Berita 2011-2 (Mar-Apr)

Maret 2011 

Perda Sampah Hanya Retorika

Jurnal Nasional,  10 Maret 2011
Sumber: http://digilib-ampl.net/ 

RENCANA Pemerintah Kota (Pemkot) Depok –Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)– membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Persampahan dinilai hanya sebatas retorika. Sebab, rencana pembuatan perda tersebut sudah diusulkan DKP sejak dua tahun lalu.

Namun hingga kini rencana tersebut tetap berhenti sebagai rencana. “Saya minta DKP tidak hanya berretorika. Kalau memang perda sampah dinilai urgen, usulkan saka kepada kami,” kata anggota DPRD Fraksi Gerindra Bangsa (FGB) Selamet Riyadi kepada Jurnal Nasional, Rabu (8/3).

Sayangnya, kata Selamet, Pemkot Depok dan DKP tidak memperlihatkan tanda-tanda serius dalam membuat perda sampah. Padahal, perda sampah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Depok. “Banyak orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Kalau hal ini terus dibiarkan, akan berbahaya bagi kita,” katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok meminta DKP lebih serius membahas perda sampah. Ia berharap, dalam waktu enam bulan DPRD sudah melihat draf perda itu. “DKP jangan selalu bicara akan membuat perda sampah kalau drafnya tidak disiapkan mulai sekarang,” ujar Selamet.

Selamet menilai, rencana Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengajak peran serta masyarakat untuk mengatasi masalah sampah merupakan usul yang patut diacungi jempol. Namun, menurutnya, rencana itu tidak akan berjalan tanpa disokong peraturan yang dapat memaksa masyarakat. “Perlu ada peraturan yang dapat menyadarkan kita semua. Kalau hanya lewat ajakan tanpa sanksi, tidak akan berpengaruh,” katanya.

Terpisah, Kepala DKP Ulis Sumiharja membantah bahwa pihaknya belum memiliki draf perda. “Kami sudah membahas masalah ini sejak dua tahun lalu, dan kami sudah memiliki draf perda,” katanya.

Ulis sadar, perda sampah sangat dibutuhkan untuk mengajak partisipasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. “Kita tinggal menunggu peraturan pemerintah terkait UU No 18 Tahun 2008 tentang prinsip-prinsip dasar mengembangkan sampah berbasisi komunal dan bernilai ekonomis. Kalau peraturan pemerintah sudah ada, kita tinggal mengikutinya,” ujarnya. Iskandar Hadji

Buang Sampah Sembarang Terancam Pidana

Sumber :  http://www.harianpelita.com/ 11 Maret 2011

Depok, Pelita. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani menegaskan bagi masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) karena secara jelas telah melanggar Peraturan Daerah No 14/2001 tentang Ketertiban Umum,  Membuang sampah sembarangan merupakan budaya kurang bagus, untuk itu kita akan tertibkan dengan melakukan tindakan tipiring dengan ancaman tiga bulan penjara atau denda Rp.1,5 juta,tegas Sariyo, Kamis (10/3).

Untuk itu, kata Sariyo pihaknya akan melakukan pemantauan secara rutin di beberapa titik yang diduga menjadi tempat pembuangan sampah. Diantaranya di Jembatan Panus, dan sepanjang kali di Jalan Raya Bogor ,Kali merupakan tempat pembuangan sampah paling gampang.ujarnya.

Dikatakan Sariyo, Satpol PP telah melakukan pengintaian selama dua minggu terhadap para pelaku pembuang sampah sembarangan di Jembatan Panus mulai tengah malam pukul 24.00 hingga 04.00 WIB. Namun dalam pengintaian itu tidak ditemukan adanya pembuang sampah. Namun saat petugas telah meninggalkan lokasi , petugas mendapat informasi dari masyarakat ada yang membuang sampah di lokasi tersebut. Ada indikasi pelaku pembuang sampah adalah warga di luar Depok. Kita akan intensifkan penjagaan.ujarnya.

Sariyo mengaku ada 83 titik pemantauan di Kota Depok diantaranya di Jalan Margonda, Tole Iskandar dan beberapa tempat lainnya. Dalam menangani ini dibutuhkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan agar tidak membuang sampah sembarangan.Laporkan kalau ada pembuang sampah sembarangan,tegas Sariyo. (ck-26)

Raperda Tentang Sampah di Depok Segera Dibahas

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/   17 Maret 2011

MI/Sumaryanto/wt
DEPOK–MICOM: Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Depok akan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang sampah. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Ulis Sumiharja, di Depok, Kamis (17/3) mengatakan draf perda tentang samaph sudah ada, tinggal menunggu pembahasan di DPRD.

Dikatakannya perda sampah sangat dibutuhkan untuk mengajak partisipasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga lingkungannya dengan baik, sehingg bersih dan sehat.

Sesungguhnya kata dia, Pemkot Depok, khususnya DKP menginginkan masyarakat Depok memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya, makanya ia berharap kesadaran timbul dari setiap individu warga Depok, sehingga tidak perlu dipaksa. Negara Jepang katanya memiliki kesadaran tinggi dalam membuang sampah pada tempatnya, yang sudah menjadi budaya, sehinga dimana pun mereka berada, akan selalu menjaga kebersihan.

Sementara itu, Ketua Fraski DPRD PKS Kota Depok, Muttaqien mengatakan masalah sampah yang sudah menjadi perhatian penting perkotaan, nyatanya pemerintah Kota Depok belum memiliki regulasi tersendiri. Dengan tidak memiliki aturan daerah sendiri, maka kata Muttaqien membuat penanganan sampah masih setengah hati, pemerintah pun tak bisa berbuat banyak untuk mendorong partisipasi publik dalam penanganan sampah.

“Sampah itu menjadi persoalaan kota dimana saja. Di Kota Depok kok tidak ada perda yang mengatur khusus persampahan itu,? katanya.

Menurut dia, persoalan sampah di setiap kota memang sama, tapi penyelesaiannya berbeda-beda. Berdasarkan budaya dan pendekatan yang layak. Untuk itu perda itu perlu dibuat. Lebih lanjut Muttaqien mengatakan penanganan sampah bukan hanya pada pengelolaan saja, melainkan juga menciptakan kawasan-kawasan yang memang wajib bebas sampah. “Sanksi yang diberikan dalam perda harsu tegas sehingga ada efek jera bagi masyarakat,” katanya. (Ant/OL-04)

Membuang Sampah Sembarangan Hanya Dikenai Tipiring

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/ 22 Maret 2011

DEPOK, Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membuat Depok bebas sampah sepertinya masih harus menunggu waktu lama. Pasalnya, Pemkot Depok hanya memberi sanksi ringan kepada para pembuang sampah sembarangan. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih sangat minim.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani bahkan mengancam akan menindak tegas para pelaku pembuang sampah sembarangan. Sayangnya, Satpol PP bekerja hanya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 14 tahun 2001 tentang Ketertiban Umum. ”Kami akan melakukan penertiban bagi pembuang sampah sembarangan dengan tindakan tipiring dengan ancaman tiga bulan penjara atau denda Rp1,5 juta,” tegas Sariyo, Selasa (21/3).

Menurut Sariyo, ia telah mencatat sejumlah titik yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan, yakni: Jembatan Panus, Kecamatan Pancoran Mas dan sepanjang Kali Ciliwung di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis. ”Kami akan melakukan pemantauan secara rutin di beberapa titik tersebut,” kata dia

Menurut dia, sungai dan kali kerap dijadikan lokasi pembuangan sampah lantaran kali dan sungai dinilai sarana paling mudah membuang sampah. ”Kami sudah melakukan pengintaian selama dua minggu terhadap para pelaku pembuang sampah sembarangan di Jembatan Panus mulai tengah malam pukul 24.00-04.00 WIB,” kata Sariyo.

Selain itu, pihaknya juga memantau 83 lokasi lainnya. Misalnya, Jalan Margonda dan Tole Iskandar. Dia menduga pelaku pembuang sampah adalah warga luar Depok. Dia berpesan agar warga melaporkan kepada petugas terkait jika melihat orang yang membuang sampah sembarangan. Sariyo mengatakan, diperlukan kerjasama dinas terkait lainnya untuk mengatasi permasalahan ini. ”Kami telah berkordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Depok untuk mendukung program tidak membuang sampah sembarangan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Ulis Sumardi mengatakan, draft perda tentang sampah sudah diusulkan sejak dua tahun lalu. Namun hingga kini belum rampung dibahas. Padahal, keberadaan perda sampah sangat dibutuhkan untuk mengajak partisipasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. “Kami menginginkan masyarakat Kota Depok memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Dan seharusnya kesadaran tersebut tidak perlu dipaksakan,” kata Ulis. Dia menyontohkan, penduduk Jepang sangat tertib. Tidak ada warganya yang membuang sampah sembarangan. “Mereka tidak akan membuang sampah sembarangan,” katanya.

Buang Sampah Diancam Rp 1,5 Juta

Indo Pos. 24 Mar 2011 
Sumber: http://bataviase.co.id/node/614690 

DEPOK-Warga Depok maupun mereka di luar kota itu kini hams berhati-hati. Mereka tak lagi bisa seenaknya membuang sampah di sembarang tempat Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mengancam dengan denda sebesar Rp 1.5 juta atau kurungan penjara tiga bulan.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani menegaskan peraturan daerah (Perda) yang mengatur itu cukup kuat. Dapat mengancam pelaku dengan sanksi tegas. “Bagi pelakunya diancam sesuai Perda No 14 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Kami akan melakukan penertiban bagi pembuang sampah sembarangan dengan tindakan tipiring dengan ancaman tiga bulan penjara atau denda Rp 1.5 juta,” kata Sariyo, kemarin.

Dikatakan dia, sejumlah titik yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah adalah Jembatan Panus, Kecamatan Pancoran Mas dan sepanjang Kah Ciliwung di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis. “Kami akan melakukan pemantauan secara rutin di beberapa titik tersebut,” tegasnya.

Menurut dia, kali kerap dijadikan lokasi pembuangan sampah lantaran dinilai menjadi lokasi paling mudah membuang sampah. Lokasi itu pun bakal diintai terus. Pelaku bakal dipotret secara rutin. Selain itu. pihaknya juga memantau 83 lokasi lainnya. Misalnya. Jalan Margonda dan Tbk Iskandar. Dia menduga pelaku pembuang sampah adalah warga luar Depok. Dia berpesan agar warga melaporkan kepada petugas terkait jika melihat orang yang membuang sampah sembarangan.

“Kami telah berkordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Depok untuk mendukung program tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya. Terpisah. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Uus Sumardi mengatakan, draft perda tentang sampah sudah diusulkan sejak dua tahun lalu. Namun hingga kini belum rampung dibahas. Padahal, keberadaan perda sampah sangat dibutuhkan untuk mengajak partisipasi masyarakat agar tidak membuangsampah sembarangan.

“Kami menginginkan masyarakat Kota Depok memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Dan seharusnya kesadaran tersebut tidak perlu dipaksakan.” kata Uus. Dia menyontohkan, penduduk Jepang sangat tertib. Tidak ada warganya yang membuang sampah sembarangan. “Mereka tidak akan membuang sampah sembarangan,” ucapnya, (rko)

Raperda Sampah Jangan Hanya Wacana

Jurnal Depok, 24 Maret 2011 
Sumber: http://www.dprd-depokkota.go.id/

KASUS persampahan memang menjadi kendala utama disetiap daerah, namun kepala daerah selalu memikirkan jalan terbaik untuk meminimalisir permasalahan sampah yang terjadi. Tapi hal itu tidak berlaku di Depok, di Isma’il terkesan cuek dengan permasalahan sampah yang terjadi.

“Padahal masalah sampah di Kota sejuta belimbing ini sudah sangat krusial untuk menyelesaikannya,” ujar anggota komisi C DPRD Kota Depok, Nurhasyim kepada Jurnal Depok, kemarin.

Seharusnya, sambungnya, kalau memang walikota peduli dengan permasalahan sampah dengan permasalahan sampah dengan segera rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai persampahan segera diselesaikan dan diajukan ke DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Sudah dua tahun lalu Pemkot melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) membuat Raperda, namun saampai sekarang ini belum juga diajukan,” paparnya.

Oleh karena itu, politis dari Fraksi Partai Golkar itu berharap dalam waktu enam bulan, DPRD sudah melihat draff Raperda sampah. “DKP jangan selalu berbicara akan membuat perda sampah kalau memang tidak disiapkan draffnya dari sekarang,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Ulis Sumiharja mengakui bahwa pihaknya telah membahas masalah ini sejak dua tahun lalu, bahkan telah memiliki draff perda. Hanya tinggal menunggu peraturan pemerintah sudah ada maka kita tinggal mengikutinya.

Ulis mengingatkan, sesungguhnya Pemkot Depok, Khususnya DKP menginginkan masyarakat Depok memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Maka kesadaran itu timbul dari setiap individu warga Depok. Sehingga tidak perlu dipaksa seperti contohnya

“Warga Jepang memiliki kesadaran tinggi dalam membuang sampah pada tempatnya. Sehingga dimana pun mereka berada, mereka selalu menghargai sampah tersebut.” Imbuhnya. Kota Kembang, Jurnal Depok

Nasdem Depok Canangkan Gerakan Pembersihan Sampah

Sumber: http://metrotvnews.com/ 24 Maret 2011 

Metrotvnews.com, Jakarta: Komunitas Nasional Demokrat, Depok, Jawa Barat, akan menggelar bakti sosial dengan membersihkan lingkungan. Aksi ini diawali dengan penyerahan tong sampah kepada Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh di Jakarta, Kamis (24/3) sore.

Penyerahan enam tong sampah berwarna biru yang dilengkapi dengan simbol Nasional Demokrat itu, menyimbolkan kepedulian organisasi kemasyaratan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sekitar 100 kader Nasdem Depok, menyaksikan serah terima tersebut di Kantor Pengurus Pusat Nasional Demokrat di jalan Suroso, Jakarta Pusat.

Bagi sekitar 1,7 juta warga kota Depok, kebersihan lingkungan merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan segera dan bersinambungan.

Menurut rencana, komunitas Nasional Demokrat Kota Depok, akan menggelar bakti sosial akhir bulan ini. Mereka akan menyebar ke kawasan permukiman dan ke tempat umum, untuk membersihkan lingkungan dan memamasang tempat sampah di lebih dari 100 lokasi.

Komunitas Nasional Demokrat Depok berharap dengan pemasangan tempat sampah ini, warga depok akan menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dengan membuang sampah di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, memuji langkah komunitas Nasional Demokrat Kota Depok. Surya Paloh menyatakan, gerakan perubahan yang dicanangkan Nasional Demokrat, harus dimulai dari ketulusan dan keikhlasan.

Surya Paloh mengakui, bakti sosial dengan membersihkan lingkungan merupakan upaya sederhana. Namun aksi ini mengandung makna luar biasa, karena menunjukkan keperdulian terhadap sesama. Apalagi keperdulian ini muncul di tengah-tengah langkanya sikap perduli terhadap sesama. (RIE)

Depok Krisis Lahan TPA Sampah

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/ 28 Maret 2011 

JAKARTA–MICOM: Lahan tempat pembuangan akhir (TPA) di Cipayung, Depok, sudah kritis dan tak mampu lagi menampung kiriman sampah. Lahan ini diprediksi akan habis tahun depan. Parahnya, Pemerintah Kota Depok sampai saat ini belum menyiapkan lahan baru.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok Ulis Sumardi mengatakan, lahan TPA Cipayung Depok kini sudah lampu merah. “Lahan itu hanya mampu menampung sampah kota hingga 2012. Sebab, dari 11,2 hektare luas lahan TPA, kini hanya tersisa 0,64 hektare, “ ujar dia, di Depok, Minggu (27/3).

Dia menjelaskan, TPA Cipayung yang terbagi tiga zona itu hanya menyisakan zona C seluas 0,64 hektare yang digunakan tempat penampungan. “Sedangkan, zona A dan zona B yang memiliki luas lahan 10,5 hektare tak bisa lagi menampung,” paparnya. .

Ulis mengatakan TPA Cipayung tetap digunakan, walaupun kemampuan lahan hanya bertahan sampai tahun depan. “Kami akan melakukan pembusukan, yakni sampah ditimbun dengan tanah, Selain itu, kami juga akan memaksimalkan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) baik yang sudah beroperasi maupun UPS yang selesai dibangun tapi belum difungsikan sama sekali,” paparnya.

Sementara itu, Denny Wahyu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok, sebagai pengelola TPA Cipayung mengatakan, setiap hari sebanyak 350-400 ton sampah dari 63 kelurahan 11 kecamatan dibuang ke TPA Cipayung yang dibuka sejak 1984 itu.

“Tingginya volume sampah karena belum ada pengolahan sampah di lahan seluas 11,2 hektare tersebut karena sampah hanya ditimbun dan dipadatkan,” ujar Denny kepada Media Indonesia di Depok, Kamis (24/3).

“Volume sampah yang dihasilkan Kota Depok akan menjadi kendala serius bagi penanganan sampah di kota ini karena terbatasnya lahan untuk TPA,” jelas Denny.

Menurut Denny, dinasnya saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan kekritisan lahan sampah TPA Cipayung yang hanya tersisa 0,64 hektare melalui 3 R. yakni Penggunaan kembali (Reuse), Mengurangi (Reduce) dan Daur ulang (recycle), dan membangun UPS (Unit Pengelolaan Sampah).

“Sayangnya, sampai saat ini sistem tersebut belum berjalan maksimal dan volume sampah di Kota Depok masih sangat tinggi, di samping kurangnya budaya dari masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,” imbuhnya.

Saat ini, banyak sampah liar di jalan-jalan. Padahal, kata dia, Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok telah menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di beberapa kelurahan/kecamatan. (KG/OL-11)

Depok Bakal Banjir Sampah

Sumber: http://metrotvnews.com/ 28 Maret 2011 

Metrotvnews.com, Depok: Kota Depok, Jawa Barat, tengah krisis Lahan tempat pembuangan akhir (TPA). Kini, TPA di Cipayung tak mampu lagi membendung kiriman sampah. Ironisnya, Pemerintah Kota Depok belum menyiapkan lahan baru.

“Lahan itu hanya mampu menampung sampah kota hingga 2012. Sebab, dari 11,2 hektare luas lahan TPA, kini hanya tersisa 0,64 hektare,” ungkap Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok Ulis Sumardi, Ahad(27/3).

TPA Cipayung, jelasnya, tetap digunakan. Meski, kemampuan lahan hanya bertahan sampai tahun depan. “Kami akan melakukan pembusukan, yakni menimbun sampah dengan tanah. kami juga akan memaksimalkan Unit Pengelolaan Sampah (UPS). Baik yang sudah beroperasi maupun yang belum difungsikan sama sekali,” paparnya.

Dia menambahkan, TPA Cipayung terbagi tiga zona. Zona A dan B seluas 10,5 hektare tak bisa lagi menampung. Kini, sampah-sampah itu masih dapat ditampung di zona C yang memiliki luas 0,64 hektare.

Sementara itu, Denny Wahyu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok, sebagai pengelola TPA Cipayung mengatakan, setiap hari sebanyak 350-400 ton sampah dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan dibuang ke TPA Cipayung. Itu berlangsung sejak 1984.

“Tingginya volume sampah disebabkan sampah hanya ditimbun dan dipadatkan,” ujar Denny.

Menurut Denny, pihaknya tengah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, Penggunaan kembali (Reuse), Mengurangi (Reduce) dan Daur ulang (recycle), dan membangun UPS (Unit Pengelolaan Sampah). (MI/**)

Depok Krisis Lahan TPA Sampah

Media Indonesia,  30 Maret  2011 

Sumber: http://sanitasi.or.id/  

Lahan tempat pembuangan akhir (TPA) di Cipayung, Depok, sudah kritis dan tak mampu lagi menampung kiriman sampah. Lahan ini diprediksi akan habis tahun depan. Parahnya, Pemerintah Kota Depok sampai saat ini belum menyiapkan lahan baru.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok Ulis Sumardi mengatakan, lahan TPA Cipayung Depok kini sudah lampu merah. “Lahan itu hanya mampu menampung sampah kota hingga 2012. Sebab, dari 11,2 hektare luas lahan TPA, kini hanya tersisa 0,64 hektare, “ ujar dia, di Depok, Minggu (27/3).

Dia menjelaskan, TPA Cipayung yang terbagi tiga zona itu hanya menyisakan zona C seluas 0,64 hektare yang digunakan tempat penampungan. “Sedangkan, zona A dan zona B yang memiliki luas lahan 10,5 hektare tak bisa lagi menampung,” paparnya. .

Ulis mengatakan TPA Cipayung tetap digunakan, walaupun kemampuan lahan hanya bertahan sampai tahun depan. “Kami akan melakukan pembusukan, yakni sampah ditimbun dengan tanah, Selain itu, kami juga akan memaksimalkan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) baik yang sudah beroperasi maupun UPS yang selesai dibangun tapi belum difungsikan sama sekali,” paparnya.

Sementara itu, Denny Wahyu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok, sebagai pengelola TPA Cipayung mengatakan, setiap hari sebanyak 350-400 ton sampah dari 63 kelurahan 11 kecamatan dibuang ke TPA Cipayung yang dibuka sejak 1984 itu.

“Tingginya volume sampah karena belum ada pengolahan sampah di lahan seluas 11,2 hektare tersebut karena sampah hanya ditimbun dan dipadatkan,” ujar Denny kepada Media Indonesia di Depok, Kamis (24/3).

“Volume sampah yang dihasilkan Kota Depok akan menjadi kendala serius bagi penanganan sampah di kota ini karena terbatasnya lahan untuk TPA,” jelas Denny.

Menurut Denny, dinasnya saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan kekritisan lahan sampah TPA Cipayung yang hanya tersisa 0,64 hektare melalui 3 R. yakni Penggunaan kembali (Reuse), Mengurangi (Reduce) dan Daur ulang (recycle), dan membangun UPS (Unit Pengelolaan Sampah).

“Sayangnya, sampai saat ini sistem tersebut belum berjalan maksimal dan volume sampah di Kota Depok masih sangat tinggi, di samping kurangnya budaya dari masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,” imbuhnya.

Saat ini, banyak sampah liar di jalan-jalan. Padahal, kata dia, Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok telah menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di beberapa kelurahan/kecamatan.

April 2011

Kali Krukut Tertutup Sampah

Jurnal Depok, 5  April  2011 
Sumber: http://www.rintisyanto.com 

Depok–Ratusan kubik sampah rumahtangga menumpuk di Kali Krukut yang melintasi Jalan Raya Krukut atau tepatnya di Kampung Rawa Kalong RT 06/RW 01 Kelurahan Grogol, Limo. Sampah yang menutupi sungai sepanjang 50 meter itu mencerminkan menurunnya tingkat kesadaran warga terhadap lingkungan.

Diduga, penumpukan sampah terjadi lantaran adanya pembangunan proyek jembatan penghubung antara jalan Raya Krukut dengan Kampung Rawa Kalong. “Sampah sudah lama menumpuk, kalau air besar, sampah menyangkut di antara pepohonan di Kali Krukut,” kata Ramlan warga RT 06, Senin (4/4).

Sementara sejumlah petugas pembangunan jembatan tersebut mengatakan, proses pembangunan jembatan sepanjang 7 meter dengan lebar 4 meter masih akan berlanjut. Dinas Bimasda Kota Depok sendiri telah menugaskan 11 personelnya di masing-masing kecamatan untuk mengawasi saluran drainase serta lokasi yang dianggap rawan banjir. Namun besarnya volume sampah rumahtangga di kawasan itu membuat petugas kelebakan membersihkan sampah.

Sejauh ini, Pemerintah Kota Depok belum mempunyai fasilitas penyaraingan sampah secara otomatis. Padahal, pemeliharaan aliran sungai sangat penting untuk minimalisasi menumpuknya sampah yang terbawa arus. Mengingat sedikitnya 76.383 meter kubik sampah diangkut setiap hari dari sejumlah kali yang mengalir di Kota Depok.

“Untuk mengurangi sampah yang mengalir dan menumpuk di sungai harus ada kesadaran masyarakat. Seperti sampah yang mengalir di BKT akibat kurangnya kesadaran masyarakat, sampah-sampah menumpuk di Kali Krukut,” papar Yuni warga yang tinggal di tepi Kali Krukut.
Jurnal Depok, Selasa (4/4).

DPK Depok Temukan tumpukan sampah di Serua

Sumber: http://www.depokline.com/09 April 2011 

Depok, 8/4 (DEPOKLINE) – Dinas Kebersihan dan Pertamanaan (DKP) Kota Depok, Jawa Barat, menemukan tumpukan sampah di sepanjang Jalan Serua, Kecamatan Bojongsari, yang dibuang oleh warga Tangerang Selatan, Banten.

“Kami sudah beberapa kali memergoki ada warga dari daerah tetangga yang membuang sampah di Bojongsari,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala DKP Kota Depok Ulis Sumardi di Depok, Jumat.

Ia berharap warga setempat tegas melarang warga sekitar membuang sampah sembarang agar lokasi itu tidak menjadi pembuangan sampah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok Rahmat Subagio mengatakan selain banyak tumpukan sampah, di lokasi itu juga ditemukan tiga tempat pembakaran liar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) aluminium foil yang dilakukan salah seorang pengusaha penampung barang daur ulang.

Ia telah melakukan investigasi dan limbah B3 itu berasal dari luar Kota Depok dan sudah menyurati pihak pengusaha barang bekas tersebut untuk membongkar lapaknya karena menganggu warga setempat.

“Udara memang menjadi tercemar, selain itu usahanya tidak memiliki izin,” ujarnya.

Untuk mengetahui apakah pencemaran air sumur warga diakibatkan dari limbah sampah, BLH akan meneliti sampel air sumur ke laboratorium.

Sementara itu, sejumlah warga di Perumahan Kavling DPR RT 03/01 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, yang berada dekat dengan tumpukan sampah mulai mengeluhkan pencemaran air sumur dari limbah sampah.

“Air sumur menjadi bau dan berwarna keruh, saya tidak lagi mengonsumsi air tersebut,” ujar Aini, seorang warga setempat.

Ia telah melaporkan kasus pencemaran air sumur ke Kecamatan Bojongsari namun sampai saat ini belum ada tanggapan. (Antara)

Sampah Tangsel Cemari Sumur Warga Depok

Jurnal Nasional – 11 April 2011
Sumber:  http://www.digilib-ampl.net/

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tanggerang Selatan (Tangsel) diminta melakukan teguran keras kepada warganya yang membuang sampah di wilayah hukum Kota Depok. Apalagi sampah yang dibuang ke wilayah Depok mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). “Kami minta Pemkot Tangsel menegur keras warganya yang membuang sampah di wilayah hukum Depok,” kata staf khusus Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) bidang Penanganan Pengaduan Pencemaran Lingkungan, Sariyo Sabani, Minggu (10/4).

Menurut Sariyo, sampah buangan warga Tangsel itu sudah mencemari sumur warga perumahan Kavling Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RT03/RW001, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Akibatnya, warga tidak dapat lagi menggunakan air sumur untuk keperluan minum. Air sumur berwarna kecokelatan warga dan berbau amis. “Kami akan menindak warga yang masih kedapatan membuang sampah di Depok. Termasuk juga warga Depok sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Ny Koko (45), warga Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, mengeluh tidak dapat lagi menggunakan air sumurnya untuk memenuhi kebutuhan minum. Ia hanya menggunakan air sumur untuk keperluan cuci baju, cuci piring, dan kebutuhan lainnya. “Kami tidak lagi memanfaatkan air sumur untuk diminum, karena sudah bau,” katanya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok Rahmat Subagio mengatakan, pihaknya juga sudah menerima pengaduan warga Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, terkait pencemaran air sumur milik warga. “Tim BLH sudah melakukan investigasi atas laporan itu,” katanya.

Menurut Rahmat di sepanjang jalan arah Serua saat ini banyak ditemukan tumpukan sampah liar. Tumpukan sampah itu dibuang oleh warga tidak dikenal dari daerah perbatasan Tangsel. Juga, ditemukan tiga titik pembakaran liar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) aluminium foil yang dilakukan salah seorang pengusaha penampung barang daur ulang. “Setelah kami cek dan ada pengakuan buruh penampung barang bekas itu, limbah B3 itu berasal dari Rempoa, Jakarta Selatan,” katanya.

Menanggapi banyaknya tumpukan sampah liar di sepanjang Jalan Serua, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Ulis Sumardi mengakui soal tumpukan sampah yang dibuang warga Tangsel. DKP sudah beberapa kali memergoki ada oknum dari daerah tetangga yang membuang sampah di Bojongsari.

“Agar kawasan itu tidak menjadi tempat pembuangan sampah liar, kami harap warga setempat melarang tegas. Kalau ketahuan, tangkap saja orangnya dan serahkan kepada pihak yang berwajib,” katanya. Iskandar Hadji

Air Sumur Itu Tak Bisa Diminum Lagi

Jurnal Nasional – 12 April 2011
Sumber: http://digilib-ampl.net/

WARGA perumahan Kavling Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RT 03/RW001, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, tidak dapat lagi menggunakan air sumur mereka untuk air minum. Sebab air sumur mereka sudah tercemar limbah sampah. Sehingga mengeluarkan bau amis dan berwarna kecokelatan.

“Kami tidak lagi memanfaatkan air sumur untuk diminum, karena sudah bau. Air sumur hanya dipakai untuk cuci piring. Kami takut menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Ny Koko, 45, kepada Jurnal Nasional, Senin (11/4).

Ny Koko berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menindak pelaku pembuang sampah tersebut. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban. “Kami berharap para pelaku ditindak,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ny Aini (40). Menurutnya, kasus pencemaran air sumur ini sudah disampaikan kepada pihak Kecamatan Bojongsari. Namun, belum ada tanggapan dari pihak kecamatan untuk mengatasi keluhan warga. “Saya minta agar pihak kecamatan dapat mendengar keluhan warga,” jelas Ny Aini.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok Rahmat Subagio mengatakan, pihaknya juga sudah menerima pengaduan warga Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, terkait pencemaran air sumur milik warga. “Memang benar, kami sudah menerima surat pengaduan warga. Tim BLH sudah melakukan investigasi atas laporan itu,” ujarnya.

Menurut Rahmat di sepanjang jalan arah Serua saat ini banyak tumpukan sampah liar ditemukan. Tumpukan sampah itu dibuang oleh warga tidak dikenal dari daerah perbatasan Tangerang Selatan (Tangsel). Selain itu juga ditemukan tiga titik pembakaran liar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) aluminium foil yang dilakukan salah seorang pengusaha penampung barang daur ulang. “Setelah kami cek, buruh penampung barang bekas itu mengaku bahwa limbah B3 itu berasal dari Jakarta Barat,” katanya.

Dikatakan, BLH sudah menyurati pihak pengusaha barang bekas tersebut untuk membongkar lapaknya. Karena, selain mencemari udara, mereka juga tidak memiliki izin usaha. “Kami sudah mengirim surat agar pengusaha barang bekas ini membongkar sendiri lapaknya. Kalau tetap juga tidak dibongkar, kami akan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja,” ujarnya.

Rahmat menambahkan, untuk mengetahui apakah pencemaran air sumur warga diakibatkan dari limbah sampah, BLH akan meneliti sampel air sumur ke laboratorium. “Diharapkan, secepatnya dapat diketahui hasilnya apakah pencemaran itu dari tumpukan sampah atau tidak,” katanya.

Menanggapi banyaknya tumpukan sampah liar di sepanjang Jalan Serua, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Ulis Sumardi mengakui, tumpukan sampah yang ada dibuang oleh warga Tangsel. DKP sudah beberapa kali memergoki ada oknum dari daerah tetangga yang membuang sampah di Bojongsari.

“Agar kawasan itu tidak menjadi tempat pembuangan sampah liar, kami harap warga setempat melarang tegas. Kalau ketahuan, tangkap saja orangnya dan serahkan kepada pihak yang berwajib,” katanya. Iskandar Hadji

Pemkot Depok Harus Serius Tangani Tangani Sampah

Sumber: http://sentanaonline.com/  25 April 2011  

Pemerintah Kota Depok sepertinya tidak memperlihatkan tanda-tanda keseriusannya dalam membuat Perda Untuk menangani masalah sampah. Padahal, Perda sampah tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Depok.

Tumpukan sampah saat ini masih terlihat disana-sini diwilayah pemukiman penduduk, Pola hidup tidak sehatpun jelas terlihat, termasuk kesadaran membuang sampah tampaknya salah satu pekerjan rumah yang harus segera ditangani serius oleh Pemkot Depok melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.

Didepok masih banyak sekali orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan, sungai, termasuk tempat tempat yang dilarang.Hal ini kalau dibiarkan terus menerus akan berbahaya bagi kesehatan termasuk juga akan merusak pemandangan.

Anggota DPRD Depok Fraksi Gerindra Bangsa (FGB) Selamet Riyadi kepada wartawan, belum lama ini perihal Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah mengatakan, rencananya Pemkot Depok melalui DKP akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Persampahan.

Namun sejak dua tahun lalu rencana tersebut masih tetap dalam bentuk rencana saja. Seharusnya DKP lebih serius melakukan pembahasan perda sampah. Ia berharap dalam waktu enam bulan, DPRD sudah melihat draff perda tersebut.

“DKP jangan selalu berbicara akan membuat perda sampah kalau memang tidak disiapkan dari sekarang, atau apakah DKP tidak mampu membuat drafnya” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Ulis Sumardi mengatakan,pihaknya telah membahas masalah ini sejak dua tahun lalu, bahkan telah memiliki draff perda.Hanya tinggal menunggu peraturan pemerintah terkait UU No.18 tahun 2008 tentang prinsip-prinsip dasar mengembangkan sampah berbasis komunal, bernilai ekonomis.

“Kalau peraturan pemerintah sudah ada maka kita tinggal mengikutinya,”kata Ulis, yang dikenal ramah dikalanan pers itu. (DIP/CN)

Pemkot Depok Kembali Bangun 15 Hanggar UPS 

Sumber:http://iskandarhadji.blogspot.com/ 26 April 2011

DEPOK, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H Ridwan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah melelang proyek pembangunan 15 Unit Pengelolaan Sampah (UPS) baru di lima kecamatan. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan sampah di kota ini. “Kita sudah melelang proyek pembangunan 15 UPS baru. Diharapkan UPS baru tersebut dapat mengurangi beban sampah di TPA Cipayung,” terangnya, Selasa (26/4).

Lima kecamatan tersebut, tutur Ridwan, adalah: Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Tapos. Bahkan satu hanggar UPS juga didirikan di kampus Universitas Indonesia (UI). “Untuk pembangunan hanggar baru tersebut menghabiskan anggaran Rp9 miliar. Rata-rata UPS menghabiskan dana sebanyak Rp400 juta sampai Rp500 juta,” katanya.
Ia menambahkan, dana sebanyak itu belum termasuk untuk pengadaan mesin pencacah sampah. Melainkan untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana, dan kajian terhadap rencana tersebut. “Yang jelas dana itu hanya untuk hanggar saja,” kata Ridwan.

Untuk pembangunan UPS dilingkungan UI, kata Ridwan, pihak UI telah menyiapkan lahannya. Pembangunan UPS tersebut atas dasar permintaan pihak UI sendiri. Menurut Ridwan sampah yang dihasilkan di lingkungan UI cukup banyak, karenanya UI meminta Pemkot Depok membuatkan UPS khusus untuk warga lingkungan UI. “UPS UI khusus menampung sampah-sampah dari warga UI sendiri, tidak termasuk warga di luar UI,” katanya.

Ridwan juga mengakui dari 18 UPS yang sudah dibangun pada tahun 2009, masih ada beberapa UPS yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah UPS di Jalan Merdeka, Sukmajaya. Namun demikian, lanjut Ridwan, pihaknya selalu berupaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat. “Dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa keberadaan UPS adalah demi kepentingan bersama dari masyarakat untuk masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, meningkatnya volume sampah di Depok karena bertambahnya jumlah penduduk. Per harinya, Depok menghasilkan sampah sekitar 3.400 kubik. “Setiap orang menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jumlah sampah di Depok terus meningkat karena pertambahan penduduk yang semakin cepat. UPS mampu menanpung sampah 35 meter kubik per hari,” terang Ridwan.

Sementara itu, anggota DPRD Depok, Komisi C, Ennty Sophihati berharap masyarakat tidak melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan hanggar UPS baru. Hal itu dikarenakan, TPA Cipayung tidak lagi mampu menampung seluruh sampah warga Depok. “Tolong jangan ada penolakan. Kalau pun terjadi kekurangan, sebaiknya dibicarakan,” kata dia.

Ennty mengatakan, keberadaan UPS seharusnya berada di tingkat RW. Sehingga tidak ada lagi sampah yang keluar dari lingkungan masing-masing. “Kalau masyarakat tidak mau ada sampah di wilayahnya, ya, di wilay lain pun begitu. Jadi harus ada saling pengertian antara pemerintah dan warganya,” kata dia.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto meminta Pemkot Depok melakukan evaluasi kembali dalam hal pembangunan UPS. Pasalnya, pembangunan UPS selama ini tidak sesuai dengan program Pemkot Depok untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Pemkot Depok Bangun 15 Hanggar UPS

Sumber: http://koranbogor.com/  27 April 2011

Koranbogor.com, Depok – Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H Ridwan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah melelang proyek pembangunan 15 Unit Pengelolaan Sampah (UPS) baru di lima kecamatan. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan sampah di kota ini. “Kita sudah melelang proyek pembangunan 15 UPS baru. Diharapkan UPS baru tersebut dapat mengurangi beban sampah di TPA Cipayung,” terangnya,(27/4).

Lima kecamatan tersebut, tutur Ridwan, adalah: Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Tapos. Bahkan satu hanggar UPS juga didirikan di kampus Universitas Indonesia (UI). “Untuk pembangunan hanggar baru tersebut menghabiskan anggaran Rp9 miliar. Rata-rata UPS menghabiskan dana sebanyak Rp400 juta sampai Rp500 juta,” katanya.

Ia menambahkan, dana sebanyak itu belum termasuk untuk pengadaan mesin pencacah sampah. Melainkan untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana, dan kajian terhadap rencana tersebut. “Yang jelas dana itu hanya untuk hanggar saja,” kata Ridwan.

Untuk pembangunan UPS dilingkungan UI, kata Ridwan, pihak UI telah menyiapkan lahannya. Pembangunan UPS tersebut atas dasar permintaan pihak UI sendiri. Menurut Ridwan sampah yang dihasilkan di lingkungan UI cukup banyak, karenanya UI meminta Pemkot Depok membuatkan UPS khusus untuk warga lingkungan UI. “UPS UI khusus menampung sampah-sampah dari warga UI sendiri, tidak termasuk warga di luar UI,” katanya.

Dia mengatakan, meningkatnya volume sampah di Depok karena bertambahnya jumlah penduduk. Per harinya, Depok menghasilkan sampah sekitar 3.400 kubik. “Setiap orang menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jumlah sampah di Depok terus meningkat karena pertambahan penduduk yang semakin cepat. UPS mampu menanpung sampah 35 meter kubik per hari,” terang Ridwan.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto meminta Pemkot Depok melakukan evaluasi kembali dalam hal pembangunan UPS. Pasalnya, pembangunan UPS selama ini tidak sesuai dengan program Pemkot Depok untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. (Hendri)

TPA Cipayung Longsor, 15 UPS Dibangun

Sumber: http://nasional.jurnas.com/  27 Apr 2011

TUMPUKAN sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (25/4), longsor. Penyebabnya, tumpukan sampah pada Kolam C sudah di atas ambang batas. Warga terpaksa menutup akses jalan menuju Kolam C, sebab longsoran sampah membuat air minum tercemar dan irigasi untuk lahan pertanian tertutup. “Sudah berulang kali kami memberitahu petugas TPA bahwa ada longsoran. Tapi mereka diam saja. Sekarang longsoran sampah menimpa pipa irigasi,” kata Ketua RT 004/RW 06, Kasmin, Senin (25/4).

Menurut Kasmin, warga terpaksa melakukan aksi penutupan akses menuju Kolam C karena Kolam C TPA Cipayung tampak sudah meluber ke luar kolam. Bahkan beberapa sampah berjatuhan menutupi anak Sungai Pasanggrahan. Akibat aksi menutup jalan itu, beberapa truk sampah yang datang ke TPA Cipayung tidak bisa membuang muatannya. Truk-truk itu akhirnya berjejer di depan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Cipayung.

Kasmin mengatakan, realisasi pembangunan Kolam C sesungguhnya beda dengan saat presentasi untuk mendapatkan persetujuan warga. “Dulu TPA dijanjikan menggunakan teknologi, sehingga sampah tidak akan mencemari lingkungan. Sekarang apa jadinya: air sumur malah tercemar. Yang bikin kami kecewa, air irigasi pun tersumbat,” katanya.

Menurut Kasmin, selama ini pembuangan sampah hanya dilakukan di Kolam C. Sementara kolam B rusak. Sedangkan kolam A sudah overload. Berdasarkan informasi, kata Kasmin, kapasitas penampungan kolam C hanya 1.200 meter kubik (m3) sampah. Namun sampah yang dibuang mencapai 45.000 m3.

Dalam waktu empat bulan penggunaan Kolam C, kata Kasmin, ada perubahan pada air sumur warga di RT 004/RW 06, Kelurahan Cipayung. Tepatnya, di rumah warga yang tinggal tepat di samping TPA tersebut. “Air yang semula bisa diminum, sekaramg dipakai mandi pun tak bisa, sebab berminyak dan baunya menyengat. Kondisi itu terjadi terutama bila tidak hujan selama tiga hari berturut-turut,” katanya.

Ia menegaskan, sampah yang meluber keluar dari Kolam C itu pun kini menutup irigasi persawahan milik warga. Akibatnya, sawah tidak bisa digunakan. Padahal, anak Sungai Pesanggrahan mengairi lebih dari dua hektare sawah di sekitarnya. “Belum lagi sawah-sawah yang berada di aliran sungai di bawahnya,” ujar Kasmin.

Kasmin menegaskan, warga akan tetap menutup TPA sampai sebelum tuntutan warga dipenuhi. “Kami tidak akan membuka jalur yang kami tutup sebelum keinginan kami dipenuhi,” katanya.

Kepala UPT TPA Cipayung, Deni Wahyu mengatakan, terjadinya longsor di Kolam C tersebut sebenarnya sudah lama. Meski begitu, ia menolak berkomentar lebih banyak. “Kami diminta agar tidak memberikan pernyataan. Jadi, lebih baik konfirmasi saja langsung kepada kepala dinas,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H Ridwan mengatakan, Pemkot Depok tengah melelang proyek pembangunan 15 Unit Pengelolaan Sampah (UPS) baru di lima kecamatan. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi masalah sampah di TPA Cipayung. “Kami sudah melelang proyek pembangunan 15 UPS baru. Diharapkan, UPS baru itu dapat mengurangi beban sampah di TPA Cipayung,” katanya, Selasa (26/4).

Lima kecamatan tersebut, tutur Ridwan, adalah: Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Tapos. Bahkan, satu hanggar UPS juga didirikan di kampus Universitas Indonesia (UI). “Pembangunan hanggar baru tersebut akan menghabiskan anggaran Rp9 miliar. Rata-rata UPS menghabiskan dana Rp400 juta sampai Rp500 juta,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto meminta Pemkot Depok melakukan evaluasi kembali dalam hal pembangunan UPS. Sebab, pembangunan UPS selama ini tidak sesuai dengan program Pemkot Depok yang bertujuan mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. n Iskandar Hadji

UPS Rangkapan Jaya Segera Dibangun

Sumber: http://www.depok.go.id/ 28 April 2011

Persoalan sampah menjadi masalah yang serius di wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas karena selama ini, menurut Lurah Rangkapan Jaya, Ahmad Ubaidillah warga membuang sampah ke lahan-lahan kosong lantaran belum memiliki Unit Pengolahan Sampah (UPS). Sampah-sampah tersebut nantinya tetap diangkut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.

Pembangunan UPS menjadi kebutuhan yang penting dan didukung warga di wilayah ini sebab jika sampah dibuang sembarangan akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Menurut rencana, UPS tersebut akan dibangun di dalam areal Perumahan Maharaja. Namun, sampai saat ini pembangunan fisiknya sendiri belum dilakukan. Meski demikian, masyarakat sudah bersyukur karena persoalan sampah yang selama ini meresahkan warga akan segera diatasi.

Sebelumnya, pembangunan UPS itu sudah disosialisasikan DKP, namun sebagian masyarakat masih menolak karena khawatir dengan bau yang ditimbulkan. Setelah sosialisasi terus-menerus oleh DKP akhirnya masyarakat bisa menerima pembangunannya.

Sampah Pasar Jadi Sumber Pencemaran Sungai

Pikiran Rakyat, 29 April 2011 
Sumber: http://bataviase.co.id/ 

DEPOK. (PR).-

Enam pasar besar yang ada di Kota Depok tidak memiliki samna pengolahan sampah yang berfungsi dengan baik. Hal itu menyebabkan pasar menjadi sumber pencemaran utama dari 13 sungai yang ada di Kota Depok.

Berdasarkan penelitian Badan Lingkungan Hidup Kota Depok pada tahun 2010, lima dari 13 sungai yang ada di Kota Depok memiliki tingkat 610-chemical oxygen demand (BOD) di atas ambang batas pencemaran. Pasar yang paling banyak mengalami pencemaran di Kota Depok adalah Pasar Kemiri Muka dan Cisalak.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kemiri Muka. Tjutju Supriawan, pencemaran tersebut disebabkan karena Pasar Kemiri Muka belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Hal itu menyebabkan air limbah di pasar tersebut tidak ter-saring sehingga langsung terserap dan mencemari sungai terusan cabang tengah.

Selain itu, unit pengolahan sampah yang ada di Pasar Kemiri Muka juga tidak berfungsikarena rusak. “Kerusakan terjadi sejak di bulan Maret, sampai sekarang tidak berfungsi sehingga sampah di pasar menumpuk.” katanya saat ditemui di Kantor UPT Kemiri Muka,

Tjutju mengatakan. Pasar Kemiri Muka berdiri di atas lahan seluas tiga hektare dan dihuni oleh 3.000 pedagang. Dia mengatakan, UPT telah melakukan pembersihan saluran air secara rutin. Selain itu, dia juga melarang pedagang untuk membuang sampah secara langsung ke saluran air.

Sementara itu. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Ridwan, mengatakan UPS tersebut belum diperbaiki karena masih dalam penyelesaian sengketa tanah dengan warga sekitar.

“Kami lakukan pendekatan terlebih dahulu kepada warga sekitar, baru akan dilakukan perbaikan.” ujarnya.

Projek UPS

Dia mengatakan, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah melelang projek pem- bangunan 15 Unit pengelolaansampah (UPS) baru di lima kecamatan. Untuk pembangunan hanggar baru tersebut menghabiskan anggaran Rp 9 mili.ir Rata-rata UPS menghabiskan dana sebanyak Rp 400 juta sampai Rp 500 juta.

Sementara itu. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok Rahmat Subagio, mengatakan sungai \. mi berada di dekat Pasar Kemiri Muka tidak memenuhi baku mutu karena tercemar detergen, mangan. dan memiliki derajat keasaman yang tinggi. Sementara sungai dekat Pasar Cisalak, juga tercemar nitrat dan mangan serta memiliki derajat keamanan yang hinggi.

Menurut Rahmat, seluruh pasar yang ada di Kota Depok belum memiliki IPAL. Padahal sudah saatnya setiap pasar yang ada di Kota Depok memiliki IPAL seperti pabrik sehingga limbah yang dihasilkan bisa disaring terlebih dahulu. (A-85)**

Lima Sungai Depok Tercermar Limbah

Marieska Harya Virdhani – Okezone
Sumber: http://news.okezone.com/  27 April 2011  

DEPOK– Lima dari belasan sungai di Depok dinyatakan positif tercemar limbah. Hal itu disebabkan pencemaran limbah yang disumbang oleh pasar tradisional dan rumah tangga.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok, Rahmat Subagio, menuturkan sedikitnya terdapat lima sungai dari 13 sungai di Depok tercemar limbah. Dia mencontohkan, sungai yang dekat dengan Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak memiliki tingkat pencemaran limbah yang tinggi.

“Dari 13 sungai di Depok, 5 di antaranya tercemar limbah. Yang parah, sungai dekat Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak. Kita juga sudah menyampaikan hasil kajiannya ke instansi terkait,” ujarnya kepada wartawan di Depok, Rabu (27/4/2011).

Menurutnya, pencemaran sungai sudah melebihi ambang batas sungai tercemar. Penyebabnya, masyarakat di sepanjang aliran sungai seringkali membuang limbah keluarga di sungai.

“Akibatnya, air sungai tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci pakaian atau mandi. Kami juga sudah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sungai yang padat penduduknya seperti daerah Cimanggis,” jelasnya.

Rahmat menjelaskan, penggunaan air sungai yang tercemar bisa mengakibatkan penyakit gatal-gatal atau sakit perut. Dia menambahkan, sungai yang berada di dekat pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak banyak tercemar sampah. “Banyak sampah organik atau lainnya memenuhi sungai tersebut. Air sungai sudah mengandung bakteri, PH diambang batas, deterjen dan mangan,” tandasnya.  (ram)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s