Berita 2009-1(Jan-Mar)

Januari 2009

Pemkot Depok Harus Hentikan Proyek UPS

Sumber: http://sains.kompas.com/ 3 Januari 2009

JAKARTA, SABTU — Pemerintah Kota Depok harus menghentikan pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di wilayah Depok karena tidak layak secara lingkungan hidup. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, Selamet Daroyni, mengatakan hal itu di Depok, Sabtu (3/1).

WALHI juga menilai proses pengerjaan proyek di 20 titik di 6 kecamatan di wilayah Depok itu tidak transparan dan tidak partisipasif. Karena itu, Selamet mengimbau warga Depok yang terkena dampak atau terganggu dengan proyek tersebut untuk bergabung agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan hak atas lingkungan hidup warga tidak terlanggar.

Persoalan sampah di Depok memang sangat kompleks, tetapi pemerintah, kata Selamat, tidak boleh menetapkan kebijakan tanpa harus berdialog dengan warga. “Warga pasti akan mendukung sepanjang pemerintah juga mempunyai itikad baik dan mau memberikan ruang partisipasi aktif dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan,” kata Selamat seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, proyek UPS tanpa partisipasi warga dapat dipastikan akan memicu gejolak sosial, terutama dari warga yang terkena dampak langsung dan berada dekat dengan proyek.

WALHI Jakarta sebelumnya sudah melayangkan surat protes kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. WALHI minta agar proyek itu dikaji ulang. WALHI mempersoalkan lokasi pembangunan UPS yang berada di tengah permukiman ribuan warga.

Walhi: Proyek Sampah di Depok Harus Dibatalkan

Sumber: http://www.antara.co.id/ 3 Januari 2009

Depok (ANTARA News) – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Selamet Daroyni mendesak pemerintah Depok dan provinsi Jawa Barat segera mengusut tuntas konspirasi pengadaan proyek Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang tidak transparan dan tidak partisipasif.

Pemerintah Depok juga harus membatalkan dan menghentikan pembangunan UPS di wilayah Depok, karena tidak layak untuk lingkungan hidup warga sekitar, tambahnya.

Ia mengimbau seluruh warga Depok untuk bergabung menghadapi kesewenang-wenangan dan menunut hak atas lingkungan hidup warga yang terlanggar aparat.

“Warga pasti akan mendukung sepanjang pemerintah mempunyai itikad baik dan mau memberikan ruang partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksaanaan dan evaluasi program pembangunan,” katanya.

Proyek tersebut dibiayai uang rakyat sehingga penggunaannya tak menghilangkan hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat. Dia mempertanyakan sikap Walikota Depok yang terkesan arogan dan sewenang-wenang.

Proyek UPS tanpa partisipasi warga dipastikan menciptakan gejolak sosial terutama dari warga yang terkena dampak langsung dengan aktivitas proyek. (*) COPYRIGHT © 2009

Warga Depok Laporkan Nur Mahmudi ke Polisi

Sumber:  http://www.mediaindonesia.com/04 Januari 2009

DEPOK–MI: Walikota Depok, Nur Mahamudi Ismail, dilaporkan warga Taman Cipayung, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, ke Polsek Sukmajaya terkait rencana pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di dekat lingkungan mereka.

Ketua RW 27, Rudi Hardiyanto, di Depok, Minggu (4/1), mengatakan, warga menuntut agar pemerintah kota memindahkan lokasi UPS tersebut karena dinilai telah menyalahi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta melanggar Undang-Undang Persampahan No 18 tahun 2008.

Menurut Rudi laporan tersebut berdasarkan kesepakatan warga.

Selain Walikota Depok, juga dilaporkan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok. “Kita akan usut ini ke arah pidana,” jelasnya.

Ia mengatakan, proyek UPS tersebut dikhawatirkan akan membawa dampak lingkungan yang buruk bagi ribuan warga serta ratusan balita.

“Pembangunan UPS di dekat pemukiman mengakibatkan warga bisa terkena berbagai macam penyakit, apalagi lalat hijaunya banyak dan bau sampah,” kata Rudi.

Warga melaporkan kasus ini kepada bagian Pelayanan Masyarakat Polsek Pancoran Mas Depok didampingi oleh pihak kuasa hukum.

Warga mengancam, ini baru langkah awal reaksi warga setelah berkali-kali warga berunjuk rasa tidak ditanggapi oleh pemerintah kota.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Selamet Daroyni, mengatakan, proyek pembangunan UPS telah melanggar UU Nomor 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dimana dalam pembangunan UPS tersebut tidak memberikan akses partisipasi masyarakat sehingga mendapat penolakan dari warga setempat.

Selain melanggar UU Lingkungan Hidup, kata dia, keberadaan UPS di Taman Cipayung juga melanggar Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah, dimana disebutkan dalam pengelolaan sampah harus ada partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pengoperasian dan evaluasi.

Proyek pembangunan UPS di Taman Cipayung, katanya, sama sekali tidak disosialisasikan sehingga mendapat penolakan dari warga.

“Kalau begini terus, saya yakin proyek pengadaan UPS akan terus mendapat penolakan dari warga,” katanya.

Seharusnya, lanjut dia, jarak antara pemukiman dan tempat pengolahan sampah seperti UPS antara 500 meter hingga 1 kilometer, sedangkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah antara 1-2 kilometer.

Pihak Pemkot juga harus transparan kepada warga dengan menjelaskan teknologi yang akan dipakai dalam pengelolaan sampah tersebut, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan menduga-duga teknologi apa yang digunakan.

“Ini perlu karena nantinya masyarakat yang akan terkena dampaknya,” katanya.(Ant/OL-01)

Warga Depok Tolak Unit Pengelolaan Sampah

Koran Tempo – 09 Januari 2009
Sumber:http://digilib-ampl.net/

DEPOK — Sekitar 400 warga Kelurahan Abadi Jaya, Cinere, dan Perumahan Bukit Rivaria kemarin mendatangi kantor Wali Kota Depok. Mereka menuntut pemerintah menunda pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS). “Banyak warga yang resah,” ujar Arif Budiman, 40 tahun, warga RT 2/27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok.

Arif menerangkan, masyarakat sebenarnya bisa menerima keberadaan UPS. Tapi persoalan muncul lantaran lokasi yang dipilih oleh pemerintah sangat dekat dengan pemukiman warga. “Pemerintah bahkan belum mensosialisasikan program itu kepada warga setempat. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” katanya.

Rencana pembangunan UPS dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok sejak awal kepemimpinan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. Program itu ditujukan untuk memutus rantai pengolahan sampah yang dinilai kurang efektif. Melalui program itu, sampah-sampah akan dikelola oleh mesin-mesin UPS yang didirikan di masing-masing kecamatan.

Di lingkungan Kecamatan Sukma Jaya, UPS rencananya akan didirikan di Jalan Merdeka, dekat Taman Cipayung. Lokasi itu berjarak sekitar 10 meter dengan perumahan warga. Menurut Arif, pemilihan lokasi itu tidak bersahabat dengan lingkungan warga sekitar. “Baunya sangat menyengat,” katanya.

Hal serupa dialami ratusan warga yang tinggal di Perumahan Bukit Rivaria, Sawangan, Depok. UPS yang terletak di dalam lingkungan perumahan itu rencananya akan dioperasikan untuk mengolah sampah-sampah yang dibuang warga se-Kecamatan Sawangan.

Di lingkungan perumahan, kata Tony Bernadus, 41 tahun, warga Sektor II Bukit Rivaria, UPS hanya berjarak tidak lebih dari 10 meter dari perumahan. Minimnya jarak tersebut dikhawatirkan bakal berdampak pada kesehatan warga sekitar. Lokasi itu pun akan menjadi rute para pemulung yang akan mengais rejeki dari tumpukan sampah. “Dan ini juga menyangkut soal keamanan,” katanya.

Warga telah tiga kali mengirim surat kepada wali kota tentang sampah tersebut. Tapi hingga kini tidak satu pun surat-surat itu ditanggapi oleh pemerintah. Menurut Tony, keberadaan UPS mestinya diawali dengan analisis mengenai dampak lingkungan. “Idealnya berjarak 1 kilometer dari pemukiman warga,” ujarnya.

Ratusan orang berbaju putih yang datang dengan puluhan kendaraan itu berencana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi. Tapi harapan mereka kandas. Setelah lima jam menunggu, wali kota menolak menemui mereka.

Aksi massa yang tinggal di dekat Taman Cipayung dilanjutkan di depan UPS. Mereka menyegel hanggar UPS yang baru rampung sekitar 40 persen. “Bangunan ini kami segel sampai wali kota bersedia menerima kami,” kata Arif.

Minggu lalu, mereka telah melaporkan Wali Kota Nur Mahmudi ke Kepolisian Sektor Sukma Jaya dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok Walim Herwandi menilai reaksi masyarakat semata sebagai benturan pemahaman. Menurut dia, program ini merupakan solusi terbaik yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani sampah, baik dari aspek teknis, perencanaan, sosial, maupun lingkungan.

“Masa sih pemerintah mau mengorbankan rakyatnya sendiri,” katanya saat dihubungi Tempo. Ia menjamin sampah yang dikelola di setiap UPS tidak akan mengganggu kenyamanan warga sekitar. RIKY FERDIANTO

Depok Dinilai Gagal Sosialisasikan Pengolahan Sampah

Koran Tempo, 12 Januari 2009

Sumber: http://www.suriani.co.cc/

Pemerintah Kota Depok dinilai gagal mensosialisasikan rencana pembangunan unit pengolahan sampah. Kegagalan itu, menurut anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok, Babay Suhaemi, terlihat dari maraknya protes warga.

“Kalau masih banyak demo, berarti masih ada yang belum selesai,” katanya ketika dihubungi kemarin. Gesekan warga dengan pemerintah sempat dibahas dalam rapat di DPRD. Dewan pun merekomendasikan agar pemerintah kota mematangkan proyek itu bersama warga. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah wajib melibatkan warga sebelum proyek sampah dijalankan.

Tapi, persoalan sosialisasi tak pernah diakui oleh pemerintah daerah. “Pemerintah tidak jujur. Kegagalan ini tak pernah diakui,” kata politikus Partai Golongan Karya itu.

Rencana pembangunan unit pengelolaan sampah di 60 titik di tiap kelurahan itu dicanangkan oleh Wali Kota Nur Mahmudi Ismail untuk mengatasi masalah menumpuknya sampah. Warga menolak dengan alasan lokasi pengolahan sangat dekat dengan permukiman sehingga dikhawatirkan lingkungan di sana menjadi bau. Mereka pun melaporkan Nur Mahmudi ke kepolisian.

Pemerintah Kota Depok berkeras. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Walim Herwandi menilai gesekan muncul karena masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep penanganan sampah. Unit pengolahan sampah tak sama dengan tempat pembuangan akhir yang memang didirikan jauh dari permukiman. “Sampah yang datang hari itu diolah pada hari itu juga,” ujarnya Jumat pekan lalu.Walim menerangkan, sampah akan diolah dalam hangar besar yang dilengkapi sejumlah mesin, seperti mesin pencacah, penyaringan, dan pembuatan kompos. Hasilnya adalah kompos dan biji plastik. Yang dikirim ke tempat pembuangan akhir hanya sampah-sampah yang tak bisa terurai. Walim menjamin tak ada bau, contohnya di Suka Tani dan di dekat rumah Nur Mahmudi di Perumahan Griya Tugu Asri.

Babay mengaku bisa memahami penolakan warga. Tapi mestinya bukan melaporkannya ke polisi, melainkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab, pembangunan unit pengolahan Sampah menyangkut kebijakan. Ia mengusulkan, pemerintah menggeser lokasi pengolahan ke tempat yang paling jauh dari permukiman. Atau, merombak struktur bangunan unit pengolahan sampah agar tak mengganggu kenyamanan warga sekitar. “Semuanya dapat dilakukan tapi harus dibicarakan dulu,” tutur Babay.RIKY FERDIANTO

Gara-gara Sampah, Wali Kota Depok Dilaporkan ke PTUN

Sumber : http://sains.kompas.com/ 13 Januari 2009

DEPOK, SELASA — Warga Perumahan Taman Cipayung RW 27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, melaporkan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait masalah penempatan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di permukiman warga.

“Hari ini kami melaporkan Wali Kota Depok Nur Mahmudi ke PTUN Bandung,” kata Kuasa hukum warga Perumahan Taman Cipayung, Iskandar, di Depok, Selasa (13/1).

Menurut dia, laporan ke PTUN tersebut hanya berisi permintaan warga agar Pemkot Depok memindahkan lokasi UPS dari permukiman warga. Nur Mahmudi dianggap melanggar UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan karena warga tidak dilibatkan dalam sosialisasi. “Jaraknya sangat dekat dengan rumah hanya sekitar enam meter,” jelasnya.

Menurut undang-undang tersebut, jarak antara permukiman dan tempat pengolahan sampah seperti UPS adalah 500 meter hingga 1 kilometer, sedangkan untuk TPA sampah 1-2 kilometer.

Lebih lanjut ia mengatakan, Wali Kota Depok telah mengeluarkan surat keputusan yang hanya bisa dicabut dan dibatalkan oleh putusan PTUN. Sebenarnya, menurut Iskandar, warga telah berusaha berdialog dengan Wali Kota, tetapi selalu ditolak. “Surat telah kami masukkan ke Pemkot Depok tapi tidak pernah ada tanggapan,” jelasnya.

Selain itu, warga Perumahan Taman Cipayung juga telah melaporkan Proyek UPS tersebut ke Polsek Sukmajaya, tetapi hingga kini belum juga mendapat tanggapan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta Slamet Daroyni menilai, pelaksanaan pembangunan proyek UPS oleh Pemkot Depok di Taman Cipayung, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, melanggar UU Lingkungan Hidup. “Setelah saya pelajari proyek pembangunan UPS melanggar UU Lingkungan Hidup,” katanya.

Slamet mengatakan, fakta-fakta di lapangan memperlihatkan proyek UPS melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pembangunan UPS tersebut tidak ada ruang bagi partisipasi masyarakat sehingga mendapat penolakan dari warga setempat.

Masalah Sampah, Wali Kota Depok Diadukan ke PTUN

Sumber : http://www.gatra.com/ 13 Januari 2009

Warga Perumahan Taman Cipayung RW 27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, melaporkan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait masalah penempatan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di dekat permukiman warga.

“Hari ini kami melaporkan Wali Kota Depok Nur Mahmudi ke PTUN Bandung,” kata Kuasa hukum warga Perumahan Taman Cipayung, Iskandar, di Depok, Selasa.

Menurut dia, laporan ke PTUN tersebut hanya berisi permintaan warga agar pemkot Depok memindahkan lokasi UPS dari permukiman warga.

Ia mengatakan dalam penempatan UPS di Perumahan tersebut, karena Wali Kota telah melanggar UU Persampahan, karena warga dilibatkan dalam sosialisasi.

“Jaraknya sangat dekat dengan rumah hnaya sekitar 4nam meter,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Wali Kota Depok telah mengeluarkan surat keputusan yang hanya bisa dicabut dan dibatalkan oleh putusan PTUN.

Sebenarnya, lanjut dia warga telah berusaha berdialog dengan Wali Kota tetapi selalu ditolak. “Surat telah kami masukan ke Pemkot Depok tapi tidak pernah ada tanggapan,” jelasnya.

Selain itu warga Perumahan Taman Cipayung juga telah melaporkan Proyek UPS tersebut ke Polsek Sukmjaya, tetapi hingga kini belum juga mendapat tanggapan.

Sementera itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Slamet Daroyni menilai pelaksanaan pembangunan proyek unit pengelolaan sampah (UPS) oleh Pemkot Depok di Taman Cipayung, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat melanggar undang-undang Lingkungan Hidup.

“Setelah saya pelajari proyek pembangunan UPS melanggar UU Lingkungan Hidup,” katanya.

Slamet mengatakan fakta-fakta di lapangan memperlihatkan proyek UPS melanggar UU Nomor 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dimana dalam pembangunan UPS tersebut tidak memberikan akses partisipasi masyarakat, sehingga mendapat penolakan dari warga setempat.

Selain melanggar UU Lingkungan Hidup kata Slamet keberadaan UPS di taman Cipayung juga melanggar Undang-undang nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah, dimana disebutkan dalam pengelolaan sampah harus ada partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi.

Pembangunan proyek UPS di Taman Ciapyung, katanya sama sekali tidak ada sosialisasi sehingga mendapat penolakan dari warga. “Kalau begini terus saya yakin pengadaan proyek UPS akan terus mendapat penolakan dari warga,” katanya.

Seharusnya lanjut dia, jarak antara pemukiman dan tempat pengolahn sampah seperti UPS adalah antara 500 meter hingga 1 kilometer, sedangkan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah antara 1-2 kilometer. [TMA, Ant]

Beton Pembuangan Sampah Depok Merusak Pipa Air

Sumber :  http://www.tempointeraktif.com/14 Januari 2009

TEMPO Interaktif, Depok: Pipa air bersih di Taman Cipayung, Depok, putus gara-gara tertindih beton unit pembuangan sampah (UPS). Pipa milik Perusahaan Daerah Ai Minum Depok itu diduga tidak kuat menahan berat beton di atasnya. Akibatnya, pasokan air bersih ke perumahan Griya Kencana, Perumahan Pondok Damai, dan Perumahan Suka Maju Permai terganggu.

Joko Sugiyono, petugas teknis dari PDAM Depok mengatakan, instansinya mendapat laporan tentang kebocoran pipa itu pukul 10:00 WIB. Petugas tiba di sana sekitar tiga jam kemudian. “Airnya tumpah ke jalan,” kata Joko.

Joko menerangkan, pipa yang pecah itu terbuat dari asbes berdiameter 12 inci . “Pipa ini sudah 30 tahun,” ujarnya. Pipa tersebut diperkirakan mengaliri 8.000 – 9.000 rumah tangga atau sekitar 10 perumahan.

Setiap harinya pipa tersebut mengalirkan 160 liter per detiknya atau 576 ribu liter per jam. Mekipun PDAM sudah mematikan aliran air sejak pukul 15:00 WIB, tetapi berdasarkan pemantauan hingga petang tadi air masih menggenangi lokasi pipa yang bocor.

Pembuatan bak UPS itu, kata Joko, tanpa sepengetahuan instasninya. “Tidak pernah ada koordinasi antara PDAM dan pemerintah Depok,” ujarnya. TIA HAPSARI

Rusak Proyek Sampah di Depok, 6 ABG Ditahan 20 Hari

E Mei Amelia R – detikNews, Selasa, 20/01/2009

Sumber : http://www.detiknews.com/

Jakarta – Gara-gara merusak proyek Unit Pengolahan Sampah (UPS), 6 orang ditangkap di Depok, Jawa Barat. Para pelaku yang masih anak baru gede (ABG) ini kini mendekam di tahanan Polres Depok selama 20 hari.

“Tersangka boleh ditahan. Tetapi cuma 20 hari. Perpanjangannya 10 hari penahanan jaksa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulkarnain di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (20/1/2009).

Menurut dia, tersangka yang masih di bawah umur ini ditahan di sel khusus yang tidak dicampur dengan tahanan dewasa di Polres Depok.

Zulkarnain mengatakan, para tersangka melanggar pasal 107 KUHP tentang pengrusakan terhadap barang secara bersama-sama.

“Proses hukum akan tetap berjalan meski mereka anak-anak,” ujarnya.

Warga Perumahan Taman Cipayung menolak lingkungan mereka dijadikan lokasi Unit Pengolahan Sampah (UPS). Warga emosional dan merusak peralatan milik kontraktor CV Dwi Murti. 6 Pelaku yang ditangkap merupakan siswa SD hingga SMA. (aan/gah)

Warga Depok Kembali Unjuk Rasa Tolak Unit Pengolahan Sampah

Sumber : http://www.antara.co.id/ 26 Januari 2009

Depok (ANTARA News) – Sekitar 200 warga di Jalan Kampung Sasak RT 3 RW 6 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu melakukan aksi unjuk rasa menolak pembangunan proyek Unit Pengolahan Sampah (UPS).

Koordinator unjuk rasa Yahya, di Depok, Minggu mengatakan warga menuntut alih fungsi UPS agar direlokasi dari perumahan paling tidak satu kilometer dari perumahan.

“Sesuai dengan UU Persampahan, pengeloalaan sampah harus berjarak satu kilometer dari permuhahan,” jelasnya.

Yahya mengatakan pembangunan unit pengelolaan sampah (UPS) yang berdiri seluas 70×50 meter di belakang perumahan Graha Cinere, Depok tersebut sangat meresahkan warga karena akan berdampak dengan kesehatan.

“Bau sampah pasti akan menyengat, ini akan berdampak pada kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Lurah Limo, Zainudin, mengatakan, proyek ini pada dasarnya bagus untuk mengolah sampah, sistem daur ulang, serta memilah sampah menjadi kompos, dan bisa mengurangi kapasitas sampah di TPA Cipayung.

“Proyek tersebut akan terus jalan walaupun warga menolak,” ujarnya.

Menurut dia, agar proyek tersebut berjalan mulus dan diterima masyarakat memang perlu sosialisasi dan pemahaman warga, dengan cara persuasif.

Ia menjelaskan beberapa wilayah di Kota Depok lainnya seperti di Cimanggis berjalan dengan baik tanpa ada protes dari warga sekitar.

Sebelumnya penolakan warga terhadap proyek pembangunan UPS adalah di Perumahan Bukit Rivaria, Kecamatan Sawangan, dan Perumahan taman Cipayung, Kecamatan Sukmajaya.(*)

Warga Kukuh Tolak Unit Pengolahan Sampah di Depok

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/ 26 Januari 2009

DEPOK–MI: Sekitar 200 warga di Jalan Kampung Sasak RT 3/RW 6 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (25/1), melakukan aksi unjuk rasa menolak pembangunan proyek unit pengolahan sampah (UPS).

Koordinator unjuk rasa itu, Yahya, di Depok, Minggu, mengatakan, warga menuntut UPS itu direlokasi dari kawasan perumahan, paling tidak satu kilometer dari perumahan. “Sesuai dengan UU Persampahan, pengelolaan sampah harus berjarak satu kilometer dari perumahan,” jelasnya.

Yahya mengatakan, pembangunan UPS seluas 70×50 meter di belakang perumahan Graha Cinere, Depok, sangat meresahkan warga karena akan berdampak dengan kesehatan. “Bau sampah pasti akan menyengat, ini akan berdampak pada kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Lurah Limo, Zainudin, mengatakan, proyek ini pada dasarnya bagus untuk mengolah sampah serta memilah sampah menjadi kompos sehingga bisa mengurangi kapasitas sampah di TPA Cipayung. “Proyek tersebut akan terus jalan walaupun warga menolak,” ujarnya.

Menurut dia, agar proyek tersebut berjalan mulus dan diterima masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi kepada warga. Ia menjelaskan, UPS di beberapa wilayah di Kota Depok, seperti di Cimanggis, berjalan dengan baik tanpa ada protes dari warga sekitar.

Penolakan terhadap proyek pembangunan UPS juga dilaksanakan oleh warga Perumahan Bukit Rivaria, Kecamatan Sawangan, dan Perumahan Taman Cipayung, Kecamatan Sukmajaya. (Ant/OL-03)

Pebruari 2009

UPS DEPOK TIDAK KANTONGI SK

Pikiran Rakyat, 05 February 2009

Sumber  : http://www.ahmadheryawan.com/

Depok,(PR).-
Pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di Depok tidak mengantongi surat keputusan (SK) wali kota. Hal itu terungkap pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat. Keterangan itu disampaikan Iskandar Zulkarnaen Datau, selaku kuasa hukum warga Perumahan Taman Cipayung.

Dalam sidang itu, baru terungkap projek UPS Perumahan Taman Cipayung dan lokasi UPS lainnya, di Depok tidak mempunyai SK pendirian. “Saya kaget mendengar penjelasan dua perwakilan Pemkot Depok di persidangan. Ternyata projek bernilai miliaran rupiah itu tak memiliki SK,” ujarnya, saat dihubungi kemarin.

Agenda sidang, menurut Iskandar, mendengarkan penjelasan pihak tergugat yakni Pemkot Depok, yang diwakili Kepala Bagian Bidang Hukum Pemkot Depok Safrizal dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok. Saat itu, Ketua PTUN Bandung Syaifullah dan Panitera PTUN Bejo memeriksa objek gugatan. Namun, pihak Pemkot Depok tidak dapat menunjukkan SK tersebut.

Namun, kedua pejabat Pemkot Depok tersebut berkilah bahwa semua orang bisa menerima keberadaan UPS, tanpa perlu menunjukkan SK. Alasannya, Pemkot Depok hanya menjalankan program yang tertuang dalam perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan SK Kementerian Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah.

“PTUN Bandung memberikan batas waktu hingga 10 Februari kepada Pemkot Depok untuk melengkapinya. Jika SK tetap tak bisa ditunjukkan, PTUN akan mengeluarkan putusan jika tak bisa meneruskan pemeriksaan terhadap kasus gugatan ini,” ujar Iskandar.

Selanjutnya, pihaknya akan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Atau melalui cara penyelesaian hukum yang lain. “Saya merasa heran dan tak habis pikir, bagaimana pertanggungjawaban wali kota jika projeknya tak dilengkapi SK,” ujarnya.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkot Depok Eko Herwiyanto mewakili Safrizal menyatakan pihaknya akan menaati mekanisme hukum. (A-163)***

YUYUN IMBAU WARGA PEDULI SAMPAH

Ditulis oleh Administrator
Sumber 
:  http://www.depok.go.id/ 27 Pebruari 2009

Persoalan sampah kini menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara bersama. Untuk itu Pemerintah Kota Depok menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Depok agar selalu peduli terhadap sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Hal itu diutarakan oleh Wakil Walikota Depok H. Yuyun Wirasaputra pada saat memipin apel pembukaan Gerakan Kali bersih di halaman PT. Buyer jl. Raya Bogor Sukmajaya sabtu (21/02).

Lebih lanjut orang nomor dua Depok ini menyampaikan bahwa hari ini (sabtu, 21/02, red) Menteri Lingkungan Hidup RI telah mencanangkan sebagai hari peduli sampah. Ini terkait sehubungan dengan peristiwa musibah ambruknya TPS Leuwi Gajah Bandung yang membuat semakin peliknya persoalan persampahan di Kota Bandung. Kita tentunya tidak ingin, lanjut yuyun, persoalan Bandung dapat merambah di kota-kota lain termasuk di Kota Depok. “untuk itu, saya meminta kepada seluruh warga Depok mulai sekarang kembali menghidupkan pola hidup bersih, membiasakan diri buang sampah pada tempatnya serta yang tak kalah pentingnya adalah secara bersama-sama memikirkan bagaimana mengolah sampah menjadi barang yang berguna, hingga tentunya dapat mengurangi volume sampah setiap harinya dan menjalankan amanah UU tentang persampahan,” harap Wakil Walikota.

Kegiatan gerakan Kali bersih semacam ini tambah Yuyun, seyogyanya menjadi agenda rutin bersama masyarakat, pengurus RT/RW, aparat Kelurahan/Kecamatan serta pihak swasta pun harus berperan aktif dalam kegiatan ini. Harapannya program kali bersih ini, dapat semakin menunjang program Pemerintah Kota untuk dapat meraih adipura. “bagaimana mungkin kita dapat meraih adipura, jika sampah masih berserakan di mana-mana dan tidak terkelola dengan baik. Untuk itu, marilah kita terus menjaga kebersihan dan kehijauan lingkungan kita agar kita hidup sehat, sejahtera, hijau dan nyaman serta adipura dengan sendirinya akan kita raih,” pinta Wakil Walikota.

Lebih lanjut orang nomor dua Depok ini menyampaikan bahwa hari ini (sabtu, 21/02, red) Menteri Lingkungan Hidup RI telah mencanangkan sebagai hari peduli sampah. Ini terkait sehubungan dengan peristiwa musibah ambruknya TPS Leuwi Gajah Bandung yang membuat semakin peliknya persoalan persampahan di Kota Bandung. Kita tentunya tidak ingin, lanjut yuyun, persoalan Bandung dapat merambah di kota-kota lain termasuk di Kota Depok. “untuk itu, saya meminta kepada seluruh warga Depok mulai sekarang kembali menghidupkan pola hidup bersih, membiasakan diri buang sampah pada tempatnya serta yang tak kalah pentingnya adalah secara bersama-sama memikirkan bagaimana mengolah sampah menjadi barang yang berguna, hingga tentunya dapat mengurangi volume sampah setiap harinya dan menjalankan amanah UU tentang persampahan,” harap Wakil Walikota.

Kegiatan gerakan Kali bersih semacam ini tambah Yuyun, seyogyanya menjadi agenda rutin bersama masyarakat, pengurus RT/RW, aparat Kelurahan/Kecamatan serta pihak swasta pun harus berperan aktif dalam kegiatan ini. Harapannya program kali bersih ini, dapat semakin menunjang program Pemerintah Kota untuk dapat meraih adipura. “bagaimana mungkin kita dapat meraih adipura, jika sampah masih berserakan di mana-mana dan tidak terkelola dengan baik. Untuk itu, marilah kita terus menjaga kebersihan dan kehijauan lingkungan kita agar kita hidup sehat, sejahtera, hijau dan nyaman serta adipura dengan sendirinya akan kita raih,” pinta Wakil Walikota. Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Pebruari 2009 )

Maret 2009

UPS Wujudkan Depok Bersih Dan Ramah Lingkungan

Sumber :http://www.beritadaerah.com/ Rabu, 11 Maret 2009 

(Berita Daerah – Jawa) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya agar kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta tersebut, menjadi daerah yang bersih dan ramah terhadap lingkungan sekitar, salah satu caranya adalah dengan menangani permasalahan sampah melalui program Unit Pengolah Sampah (UPS).

Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma`il mengatakan masalah pengelolaan sampah sebaiknya sudah merupakan prioritas pembangunan yang sejajar dengan pembangunan lainnya.

Menurut dia, dengan penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, berarti Depok secara teoretis menghasilkan sampah sekitar 3.000 meter kubik per hari, walaupun dalam kenyataan timbuan sampah yang muncul diperkirakan jauh di bawah angka di atas.

Permasalahan pengelolaan persampahan perkotaan saat ini merupakan akibat dari berbagai perubahan yang cepat, baik dalam hal tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

“Perubahan yang cepat itu mengakibatkan beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah menjadi semakin berat,” katanya.

Beban TPA yang semakin berat ditambah lagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan mengakibatkan konflik antara TPA dan masyarakat sekitar semakin meruncing.

Beberapa kota besar sudah merasakan dampak dari penolakan itu, yaitu Jakarta (kasus TPA Bantar Gebang), Surabaya (TPA Seputih), dan Bandung (TPA Leuwigajah).

Melihat kecenderungan itu, maka opsi reduksi sampah perlu diketengahkan. Reduksi sampah atau bahkan sampai menyelesaikannya dapat dilakukan dari sumbernya, yaitu pada skala kawasan.

Pengolahan dan pengelolaan dengan skala kawasan ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip baru 4R-P, yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang), replace (mengganti barang berpotensi sampah ke arah bahan recycle), participation (pelibatan masyarakat), dan mengolah sampah untuk dijadikan bahan yang lebih bermanfaat, seperti kompos, briket, dan energi listrik.

Program yang dilakukan dengan pendekatan skala kawasan ini merupakan upaya untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah yang lama, yaitu kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-olah-manfaat.

Program- program yang dilakukan adalah membangun unit pengolahan sampah (UPS) dalam skala kawasan di berbagai kawasan perumahan, kawasan permukiman penduduk, kawasan industri, pasar, dan berbagai areal publik lainnya.

Masyarakat terus dididik untuk menjalankan fungsi pemilahan sampah, bahkan dapat dimotivasi untuk melakukan pembuatan kompos dalam skala kecil secara mandiri.

Nur Mahmudi mengharapkan dengan adanya UPS tersebut maka permasalahan sampah yang ada di Kota Depok bisa tertangani dengan baik, dan menjadi Kota Depok menjadi kawasan yang bersih dari sampah dan ramah lingkungan.

“Dengan penanganan sampah yang baik, maka lingkungan menjadi nyaman dan udara menjadi bersih,” jelasnya.

Dua puluh UPS

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Kerbersihan dan Pertamanan, Kota Depok, Yusmanto menjelaskan untuk tahun 2008 ini Pemkot Depok menyiapkan 20 UPS, yaitu pembangunan empat UPS di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, dengan luas masing-masing mencapai 540 meter per segi.

Keduapuluh UPS tersebut adalah di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, dengan luas 560 meter per segi, satu UPS di Jalan Jawa Kelurahan Beji, pembangunan UPS di Perumahan Permata Regency, Kelurahan Pondok Jaya, kecamatan Pancoran Mas.

Selanjutnya UPS di Jalan Sadewa Raya Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya, UPS di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas, UPS di Jalan Merdeka satu Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, UPS di Jalan Merdeka dua Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya.

Berikutnya UPS di Perumahan Tamansari Puri Bali, Kecamatan Sawangan Kota Depok, UPS di Keluarahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, UPS di Perumahan Bukit Rivaria, Kecamatan Sawangan, UPS di Kelurahan Cimpauen, Kecamatan Cimanggis, UPS di Kelurahan Bulak Timur, Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas.

Pembangunan UPS di Cilobak, Kelurahan Pangakalan Jati Lama, Kecamatan Limo, pembangunan UPS di Jalan Al Hidayah keluarahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo. UPS di Kampung Sasak RT 03/06 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, dan pembangunan UPS di keluarahan Bojongsari Kecamatan Sawangan.

Yusmanto mengatakan bahwa hingga tahun ini sudah 20 UPS dibangun, akan tetapi yang bermasalah hanya satu, yaitu Taman Cipayung. Mengani warga Limo dan warga Bukit Rivaria yang juga sempat melakukan demo, pihak Pemkot ternyata sudah melakukan upaya dialog untuk memperjelas permasalahan ini.

Menurutnya warga kampong Sasak, Limo yang tinggalnya berdekatan dengan UPS justru setuju dengan pembangunan UPS. ?Yang demo itu justru warga yang tinggalnya agak jauh dari UPS, mereka hanya terpengaruh dengan demo di Taman Cipayung?, jelasnya.

Sementara untuk Bukit Rivaria, Yusmanto melihat bahwa warga ingin agar UPS digunakan untuk mengolah sampah warga sekitar saja. ?Masyarakat waktu itu takut kalo UPS nantinya digunakan untuk mengolah sampah se-kecamatan, padahal tidak benar itu?, ujarnya.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan kemudian memberikan penjelasan bahwa UPS nantinya hanya akan digunakan untuk mengolah sampah warga Bukit Rivaria dan warga di sekitarnya yaitu warga RW 1.

Lebih lanjut ia menjelaskan Pemkot Depok akan membangun sebanyak 60 UPS hingga 2011 nanti. Untuk tahun 2009 akan dibangun 10 UPS, 2010 akan dibangun 15 UPS dan 2011 akan dibangun UPS sebanyak 15 UPS.

Dengan adanya UPS sebanyak duapuluh unit di tahun 2008 tersebut maka akan terserap tenaga kerja sebanyak 280 orang, dengan masing-masing UPS akan merekrut tenaga kerja sebanyak 14 orang, dengan penghasilan mencapai Rp750 ribu per orang.

“Kami akan merekrut tenaga kerja dari warga sekitar,” jelasnya.

Perekrutan tenaga kerja tersebut kata Yusmanto akan di rekrut melalui seleksi, dan saat ini lurah setempat sedang mengiventarisir tenaga kerja akan melamar menjadi tenaga kerja tersebut.

Yusmanto mengatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali melakukan sosialisasi ke warga, termasuk mengajak warga ke UPS Sukatani. ?Lurah sudah memfasilitasi mereka untuk melihat yang di sukatani dan tanya-tanya ke warga di sana,” jelasnya.

Sementara itu hasil Survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) pada Januari 2009 menunjukkan bahwa 57 peren warga Depok yang disurvei menyatakan dukungannya terhadap Unit Pengolah Sampah (UPS).

“Sisanya sebanyak 43 persen menyatakan keberatan dengan pendirian UPS dengan alasan akan menimbulkan bau busuk dan lingkungan yang kotor,” kata Wakil Ketua LKPD, Kholil.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa 60 persen dari responden menyatakan memahami bahwa sampah memiliki nilai ekonomis untuk diolah kembali baik menjadi pupuk maupun yang lainnya, tetapi mereka masih belum melakukan tindakan apapun terhadap sampah tersebut, karena tidak mengetahui bagaimana cara mengolah sampah menjadi benda ekonomis.

Sebagian besar responden (80 persen) menyadari bahwa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, agar bisa menjadikan lingkungannya menjadi bersih.

“Masyarakat menganggap iuran sampah secara rutin bulanan merupakan wujud partisipasinya,” katanya.

Persoalan yang timbul dengan adanya program UPS tersebut adalah adalah menganggap persepsi yang sama antara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan UPS. “Masyarakat menganggap UPS sama dengan TPS, mengeluarkan bau tak sedap, padahal tidak seperti itu,” jelasnya.

Untuk itu ia menyarankan agar Pemkot Depok terus melakukan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat bisa menyadari pentingnya pengolah sampah. UPS tidak menyebabkan polusi udara, sumber penyakit dan ketidaknyaman.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Muttaqin mengatakan memang pemerintah kota kurang melakukan sosialisasi kepada warga. Selama ini, katanya, yang dilakukan hanya sosialisasi umum saja. Namun sosialisasi khusus tidak dilakukan.

“Inilah yang menjadi permasalahan karena tidak terjadi pemahaman yang sama antara pemerintah dengan warga. Belum adanya kesamaan pandangan antara warga dengan pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu lanjut dia, masalah sosialisai kepada warga harus terus dilakukan, sehingga terjadi kesamaan pemahaman anatar warga dan pemeritah kota.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s