Berita 2010-4 (Okt-Des)

Oktober 2010

Warga Taman Cipayung Keluhkan Bau Sampah

Pikiran Rakyat – 01 Oktober 2010
Sumber: http://digilib-ampl.net/

DEPOK, (PR).- Warga Perumahan Taman Cipayung, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya mengeluhkan Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sukmajaya. Hal ini karena UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keterangan yang diperoleh “PR”, Kamis (30/9), sampah dari 15 RW di dua kelurahan hanya dibiarkan saja di lokasi tersebut. Setiap harinya UPS menampung 6 kubik sampah dari Kelurahan Abadi Jaya dan Mekar Jaya. Namun, sampah tersebut hanya dibiarkan hingga diangkut kembali dan dibuang ke TPA Cipayung.

Sampah yang menumpuk hingga berhari-hari dikeluhkan warga Perumahan Taman Cipayung lantaran bau busuk menyengat. Letak perumahan tersebut tepat di belakang UPS Sukmajaya.

Ahmad Fajri, warga Perumahan Taman Cipayung mengaku sangat terganggu dengan bau tumpukan sampah. Kondisi tersebut mulai dirasakan Fajri dan keluarga sejak UPS berdiri. Bahkan, pembangunan UPS sempat ditentang warga.

“Sampai sekarang juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sampah tidak dikelola, tetapi hanya ditampung sementara. Kalau tidak diangkut setiap hari, kami yang mencium bau busuk sampah,” kata Fajri kepada wartawan di Depok, kemarin.

Lebih lanjut dituturkan Fajri, keluarganya sering kali mengeluh jika bau sudah sangat menyengat. Untuk itu, dia meminta agar UPS tersebut ditutup. “Lebih baik ditutup saja, daripada seperti sekarang malah bikin bau. Polusi udara,” tandasnya.

Hal senada dikemukakan Sukarno yang menilai keberadaan UPS tepat di belakang komplek rumahnya sangat tidak ideal. Selain menimbulkan bau tidak enak, dia menilai UPS Sukmajaya diduga menjadi tempat tinggal warga luar perumahan. Untuk itu, dirinya juga sepakat UPS ditutup saja.

“Kalau tidak ditutup, kami khawatir nantinya dijadikan tempat tinggal,” ujar Karno.

Pengawas UPS Sukmajaya, Madih menuturkan, UPS Sukmajaya hanya menjadi penampungan sementara saja sebelum akhirnya diangkut ke TPA Cipayung. “Ini hanya TPS, bukan UPS,” tandasnya.

Dia menambahkan, belum berfungsinya UPS disebabkan keterbatasan anggaran. Padahal, mesin penggiling dan pengayak sudah ada sejak lama. Bahkan, empat belas orang pekerja juga sudah tersedia. (A-163)

Awas, Buang Sampah Sembarangan di Depok Ditangkap

Sumber: http://news.okezone.com/2 Oktober 2010
Marieska Harya Virdhani – Okezone

Dok:okezone

DEPOK – Demi obsesi meraih penghargaan lingkungan adipura, Pemerintah Kota Depok mulai memberlakukan kebijakan tegas terkait masalah persampahan. Hal itu lantaran jumlah volume sampah yang masih tinggi dan maraknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di puluhan titik.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menginstruksikan kepada 11 kecamatan untuk berani menindak tegas warga yang tertangkap basah membuang sampah sembarangan. Hal itu, kata Nur Mahmudi, untuk memperbaiki nilai oleh Kementrian Lingkungan Hidup menjelang penilaian Adipura.

”Saya sudah amanahkan camat dan lurah untuk lakukan penangkapan terhadap warga, dan proses penyadaran, tangkap lalu dibuat berita acara, belum bicara soal denda dulu, tapi harus siap untuk tidak mengulang,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (02/10/10).

Sementara itu Camat Cipayung Depok Eko Herwiyanto mencatat sejak diberlakukan akhir September 2010, sudah ada enam warga tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Hal itu, kata Eko, untuk menjadikan syok terapi bagi warga.

”Kami terus bersihkan TPA Cipayung, dan ada enam warga yang sudah kami tangkap, warga Citayam dan Bojong Pondok Terong, mereka kami suruh buat surat pernyataan untuk tidak mengulang kembali, mereka terancam sidang tindak pidana ringan, denda ataupun kurungan tiga bulan,” tegas Eko.

Jumlah volume sampah di Depok setiap hari yakni mencapai 3500 meter kubik dengan 20 Unit Pengolahan Sampah (UPS). Banyaknya TPS liar diduga menjadi salah satu faktor gagalnya Depok meraih Adipura.(crl)

November 2010

Cerpenis Hamsad Rangkuti Terkapar karena Sampah

Media Indonesia, 2 November 2010

Sumber: http://indonesiabuku.com/

CERPENIS Hamsad Rangkuti rindu rumah. Sudah tujuh hari ia dirawat di kelas II ruang Bougeville Rumah Sakit Bhakti Yudha, Jalan Sawangan Raya, Pancoran Mas,.Kota Depok. Namun, tekanait.darah sang novelis tetap saja menanjak.

Pemenang Cerita Anak Terbaik 75 Tahun Balai Pustaka tahun 2001 itu mengalami tekanan darah tinggi berawal dari masalah sampah.

“Pemerintah Kota Depok membangun tempat sampah di tanah kami tanpa seizin kami,” keluh Rangkuti, 67, yang hasil karyanya banyak diterjemahkan ke bahasa asing.

Tanah ukuran 5 x 12 meter yang dijadikan tempat pembuangan sampah berjarak tujuh meter di belakang rumah Rangkuti di Jalan Bangau 6 No 286 Kelurahan Depok Jaya, Pancoran Mas. Sejak lahan yang dibeli dari PT Perumnas itu menjadi TPS, tensi penulis novel Ketika Lampu Berwarna Merah itu mulai terganggu.

Berulang kali pria kelahiran Titikuning, Medan, itu mengirimkan surat protes kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail agar tanahnya tidak dijadikan TPS, tetapi tak digubris. “Itulah awal naiknya tekanan darah Bapak,” Nurwindasari, 54, istri Rangkuti, menguraikan.

Sampah warga setiap hari menumpuk di sana. Petugas datang sekali sebulan bahkan terkadang dua bulan sekali. Ketika angin mengarah ke rumah Rangkuti, bau tak sedap memenuhi seluruh ruangan dan bau-bau itu menempel di pakaian.
Keluarga Rangkuti sering batuk-batuk dan mengalami gangguan pernapasan. “Bau sampah sangat menyengat. Kami tidak kuatlagi. Tapi pemerintah bertindak otoriter. Mereka tidak mau menerima keluhan kami,” lanjut Nurwindasari.

Bau tak sedap membuat.Rangkuti susah tidur. Tekanan darahnya pun naik ke angka 170/100. Nurwindasari membawa suaminya berobat ke puskesmas.

Bukannya semakin turun, tekanan darah Rangkuti malah naik. Mereka buru-buru pergi berobat ke klinik 24 jamyang tak jauh dari rumah, tetapi belum juga ada perubahan berarti.

Melihat kondisi fisik sang penyair yang juga dikenal jago melukis itu kian melemah, Nurwindasari memutuskan membawa ke Rumah Sakit Bhakti Yudha pada 26 Oktober 2010.

Tujuh hari menjalani perawatan, lagi-lagi tekanan darah tak bergeser dari 170/100. Padahal, biaya pengobatan terus bertambah yang per harinya minimal Rp500 ribu. Bagi keluarga sederhana seperti Rangkuti, angka tersebut cukup memberatkan.

Sudah beberapa sobat datang menjenguk, antara lain, Sori Siregar, Marthin Alaeda, Bahrudin Aritonang dari Badan Pemeriksa Keuangan, Ratna Diyah Wulan dari PT Gramedia, serta Daniel Eliyas, juga cerpenis.

“Kedatangan mereka sedikit menghibur. Mereka semua mendoakan supaya Bapak dapat sembuh dan bisa kembali berkarya,” tutur Nurwindasari.

Kemarin, mantan Pemimpin Redaksi Horison itu kehilangan sabar. Meski dokter meminta ia bertahan, Rangkuti memaksa pulang.

“Saya ingin pulang, jenuh di sini terus,” tegasnya. Sang istri pun tak berani menentang. Rangkuti pulang dengan kondisi tensi darah tetap tinggi. (Kisar Radjagukguk/J-1)

Hamsad Rangkuti Sakit Gara-gara Sampah

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 13 Nopvember 2010

DEPOK,(PRLM).- Maestro cerpenis Indonesia Hamsad Rangkuti (67) terbaring lemah di rumahnya Jalan Bangau 6 RT 002 RW 008, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Depok. Hamsad kini terpaksa duduk di atas kursi roda dan tidak lagi dapat menulis. Sebelumnya, pria yang karyanya banyak disadur ke dalam bahasa asing ini sempat dirawat di Rumah Sakit Bhakti Yudha selama delapan hari.

“Dari hasil diagnosa dokter, bapak sakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Bagaimana bisa sehat kalau di belakang rumah saya ada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS),” kata Nurwindasari, istri Hamsad Rangkuti saat ditemui di kediamannya, Jumat (12/11).

Tak hanya Hamsad, seluruh anggota keluarga juga mengalami sakit yang disebabkan tumpukan sampah. Tepat di belakang rumah Hamsad terdapat Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang menampung sampah di lingkungan RW 008, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoranmas. Jarak antara rumah Hamsad dengan TPSS hanya tujuh meter. Terdapat lima rumah lain di sekitar TPSS, dan SMPN 2 Depok. “Sangat tidak sesuai prosedur. Saya dan keluarga sering mengalami gangguan pernapasan. Dada saya sering sakit seperti ditarik. Saya minta TPS dipindah,” tegas Nurwindasari.

Dia menceritakan, kondisi tidak nyaman sudah dirasakan keluarga Hamsad sejak dua tahun lalu. Dia bahkan sempat tidak setuju pembangunan TPSS. Namun, Pemerintah Kota Depok tetap melakukan pembangunan di atas tanah seluas 5×10 meter miliknya. Ironisnya, keluarga Hamsad tidak mendapat uang pengganti. “Tanah itu milik keluarga yang dibeli dari Perumnas. Resmi milik saya dan ada suratnya. Saya sudah menyatakan tidak setuju pembangunan TPS saat itu, tapi mereka tetap tidak perduli,” ujar ibu tiga anak ini.

Dituturkan Nur, sampah di TPSS dibiarkan menumpuk hingga dua bulan dan menyebabkan bau tidak sedap. Ditambah lagi, jika kondisi hujan, bau makin santer tercium dan timbul belatung di dinding. Bahkan pohon di belakang rumah Hamsad tertutup lalat hijau. “Awalnya keluarga sering muntah-muntah. Lama-kelamaan agak terbiasa, tapi tetap saja menggangu kesehatan,” keluhnya.

Anak ketiga Hamsad, Anggi Maruli Rangkuti (24) dan Nalisa Delia Putri Rangkuti (11 bulan), cucu Hamsad juga terkena penyakit dan harus dirawat di rumah sakit hingga dua kali. Bahkan Anggi harus menjalani pengobatan ke Malaysia. “Saya terkena TBC kelenjar. Awalnya badan saya tidak bisa digerakkan, batuk keluar darah dan berat badan menyusut. Sampai sekarang saya harus terapi obat selama satu tahun,” ujar Anggi yang berobat ke Hospital Lam Wan Ee, Malaysia.

Anggi harus melakukan pemeriksaan rutin setiap empat bulan. Sekali periksa, ujar Anggi, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 20 juta. “Sudah lima kali saya berobat ke Malaysia. Ini bukan uang yang kecil bagi keluarga saya,” ucapnya. (A-163/das)***

Warga Tolak TPSS Depok Jaya

Jurnal Depok, 15 November 2010

Sumber: http://www.dprd-depokkota.go.id/

KEHADIRAN tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Rw 08 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, menuai protes warga. Selain pendirian TPSS tersebut berdekatan dengan rumah warga, sampah di dalam TPSS kerap di biarkan menumpuk oleh Dinas kebersihan pertamanan (DKP) sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Bahkan, keluarga Sastrawan Indonesia Hamsad Rangkuti (67) menjadi korban keganasan bau yang di keluarkan sampah tersebut.

Menurut Suwandi, warga Rt01/08, pembangunan TPSS Rw 08 awalnya tidak diletakkan di jalan bangor raya, melainkan di jalan durian. Namun, puluhan warga RT 01,Rt02/Rw03 melakukan penolakan karena pembangunan TPSS tersebut terlalu berdekatan dengan kediaman warga. “Merka semua kompak menolak. Saya tidak tau mengapan pemindahan TPSS itu ke Rw08 langsung diterima. Kalau kami tau dari awal sudah kami tolak,” katanya, kemarin.

Suwandi mengatakan, alasan penolakan yang dilakukan warga Rt01,Rt02 sejujurnya sama. Bau tak sedap yang dikeluarkan TPSS tersebut berdampak pada timbulnya berbagai macam penyakit. “Sekarang terbukti, keluarga Drs. Sastrawan Hamsad rangkuti menjadi korbannya,” kata dia.

Sementara itu, Nurwinda Sari, Istri Hamsat Rangkuti mengatakan, pembangunan TPSS tidak jauh dari kediamannya itu atau sekitar 7 meter dari kediamannya sudah berulang-ulang di protesnya. Tapi Pemkot depok seperti sengaja tutup mata. “Sejak 2 tahun lalu saya bolak-balik ke kantor Pemkot melakukan protes. Tapi mereka pura-pura tuli,” katanya kesal.

Ketua DPRD Drs.Rintis Yanto,MM meminta Pemkot depok melakukan kajian ulang terhadap penentuan titik pembangunan TPSS.”Pembangunan TPSS seharusnya berfungsi untuk mengulangi permasalahan sampah. Bukan menjadi senjata untuk membuat warga menderita apalagi Drs. Sastrawan Hamsad Rangkuti,” katanya.

Rintis mengingatkan, undang-undang No. 18 2008 sudah jelas mengatur bahwa tatacara pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus berwasan lingkungan. “Jangan sapai warga menjadi korban. Kita akan meminta keterangan dari DKP, Rahmat Hidayat mengatakan hingga kini pihak Pemkot tengah membahas masalah ini dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, pihak BPN, dan pihak Perumnas. “Kita sedang menindak lanjuti masalah ini. Kita baru tau bahwa tanah itu sudah dibeli. Sekarang bagian asset sedang bekerja,” kata dia.

2 pegawai pasar di Kota Depok jadi tersangka korupsi tempat sampah

Sumber: http://yustisi.com/ 19 November 2010

Depok-Yustisi.com:

Dua pegawai Dinas Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Depok berinisial J dan S ditetapkan jadi tersangka korupsi pengadaan unit pengelola sampah (UPS). Mereka disangka menggelembungkan dana pengadaan UPS tahun anggaran 2009.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Depok, Sofyan Selle, Jumat (19/11) menaksir, negara rugi Rp170 juta rupiah. “Anggaran proyek besarnya 400 juta. Yang dikorupsi 170 juta”, kata Sofyan.

Kedua tersangka merupakan pegawai negeri sipil golongan III A. Dalam proyek pengadaan UPS, J berperan sebagai Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan, sedangkan S selaku Bendahara Kegiatan Operasional non-PNS. Mereka disangka mengorupsi anggaran pengadaan UPS di dua tempat, yakni Pasar Induk Kemirimuka dan Pasar Cisalak.

Dua tersangka itu dijerat pasal 2, 3, dan 9 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman 20 tahun penjara. yt

Dua Pegawai Dinas Pasar Depok Jadi Tersangka Korupsi

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/19 November 2010

TEMPO Interaktif, Depok–Dua pegawai Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM Depok berinisial J dan S ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Unit Pengelola Sampah (UPS). Mereka disangka menggelembungkan dana pengadaan UPS tahun anggaran 2009, menambah anggaran melebihi kebutuhan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Depok, Sofyan Selle, menaksir kerugian negara mencapai 17 juta rupiah. “Anggaran proyek besarnya 400 juta. Yang dikorupsi 170 juta”, kata Sofyan.

Kedua tersangka merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan III A. Dalam proyek pengadaan UPS J berperan sebagai Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan sedangkan S Bendahara Kegiatan Operasional non-PNS. Mereka disangka mengorupsi anggaran pengadaan UPS di dua tempat, yakni pasar induk Kemirimuka dan pasar Cisalak.

Sofyan mengatakan perkara ini belum diproses di pengadilan “Minggu lalu mereka ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkara belum masuk pengadilan. Mereka masih dalam penyidikan”, kata Sofyan.

Kedua tersangka dijerat pasal 2, 3, dan 9 Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman paling berat 20 tahun dan paling ringan satu tahun”, tutur Sofyan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kemirimuka, Tjutju Iwan Supriawan, mengatakan sejak tahun 2009, hanya ada satu alat UPS di pasar yang ia kelola. Tjtutju menuturkan, alat itu pun tak banyak memberi manfaat bagi pengolahan sampah di pasar. “Alat hanya satu, sebesar parutan kelapa,”kata Tjutju. “Tujuan program sebenarnya baik, hanya saja pelaksanaanya buruk”, ia menambahkan.

Kepala Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM, Herman Hidayat mengatakan dirinya prihatin menanggapi kasus korupsi ini. Ia mengatakan, sebelum dapat dibuktikan, kedua pegawai tetap bekerja di Dinas Pasar. Adapun bantuan hukum bagi mereka belum disediakan.  ANANDA BADUDU

Desember 2010

Pemkot Depok Kesulitan Tangani Sampah Sungai

Sumber: http://news.okezone.com/ 4 Desember 2010

Marieska Harya Virdhani – Okezone  Ilustrasi (Foto: blogspot)

DEPOK – Pemerintah Kota Depok mengaku kesulitan dalam menanggulangi sampah sungai yang menumpak setiap hari di Depok. Sampah itu mencapai hingga puluhan kubik.

Sampah yang ditemukan di sungai didominasi oleh sampah rumah tangga seperti sisa makanan maupun perabot rumah tangga yang tidak terpakai.
“Kami tidak angkut sampah satu hari saja, sampah yang ada di sungai Kali Laya menumpuk sepanjang 200 meter, dalamnya dua meter, ada sampah plastik, ada kayu, bahkan kasur, bangkai kambing juga ada,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Yayan Arianto kepada wartawan, Sabtu (04/12/10).

Yayan mengungkapkan sampah sungai yang ada di Depok juga menjadi salah satu penyebab dan penyumbang banjir langganan setiap tahun di Jakarta. Sebab, kata Yayan, aliran dari hulu di wilayah Bogor ditambah dengan sapah sungai di Depok, menyebabkan daerah hilir di Jakarta tersumbat.

“Semuanya mengendap di sungai dan karena itu Jakarta banjir juga karena Depok, saya akui itu, kami kesulitan mengangkut sampah sungai karena petugas yang juga terbatas,” ujarnya.

Untuk mengatasi banjir di Depok, lanjutnya, Pemerintah Kota menganggarkan dana sekira Rp 30 milyar untuk memperbaiki sistem drainase  yang buruk. Selain itu pihaknya menggencarkan program pembuatan lubang biopori di rumah warga.

“Kami membuat ribuan lubang biopori selain  bermanfaat tampung luberan air ke Jakarta, juga bermanfaat untuk menampung air tanah,” tandasnya.     (crl)

Stasiun Pengangkutan Sampah Akan Dibangun di Tapos Depok

Sumber:http://www.republika.co.id/ 29 November 2010

REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK–Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Depok, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan membangun Stasiun Pengangkutan Antara (SPA) di Tapos, Depok. Pembangunan SPA tersebut terkait rencana pembuatan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Sampah (TPPS) bersama din ambo, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Khamid Wijaya, mengatakan pembangunan SPA bukannya tidak dikaji, tetapi pembangunan di Tapos merupakan hasil kajian lembaga yang dipimpinnya. Namun ia belum dapat memastikan waktu pembangunannya.

“Lokasi pembangunan SPA masih dalam pengkajian. Pembangunannya juga akan disesuaikan dengan pembangunan TPPS Nambo, Cibinong,” kata Khamid kepada para wartawan, Senin (29/11) siang.

Menurutnya, pembangunan SPA itu sangat penting untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Depok. Dengan keberadaan SPA, lanjutnya, diharapkan dapat meminimalisasi keluhan masyarakat terhadap sampah yang kerap menumpuk karena lama diangkutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Rahmat Hidayat, menjelaskan SPA itu harus dibuat karena Kota Depok ke depan akan membuang sampah TPPS Nambo. Untuk itu, tambahnya, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan rencana pembangunan Stasiun Peralihan Antara tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil kajian lebih lanjut dari Bappeda.

Ia menambahkan, dengan adanya pembuangan sampah bersama di Nambo, Cibinong, maka sampah yang dihasilkan warga Depok akan dibuang kesana. Dengan demikian Pemkot Depok akan dikenakan biaya untuk membuang sampah ke Nambo. “Saat ini, lokasi untuk pembangunan SPA masih dicari yang berdekatan dengan TPPS Nambo, antara Tapos dan Bojongsari,” pungkasnya.

Pengembang Harus Diajak Kerja Sama Mengolah Sampah

Sumber:http://properti.kompas.com/ 29 Desember 2010 

Jakarta, Kompas – Masalah sampah yang membelenggu Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari menjamurnya perumahan di kawasan ini. Nyaris di setiap ruas jalan di kota ini memiliki kawasan-kawasan perumahan. Mulai dari kompleks kecil hanya dengan empat sampai belasan rumah, hingga kluster besar seperti di Bumi Serpong Damai dan Alam Sutera.

”Kawasan perumahan besar rata-rata telah memiliki sistem pengangkutan dan pengolahan sampah sendiri. Terbukti, sampai hari ini masalah tumpukan sampah rata-rata ditemukan di kawasan nonperumahan besar,” kata pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, Selasa (28/12).

Tumpukan sampah memang terlihat di tempat-tempat di sekitar perumahan, tetapi tidak di dalam kompleks perumahan. Di kawasan Pondok Betung, misalnya, muncul tempat pembuangan sampah sementara yang akhirnya menjadi pilihan warga sekitar sebagai tempat pembuangan tetap.

”Kami membuang sampah di sini setiap hari. Di sini paling dipunguti apa yang masih berharga oleh pemulung, selebihnya dibiarkan atau dibakar,” kata Widia (42), warga Jalan Sate, Pondok Betung, saat ditemui di lokasi pembuangan sampah dekat sungai kecil yang mengaliri kawasan ini.

Hendri (40), pengembang perumahan di Pondok Aren, mengatakan, pihak pengembang biasanya hanya menghubungkan warga perumahan baru dengan aparat kelurahan setempat untuk koordinasi masalah pengangkutan sampah.

”Kalau membuat pengolahan sampah sendiri hanya untuk 20- 30 rumah, sepertinya belum bisa secara finansial,” kata Henri.

Untuk itu, Yayat meminta peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar mengoordinasikan kerja sama pengelolaan dan pengolahan sampah antara pengembang besar dan pengembang kecil.

”Mumpung ini adalah pemerintahan baru, maka segala sesuatunya bisa diterapkan dari awal. Dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sistem pengolahan sampah di pengembang besar, pemerintah kota bisa melengkapi atau membangun fasilitas baru agar lebih efektif,” kata Yayat lagi.

Lahan terbatas

Kota Depok juga menghadapi masalah sampah. Rahmat Hidayat, Kepala Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan Kota Depok, mengatakan, saat ini persoalan sampah adalah keterbatasan lahan pembuangan. Pemkot Depok sedang menggalakkan gerakan ”warga memilah”, yaitu warga memilah sendiri sampahnya sehingga mudah untuk diurai.

Pemkot Depok berupaya memaksimalkan unit pengolah sampah (UPS). Selama 2007 sampai 2011, Pemkot Depok menargetkan pembangunan 60 UPS di seluruh Depok. Namun hingga kini, baru terbangun 31 UPS dan baru 19 UPS di antaranya yang dapat beroperasi. ”Sebagian UPS yang tidak beroperasi itu karena penolakan warga,” katanya.

Persoalan lain adalah keterbatasan armada pengangkut sampah. Saat ini, di Depok baru terdapat 56 truk pengangkut sampah dari 150 truk yang dibutuhkan. (NEL/NDY)

One response to “Berita 2010-4 (Okt-Des)

  1. melihat gambar sampah di sungai seperti sangatlah mengkawatirkan,untuk pihak yg.seharusnya bertindak seharusnya berbuat,namun menurut saya memang sulit diatasi dengan cara-cara/alat-alat yg.selama ini dipakek,namun akan berhasil bila dengan teknologi pemusnah sampah yg.gak pernah gagal dlm.mengatasi sampah apapun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s