini sampah hanya diatur dalam Perda No 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Sosial. Dengan sanksi sebesar Rp 1,5juta bagi pem-buang sampah sembarangan.

Tidak memilikinya aturan tersendiri itu. menurut sekretaris komisi C DPRD Kota Depok. Muttaqien membuat penanganan sampah masih setengah hati. Pemerintah pun tak bisa berbuat banyak untuk mendorong partisipasi publik dalam penanganan sampah. “Padahal sampan itu menjadi persoalaan kota dimana saja. Di Kota Depok kok tidak ada perda yang mengatur khusus persampahan itu.” terang Mutlaqien di Depok. Senin (21/12).

Dikatakan Muttaqien perda yang ada saat ini tidak lagi mencukupi. Untuk membahas dan mengatur secara lengkap penanganan sampah. Apalagi penanganan sampah secara nasional sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang persampahan.

Dalam aturan tersebut, lanjut dia memberikan peran luas bagi pemerintah daerah mengelola sampah. Sekaligus sanksi bagi pemerintah daerah yang tak mampu mengelola sampahnya. Ini berarti harus ada rujukan aturan tambahan di tingkat lokal. “Persoalan sampah di setiap kota memang sama, tapi penyele saiannya kan berbeda-beda. Berdasarkan cukur dan pendekatan yang layak. Makanya perda itu perlu dibuat. tambahnya.

Sebagai contoh saja, terang Muttaqien sanksi bagi pelaku pembuang sampah bukan pada tempatnya dianggap rata. Yakni membuang sampah sekantong dan satu gerobak hanya disanksi Rp 1.5 juta.

Hu saja, menurut dia sudah tiak memenuhi keadilan hukum. Berarti harus segera dibuat perda tersendiri yang mengatur sampah. Bukan sekedar sanksinya, tapi mekanisme pengelolaan sampah dan sebagainya perlu penataan.

Multaqien menambahkan perananan sampah bukan skedar pada pengelolaan saja. Tapi juga menciptakan kawasan-kawasan yang memang wajib bebas sampah. Itu sebagai stimulus menata perilaku warga. “Kita bisa buat wilayah percontohan bebas sampah. Misalnya Jalan Raya Margonda ini harus tegas sanksinya.” ucapnya.

Petugas satpol PP. mcnurut dia diberikan kewenangan memberikan sanksi bagi pelaku pembuang sampah di Kota Depok. Kewenangan itu bisa diakomodir dalam perda persampahan yang segera dibual.

Dengan begitu, tambah dia pemerintah secara bertahap dapat menciptakan kawasan Kota yang bersih. Sekaligus merangsang warga untuk mengerti mengelola sampah secara baik dan tepat.(ck-26)

Perda Sampah Dibutuhkan di Depok

Sumber:  http://www.berita2.com/ 28 Desember 2009

Depok, (berita2.com) : Kota Depok Jawa Barat perlu membuat peraturan daerah (Perda) tentang sampah, agar penanganan sampah dapat teratasi dengan baik dan lingkungan menjadi sehat.

“Tidak adanya Perda tersendiri membuat penanganan sampah masih setengah hati,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Kota Depok, Muttaqien, di Depok, Senin (28/12).

Ia mengatakan, penanganan sampah bukan sekadar pada pengelolaan saja, tapi juga menciptakan kawasan-kawasan yang memang wajib bebas sampah, dan itu sebagai stimulus menata perilaku warga. Untuk itu, kata dia, bisa dibuat wilayah percontohan bebas sampah. Misalnya di Jalan Raya Margonda yang harus tegas sanksinya.

Politisi dari Fraksi PKS ini lebih lanjut mengatakan, selama ini sampah hanya diatur dalam Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Sosial dengan sanksi sebesar Rp1,5 juta bagi pembuang sampah sembarangan.

Menurut dia, Perda yang ada saat ini tidak lagi mencukupi untuk membahas dan mengatur secara lengkap penanganan sampah. Apalagi penanganan sampah secara nasional sudah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang persampahan.

Undang-undang tersebut, kata Muttaqien, memberikan peran luas bagi pemerintah daerah mengelola sampah, sekaligus sanksi bagi pemerintah daerah yang tak mampu mengelola sampahnya.

“Ini berarti harus ada rujukan aturan tambahan di tingkat lokal,” katanya.

Ia mengatakan, persoalan sampah di setiap kota memang sama, tapi penyelesaiannya berbeda-beda, berdasarkan budaya setempat.

Dalam Perda sampah, kata dia, nantinya Satpol PP dapat diberikan kewenangan memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Dengan begitu, pemerintah secara bertahap dapat menciptakan kawasan kota yang bersih, sekaligus merangsang warga untuk mengerti mengelola sampah secara baik dan tepat.

Pemkot Depok dalam menangani sampah saat ini membangun unit pengolahan sampah (UPS), namun banyak UPS yang tidak dapat berjalan normal karena mendapat penolakan dari masyarakat. Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto mempertanyakan pelaksanaan proyek kebersihan UPS karena tidak memberikan hasil maksimal.

“Banyak UPS yang berdiri namun tidak difungsikan dengan baik,” katanya.

Menurut dia, untuk tahun pertama saja dianggarkan sebanyak Rp20 miliar. Kalau dana sebesar itu tidak ada hasil optimal, berarti ada persoalan dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, ia mengatakan persoalan UPS ini sangat mudah dilihat, mulai dari pengelolaan UPS yang berjalan, produk UPS yang tak dapat diserap warga serta persoalan lainnya.

Untuk itu pihak Pemkot, katanya, harus melakukan evaluasi terhadap proyek UPS tersebut. “Pada prinsipnya proyek UPS sudah bagus tinggal disempurnakan saja,” katanya.(*un)

Satpol PP Depok diusulkan bisa berikan sanksi soal sampah

Sumber: http://www.primaironline.com/ 28 Desember 2009

Depok – DPRD Depok mengusulkan Satpol PP diberikan kewenangan memberikan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan dalam rancangan Perda Sampah yang akan diajukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Dengan begitu, pemerintah secara bertahap dapat menciptakan kawasan kota yang bersih, sekaligus merangsang warga untuk mengerti mengelola sampah secara baik dan tepat,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Kota Depok, Muttaqien, di Depok, Senin (28/12).

Menurutnya, kebutuhan Perda tentang sampah, agar penanganan sampah dapat teratasi dengan baik dan lingkungan menjadi sehat di Depok sudah tidak bisa ditawar. “Tidak adanya Perda tersendiri membuat penanganan sampah masih setengah hati,” tegasnya.

Muttaqien mengatakan, penanganan sampah bukan sekadar pada pengelolaan saja, tapi juga menciptakan kawasan-kawasan yang memang wajib bebas sampah, dan itu sebagai stimulus menata perilaku warga. Untuk itu, kata dia, bisa dibuat wilayah percontohan bebas sampah. “Misalnya di Jalan Raya Margonda yang harus tegas sanksinya,” tandasnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini lebih lanjut mengatakan, selama ini sampah hanya diatur dalam Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Sosial dengan sanksi sebesar Rp 1,5 juta bagi pembuang sampah sembarangan.

Dijelaskannya, Perda yang ada saat ini tidak lagi mencukupi untuk membahas dan mengatur secara lengkap penanganan sampah. Apalagi penanganan sampah secara nasional sudah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang persampahan.

Undang-undang tersebut, kata Muttaqien, memberikan peran luas bagi pemerintah daerah mengelola sampah, sekaligus sanksi bagi pemerintah daerah yang tak mampu mengelola sampahnya. “Ini berarti harus ada rujukan aturan tambahan di tingkat lokal,” katanya.

Lebih lanjut, Muttaqien memaparkan persoalan sampah di setiap kota memang sama, tapi penyelesaiannya berbeda-beda, berdasarkan budaya setempat.

Contohnya, kata dia, Pemkot Depok dalam menangani sampah saat ini membangun unit pengolahan sampah (UPS). “Namun banyak UPS yang tidak dapat berjalan normal karena mendapat penolakan dari masyarakat,” ujarnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s