Berita 2010-1 (Jan-Mar)

Januari 2010

HIPMI Ingatkan Masyarakat Pentingnya Pemilahan Sampah

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/2010/01/, 3 Januari 2010

DEPOK, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Depok, Roni Aidil mengingatkan masyarakat Depok tentang pentingnya memilah sampah organik dan non organik. Dengan memilah sampah organik dan non arganik berarti masyarakat telah berpartisipasi menyelamatkan lingkungan dari zat kimia. “Saya berharap masyarakat Depok memiliki kesadaran soal pemilahan sampah organik dan non organik. Dengan begitu Depok akan terbebas dari sampah. Masyarakat pun tidak akan membuang sampah sembarangan,” katanya saat membuka acara bertajuk Go Green di Situ Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Minggu (4/1).

Menurut Aidil, kegiatan “Go Green” diadakan untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam menumbuh kembangkangkan cinta lingkungan asri. Makanya, kata dia, HIPMI dengan berbagai elemen masyarakat lainnya berupaya sekuat tenaga mengajak masyarakat untuk cinta terhadap alam. “Bahkan kita menyerahkan dua buah gerobak bertuliskan organik dan non organik kepada Pemkot Depok. Kami berharap gerobak ini dapat menstimulus masyarakan dalam melakukan pemilahan sampah,” katanya.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang datang dalam acara tersebut mengatakan bahwa ia memiliki mimpi bahwa masyarakat Depok secara partisipatif melakukan urunan atau orang per orangan untuk membeli gerobak dan melakukan pemilahan sampah tanpa ada paksaan. “Kalau kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah, maka mimpi itu dengan sendirinya bakal terwujud,” kata dia.

Ia membayangkan bagaimana bersih-nya Depok, jika masyarakat diseputaran unit pengelolaan sampah (UPS) melakukan hal tersebut. “Makanya pemkot terus berusaha mendidik dan membimbing masyarakat untuk selalu melakukan pemilahan,” kata Nur Mahmudi.

Nur Mahmdi menuturkan mengenai program pembinaan pemilahan sampah sejak dini. Hal tersebut, kata mantan Menteri Kehutanan era Gus Dur, dimulai dengan memasukkan pemilahan sampah ke dalam kurikulum pelajaran. “Tahun 2010 ini mudah-mudahan rencana tersebut dapat terwujud,” ujarnya.

Makanya, kata Nur Mahmudi, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Pemkot, lanjutnya, tidak hanya bekerja sama dengan HIPMI melainkan juga bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dan sekolah-sekolah di Kota Depok. “Itu semua dilakukan

untuk membina masyarakat,” ucapnya.
Tanggapan berbeda datang dari ulama Kota Depok yakni Ustad Samadikun. Menurutnya, penanaman kesadaran masyarakat akan kebersihan tidak cukup dengan mengadakan kegiatan dari lokasi satu ke lokasi lain. Namun, perlu menggugah moral masyarakat dengan nilai agama. “Libatkan ulama. Suruh mereka berbicara pentingnya kebersihan. Cara ini sudah barang tentu lebih efektif,” katanya.

Samadikun menuturkan, apa yang selama ini dilakukan wali kota baru bersifat duniawi, sehingga tidak menyentuh pada rohani masyarakat itu sendiri. “Kalau ulama turun tangan. Berbicara soal kebersihan dari sudut pandang agama maka saya yakin semua menjadi berkah,” ujarnya. Iskandar Hadji

Depok Siapkan Perda Pengelolaan Sampah

Jurnal Nasional – 04 Januari 2010
Sumber: http://digilib-ampl.net/

Dalam rangka menanggulagi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Depok saat ini tengah menyiapkan regulasi usulan peratuan daerah (perda) tentang pengolahan sampah. Hal itu dilakukan untuk memaksamasyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan.

“Kita telah mengkajipembuatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Selama ini kita masih menggunakan perda ketertiban umum untuk menindak para pembuang sampah sembarangan. Itu pun tidak dapat dijalankan maksimal,” kata Kepala Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Hani Hamidah, Minggu (4/1).

Menurut Hamidah, perda tersebut berisi larangan dan kewajiban pemkot dan warga Depok dalam mengelola sampah. Ia mencontohkan, bagi warga Depok yang secara sengaja membuang limbah di sungai akan dikenai sanksi pidana. “Sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran. Jadi tidak ada lagi istilah buang sampah sehelai dikenai hukuman yang sama dengan buang limbah se-drum.”

Wanita paruh baya ini melanjutkan, perda pengelolaan sampah saat ini masih digodok oleh tim dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Namun, kata dia, pastinya perda ini tidak akan berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

“Rancangan perda yang nantinya akan dijadikan perda merupakan turunan dari undang-undang. Kami berharap perda ini dapat selalu mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” kata Hani.

Hani meyakini dengan dibuatnya perda pengelolaan sampah, dapat menanggulangi permasalahan sampah. Saat ini, kata dia, Pemkot Depok telah membuat 20 unit pengelolaan sampah (UPS), tahun 2010 ini rencananya bakal ditambah 15 unit lagi.

Yang menjadi masalah, kata Hani, UPS tersebut hanya berguna untuk mengurangi volume sampah. Sedangkan, esensi dasar dari pengelolaan sampah tidak dipahami atau tidak disadari masyarakat. “Saya berharap perda yang nantinya lahir akan membentuk kesadaran masyarakat. Esensi sesungguhnya mengatasi persampahan ada pada diri kita sendiri. Pemkot hanya menyediakan fasilitasnya,” katanya.

Heni menambahkan, awalnya memang berat menjalankan penegakkan peraturan. Namun, setelah masyarakat terbiasa maka perda tersebut menjadi aturan baku yang membudaya. “Kalau tidak dipaksakan tidak pernah tercipta lingkungan bersih dan asri,” ucapnya.

Pendapat berbeda diutarakan Budi dari lembaga advokasi lingkungan hidup. Menurutnya, pemkot dimana pun selalu memiliki konsep bagus untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, lebih spesifik lagi masalah sampah. Hanya saja, kata dia, konsep tersebut selalu minim realisasi. “Konsep selalu tidak didukung dengan fakta di lapangan,” katanya mengingatkan.

Budi menambahkan, untuk menjalankan peraturan Pemkot Depok harus melakukan sosialisasi dengan baik. Setelah itu dilakukan, kata dia, maka semua orang dikenai diksi hukum. Artinya, semua orang dianggap tahu bahwa membuang sampah sembarangan melanggar hukum. “Hukum tidak boleh lagi mentolerir orang yang menganggap dirinya tidak tahu atau tidak sengaja. Mereka semua harus dikenai hukum karena telah dianggap tahu,” katanya. Iskandar Hadji

Pemkot Depok Bahas Perda Larangan Buang Sampah Sembarangan

Republika, Tuesday, 05 January 2010 05:26

Sumber: http://www.sanitasi.or.id/

Lantaran banyak warga yang sering membuang sampah sembarangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini sedang menyiapkan regulasi usulan peratuan daerah (perda) tentang pengolahan sampah. Tujuannya agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan.

“Kami telah mengkaji pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Selama ini, kita masih menggunakan perda ketertiban umum untuk menindak para pembuang sampah sembarangan. Itu pun tidak dapat dijalankan maksimal,” kata Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Hani Hamidah, Ahad (3/1).

Perda pengelolaan sampah saat ini masih digodok oleh tim dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Namun, lanjut Hani, perda tersebut tidak akan berbenturan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008. “Rancangan perda yang nantinya akan dijadikan perda merupakan turunan dari UU. Kami berharap perda ini dapat selalu mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” ujar Hani.

Hani mencontohkan, bagi warga Depok yang sengaja membuang limbah di sungai akan dikenai sanksi pidana. “Sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran. Jadi, tidak ada lagi istilah buang sampah sehelai dikenai hukuman yang sama dengan buang limbah sedrum,” ujarnya.

Saat ini, kata Hani, Pemkot Depok telah membuat 20 Unit Pengelolaan Sampah (UPS). Pada tahun 2010 ini, Pemkot Depok rencananya bakal menambah 15 unit lagi. Yang menjadi masalah adalah, lanjutnya, UPS tersebut hanya berguna untuk mengurangi volume sampah. Sedangkan esensi dasar dari pengelolaan sampah, tidak dipahami atau tidak disadari masyarakat.

“Saya berharap perda yang nantinya lahir akan membentuk kesadaran masyarakat. Esensi sesungguhnya mengatasi persampahan ada pada diri kita sendiri. Pemkot hanya menyediakan fasilitasnya,” katanya.

Minim realisasi

Pendapat berbeda dikemukakan akitivis Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup, Budi. Menurutnya, pemerintah kota di mana pun itu selalu memiliki konsep bagus untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, lebih spesifik lagi masalah persampahan.

Namun, kata dia, konsep tersebut sering minim realisasi. “Konsep selalu tidak didukung dengan fakta di lapangan,” papar Budi.

Untuk menjalankan peraturan Pemkot Depok, Budi menilai, harus dilakukan sosialisasi dengan baik. Setelah itu dilakukan, semua orang dikenai diksi hukum. Artinya, semua orang dianggap tahu bahwa membuang sampah sembarangan melanggar hukum.

“Hukum tidak boleh lagi menoleransi orang yang menganggap dirinya tidak tahu atau tidak sengaja. Mereka semua harus dikenai hukum karena telah dianggap tahu,” pungkas Budi.

Pemkot Depok Bangun 15 Unit Pengolahan Sampah

Mariska Virdhani, Kontributor KBR68H Depok, Jawa Barat

Sumber: http://www.greenradio.fm/05 January 2010

Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat akan menambah 15 unit pengolahan sampah pada 2010 karena tempat pembuangan akhir sampah Cipayung sudah melebihi kapasitas. Sebelumnya pemkot sudah membangun sembilan unit pengolahan sampah untuk mengatasi sampah yang tidak terangkut oleh dinas kebersihan dan pertamanan.

Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail mengatakan, Depok tidak akan terbebas dari masalah sampah hingga tahun 2012 jika tidak segera membangun unit pengolahan sampah.

Ia menambahkan, badan lingkungan hidup juga terus membersihkan tumpukan sampah yang ada di sungai, situ dan gorong-gorong.

“Pemerintah pusat mengadopsi di dalam UU No.18 tahun 2008. Nah, kita berharap unit-unit pengolahan sampah yang kita inisiasi ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah lain. Targetnya untuk tahun 2010 akan membangun pengolahan sampah sebanyak 15 unit, kemudian tahun 2011 juga 15 unit,” katanya.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok saat ini mempunyai 52 truk sampah untuk mengangkut 3000 meter kubik sampah per hari ke TPA Cipayung. Sampah yang tidak terangkut akan dipilah-pilah oleh mesin unit pengolahan sampah untuk dijadikan kompos.

13 Motor Sampah Mubazir

Sumber: http://203.207.59.29/ 12 Jan 2010

DEPOK, BK

Sebanyak 13 unit sepeda motor pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok mubazir. Sejak dibeli menggunakan dana APBD 2008 2009 Kota Depok, seluruh sepeda motor itu tidak bisa dioperasikan karena tidak ada surat suratnya.

Mcnurut Kepala DKP Kota Depok Sri Utomo, Senin (11 1) rencananya 13 unit sepeda motor sampah itu akan dijadikan moda angkutan sampah dari perumahan menuju Unit Pengolahan Sampah (UPS). Sayangnya, lanjut dia. semua sepeda motor itu terancam tidak bisa dioperasikan, karena belum ada ijin operasionalnya dari kepolisian.

Padahal, tambah Sn. DKP Kota Depok telah mengajukan surat permohonan agar pi hak kepolisian memben izin operasional 13 sepeda motor sampah itu “Sepeda motornya sudah ada sejak 2008. Namun, belum bisa dioperasikan karena masih menunggu surat izin dan kepolisian. Kami tengah berkoordinasi dengan kepolisian.” kata Sri.

Dikatakan, pengadaan 13 unit sepeda motor sampah untuk menunjang alat transportasi sampan yang masih minim, terutama untuk mengangkut sampah di perumahan. Selain itu juga untuk meminimalisir peran gerobak sampah. Dengan sepeda motor sampah, menurut Sri, pengangkutan sampah bisa dilakukan lebih cepat dan jangkauannya lebih luas

“Motor sampah ini beroda tiga dan berkapasitas 2m kubik. Rencananya, satu unit motor dioperasionakan dua petugas. Setiap unit bekerja sesuai kondisi sampah di lokasi masing-masing.” katanya.

Terkait masalah tersebut. Kema Komisi C DPRD Kota Depok Edi Sitorus mengatakan, bila motor sampah tidak bisa digunakan karena terbenrur amran kepolisian, berarti DKP tidak mengonsep program pengadaan motor sampan ini dengan baik. “Sebelum mengonsep program itu, DKP harusnya melihat dulu aturan mainnya,” kata dia. jay

13 Motor Sampah Pemkot Depok tidak Bisa Beroperasi

Pelita, 12 Januari  2010
Sumber: http://bataviase.co.id/detailberita-10505249.html

Depok. Pelita

Sebanyak 13 unit motor sampah milik Pemkot Depok tertunda beroperasi. Pasalnya 13 unit motor sampah tersebut hingga sampai saat ini belum memiliki izin operasional dari kepolisian.”Kendaraannya sudah ada sejak 2008. Tapi memang belum bisa beroperasi. Masih menungu surat izin dari kepolisian. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan kepolisian.” kata Pit Kepala Dinas Kerbersihan dan Pertamanan (DKP). Sri Utomo. Senin (11/1).

Menurutnya pengadaan motor sampah dilakukan untuk menunjang alat transportasi sampah yang minim. Terutama, kata dia. untuk mengangkut sampah pada lokasi perumahan. Pembelian motor sampah juga dilakukan untuk meminimalisir peran gerobak sampah.Dengan motor sampah ini. kata Sri. pengangkutan sampah dapat dilakukan lebih cepat dan jangkauannya pun dapat lebih luas. Motor sampah ini berkapasitas dua meter kubik. Merupakan kendaraan roda tiga, rencananya dioperasionalkan oleh dua petugas. Setiap motor sampah ini bekerja sesuai kondisi sampah di lokasi masing-masing.” katanya.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok. Yusamanto mengakui telah memberikan dukungan penuh atas operasionalnya motor sampah itu. Surat permohonan yang disampaikan DKP juga sudah dilampirkan. “Kendaraan bermotor tersebut akan bergerak di jalan raya, makanya harus ada izin khusus dari kepolisian.” kata dia.Kendaraan tersebut. lanjut dia. secara prinsip tidak ada persoalan. Izin yang diterbitkan biasanya bersifat khusus, karena memang fungsinya bukan untuk komersil, jadi berbeda dengan motor sejenis yang sudah mendapatkan izin. “Masalahnya, motor ini kalau dalam aturan hanya dapat beroperasi di desa-desa.” katanya.Sementara Ketua Komisi C DPRD Kota Depok. Edi Sitorus mengatakan, bila kendaraan motor sampah tersebut tidak dapat digunakan lantaran terbentur aturan kepolisian berarti DKP tidak mengkonsep program pengadaan motor sampah ini dengan baik. Ini murni kesalahan konsep. Mengapa sebelum mengkonsep program itu mereka tidak melihat aturan mainnya.” kata dia.Edy mengatakan, sebaiknya sebelum mengkonsep sebuah program DKP harus melihat aturan mainnya terlebih dahulu. “Jangan sampai kendaraan telah dibeli tapi tidak dapat digunakan. Mubazir.” katanya, (ck-26)

 

Februari 2010

Retribusi Sampah Kota Depok Tercium Aroma Korupsi

Penulis : Kisar Rajaguguk

Sumber:  http://www.mediaindonesia.com/03 Februari 2010

DEPOK–MI: Menguapnya miliaran rupiah dana retribusi di Kota Depok, Jawa Barat, diduga telah disimpangkan sejumlah pejabat Kota Depok. Sektor yang diduga disimpangkan adalah retribusi sampah yang ditarik Pemkot melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor.

Mantan anggota DPRD, yang kini Direktur Komunitas Anak Bangsa (KAB) bidang pelayanan birokrasi terhadap masyarakat Kota Depok melalui APBD, Raden Sugiharto, Rabu (3/2), di Depok, menyebutkan, korupsi dana retribusi sampah di Kota Depok telah bertahun-tahun ketika Depok berstatus kota administratif wilayah Kabupaten Bogor. Korupsi tersebut diduga melibatkan pejabat Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan yang berkantor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, selaku pengumpul dana masyarakat.

Ihwal dugaan penyimpangan dana retribusi sampah terbongkar dari komplain masyarakat tentang buruknya pelayanan persampahan di Kota Depok. Padahal, warga telah membayar iuran sampah kepada pemerintah daerah Rp3.500 yang dipungut melalui PDAM Tirta Kahuripan di tiga Kantor Cabang Kota Depok (Kecamatan Sukma Jaya, Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas).

Sejak pungutan dana retribusi diberlakukan pada 1999 lalu hingga kini, ditemukan indikasi pemotongan dana secara sepihak oleh sejumlah pejabat. Dari alokasi dana setiap rumah sebesar Rp3.500, realisasi yang masuk kas daerah Kota Depok hanya Rp63 juta per bulan atau Rp756 juta per tahun. Sedangkan pelanggan PDAM di Kota Depok berjumlah 41.000 rumah x Rp3.500 seharusnya Rp143.500.000 per bulan atau Rp1,722 miliar per tahun.

“Menurut laporan warga masyarakat, pemotongan atau penyimpangan dana itu dilakukan oleh oknum bagian pengumpul retribusi Kantor DKP, PDAM, hingga Dinas Pendapatan dan Penegelolaan Keuangan Daerah,” papar Sugiharto. (KG/OL-04)

Warga Depok dilarang membakar sampah

Pos Kota , 05 Feb 2010

Sumber: http://203.207.59.29/node/84666

DEPOK – “Warga Kota Depok dilarang membakar sampah karena menambah pemanasan glnb.il,” kata H. Riduan dari Dinas Kebersihan Kota Depok, Kamis ( 4/2). Selain jua dilarang membuang sampah sembarangan. Ketentuan ini untuk menyambut hari lingkungan hidup sedunia. Warga agar membuang sampah di tong yang disediakan.

Drs H. Irwansyah Kepala bidang Sarana Parasana Kebersihan Kota Depok mengatakan sementara ini Unit Pengelolaan Sampah ( UPS) dari 21 sudah 14 telah dioperasikan. Dari UPS ini dapat dihasilkan pupuk. Karena itu warga di setiap kelurahan jangan membuang sampah sembarangan, Camat dan lurah pun harus wilayah, jangan sampai ada warga membuang sampah ke kah Bila diketahui akan dikenai denda. Ini juga dalam rangka Depok ingin meraih Adipura. (nasrul/si/g)

Depok Berencana Buang Sampah ke TPA Kabupaten Bogor

Sumber : http://iskandarhadji.blogspot.com/ 14 Februari 2010

DEPOK, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membuang sampah ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Tahun 2012 mendatang. Sebab, TPA Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Tahun 2011 diperkirakan sudah tidak mampu lagi menampung sampah warga Depok. Program tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) antar daerah itu melibatkan tiga daerah yakni Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemkot Bogor dan Pemkot Depok. “TPST rencananya berada di Kabupaten Bogor. Lahanya sangat luas yang melibatkan tiga pemerintah daerah,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Sri Utomo, Minggu (14/2) siang.

Menurut Sri Utomo, program TPST hanya diperuntukan bagi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Nota kesepakatan kerjasamanya pun sudah ditandatangani dengan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Konsep TPST, tambah Sri Utomo, lebih modern dan baik. Karena sampah yang dikelola dilokasi tersebut nantinya tidak lagi tersisa. Semuanya dapat dimanfaatkan dan tanpa dampak lingkungan.Menurut Sri Utomo, program TPST antar daerah ini masih terus digodok terutama terkait investasi daerah yang ikut dalam program itu. Sekaligus mengatur nilai pendapatan yang didapat dari sampah bagi daerah yang terlibat. “Prinsipnya kita membayar teeping fee sampah. Tapi dapat keuntungan dari pengelolaan itu dan diharapkan tahun 2012 sudah siap,” kata dia.

Sedangkan untuk investasinya, kata dia, belum ada keputusan. “Beberapa waktu lalu ada usulan agar investasi itu juga melibatkan pemerintah Provinsi Jabar. Karena memang mekanismenya nanti pun melibatkan pemerintah propinsi,” tambahnya.

Sampai saat ini, tiga pemeritnah daerah yang terlibat optimis dan serius dengan TPST antardaerah ini. Karena nilai manfaatnya sangat banyak. Mekanisme kontrolnya pun jadi lebih baik. Sehingga masalah sampah di tiga daerah itu nanti tidak ada lagi.Lahan TPA Cipayung, tambah Sri Utomo, saat ini tersisa tinggal satu hektare lebih. Lahan seluas itu, kata dia, tak cukup menampung volume sampah sebesar 3.400 meter kubik per hari. Namun dengan pembangunan unit pengelolaan sampah (UPS) yang sudah beroperasi di Kota Depok, diharapkan dapat mengurangi beban TPA Cipayung.

Sementara itu, pembangunan puluhan UPS di Kota Depok yang sudah menelan biaya pembangunan puluhan miliar rupiah, hingga kini belum semua beroperasi secara optimal. Pasalnya, UPS sedianya berfungsi untuk mengelola sampah menjadi pupuk kompos berubah menjadi tempat pembuangan sampah.Sebagai contoh pembangunan UPS 1 di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, hingga kini belum melakukan kegiatan pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos. Bahkan fungsinya berubah menjadi tempat pembuangan sampah dari berbagai lokasi permukiman.Sudah sejak seminggu terakhir ini, tumpukan sampah yang dibuang kedalam UPS Jalan Merdeka meluber hingga keluar pintu. Akibatnya, bau aroma yang tak sedap sampai mengganggu ketenangan warga setempat. “Kami sudah tidak tahan lagi mencium bau busuk yang berasal dari tumpukan sampah itu,” ujar Ardiansyah (45), warga lingkungan Kelurahan Abadijaya.

Menanggapi sejumlah UPS di Kota Depok yang belum beroperasi, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Andyarini mengatakan, perlu optimalisasi kesungguhan dan kebersamaan seluruh unsur terkait baik warga dan pihak DKP. “Kenapa pembangunan UPS yang sudah menelan biaya besar, tidak dapat dioperasikan untuk mengelola sampah menjadi pupuk kompos. Pihak DKP harus lebih optimal turun ke bawah untuk mencari solusinya,” kata Andyarini.

Sampah Menumpuk, Korban Banjir Depok Harapkan Penyemprotan Disinfektan

Sumber:  http://www.tempointeraktif.com/ 15 Februari 2010

TEMPO Interaktif, Depok – Banjir yang terjadi pada Jumat malam di Depok menyisakan tumpukan sampah di sekitar rumah warga di RT 05/RW 14, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok. Tumpukan sampah ini menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu warga.

Satiman, 40 tahun, menjelaskan bau busuk tersebut sudah ia rasakan sejak hari Sabtu. Ia khawatir tumpukan sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti penyakit kencing tikus.

Ia berharap Pemerintah Kota Depok mau memberikan bantuan dengan menyemprot lingkungan sekitar rumah dengan cairan deisinfektan. “Kalau nggak segera disemprot takutnya banyak penyakit. Apalagi sampah ini kan campur sama bangkai tikus,” kata dia kepada wartawan, Senin (15/2).

Menurut Satiman, pada banjir 2007, begitu genangan air surut, lingkungan sekitar rumah segera disempot dengan cairan disinfektan. Akan tetapi, pada banjir tahun ini, meskipun air sudah surut sejak dua hari yang lalu, pihak pemerintah kota tak kunjung menyemprot tumpukan sampah. TIA HAPSARI

Usang, Konsep Sampah di Depok

Media Indonesia, 18 Feb 2010

Sumber: http://bataviase.co.id/

URGENSI penanganan sampah di Kota Depok masih dilihat sebelah mata oleh pihak yang bertanggung jawab. Setiap harinya, ribuan ton sampah menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Mulyo Handono mengaku hingga kini penanganan persampahan di TPA Cipayung belum optimal. Pasalnya, menurut dia, konsep penanganan sampah di TPA itu cenderung hariya berujung pada penimbunan sampah.

Lantaran itu pulalah, Mulyo memprediksi TPA Cipayung yang berlokasi di Kampung Bulak, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, sudah tidak dapat digunakan pada 2013. “Saya memprediksikan, TPA Cipayung yang luasnya mencapai 10,6 hektare itu akan tutup pada 2013 karena kelebihan kapasitas,” tuturnya.

Penumpukan sampah terjadi, menurut Mulyo, akibat masih dianutnya paradigma lama dalam hal penanganan sampah kota. Hal itu menitikberatkan hanya pada pengangkutan dan pembuangan akhir. Kini, Mulyo mengingatkan pemkotudah harus mengambil langkah demi memperpanjang usia guna TPA. Di antaranya menambah luas TPA dan memaksimalkan kembali program (mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang sampah, mengganti, menanam kembali) mulai dari sumbernya.

Pandangan Mulyo itu disampaikan di sela-sela acara Forum Group Discussion Panduan untuk Kerja Sama Pemda-Swasta Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman yang diselenggarakan Kementerian PU Dirjen Cipta Karya di Jakarta, kemarin.

Dia mengutarakan hal itu menanggapi soal sistem pengolahan sampah yang berprinsip kumpul, angkut, buang. “Mencari lokasi pengganti TPA semakin sulit. Faktornya, antara lain, terbatasnya lahan dan meningkatnya penolakan masyarakat,” tandasnya.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Mulyo mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah mengubah pola pikir yang lebih bernuansa lingkungan. Konsep pengelolaan sampah yang terpadu, kata dia, sudah saatnya diterapkan, yaitu dengan meminimalkan sampah serta memaksimalkan daur ulang dan pengomposan, disertai TPA yang ramah lingkungan.

“Paradigma baru penanganan sampah lebih merupakan satu siklus yang sejalan dengan konsep ekologi. Energi baru yang dihasilkan dari hasil penguraian sampah maupun proses daur ulang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin,” terang Mulyo. (KG/J-4)

Ketinggian Air Normal, Sampah Menumpuk di Depok

Sumber: http://news.okezone.com/ 21 Februari 2010

Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Malam ini, warga Ibukota Jakarta tak perlu cemas dengan kemunginan banjir kiriman dari hulu seperti Bogor dan Depok. Pasalnya, ketinggian air di pos pemantau air Depok saat ini dalam keadaan normal yakni setinggi 140 centimeter.

Meskipun, status bisa saja berubah menjadi siaga empat jika tinggi air sudah di atas angka 200 centimeter. Hal itu tentunya dipengaruhi oleh curah hujan di kawasan Puncak, Ciawi, Bogor.

Meski normal, namun derasnya debit air kali Ciliwung setiap hari membawa sampah yang tersangkut di sekitar jembatan pos pemantau ketinggian air. Sampah berupa sampah plastik, batang pohon bambu, kayu, hingga kasur kapuk.

“Sekarang normal, paling tinggi hari ini hanya 145 centimeter, sampah makin menumpuk sejak Jumat malam, tingginya sampai 3,5 meter,” tutur Imih petugas pos pemantau ketinggian air di Depok kepada okezone, Minggu (21/02/2010).

Para petugas pos pemantau di Depok mengaku, akan mengangkat tumpukan sampah tersebut jika arus air tidak terlalu deras. Meski tidak begitu mengganggu jalannya arus, namun sampah tersebut selalu diangkat secara swadaya tanpa dibantu Pemerintah Kota.

Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menyebutkan, sedikitnya terdapat 15 titik banjir yang tersebar di 11 kecamatan. Banjir di Depok umumnya disebabkan oleh sistem drainase yang buruk serta tumpukan sampah.(ded)

 

Warga Depok Keluhkan Bau Sampah Pabrik

Sumber:http://www.mediaindonesia.com/22 Februari 2010

DEPOK–MI: Sejumlah warga RT 01/02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok mengeluhkan bau busuk dari limbah pabrik pengolah plastik yang berada disekitar permukiman mereka.

“Bau busuk tersebut sangat menganggu sekali dan saya sampai mual serta pusing-pusing,” kata Ketua RT01/02, Sentot, di Depok, Jawa Barat, Senin (22/2).

Menurut dia, bau tersebut sudah dirasakan sekitar tiga tahun terakhir. Selain menganggu warga, mereka khawatir udara yang terhirup bisa mengganggu kesehatan. Ia menyatakan sudah melaporkan kepada pemerintah daerah terkait bau namun belum mendapat tanggapan.

Dikatakannya anaknya juga selalu pusing dan mual setiap hari. Begitu ada angin yang bertiup dari arah pabrik, aroma busuk itupun tercium. Lebih lanjut ia mengatakan bukan hanya keluhan bau tetapi juga keluhan air situ Cilodong yang mulai berubah. Kerusakan itu dipicu oleh limbah pabrik plastik yang berada disekitar situ tersebut.

Limbah yang dibuang itu, lanjut Sentot berupa cairan dan limbah padat. Bentuknya seperti kristal plastik yang berukuran kecil-kecil. Limbah-limbah tersebut hampir merata menutupi badan situ Cilodong.

Sentot menilai pabrik plastik juga diduga melanggar izin pendirian bangunan. Pabrik pengolahan limbah yang sudah dibangun sejak tiga tahun lalu letaknya berdekatan dengan Situ Cilodong.

Dikatakannya melalui surat izin warga yang diminta pengelola pabrik disebutkan pembangunan pabrik plastik untuk keperluan gudang, namun nyatanya digunakan untuk pabrik.

Menanggapi hal tersebut, Camat Cilodong, Edy Juhaidi mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi atas laporan warga. Instansi terkait sudah diminta melakukan pengujian air limbah, tapi hingga kini belum ada hasilnya.

Selain itu kata dia pihaknya juga sudah meminta pengelola pabrik untuk menjelaskan persoalan tersebut kepada warga. Surat edaran ke lurah terkait untuk meminta segala dokumen pabrik juga sudah dimiliki.

Dikatakannya ada kesalahan pabrik yang berdiri dekat pabrik plastik tersebut yakni pelanggaran garis sepadan sungai (GSS) bangunan dan perubahan izin bangunan. “Berdasarkan aturan garis sepadan sungai seharusnya 30 meter dari bibir situ,” katanya. (Ant/OL-03)

Maret 2010

Kejar Adipura, Wali Kota Depok Ajak Masyarakat Pilah Sampah

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/ 05 Maret 2010

TEMPO Interaktif, Depok – Kegagalan meraih Adipura tahun lalu memicu semangat Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk mendapatkannya tahun ini. Apalagi hasil seleksi Adipura November 2009 lalu menunjukkan bahwa Depok menempati urutan ke-13 dari 14 kota yang ikut bertanding.

Untuk memperbaiki posisi tersebut, Nur mengimbau kepada masyarakat Kota Depok untuk melakukan pemilahan sampah. Selain kepada masyarakat, imbauan tersebut juga disampaikan kepada jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan instansi pusat di daerah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polres Depok, dan Kejaksaan Depok.

Instansi-instansi tersebut diminta untuk menyediakan tempat sampah dalam dua jenis, yakni tempat khusus sampah organik dan tempat khusus sampah anorganik. Selain itu, para instansi tersebut juga diminta untuk membersihkan saluran air.

Nur berharap dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut, maka Depok dapat memperbaiki nilai sehingga mampu meraih Adipura. “Tahun 2009 Kota Depok dapat nilai 66. Untuk mendapatkan piala Adipura nilainya harus 73. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh masyarakat, Kota Depok bisa raih Adipura,” ujar Nur di sela-sela kunjungannya ke Badan Pertanahan Nasional, Kota Kembang, Depok, Jumat (05/03).

Adapaun Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Depok Hani Hamidah menjelaskan ada 59 titik yang diperiksa oleh tim penilai. Titik tersebut di antaranya kantor instansi Pemkot Depok, perumahan warga, jalan utama, stasiun kereta api, terminal, pasar tradisional, puskesmas, dan sekolah.

Untuk kantor instansi, yang dinilai adalah kebersihan dan sudah dilakukannya pemilahan sampah atau belum. Sedangkan untuk jalan yang menjadi penilaian yakni kondisi jalan dan drainase.

“Untuk titik-titik tertentu, seperti puskesmas dan perumahan, kita tidak tahu pasti lokasi yang dipilh oleh tim penilai. Jadi semua instansi dan tempat-tempat umum mestinya menyiapkan diri,” ujarnya kepada wartawan. TIA HAPSARI

Demi Adipura, Warga Depok Dilarang Bakar Sampah

Sumber: http://news.okezone.com/ 5 Maret 2010 – 14:42 wib
Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Pemerintah Kota Depok meminta warganya tidak mencampur sampah organik serta anorganik. Mereka juga diimbau tidak membakar sampah.

Hal itu dilakukan Pemkot menjelang perolehan penghargaan Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada Juni 2010 mendatang.

Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail mengatakan pelarangan pembakaran sampah untuk mengurangi gas metan di udara. Menurut dia, Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan 11 kecamatan untuk menegur warga yang membakar sampah.

“Pada tahun ini, saya telah memerintahkan tim Adipura Kota Depok untuk mendorong masyarakat memilah sampahnya, jangan bakar sampah, Undang-Undang Lingkungan telah melarang kita bakar sampah, sehingga antara yang organik dan nonorganik tidak bercampur menjadi satu,” ujar Nurmahmudi saat memberikan pengarahan di Polres Depok, Jumat (5/3/2010).

Dia menambahkan, Depok hanya mampu meraih nilai 66 poin dalam penilain tahap pertama pada November 2009 lalu oleh tim penilai Adipura tingkat provinsi. Perolehan itu masih di bawah standar penilaian yakni 73 poin.

“Kita masih harus bekerja keras untuk meraih Adipura. Menjelang penilaian tahap kedua, Depok mempunyai kesempatan untuk memperbaiki nilai agar memperoleh tingkat yang maksimal,” katanya.

Tim penilai Adipura akan memantau 59 titik, di antaranya kantor-kantor instansi pemerintah seperti Balai Kota, Polres, DPRD, BPN, serta seluruh kecamatan dan kelurahan. Selain itu, tim juga akan memantau terminal bus, stasiun kereta api, pasar, sekolah, saluran air, dan jalan raya.

Pemkot Depok juga tengah menggelar uji emisi bagi kendaraan dan angkutan kota serta menanam pohon. Peringkat Depok tahun lalu hanya mampu berada pada urutan ke 13 dari 14 kota besar yang berlomba meraih Adipura.
(ton)

Depok Kota Terkotor Kedua

Sumber: http://tangerangnews.com/ 5 Maret 2010

TANGERANGNEWS-Demi mengejar poin adipura, Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail meminta warganya untuk memilah sampah secara mandiri. Pasalnya, saat ini Depok masih berada di urutan ke-13 dari 14 kota besar dalam tingkat kebersihannya.

“Tahun ini masyarakat sudah harus mampu memilah sampah, karena ini menjadi penilaian adipura,” kata Nurmahmudi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Jumat (5/3).

Diungkapkan Nur, saat ini kota Depok masih membutuhkan 7 poin lagi untuk meraih adipura. Pada penilaian tahap pertama oleh tim penilai Adipura, November 2009 lalu, poin yang dicapai kota Depok baru sebesar 66 poin. Sementara poin yang dibutuhkan untuk mendapatkan adipura sebesar 73 poin.

“Karenaya kita masih harus bekerja keras untuk meraih Adipura, menjelang penilaian tahap kedua, agar mendapat tingkat yang maksimal,” tukasnya.

Nurmahmudi mengatakan, imbauan untuk memilah sampah tersebut disampaikan, untuk mengikis kebiasaan warga untuk membakar sampah. Sebab, tindakan pembakaran sampah tersebut dilarang oleh Undang-undang Lingkungan Hidup, dan dapat menyebabkan polusi udara.

Dibeberkannya, di kota Depok terdapat 59 titik yang akan dinilai oleh tim penilai Adipura. Antara lain, Balai Kota, Markas Polres, Kodim dan Instansi  pemerintah lainnya. Selain itu, tim juga akan memeriksa perumahan warga, jalan utama, stasisun kereta api, Terminal, pasar tradisional, dan sekolah.(dira)

Depok Sulit Raih Adipura

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/08 Maret 2010

DEPOK, (PRLM).- Kendati Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail talah berulang-ulang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk berbenah meraih piala Adipura. Namun, ajakan tersebut sepertinya tidak didengar masyarakat. Pasalnya, masih banyak warga membuang sampah sembarangan serta membakar sampah seenaknya, terutama banyak dilakukan warga yang kediamannya berada dititik-titik penilaian tim penilai Adipura yakni terminal dan pasar.

Seperti yang terjadi empat RW berbeda yakni RW19 dan RW12 Kelurahan Depok, RW06 Kelurahan Beji Timur, serta RW13 Kelurahan Kemiri Muka. “Walikota berulang-ulang telah mengingatkan warga untuk berpartisipasi meraih Adipura. Tapi faktanya di wilayah kami sampah masih menumpuk. Tidak ada satu pun petugas datang mengangkut,” kata juru bicara empat RW, Bazirhan, Minggu (7/3).

Bazirhan mengatakan, secara kebetulan sampah menumpuk tepat di bawah fly over Arif Rahman Hakim, tidak jauh dari stasiun Depok Baru. “Bukan warga empat RW yang membuang sampah ke sana. Kami hanya kebagian sial,” katanya.

Sampah, kata Bazirhan, di buang oleh para pedagang Pasar Kemiri Muka. Selepas berdagang mereka dengan sengaja membuang berkantung-kantung sampah di dekat pemukiman warga. “Kita telah berusaha melarang bahkan sampai mengusir para pedagang untuk tidak membuang sampah di sana. Tetap saja kalau tidak ada warga yang melihat, para pedagang kembali membuang sampahnya,” kata dia.

Anggota Polres Metro Depok itu menambahkan, karena petugas kebersihan tidak kunjung mengangkut sampah tersebut, warga pun berinisiatif menanggulangi penumpukan sampah dengan cara dibakar. “Dari pada kita kebagian bau tak sedap, mending kita bakar,” kata Bazirhan.

Secara terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Depok, Hasbullah Rahmat mengatakan, penanganan masalah sampah di Kota Depok kurang matang. Sama sekali tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Depok. “Kalau penanganan masalah sampah sudah sesuai RPJM maka tidak perlu lagi kita repot-repot menyulap kota menjadi seperti bersih,” kata dia.

Hasbullah mengatakan, penanganan masalah sampah sebetulnya tidak saja menjadi tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) melainkan tugas seluruh warga Depok. Ia mengingatkan, Pemkot Depok sudah menghabiskan dana APBD cukup banyak untuk membangun sarana dan prasarana sampah. Jumlahnya telah mencapai ratusan miliar rupiah. “Bila penanganan masalah sampah direncanakan secara matang, penananganan masalah sampah sebenarnya tidak berat. Kita akan meraih Adipura secepatnya,” ucapnya. (A-163/das)***

Walikota : Sampah Jangan Dibakar

Sumber:  http://www.depok.go.id/ March 8th, 2010

Pemerintah Kota (Pemkot) mengimbau warga Depok tidak membakar sampah, dan mencampur sampah organik serta anorganik.

Hal itu dilakukan Pemkot Depok menjelang perolehan penghargaan Adipura dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup pada Juni 2010.

Walikota Depok mengatakan, pelarangan pembakaran sampah untuk mengurangi gas metan di udara.

Menurut dia, Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan 11 kecamatan untuk menegur warga yang membakar sampah.

“Tahun ini saya telah memerintahkan tim Adipura Depok untuk mendorong masyarakat memilah sampah dan jangan membakar sampah. Undang – undang lingkungan telah melarang kita membakar sampah, sehingga antara yang organik dan nonorganik tidak tercampur menjadi satu.,” ujar Nur Mahmudi saat memberikan pengarahan di Polres Depok, kemarin.

Dia menambahkan, Depok hanya mampu meraih nilai 66 poin dalam penilaian tahap pertama pada November 2009 lalu oleh tim penilai Adipura tingkat provinsi. Perolehan itu masih di bawah standar penilaian yakni 73 poin.

“Kita masih harus bekerja keras untuk meraih Adipura. Menjelang penilaian tahap kedua, Depok mempunyai kesempatan untuk memperbaiki nilai agar memperoleh tingkat yang maksimal,” Terang Nur Mahmudi

Tim penilai Adipura akan memantau 59 titik, diantaranya kantor – kantor instansi pemerintah seperti Balai Kota, Polres, DPRD, BPN serta seluruh kecamatan dan kelurahan. Selain itu, tim juga akan memantau terminal bus, stasiun kereta api, pasar, sekolah, saluran air, dan jalan raya. Pemkot Depok juga tengah menggelar uji emisi bagi kendaraan dan angkutan kota serta menanam pohon. Peringkat Depok tahun lalu hanya mampu berada pada urutan ke 13 dari 14 kota besar yang berlomba meraih Adipura.(ABT) tahun 2010.

“Targetnya hingga dua lantai Puskesmas Cipayung atau Puskesmas Jembatan Serong, itu nantinya secara keseluruhan akan menyerap anggaran hingga mencapai sedikitnya Rp 2 Miliar,” paparnya.

Babai mengatakan, rencana perluasan areal gedung Puskesmas Cipayung, mengingat fasilitas kesehatan masyarakat itu selama ini tidak lagi cukup memadai, terutama dalam mengantisipasi ratusan pasien setiap harinya yang berobat di Puskesmas tersebut.

“Bahkan bila perlu, ke depan kita akan merencanakan lagi satu Puskesmas di wilayah Cipayung, sehingga semuanya tidak terkonsentrasi hanya di Puskesmas Jembatan Serong,” Ujarnya. Diminta komentarnya secara terpisah, Kepala Puskesmas Cipayung Dr. Dewi mengaku, cukup senang dan gembira karena adanya rencana Pemkot untuk merenovasi dan memperluas areal gedung Puskesmas yang dipimpinnya.

“Nantinya lantai dasar akan sepenuhnya berfungsi sebagai ruang pelayanan medis, sementara lantai atas untuk ruang administrasi Puskesmas,” kata Dewi. Dengan akan direhabnya gedung itu, Dewi membenarkan, kegiatan administrasi dan pelayanan kesehatan berikut seluruh alat – alat kesehatan Puskesmas tentu saja akan direlokasi ke tempat yang dijadikan Puskesmas sementara. “Untuk memindahkan alat – alat kesehatan itu tidak mudah, harus ekstra hati – hati terutama alat – alat laboratorium,” Jelasnya.

Buat Komposter Tidak Mahal

Sumber:  http://www.depok.go.id/ 10 Maret 2010

Dalam rangka mengurangi volume sampah, Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Depok Sri Utomo mengajak masyarakat Kota Depok untuk melakukan proses pembuatan kompos di lingkungan rumah masing-masing.
Menurut Sri Utomo, pembuatan kompos membutuhkan biaya yang relatif sangat murah. “Pembuatan komposter itu sangatlah murah, masyarakat hanya tinggal membuat lubang dengan menggali secukupnya, dengan ukuran sebesar tong sampah plastik galon yang ada tutupnya,” jelas Sri Utomo saat ditemui di SMPN 3 Jalan Barito Depok II Timur, Senin (8/3).

Sri Utomo menambahkan, masyarakat perlu diingatkan bahwa sampah yang bisa dibuat sebagai kompos hanya sampah organik. “Seperti daun-daunan, atau segala macam sampah yang bisa larut dan membusuk jika didiamkan dalam tanah,” terangnya.

Khusus untuk sampah kertas, Sri Utomo menganjurkan masyarakat untuk mengumpulkannya.” Misalkan di sekolahan, anak-anak sekolah pastinya banyak membuang kertas, maka pihak sekolah tinggal menegaskan kepada tim kebersihannya untuk menampung kertas-kertas tersebut, sebab harganya lumayan jika lebih dari sepuluh kilogram, dan kalau ini terus dilakukan maka volume sampah yang dikirim ke TPS akan berkurang,” kata Sri Utomo. (KLM)

Yuk, Kelola Sampah!

Warta Kota/Dodi Hasanuddin, 14 Maret 2010

Sumber: http://202.146.5.42/detil/berita/22900/Yuk-Kelola-Sampah

Depok, Warta Kota

MASYARAKAT Kota Depok diharapkan dapat melakukan pengolahan sampah. Hal itu untuk mengurangi volume sampah di TPA Cipayung. Salah satu langkahnya adalah membuat komposter atau tempat untuk membuat sampah kompos di rumah-rumah.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Sri Utomo mengatakan, komposter sangat membantu mengurangi volume sampah di Kota Depok yang hingga saat ini mencapai 3,600 meter kubik per harinya dan daya tampung TPA Cipayung 1,200 meter kubik per harinya. Dengan adanya komposter itu maka sampah-sampah organik dapat dijadikan kompos dan hal itu akan mengurangi beban TPA Cipayung.

“Bila mengandaikan masyarakat Kota Depok minimal per harinya membuang sampah organik ke komposter di bawah 0,5 meter kubik per harinya dan dikalikan minimal 1,000 warga maka sampah yang tidak dibuang ke TPA Cipayung sebanyak 500 meter kubik per harinya. Itu baru 1,000 warga coba kalau sebagian masyarakat Depok Ini kan sangat membantu. Belum lagi pengelolaan sampah di tiap UPS maka Kota Depok tidak akan pusing memikirkan sampah,” kata Sri utomo, Sabtu (13/3).

Bagaimana membuat komposter? Baca harian Warta Kota edisi Senin (15/3). (Dodi Hasanuddin)

Demi Adipura, Depok Kampanye Memilah Sampah

Republika, 15 Maret 2010
Sumber: http://bataviase.co.id/node/131320

DEPOK – Jika sebulan lalu Anda melintas di bawah fly over Jl Arif Rahman Hakim, Jl Sawangan, dan beberapa titik lain di Kawasan Depok, Anda pasti akan menutup hidung rapat-rapat agar tidak menghirup bau busuk sampah. Kini, Anda mungkin tidak perlu melakukannya lagi.

Sejak tiga pekan terakhir, volume sampah yang berserak di kawasan itu berkurang akibat aktivitas pembersihan intensif yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dan masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah kota juga mulai memperkenalkan perlunya pemisahan sampah organik dan nonorganik kepada masyarakat.Caranya, menempatkan tempat penampungan sampah dua warna kuning dan hijau. Kuning untuk sampah nonorganik dan hijau untuk sampah organik.

Di sejumlah lokasi produsen sampah pasar, terminal, dan permukiman, aparat Pemkot Depok, aktif berkampanye membersihkan lingkungan serta memilah sampah organik dan nonorganik.Kampanye dan pemasangan tempat sampah hijau dan kuning tidak hanya dilakukan di pasar, terminal, dan permukiman, tapi juga di perkantoran, sekolah-sekolah, dan kampus Universitas Indonesia.”Tahun ini, kami menargetkan masyarakat mulai terbiasa memilah sampah,” kata Nur Mahmudi Ismail, wali kota Depok, Ahad (14/5).Pemilahan sampah organik dan nonorganik, menurut Nur Mahmudi, bertujuan mengatasi persoalan pelik, terutama ketersediaan tempat pembuangan akhir. Sampah organik, misalnya, bisa diatasi dengan mengubumya di dalam tanah untuk dijadikan kompos.

“Sampah organik bisa di-daur ulang,” ujar Nur Mahmudi saat deklarasi sosialisasi penanganan sampah di SMPN 3 Depok, awal pekan lalu.Sosialisasi penanganan sampah, masih menurut Nur Mahmudi, bertujuan menjadikan Depok jauh lebih bersih. Tujuan lainnya adalah memenangkan Adipura.”Memenangkan Adipura adalah tekad bersama pemerintah dan masyarakat,” kata Nur Mahmudi.Ini kali kedua Kota Depok mengampanyekan perang terhadap sampah. Yang pertama, kampanye relatif gagal karena hanya meraih nilai 64,3. Kampanye kedua diharapkan membuat nilai kebersihan Kota Depok meningkat menjadi 73.Kampanye ini disambut positif sejumlah pemimpin instansi pemerintah dan swasata. Syafriman, kepala BPN Kota Depok, mendukung penuh upaya wali kota dalam meraih Adipura.Caranya adalah menambah tempat sampah organik dan nonorganik serta mengimbau karyawannya agar mulai membiasakan diri memilah sampah dan menjaga lingkungan kantor.”Kami juga akan lebih menghijaukan kantor dan memiliki komposter sampah,” katanya.

Kombes Saidal Mursalin, kapolres Metro Depok, memperlihatkan apresiasinya dengan memerintahkan jajarannya ikut serta mengampanyekan pemilahan sampah di tengah masyarakat.”Kami akan mengimbau semua jajaran untuk melakukannya. Mulai dari keluarga sendiri dan mengajak masyarakat melakukan pemilahan sampah,” katanya.Seluruh kepala sekolah di Kota Depok juga menyatakan siap menyukseskan kampanye ini. Mereka berharap, sukses meraih Adipura akan memotivasi warga Depok membangun kotanya menjadi lebih indah. Bc26

Pemkot Depok Belum Maksimal Atasi Sampah

Jurnal Nasional – 29 Maret 2010

Sumber: http://digilib-ampl.net/

UPAYA Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menangani masalah persampahan patut dihargai dan acungkan jempol. Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang dilakukan Pemkot Depok merupakan salah satu solusi mengatasi menggunungnya sampah. “Walaupun upaya penanganan masalah persampahan belum maksimal, namun upaya pemkot membangun beberapa UPS patut dihargai,” kata bakal calon Wali Kota Depok, Badrul Kamal (BK), Minggu (29/3).

Badrul mengingatkan permasalahan sampah bukan hanya terjadi di Kota Depok, melainkan terjadi di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Namun, kata dia, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan. Pasalnya, tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung, yang selama ini menjadi andalan Kota Depok, dalam kurun waktu tidak lama lagi tak dapat digunakan.

“Kurun waktu yang sempit memaksa kita memiliki solusi-solusi cerdas dalam mengatasi persampahan. Sebetulnya dengan bantuan masyarakat masalah sampah dapat teratasi dengan mudah,” katanya.

Mantan Wali Kota Depok itu mengatakan, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah organik dan non-organik, dan mau saling mengingatkan satu sama lain dapat membantu Pemkot Depok mengatasi masalah sampah. “Depok ini bukan milik segelintir orang atau sekelompok orang. Depok milik bersama yang artinya dijaga secara bersama-sama. Saling mengingatkan, menjaga, dan mematuhi segala jenis aturan menjadikan Depok kota yang indah,” kata Badrul.

Badrul menambahkan, mengapa dirinya menghargai upaya Pemkot Depok dalam mengatasi masalah sampah dengan mendirikan UPS. Hal itu, kata dia, karena pembanguan UPS merupakan sebuah upaya. Hanya saja, kata Badrul, untuk membuat sebuah sistem penentasan sampah dibutuhkan perencanaan matang. Ingat sebuah sistem terdiri dari input dan output.

“Selama ini UPS sudah dapat mengubah sampah dari bentuk gelondongan menjadi cacahan. Belum sampai pada pengubahan sampah menjadi pupuk organik, serta bagaimana memasarkan pupuk tersebut,” kata dia. Menurutnya, pupuk hasil olahan UPS harus dapat dimanfaatkan petani di Kota Depok.

Mengatasi masalah sampah tidak seperti membalikan telapak tangan. Kendati, Pemkot Depok memasang puluhan sepanduk di seluruh Kota Depok untuk mengajak masyarakat bersama-sama meraih Piala Adipura. Namun, dari pantauan Jurnal Nasional, ajakan tersebut bak gayung tak bersambut. Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan.

Gunungan sampah masih terlihat dekat Stasiun Citayam, Jalan Merdeka, di bawah flyover Arif Rahman Hakim, dan sebagainya. Aji (34), pedagang di tempat itu mengatakan, warga biasa membuang sampah dekat pintu air di kawasan ini. “Kalau kita tidak boleh buang sampah di sini, lalu dimana lagi kita bisa buang sampah,” katanya.

Sampah Menggunung di Sungai Ciliwung

Media Indonesia – 29 Maret 2010

Sumber: http://digilib-ampl.net/

“PERLU penanganan segera,“ komentar Ketua Umum Depok Civil Society Wenny Haryanto ketika menyusuri Sungai Ciliwung, kemarin. Penyusuran dimulai dari Kampung Utan, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, hingga ujung Kampus Guna Darma, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yang letaknya berbatasan dengan Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Sungai Ciliwung mengaliri kawasan Depok sepanjang 10 kilometer mulai dari ujung Kampung Pondok Rajek, Kelurahan Kali Mulia, Kecamatan Cilodong, hingga ujung Kampus Universitas Gunadarma, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.

Ada delapan kelurahan yang dilewati aliran Sungai Ciliwung, yaitu Kelurahan Kali Mulia, Tirta Jaya, Mekar Jaya, Kemiri Muka, Pondok Cina, Depok, Pondok Jaya, dan Kelurahan Tugu.

Kegiatan peduli lingkungan itu digelar terkait dengan peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret 2010. Masyarakat pecinta lingkungan Kota Depok, meliputi puluhan duta air dan karang taruna se-Kota Depok, menyusuri sungai menggunakan sembilan perahu. Ikut dalam rombongan, mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal.

Badrul sempat tertegun menyaksikan gunungan sampah di pinggiran sungai. Kondisi itu akan menghambat lalu lintas air. Ia juga geleng-geleng kepala karena daerah aliran sungai berlongsoran, tapi belum ada upaya pemerintah setempat untuk memperbaikinya.

Ketika menjabat Wali Kota Depok, Badrul mengaku sudah menyiapkan rencana memperbaiki daerah aliran sungai mulai hulu Kampung Utan, Citayam, Pancoran Mas, hingga hilir Kelurahan Tugu, Cimanggis. Di kawasan itu ditanam pohon-pohon pelindung agar tanah permukaan tidak mudah longsor.

“Bila kelak saya dipercaya kembali memimpin Kota Depok, saya prioritaskan membangun sungai itu agar warga di hilir Depok termasuk Jakarta tidak kebanjiran bila musim hujan tiba,“ ujarnya.

Penyakit kulit Pencemaran Sungai Ciliwung sudah sering dikeluhkan warga bantaran yang di kawasan Depok berjumlah 45.299 jiwa. Sejumlah orang yang tinggal di bantaran sungai bahkan bolakbalik terkena penyakit kulit karena menggunakan air sungai untuk mandi.

“Ketika bangun pagi, kulit terasa panas dan berwarna merah seperti kena knalpot sepeda motor,“ keluh Atem, 30, selepas mandi menggunakan air Sungai Ciliwung. Atem memakai air Sungai Ciliwung untuk mandi karena pompa di rumah kontrakannya rusak.

Cipto, 45, warga Kelurahan Sukma Jaya, juga merasakan gatal di lehernya. “Saya sudah ke puskesmas hanya diberi salep untuk mengobatinya,“ kata Cipto. Gatal-gatal itu muncul setelah mandi air Sungai Ciliwung dekat rumahnya.

Sebelumnya, empat bulan lalu, hasil penelitian menunjukkan nilai nitrit nitrogen air Sungai Ciliwung mencapai 0,08 dan biochemical oxygen demand 19 dengan ambang batas maksimal 6. Pencemaran sudah mengkhawatirkan, tapi dianggap belum membahayakan.

Ada kecurigaan pabrik dan rumah sakit juga membuang limbah mereka ke sungai. Wenny Haryanto mengingatkan, sungai merupakan wajah utama sebuah kota. “Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh,“ harapnya. Kisar Rajagukguk

One response to “Berita 2010-1 (Jan-Mar)

  1. Ass…
    Bagaimana saya mengadukan orang yang membuang sampah sembarangan apa harus saya vidio kan atau hanya mengadukanya langsung ke pihak berwajib

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s