Berita 2010-2 (Apr-Jun)

April 2010

Songsong Adipura , Terminal Depok Masih Jorok

Sumber: http://www.radar.co.id/ 15 April 2010

Antrian Agkot di Terminal Margonda Depok ( Photo-Ist)

Depok, Radar Online

Meski spanduk dan baliho terakait ajakan mensukseskan Adipura di kota Depok hampir terpampang di sejumlah kantor dan Instansi, ternyata kesan kotor dan bau meyengat masih dijumpai di terminal terpadu kota Depok.

Hal itu terungkap saat Wali kota Depok, Nurmahmudi Ismail mengunjungi terminal itu baru-baru ini. Dalam kunjungannya Wali Kota masih menemukan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan serta bau pesing di setiap sudut terminal .

Dalam kunjungannya Walikota menemukan lokasi di terminal Depok yang bau pesing. Dan meminta masyarakat dan sopir angkutan untuk tidak buang air sembarangan. Masyarakat diimbau untuk buang air kecil di kamar mandi.

“Kami meminta kepada masyarakat dan sopir untuk tidak buang air kecil dan sampah sembarangan. Bau pesing itu menandakan Terminal Depok masih jorok.,” kata Walikota.

Walikota mengatakan, terminal Depok harus tetap bersih, maka kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Jika membuang sampah, masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah saat membuang sampah. Oleh karena itu jumlah tempat sampah organik dan non organik akan ditambah di Terminal Depok.

Kemudian tambah Walikota, untuk mengurangi emisi gas buang di terminal Depok akan ditanam pohon Trembesi, karena pohon tersebut mampu menyerap Co2 dalam jumlah yang banyak. Selain itu, Dinas Perhubungan harus ketat dalam melakukan uji emisi.

“Saya berterima kasih kepada pesapon, Dinas Perhubungan, dan masyarakat yang terlibat dalam membersihkan Terminal Depok. Namun yang terpenting adalah bukan aksi bersih-bersihnya tapi kesadaran untuk membersihkan terminal Depok,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dindin Djaenuddin menjelaskan, agar sosialisasi pemilahan sampah berjalan lancar maka pihaknya akan menambah jumlah bak sampah organik dan an organik. Pihaknya juga akan terus memberitahukan kepada pengguna terminal Depok untuk melakukan pemilahan sampah.

“Uji emisi terhadap bus dan angkot yang berdomisili di Kota Depok dilakukan secara ketat. Jika angkot dan bus itu tidak lulus uji emisi, maka kartu izin trayek (KIR) tidak akan diberikan dan angkutan itu tidak boleh beroperasi. Hingga saat ini belum ada yang tidak lolos uji emisi,” ujar Dindin.

Sebagai mana di ketahui, terminal merupakan salah satu yang di nilai dalam program Adipura disamping lokasi pasar dan kantor instansi pemerintahan lainnya. (Fredy Selong)

Rawa Jangan Jadikan Tempat Pembuangan Sampah

Sumber: http://www.depok.go.id/ 19  April 2010

Berkurangnya areal resapan air di Kota Depok patut diwaspadai. Salah satu resapan air adalah rawa. Rawa, seharusnya menjadi tempat biota air tumbuh dan berkembang namun saat ini sebagian sudah beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah.

Salah satu contoh, rawa yang terdapat di Jalan Dongkal, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Depok. Disana terlihat tumpukan sampah plastik, stereofom, dan limbah rumah tangga memenuhi sebagian dari wilayah seluas 200 meter.

Rasmiati (38) salah satu warga yang membuang sampah ke rawa mengaku bahwa perbuatan yang tidak baik ini menurutnya sesuatu yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan.

Senada dengan Rasmiati, Zakaria yang juga warga setempat mengatakan mengapa dia melakukan hal tersebut, karena di lingkunganya tidak tersedia tempat penampungan sampah yang memadai dan jumlahnya dirasa masih kurang.

Mengetahui hal itu, Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Depok, Rahmat Hidayat menyesalkan kejadian tersebut.Beliau mengajak segenap lapisan masyarakat Kota Depok untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah ke daerah rawa. Beliau juga menambahkan akan segera melakukan pembenahan tempat pembuangan sampah agar lebih optimal dan membutuh kerja sama dari seluruh pihak.

Mei 2010

UPS Roboh Akhirnya Ditutup

Media Indonesia – 03 Mei 2010
Sumber: http://digilib-ampl.net/

UPS Merdeka I kini hanya untuk persinggahan sampah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Cipayung. UPS ini ditutup agar warga tidak lagi resah pada bau sampah yang mengganggu.” Sri Utomo Plt Kepala DKP Kota Depok

Unit pengolahan sampah (UPS) Merdeka I, Abadi Jaya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat, yang roboh dua pekan lalu, akhirnya ditutup.

Selain UPS itu dibangun di atas pipa induk air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, keberadaan UPS tersebut juga diprotes warga lan taran telah mengganggu lingkungan permukiman dari sisi kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Sri Utomo mengatakan penutupan UPS itu terhitung sejak kemarin, dan mulai hari ini UPS Merdeka I hanya sebagai persinggahan sementara (transit) sampah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Cipayung, Pan coran Mas.

‘’UPS Merdeka I ini ditutup agar warga sekitar tidak lagi resah pada bau sampah yang selama ini mengganggu warga,’’ ujar Sri.

Keresahan warga, diakui Sri, semakin memuncak sejak bangunan tembok UPS roboh pada Jumat (23/4). Saat itu, kata Sri, selain bau sampah mencolok yang dapat menimbulkan penyakit, volume sampah yang per harinya mencapai ribuan ton di UPS telah mencemari air bersih.

‘’Ini terjadi karena ada kebocoran pada pipa-pipa induk yang berada di bawah bangun an UPS Merdeka I.

Akibatnya, air bersih menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Untuk itu, DKP berinisiatif agar UPS Merdeka I ditutup daripada nantinya menimbulkan masalah yang besar,’’ jelas Sri se raya mengatakan keputusan penutupan UPS tersebut merupakan keputusan instansi DKP. ‘’Kalau ditanya Pak Wali Kota, saya jawab UPS ditutup karena ada protes dari warga.

Di sisi lain, pembangunan UPS juga berada di atas pipa-pipa induk PDAM yang selama ini menyuplai air bersih ke ribuan rumah tangga di Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok.’’ Abadi Jaya, Depok.

Warga menganggap lokasi UPS tersebut berada di tengahtengah permukiman warga sehingga dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Apalagi, UPS seluas 200 meter persegi itu dibangun persis di atas pipa-pipa induk milik PDAM sehingga sangat mengganggu kebersihan suplai air ke warga di Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok.

`’Penutupan UPS Merdeka I ini keputusan bijaksana dan manusiawi karena keluhan masyarakat didengar. Ke depan, Pemerintah Kota Depok perlu secepatnya menggunakan sebagian lahan bekas UPS Merdeka I ini untuk kegiatan olahraga,” ujar Rahman, salah seorang warga Perumahan Taman Cipayung. Kisar Rajaguguk

Buang Sampah ke Kali, Kena Sanksi

Warta Kota, 15 Mei 2010

Sumber: http://bataviase.co.id/

Depok, Warta KotaMasyarakat Kota Depok yang membuang sampah ke sungai, saluran irigasi, serta selokan akan dikenai sanksi denda dan kurungan. Pemberian sanksi itu diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum.Hal Itu disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya (SDA) Air Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok. Mulyanto, di balai kota. Jumat (14/5).Menurut Mulyanto, dalam perda tersebut disebutkan, barangslapa membuang sampah ke sungai, saluran irigasi, dan selokan akan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 5 Juta dan/atau kurungan selama tiga bulan.

“Ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai, saluran irigasi, dan selokan.” katanya.Mulyanto mengatakan, pemberlakuan perda tersebut bukan karena banyaknya masyarakat Depok yang membuang sampah di sungai, melainkan untuk membiasakan masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan sekaligus mengajak warga untuk mencintai lingkungan.”Pada musim hujan sampah di sungai selalu menumpuk. Sampah dan sedimentasi juga menjadi salah satu penyebab sungai atau saluran air meluap.” ujarnya.

80 orang

Lebih lanjut Mulyanto menjelaskan, untuk membersihkan sampah di alr permukaan, pihaknya telah menurunkan Um yang berjumlah 80 orang. Tim itu bekerja di 11 kecamatan di Kota Depok. Selain membersihkan sampah, tim itu Juga mengeruk lumpur di sejumlah aliran sungai.”Walaupun mengalami keterbatasan sumber daya manusia, kami tetap berupaya membersihkan sungai dari sampah. Kamijuga dibantu petugas dari kelurahan dan kecamatan. ujarnya.

Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Rahmat Hidayat, mendukung dijatuhkannyasanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.”Kami sudah memberlakukannya sejak lama, namun yang berwenang menindak adalah satpol PP. Kami hanya melaporkan saja bahwa di lokasi ini-itu ada yang buang sampah sembarangan.” ujarnya.Dikatakan Rahmat, hingga saat ini belum ada warga yang tertangkap basah membuang sampah sembarangan. Namun, dia sempat memergoki ada pengendara yang membuang bungkusan plastik. Kemudian pengendara Itu diperingatkan dan diminta agar membuang sampah pada tempatnya

Sementara itu. Wall Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menyatakan bahwa dia bertekad membuat air permukaan di Kota Depok bebas dart sampah. Tujuannya, agar ketersediaan alr di Kota Depok tetap terjaga sehingga krisis air bersih di tidak akan terjadi.”Selain berupaya membuat sungai, saluran air. dan selokan bebas dari sampah dan limbah. Pemerintah Kota Depok Juga akan menjaga keberadaan ruang terbuka hijau. Ini agar keberadaan alr bersih tetap terjaga dan lingkungan Juga tetap asri.” kata Nur Mahmudi, (dod)

 

Juni 2010

Unit Pengolahan Sampah Gagal, DPRD Minta Tanggung Jawab Wali Kota Depok

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/02 Juni 2010

TEMPO Interaktif, Depok: Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Depok meminta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail untuk mengevaluasi program pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS). Permintaan itu diajukan lantaran pembangunan UPS yang telah berjalan selama ini tidak berjalan mulus dan menimbulkan banyak masalah.

Ketua DPRD Kota Depok RintisYanto mengatakan, konsep pembuatn UPS selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga muncul banyak penolakan. “Karena kurang melibatkan masyarakat jadi bermasalah,” katanya hari ini.

Namun sejauh ini DPRD belum berniat untuk menghentikan pengucuran anggaran untuk proyek ini. Karena program ini merupakan visi-misi wali kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apalagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dua tahun mendatang sudah over load sehingga tidak mungkin lagi digunakan.

Menurut Rintis, jika nantinya hasil evaluasi menunjukkan proyek ini banyak yang tidak jalan, maka pihak DPRD akan meminta agar pengelolaan masalah sampah di Depok tidak lagi menggunakan sistem UPS tetapi beralih ke cara lain. “Kalau ternyata UPS buat masyarakat terganggu, ya kita akan sarankan untuk beralih ke system lain,” katanya.

Salah satu alternatif penyelesaian masalah sampah di Depok yang akan direkomendasikan ialah dengan mengaktifkan kembali Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) bersama yang terletak di Desa Nambo, Kabupaten Bogor.

Adapun sampai saat ini dari jumlah 60 UPS yang ditargetkan dibangun dalam kurun waktu lima tahun, baru 18 yang berhasil dibangun.  TIA HAPSARI

Program UPS Depok Gagal Total

Republika, 02 Jun 2010

Sumber:  http://bataviase.co.id/node/234029

DEPOK – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menilai pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) gagal total dan menimbulkan masalah baru. Babay Suhaimi, anggota Komisi C DPRD Depok, mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang pembuatan UPS. Jika ternyata UPS tidak bermanfaat, DPRD akan menyalurkan anggarannya untuk kepentingan lain.

“Pengkajian akan kami lakukan sepanjang Juli samgai Agustus,” kata Babay kepada Republika, Selasa (1/6). “Kami akan mengundang pakar untuk membahas masalah ini dan memberikan rekomendasi.” Pengkajian, masih menurut Babay, akan difokuskan pada jumlah sampah yang dikelola UPS dan anggaran yang telah dikeluarkan. Semuanya akan dihitung dan dibandingkan, untuk memastikan program ini terlalu mahal.

Pembangunan satu UPS membutuhkan dana Rp 900 juta. Rincinya, Rp 600 juta untuk pembelian alat pengolah sampah, dan Rp 300 juta pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Padahal, kata Babay, anggaran itu bisa ditekan. “Survei yang kami lakukan menunjukkan peralatan pengolahan sampan ternyata rakitan dalam negeri dan bisa berharga antara Rp 200 juta dan Rp 300 juta,” kata Babay.

Ia juga mengatakan, Pem-kot Depok sebetulnya tak perlu membuat banyak UPS. Cukup satu UPS tapi dengan teknologi canggih dan kapasitas pengelolaan maksimal. “Kalau dipaksakan membangun banyak-banyak, tempat yang semula tak punya sampah menjadi harus punya sampah,” kata Babay.

Senada dengan Babay, Ketua Komisi C DPRD Depok, Edi Sitorus, beberapa waktu, lalu mengatakan pemilahan sampah yang seperti dicanangkan dalam program UPS memang bagus tapi pembangunannya tak terencana dengan baik. Ia juga menilai pembangunan UPS terkesan tergesa-gesa. Banyak lahan UPS yang hingga kini masih bermasa-lah. Sebagian warga yang tinggal di lokasi sekitar UPS merasa tak pernah dimintai persetujuan. Akibatnya, banyak aksi protes, karena masyarakat tak menghendaki lingkungannya menjadi tempat pengolahan sampah.

Pembangunan UPS terkait UU Nomo/ 18 Ta,hun 2008 yang mengharuskan pemerintah daerah membuat tempat pengolahan sampah. Jika lalai, Pemkot dikenai sanksi pemerintah Depok berniat membangun 60 UPS, tapi hingga kini baru 18. Di antaranya; UPS Merdeka I dan II di Kecamatan Sawangan, UPS Griya Tugu Asri, dan UPS Pasar Cisalak di Kecamatan Cimanggis.

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Depok, Rahmat Hidayat, mengatakan, UPS hanya bisa mengurangi beban sampah di Depok, bukan mengatasi. Data DKP memperlihatkan produksi sampah masyarakat Depok mencapai 4.500 meter kubik per hari, tapi yang bisa ditangani hanya 1.200 meter kubik. Jadi 3.000 meter kubik sampah yang belum tertangani.

Sebanyak 18 UPS yang kini beroperasi hanya bisa menangani 540 meter kubik per hari. Rincinya, satu UPS menampung 30 meter kubik per hari. Tahun 2010, Pemkot Depok berencana membangun 15 UPS lagi dengan dana Rp 11 miliar. cai, ed teguh s

Sampah Bertebaran di Depok

Media Indonesia, 07 Juni 2010
Sumber: http://bataviase.co.id/node/241215

PERINGATAN Hari Lingkungan Hidup di Depok dipenuhi sampah. Gunungan limbah manusia itu menghampar di /I Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Cimanggis, persisnya depan pusat perbelanjaan Ramayana yang telah tutup.

Begitu juga di sekitar Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, sampah bertumpuk bahkan berserakan ke jalan. Pemandangan yang sama dapat dilihat di sekitar kawasan kantor DPRD, kejaksaan, pengadilan. Badan Pertanahan Nasional, Pasar Cisalak, Pasar Agung Jaya, dan banyak tempat lainnya di Depok.Nani Wijaya, warga Curug, mengaku sangat kesal. “Bayangkan, jalan protokol yang sering dilewati kendaraan pejabat sajadibanjiri sampah busuk. Saya benar-benar tidak habis pikir,” tegasnya, kemarin.

Sebelum penilaian Adipura, April lalu, pejabat Pemkot Depok bersih-bersih ke lapangan. Setelah tim penilai dari kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup berlalu, sampah dibiarkan berantakan.Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Sri Utomo hanya bisa mengatakan masalah persampahan belum tertangani secara maksimal. Dia tidak dapat menjamin Depok bersih dari sampah.

Sementara itu, setelah berhasil menghasilkan energi listrik sebesar 1 megawatt. Tempat Pembuangan Akhir Sumur Batu, Bekasi, juga melakukan terobosan denganpembuatan pupuk organik.Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhamad Hatta meresmikan pabrik pupuk petroganik pertama di Indonesia itu. Sabtu (6/6). “Kota Bekasi berhasil mengolah sampah menjadi energi yang bermanfaat pada lingkungan,” ujarnya.

Selama ini tanaman selalu dijejali pupuk kimia dan terbilang bahaya bagi kelestarian lingkungan karena dapat merusak kandungan unsur hara di dalam tanah. Oleh karena itu, sampah harus diolah dengan baik supaya alam tidak tercemar dengan bau serta bahan anorganik. Langkah yang dilakukan Kota Bekasi, menurutnya, mengurangi tingkat pencemaran lingkungan baik udara, air, dan tanah. (KG/GG/J-1)

Dewan Kesal, Depok tak Dapat Adipura

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 08 Juni 2010

DEPOK, (PRLM).- Kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih piala Adipura sudah diprediksi sebelumnya oleh dua anggota DPRD Kota Depok yakni Selamet Riyadi dari Fraksi Gerindera-Bangsa dan Nurhasyim Fraksi Golkar. Keduanya berpandangan bahwa apa yang dilakukan Walikota Nur Mahmudi Ismail selama ini belum menyentuh pada hal-hal substantif, semuanya baru sebatas seremonial.

“Saya melihat apa yang dilakukan walikota selama ini hanya bersifat seremonial. Tidak mampu menggugah masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi masalah persampahan. Jangan heran kalau kemudian kita tidak meraih piala Adipura,” kata Selamet Riyadi di gedung DPRD, Selasa (8/6).

Selamet mengatakan, penghargaan Adipura merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan kota “bersih dan teduh” (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Sekarang, kata dia, yang menjadi pertanyaan di masyarakat berapa besar biaya telah dikeluarkan Pemkot Depok untuk meraih lambang suprermasi kebersihan tersebut.

Ia mencatat setiap dinas terkait Adipura memiliki anggaran khusus, misalnya Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH) disediakan anggaran sebanyak Rp 86 juta. “Dana khusus itu baru satu dinas, belum lagi dinas lainnya. Harus berapa miliar anggaran yang dikucurkan agar Depok meraih Adipura,” katanya jengkel.

Selamet mengingatkan masyarakat memantau seluruh program-program Pemkot Depok terkait pengolahan sampah. Pasalnya, anggaran yang diberikan untuk program mangatasi persampahan di Kota Depok jumlahnya sangat banyak; untuk TPA sebanyak Rp 4 miliar, UPS Rp 10,8 miliar, anggaran pengelolaan sampah Rp 5,3 miliar, dan layanan angkutan sampah Rp 8,8 miliar. “Dengan anggaran yang banyak seharusnya permasalahan sampah bisa diatasi,” kata dia.

Wakil Walikota Depok Yuyun Wirasaputra mengatakan, Pemkot Depok telah menjalankan seluruh program yang menjadi penilaian tim Adipura. Hanya saja, kata dia, Depok masih kalah dengan wilayah lain. “Kita sudah maksimal menjalankan program Adipura, hanya saja nilainya masih kurang,” kata dia. (A-163/das)***

Buang Sampah Sembarangan di Depok Bisa Kena Sanksi

Sumber: TEMPO Interaktif, 10 Juni 2010

Seorang pemulung mengais sampah plastik pada sampah-sampah yang menumpuk di sekitar pintu air Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Minggu (11/11). TEMPO/ Gunawan Wicaksono

Seorang pemulung mengais sampah plastik pada sampah-sampah yang menumpuk di sekitar pintu air Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Minggu (11/11). TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO Interaktif, Depok -Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan akan segera menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) kepada warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah Kota Depok.

Kepada wartawan di Depok hari ini mengatakan, tindakan tegas perlu dilakukan lantaran masih banyak warga yang memiliki kebiasaan membuang sampah ke kali.

Menurut Nur, Depok gagal meraih Adipura karena sebagian warganya masih terus memelihara kebiasaan mengelola sampah dengan cara yang buruk. Bahkan, ia mendapat laporan ada sebagian warga yang masih suka membakar sampah rumah tangganya. Kebiasaan membakar sampah ini memang sangat berpengaruh terhadap penilaian Adipura.

Meskipun tidak mendapat adipura, Nur membantah jika Depok dikatakan sebagai kota terkotor. Menurutnya, Depok masuk kategori sedang dengan nilai 67 poin. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Depok Hani Hamidah menjelaskan jika dibandingkan penilaian tahun lalu, posisi Depok sebenarnya tidak berubah.

“Masih berada di posisi 13,” katanya ketika dihubungi Tempo. Tetapi, poin yang dicapai meningkat dibanding tahun lalu.

Aturan mengenai tipiring sampai saat ini masih dalam penggodokan. Jika nantinya diterapkan, Nur menegaskan bahwa sanksi ini dibuat bukan untuk menakuti-nakuti warga. Tetapi, sebagai sebuah usaha untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan.

Menurutnya, usaha untuk menjaga kebersihan ini tidak hanya terbatas ketika menjelang penilaian Adipura saja. “Meskipun sudah tidak lagi penilaian Adipura, tetapi kita harus tetap menjaga kebersihan,” kata dia.

Depok Kota Terkotor Se-Indonesia

Media Indonesia, 10 Juni 2010

Sumber: http://sanitasi.or.id/

Kota Depok, Jawa Barat, gagal meraih Adipura untuk kategori kota metropolitan. Kota Depok justru masuk kategori kota terkotor di seluruh Indonesia, bersama 14 kota metropolitan lainnya yang berpenduduk di atas satu juta orang.

Ironisnya, alokasi anggaran untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terus melonjak. Pada 2008, alokasi anggaran untuk kebersihan sebesar Rp49.910 miliar. Tahun berikutnya meningkat sebesar Rp51 J07 miliar. Pada tahun ini, anggarannya dinaikkan lagi menjadi Rp52.786 miliar.Namun, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tetap saja gagal mengangkat Depok sebagai kota metropolitan yang bersih.

Kekalahan ini juga sebagai pil pahit bagi Nur Mahmudi yang akan selesai menjabat wali kota pada 16 Oktober mendatang. Kepala Bidang Pelayanan Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Rahmat Hidayat membenarkan Kota Depok menjadi kota terkotor setelah Kota Medan, Sumatra Utara.”Lima tahun terakhir Depok masuk kategori kota terkotor dengan angka 6b%. Tidak tahu kapan Depok meraih predikat kota metropolitan tebersih,” kata Rahmat kepada Media Indonesia di ruang kerjanya, kemarin.

Untuk meraih Adipura, minimal harus mendapat angka 73%. Sementara Kota Depok belum mencapai angk.i minimal yang disyaratkan tersebut.Dia memperkirakan selama ini belum terjalin kerja sama yang baik antara satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan kantor pemerintahan Kota Depok, yang secara terpadu mewujudkan kebersihan di 52 titik pantau pada 15 objek penilaian Adipura.

Persoalan lainnya adalah volume sampah di Kota Depok yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan tidak bisa dikelola dengan baik. Kenaikan sampah paling ekstrem terjadi pada 2005, yakni mencapai 43! i. atau 2.409 meter kubik per hari atau 879.318 meter kubik per tahun. Penambahan volume sampah itu dibarengi peningkatan jumlah penduduk yang kini mencapai 1,4 juta jiwa.

Adapun 15 objek penilaian itu meliputi permukiman, jalan raya, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit/puskesmas, hutan kota, taman kota, terminal bus/angkutan kota, stasiun kereta api, perairan terbuka, tempat pembuanganakhir sampah, pemilahan sampah, dan pengolahan sampah.Rahmat mengusulkan pembentukan tim penggerak di tingkat kota, agar semua dinas yang bertanggung jawab atas objek penilaian tim Adipura bekerja maksimal.

Kecewa

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Depok Civil Society (DCS) Wenny Haryanto sangat menyayangkan para pejabat di Kota Depok yang tidak maksimal dalam meraih Adipura.”Dikemanakan anggaran setiap dinas yang seharusnya bisa memperbaiki peringkat Kota Depok dari kotaterkotor menjadi kota tebersih yang dimanifestasikan dalam wujud Adipura,” kata Wenny dengan nada kecewa.

Sementara itu, untuk kategori kota metropolitan, seluruh wilayah administrasi Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan menerima Adipura.Demikian juga kota penyangga Jakarta, seperti Tangerang dan Bekasi meraih Adipura. Untuk kawasan Jabodetabek, hanya Kota Depok dan Kota Bogor yang gagal meraih Adipura.

Pemkot Depok Akan Tindak Pembuang Sampah

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/ 10 Juni 2010

DEPOK, Usai tak mendapat piala Adipura, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana memenjarakan warga yang membuang sampah sembarangan di seluruh wilayah Kota Depok. “Kedepannya kita akan menerapkan tindak pidana ringan bagi mereka pembuang sampah sembarangan,” kata Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, Kamis (10/6).

Kegagalan Depok meraih piala Adipura, kata Nur Mahmudi Ismail, tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Bahkan, ia menerima banyak laporan masih banyak warga membakar sampah. “Kita belum tahu persis dimana titik lemahnya, tapi menurut laporan masih ada warga yang membakar sampah. Namun, pada penilaian tahun ini sudah mulai meningkat, tahun ini nilai Depok mencapai 67 poin. Jadi bukan kota terjorok lagi, kategorinya sedang,” ucapnya.

Nur Mahmudi menuturkan, saat ini Pemkot Depok tengah membahas secara intensif penerapan sanksi bagi pembuang sampah. Menurut dia, prinsip penerapan sanksi tersebut diberikan untuk menertibkan dan mengubah kebiasaan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. “Tekadnya bukan untuk memenjarakan warga tapi untuk menertibkan. Saat ini aturannya masih digodok,” kata dia.

Nur Mahmudi Ismail melanjutkan, meskipun sudah tidak lagi dalam masa penilaian Adipura semua perangkat daerah diminta untuk terus menjaga dan mengingatkan warga untuk terus kebersihan lingkungan. Ditegaskan dia, dalam menjaga kebersihan, para perangkat daerah tidak hanya berteori tentang kebersihan, tetapi harus ditunjukkan dengan tindakan. “Sekalipun sudah tidak lagi (dalam masa penilaian) Adipura, tapi harus terus menjaga kebersihan. Ke depan kita akan mengadakan lomba RW bersih se kota Depok, untuk menstimulasi warga agar terus menjaga kebersihannya,” kata dia.

Secara terpisah, anggota Komisi C Fraksi Partai Demokrat (FPD) Sutopo menyambut baik rencana Pemkot Depok membuat peraturan daerah (Perda) persampahan yang mengatur aturan main, sanksi dan larangan. “Perda persampahan harus dibuat agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembaranga. baik itu membuang sampah di sungai, kali, dan jalan,” kata dia.

Sutopo menyayangkan keterlabatan Pemkot Depok dalam menanggulangi permasalah sampah di Kota Depok. Pemkot lebih banyak terjebak pada pengerjaan proyek fisik pembangunan gerai UPS. Sehingga, kata dia, masyarakat kurang memahami pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. “Logika berpikir masyarakat tentang sampah harus mulai berubah. Jangan sampai masyarakat menyerahkan masalah persampahan hanya kepada pemerintah. Mereka tidak diajak untuk berpartisipasi mengatasi masalah sampah,” kata dia.

Ia mengakatan, langkah ini seharusnya diambil dari dahulu sehingga tidak terkesan terlambat. “Perda harus segera dibuat,” ucapnya.

Penjara bagi Pembuang Sampah

Sumber: http://www.hariansumutpos.com/2010/ 11 Juni 2010

DEPOK-Kegagalan Depok meraih Adipura (simbol penghargaan dalam bidang kebersihan) pada 2010 memberikan inspirasi kepada Nur Mahmudi Ismail, 48. Wali kota Depok itu berencana menerapkan sanksi penjara bagi siapa saja yang membuang sampah secara sembarangan di wilayahnya.

Menteri kehutanan (Menhut) pada era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut berharap kebijakan itu dapat mengurangi aksi membuang sampah tidak pada tempatnya dan mendorong upaya Depok merebut kembali Adipura pada masa mendatang. “Ke depan, kami akan menerapkan tindak pidana buat yang membuang sampah sembarangan maupun ke kali,” ujar pria kelahiran Kediri, 11 November 1961, tersebut kemarin (10/6).

Nurmahmudi menuturkan, dirinya dapat laporan bahwa masih banyak warga Depok yang membuang sampah di sembarang tempat. Meski begitu, dia berbesar hati. Sebab, dalam penilaian Adipura 2010, skor yang diraih Depok meningkat. Tahun lalu Depok meraih skor di bawah 67 dan dijuluki kota terjorok. “Tahun ini, skor Depok mencapai 67 poin. Bukan kota terjorok lagi,” terang mantan presiden Partai Keadilan (kini Partai Keadilan Sejahtera) itu.

Saat ini, Pemkot Depok tengah menggodok aturan untuk menerapkan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan. Doktor teknologi pangan lulusan Texas A&M University, AS, tersebut menyebut, penerapan sanksi itu dilakukan untuk menertibkan dan mengubah kebiasaan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Itu berarti menciptakan lingkungan yang bersih. “Tekadnya bukan memenjarakan warga, tapi menertibkan,” tegasnya.

Bapak tiga anak itu menuturkan, meski sudah tidak lagi berada dalam masa penilaian Adipura, semua perangkat daerah diminta terus menjaga dan mengingatkan warga supaya terus menjaga kebersihan lingkungan. “Agar hidup bersih menjadi kebiasaan warga,” harapnya. (rko/c3/dwi/jpnn)

Sampah Gagalkan Depok Raih Adipura

Sumber: http://www.greenradio.fm/ 11 June 2010

Mariska Virdani, Kontributor KBR68H Depok, Jawa Barat

Ribuan meter kubik sampah di Depok, Jawa Barat tidak terangkut setiap hari akibat sudah penuhnya kapasitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan, masalah sampah menjadi salah satu sebab gagalnya Depok meraih penghargaan lingkungan Adipura.

Nur Mahmudi mengatakan, untuk mengurangi jumkah volume sampah yang diangkut ke TPA Cipayung, Depok, pemkot sudah membangun unit-unit pengolahan sampah. Selain itu warga juga diminta membangun tempat pengolahan sampah swadaya dan komposter untuk mengurangi sampah yang terus menumpuk.

“Masih ada ada 800-1000 meter kubik sampah yang tersebar dimana-mana. Jumlah ini sudah jauh berkurang setelah kita membuka unit pengolahan sampah di beberapa tempat. Kemudian juga menambah jadwal untuk mengangkut sampah ke TPA. Oleh karena itu kombinasi antara memperbesar volume unit pengolahan sampah dan meningkatkan pengangkutan ke TPA tetap harus dilakukan. Supaya kebersihan itu bisa merasa,” papar Nur Mahmudi Ismail.

Jumlah sampah di Depok setiap harinya mencapai 3500 meter kubik dan hanya setengahnya yang bisa diangkut ke TPA Cipayung. Padahal, Dinas Kebersihan Depok sudah membangun 20 unit pengolahan sampah sejak 2008 yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah

Gagal Raih Adipura, Warga Depok Mendemo Wali Kota

Sumber: http://www.republika.co.id/17 Juni 2010

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK–Akibat tak kunjung meraih Piala Adipura, kantor wali kota Depok, Jabar didemo warga. Massa yang menamakan diri Gerakan Untuk Pemuda berdemo sejak pukul 12.00 hingga 13.30 WIB di depan kantor wali kota Depok, Jalan Margonda, Kamis (17/6).

“ Tidak sedikit dana yang dikeluarkan, kenapa kita masih saja kalah untuk dapatkan Adipura,” teriak Fikri, salah seorang pendemo dalam orasinya. “ Lihat Bekasi dulu terjorok sekarang bisa dapat Adipura, kok Depok nggak bisa juga.”

Menurutnya, sejak 2007 hingga kini, pemkot telah menggelontorkan Rp 100 miliar lebih. Dana digunakan untuk membuat sejumlah program seperti Unit Pengolahan Sampah (UPS) dengan anggaran Rp 10,8 miliar, Tempat Penampungan Akhir (TPA) senilai Rp 4 miliar.

Selain itu, ada pula Rp 8,8 miliar untuk layanan angkutan sampah dan Rp 5,3 miliar untuk anggaran pengelolaan sampah. Ada pula dana pemasangan spanduk dan baliho mendukung Adipura yang banyak dipasang di sut-sudut kota.

“ Anggaran besar, tapi sampah tetap tak teratasi. Malah Depok tetap jadi kota terjorok,” tegasnya.

Meski tak begitu banyak didatangi massa, demo ini mendapat pengawalan yang cukup ketat. Setidaknya, puluhan polisi dari Kepolisian Resort (Polres) Depok, Jawa Barat mengamankan jalannya akasi.

Dalam aksi tersebut, pendemo tak hanya berorasi, mereka juga membakar tumpukan sampah sebagai tanda gagalnya pemerintah. Namun sayangnya, demo kali ini tak ditemui perwakilan dari pemerintah. Bahkan, walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail sedang tak berada di tempat.
Red: Siwi Tri Puji.B

Buntut Kegagalan Adipura Kota Depok, Dana Adipura di Audit, Walikota Diperiksa KPK ?

Sumber: http://www.radar.co.id/Asep [Depok] , 17 Juni 2010

Depok Radar Online
Puluhan LSM kota Depok yang tergabung dalam Gerakan Untuk Pemuda (Gapura) Kamis (17/6/2010) melakukan aksi demo di depan halaman kantor Walikota Depok. Mereka menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana Adipura dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa Walikota Depok DR.Ir H.Nur Mahmudi Isma’il dan Wakil walikota Depok Drs.H.Yuyun Wirasaputra bersama kroninya, karena gagal merebut Adipura.

“Ini bentuk perjuangan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, tanpa kolektiftas yang terjalin sitmulan dan berkesinambungan antara seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat rasanya tahun depan kota Depok bakal kembali meraih gelar kota terkotor di Indonesia,” demikian yel-yel masa pendemo.

Koordinator aksi masa, Fikri yang didampingi Cahyo Putranto, Bayu dan Rahman Tiro menegaskan, sekalipun sudah didukung dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya terutama dengan program sensasional 100, Unit Pengelolahan Sampah (UPS) hingga 2011 termasuk didalamnya layanan angkutan,tetap saja Adipura itu tidak bisa di Boyong.

“Ini Bukti kegagalan walikota Depok dalam hal pengelolaan kebersihan,” tegas Fikri.

Fikri menambahkan, ditahun 2009 -2010 misalnya, untuk tempat pembuangan Akhir Sampah (TPA) dianggarkan Rp. 4 miliar, UPS Rp 10,8 miliar, anggaran pengelolahan sampah Rp.5,3 miliyar, dan layanan angkutan sampah Rp.8,8 miliyar.

“Tentu akan menjadi bahan pergunjingan masyarakat jika angagaran sebesar itu tidak secuil pun menyentuk ke masyarakat bawah bahkan hanya kegagalan yang di dapat malahan permasalahan sampah belum juga teratasi,” jelas Fikri.

Dukungan program sensasional dengan dukungan dana yang besar , serta ribuan kali himbauan yang diteriakan wallikota hingga ke jajaran RW/RT, kata Fikri, rasanya seperti tak berguna lagi karena pemerintah kota Depok tidak pernah membangun kebersamaan yang utuh dengan seluruh lapisan masyarakat kota Depok dalam memperjuangkan target meraih Adipura,” kata Fikri.

Nurmahmudi Ismail tegas Fikri, sebagai Walikota Depok jelas menjadi factor utama penyebab tidak terciptanya kebersamaan tersebut di kota Depok. Nurmahmudi malah membentuk masyarakat Depok menjadi individualis yang memaksakan kehendak, arogan dan sombong, serta merasa paling benar sendiri.

Karena apa? Karena Nurmamudi sendirianlah yang selama 5 tahun ini terus mempertontonkan sikap-sikap tersebut kepada publik dengan sangat vulgar sekali.

“Nurmahmudi jelas gagal total dalam mewujudkan berbagai program kebersihan kepada masyarakat Depok. oleh karena itu pihaknya akan melaporkan Nur Mahmudi Ismail ke BPK untuk di audit dan KPK agar Nurmamudi Ismail diperiksa,” tandasnya Fikri ( AbdulAzis/Asep)

Kantor Wali Kota Depok di Demo Warga, Pendemo Bakar Tumpukan Sampah

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/ 17 Juni 2010

DEPOK, Tak kunjung meraih piala Adipura, kantor wali kota disatroni puluhan massa dari Gerakan untuk Pemuda (Garuda). Puluhan massa mempertanyakan kinerja Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dalam mengatasi permasalahan sampah. Padahal, untuk mengatasi krisis persampahan di Kota Depok, Nur Mahmudi telah mengembangkan program sensasional membangun 100 Unit Pengolahan Sampah (UPS) hingga 2011. “Tidak sedikit dana dikeluarakan untuk mengatasi masalah persampahan. Mengapa kita masih saja tak kunjung mendapatkan Adipura,” tegas dinamisator lapangan (dinlap) aksi tersebut, Fikri, Kamis (17/6).

Fikri mengatakan, merebut Adipura yang merupakan supremasi tertinggi di bidang kebersihan dari Kementerian Lingkungan Hidup merupakan dambaan setiap insan di Depok. Sayangnya semangat perjuangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan masyarakatnya tidak terjalin secara kolektifitas, simultan, dan simultan. “Wajar rasanya kalau hal ini dibiarkan terus menerus seperti ini, Kota Depok akan menjadi kota terkotor,” ujarnya.

Koordinator aksi tersebut, Rachman Tiro dengan lantang berkata, pemkot telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 100 miliar lebih untuk mengatasi masalah sampah. Dana itu, kata dia, digunakan untuk membuat sejumlah program seperti UPS dengan anggaran Rp 10,8 Miliar, Tempat Penampungan Akhir (TPA) senilai Rp 4 miliar. Selain itu, ada pula Rp 8,8 miliar untuk layanan angkutan sampah dan Rp 5,3 miliar untuk anggaran pengelolaan sampah. Ada pula dana pemasangan spanduk dan baliho mendukung Adipura yang banyak dipasang di sut-sudut kota. “Anggaran besar, tapi sampah tetap tak teratasi,” ucapnya.

Rachman menuding Nur Mahmudi sebagai wali kota menjadi faktor utama tidak terciptanya kebersamaan di Kota Depok. Nur Mahmudi malah membentuk masyarakat individualis. “Ingat, program sensasional 100 UPS
hanya menghamburkan uang rakyat,” ujarnya.

Menurut Cahyo, juru bicara aksi, kegagalan pemerintah memenangkan Adipura terletak pada program pemerintah yang individualis dan tak melibatkan warga sekitar. Menurutnya, UPS misalnya, ia berpendapat meski program ini baik, proyek hanya melibatkan orang-orang di lingkungan wali kota saja. Akhirnya, ujarnya lebih lanjut, proyek ini tak memiliki perencanaan yang matang. Bahkan banyak yang tak maksimal seperti berhenti beroperasi karena tak kunjung mendapat dukungan warga. “Jadi intinya walikota Depok gagal untuk mewujudkan program meraih Adipura ini,” katanya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok mengakui telah memprediksi kegagalan ini. Menurut anggota komisi C, Slamet Riyadi, kepada wartawan beberapa waktu lalu, kebanyakan program pemerintah belum menyentuh hal-hal substantive untuk menyelesaikan masalah kebersihan. Ia mengatakan kebanyakan program hanya seremonial saja.

Dalam aksi tersebut, pendemo tak hanya berorasi, mereka juga membakar tumpukan sampah sebagai tanda gagalnya pemerintah. Namun sayangnya, demo kali ini tak ditemui perwakilan dari pemerintah. Bahkan, wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail sedang tak berada di tempat.

Proyek Adipura Kota Depok Dinilai Sarat Korupsi

Sumber:http://infokorupsi.com/ 21 Juni 2010

Depok – Akibat tak juga kunjung meraih Adipura, kantor Walikota Depok didemoi ratusan warga. Massa yang menamakan diri Gerakan Untuk Pemuda berdemo di depan kantor Walikota Depok pukul 12.00- 13.30, Jalan Margonda. “Tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk program Adipura. Tapi kenapa masih saja belum berhasil meraih Adipura,” teriak Fikri, salah seorang pendemo dalam orasinya.

Menurutnya juga, sejak 2007-2010, Pemkot Depok telah menggelontorkan dana Rp 100 miliar lebih guna meraih Adipura untuk membuat sejumlah program seperti Unit Pengolahan Sampah (UPS) dengan anggaran Rp 10,8 miliar, TPA sampah Rp 4 miliar. Selain itu, lanjut dia ada pula Rp 8,8 miliar untuk layanan angkutan sampah dan Rp 5,3 miliar untuk anggaran pengelolaan sampah. Ada pula dana pemasangan spanduk dan baliho mendukung Adipura yang banyak dipasang di sut-sudut kota. “Anggaran besar, tapi sampah tetap tak teratasi. Malah Kota Depok tetap jadi kota terjorok,” tegasnya.

Para demonstran tak hanya berorasi, mereka juga membakar tumpukan sampah sebagai tanda gagalnya pemerintahan yang dipimpin Walikota Nurmahmudi Ismail. Namun sayangnya, demo kali ini tak ditemui perwakilan dari Pemkot Depok. Bahkan, Nur Mahmudi Ismail tengah tidak ada di tempat.

Menurut Cahyo, juru bicara aksi mengatakan kegagalan meraih Adipura terletak pada program pemda yang individualis dan tak melibatkan warga. “Jadi intinya Walikota Depok gagal mewujudkan program meraih Adipura ini,” katanya. Sementara itu, Rachman Tiro, Koordinator Garuda mengatakan penggunaan dana masyarakat untuk program Adipura itu akan dilaporkan ke KPK karena ada indikasi korupsi. (rko)

Sumber Berita: Jpnn, Sabtu, 19 Juni 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s