Berita 2011-3 (Mei-Jun)

Mei 2011

 DPRD Depok Desak Pemindahan TPA Sampah

Sumber:http://www.kbr68h.com/ 05 May 2011

KBR68H, Depok – Pemerintah Kota Depok didesak memindahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Cipayung.

Lokasi dan jarak yang terlalu dekat dengan permukiman menimbulkan masalah yang dapat berdampak bagi lingkungan dan kesehatan warga. Ketua Komisi Lingkungan DPRD Depok Babay Suhaemi mengatakan warga kerap memprotes kebocoran air limbah yang mencemari air tanah warga. Pemerintah kota, harus segera mencari lahan baru untuk TPA tersebut.

“Tapi kalau pemerintah cepat peka tanggap, mudah – mudahan nggak apa – apa, ini kan lalai kayak kasus kemarin kebocoran, sebenarnya sudah cukup parah karena memang nggak layak, dari sisi bau, air, kebocoran limbah, lindi, dari sisi kedekatan jarak, di beberapa daerah yang kita adakan studi banding ke Yogyakarta, ke Denpasar, Surabaya, jauh hanya ini saja yang terlalu sangat dekat”

Desakan juga terus disampaikan oleh warga yang memprotes bau dan rusaknya jalan yang dilalui puluhan truk sampah. TPA Cipayung sudah berdiri selama sepuluh tahun di tengah permukiman warga dan sudah hampir melebihi daya tampung. Pemerintah kota telah membangun 20 Unit Pengolahan Sampah (UPS), namun upaya tersebut tak juga membuat volume sampah di TPA Cipayung berkurang.

Hanggar UPS Akan Dibangun di UI

 Sumber: http://www.depok.go.id/ 5 Mei 2011

Atas permintaan Universitas Indonesia (UI) tentang penanganan sampah di dalam kampusnya, maka pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok akan membangun satu unit Pengelolaan Sampah (UPS) di lahan milik UI. Demikian dikemukakan H. Ulis Sumardi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, di Depok, Selasa (3/5). Menurutnya pembangunan satu unit UPS di UI, dikarenakan pihak kampus sudah kewalahan dengan banyaknya sampah yang dihasilkan di lingkungan UI.

Ulis melanjutkan, UPS yang akan dibangun di UI akan menampung sampah-sampah untuk warga dilingkungan kampus saja. Untuk pembangunan tersebut, sambung Ulis, pihak UI telah menyiapkan lahan peruntukannya. “Saat ini beban TPA Cipayung harus segera dikurangi, dengan cara membuat hangar UPS dari tempat asalnya. Tidak hanya di UI, DKP Kota Depok akan membangun 14 UPS lain yang tersebar di Kota Depok” ungkapnya.

Mengenai besaran biaya pembangunan, Ulis menjelaskan setiap UPS akan menelan biaya sekitar 400 – 500 juta rupiah. Biaya itu belum termasuk dengan pengadaan mesin pencacah sampah. Ulis berharap agar dengan pembangunan UPS bisa menangani persoalan sampah di Kota Depok yang semakin tahun semakin meningkat.

MENDESAK KPK SEGERA USUT KASUS PEMBELIAN MESIN UPS RAKITAN ASAL CINA. 

DUGAAN MARK UP MESIN UPS RAKITAN, HARGA TIDAK WAJAR.

 Sumber: http://infokorupsidepok.blogspot.com/ 11 Mei 2011 

DEPOK.

Pemerintahan Kota Depok dari tahun 2007-2010 sudah mengeluarkan biaya APBD senilai puluhan miliar rupiah untuk membeli sebanyak 33 Unit mesin UPS (Unit Pengolahan Sampah). Pengadaan mesin UPS tersebut diperlukan mendukung progam pemerintah untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kota Depok.

Mesin UPS itu dianggap kalangan LSM dan masyarakat selama ini bermasalah, karena selalu mengalami kerusakan, maklumlah kualitasnya rendah diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, karena bila dilakukan visum fisik oleh BPK dapat dipastikan mesin tersebut adalah hasil rakitan, dan waktu itu dibeli seharga Rp 300 juta per Unit. Demikian diungkapkan Yohannes Bunga Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok.

Diketahui saat proses lelang pengadaan paket mesin UPS selama tiga tahun ke belakang banyak peserta lelang yang ikut mengalami kekecewaan, sehingga tiap tahun beberapa peserta lelang selalu melakukan sanggah, karena ketidakwajaran harga, diduga proses lelangnya terindikasi penuh dengan syarat KKN.

Dampak dari ketidakwajaran harga itu, kasus mesin UPS kerap kali menjadi sorotan media massa lokal dan nasional, sehingga menjadi konsumsi berita. Namun sampai saat ini kenapa pihak Kejaksaan belum juga menyentuh secara subtansi dugaan adanya KKN.

Masyarakat Kota Depok sudah lama mempertanyakan kinerja pihak Kejaksaan Negeri Depok terkait mesin UPS tentang keseriusannya dalam hal penuntasan pemberantasan korupsi di Kota Depok. Oleh karena, paket Unit mesin UPS itu, semua terindikasi pemenangnya diarahkan terhadap orang2 tertentu.

Mengingat bentuk fisik mesin UPS yang dibeli Pemkot banyak terlihat kejanggalan, pertama mulai dari pisau cacahnya tidak asli, terutama mesin itu bukan hasil buatan pabrikan, diduga kuat mesin tersebut spesifikasinya terlebih dulu dicocokan dengan RKS yang ada, karena mesin itu tidak memiliki trade mark (pabrikan). Itulah yang membuat diduga mesin itu hasil rakitan.

Dapat kita bayangkan harga satuan yang bukan buatan pabrik mencapai ratusan juta, padahal harga satu Unit mesin UPS itu diketahui jauh dibawah harga beli. Maka dugaan mark up terhadap pengadaan mesin pun dimungkinkan terjadi, sehingga pembelian 33 Unit mesin UPS sangat berpotensi merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Sudah jelas bahwa pengadaan 33 mesin UPS yang dibeli dari tahun 2007-2010 sangat berpotensi mengandung unsur2 tindak pidana korupsi, namun kenapa dibiarkan sampai tahun 2011 ini, belum juga ada realisasi diusut secara tuntas. Siapa lagi yang bisa diharapkan rakyat untuk memperbaiki bangsa ini, kalau bukan institusi yang punya tupoksi memberantas korupsi.

Untuk itu, karena belum diusutnya secara tuntas pengadaan mesin UPS di Pemkot Depok, maka melalui berita ini, kami meminta serius kepada pihak KPK sebagai institusi yang dianggap berkompeten, cepat, tanggap dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, agar secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan mesin yang tidak wajar harga itu.

Juni 2011 

 Depok Gagal Lagi Raih Adipura

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/7 Juni 2011

DEPOK, KOMPAS.com – Kota Depok tahun ini kembali gagal meraih adipura. Kegagalan sudah diyakini sebagian masyarakat karena minimnya kampanye kebersihan. Program pengolahan sampah yang dijalankan Pemerintah Kota Depok belum berjalan efektif.

“Tahun ini standar penilaian cukup berat. Tidak hanya bersih dan hijau, namun juga dilihat pencemaran udara dan air. Titik pantau tahun lalu sudah ditentukan, sekarang tim penilai menilai tempat yang mereka inginkan,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Depok Rachmat Subagio, Selasa (7/6/2011) di Depok.

Nilai titik pantau lama di Depok nilainya meningkat, namun titik pantau baru yang dipilih tim penilai menurun. Penilaian pertama, dari tiga penilaian yang ada sebesar 67. Nilai ini cenderung stagnan, tidak naik dan tidak turun. Depok akan meningkatkan kampanye kebersihan dengan melibatkan unsur masyarakat sebanyak-banyaknya.

“Salah satu pihak yang akan kami ajak kerjasama adalah Iwan Fals,” katanya.

Sahrul Polontalo, anggota Tim Penggerak Adipura Depok mengatakan nilai kurang Kota Depok ada di keterlibatan masyarakat yang minim. Persiapan untuk meraih adipura hanya dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Masyarakat belum banyak terlibat, kebersihan hanya dilakukan aparat pemerintah saja,” kata Sahrul. Nilai pengurang lain adalah minimnya upaya pemilahan sampah. Pemilahan hampir tidak ada di tempat pembuangan sampah. Padahal, Pemkot Depok menjalankan program unit pengolah sampah sejak tahun 2007.

Meski sudah beroperasi 18 UPS, pengolahan sampah belum efektif. Sebagian besar sampah tetap dibuang ke tempat pembuangan akhir Cipayung.

Menumpuk di Perbatasan Kali Angke, Belum Ada Solusi

Soal Sampah, Kota Depok Cekot-cekot

Sumber:  http://lensaindonesia.com/08 June 2011 

SAMPAH yang berada di Kota Depok, khususnya yang berada di Kali Angke, tepatnya perbatasan Kota Depok dengan Pemkot Tangerang Selalatan (Tangsel) membikin Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, cekot-cekot alias pusing.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala DKP Ulis Sumardi. Menurutnya, persoalan sampah di kota itu memang masih belum teratasi, sehingga sangat diperlukan kerja keras.

“Perlu kerja keras semua piak agar persoalan sampah bisa diatasi,” katanya di Depok.

Menurut dia, dengan belum teratasinya masalah sampah tersebut kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan belum dimungkinkan.

“Kita akan fokus penyelesaian masalah sampah di Depok terlebih dahulu,” katanya.

Dikatakannya, memang ada permasalahan sampah dengan Pemkot Tangsel di daerah perbatasan dengan Depok. Sampah Tangsel yang di buang ke wilayah Depok itu merupakan prilaku dari individu masing-masing.

“Memang tak boleh buang sampah sembarangan karena denga masalah kebersihan dan lingkungan hidup,” katanya.

Ia mengatakan, sampah diperbatasan itu sudah memenuhi pinggiran kali Angke yang dikhawatirkan menimbulkan pencemaran terhadap air kali tersebut.

“Kita akan segera meyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan tinjauan langsung untuk mencari solusinya,” ujarnya. BNJ/LI-10

Warga Depok Masih Suka Buang Sampah Sembarangan

Jurnal Nasional – 10 Juni 2011
Sumber:  http://digilib-ampl.net/

BANYAK kalangan menilai, Kota Depok gagal meraih Piala Adipura karena kesadaran warga dan aparat Pemkot dalam menjaga kebersihan masih kurang. Masih banyak perilaku membuang sampah sembarangan. “Belum ada kesadaran secara bersama-sama untuk tidak membuang sampah sembarangan,” ujar Sekretaris Penggerak Piala Adipura Kota Depok, Rachmat Subagio kepada Jurnal Nasional, Kamis (9/6).

Dikatakan, Pemkot Depok sudah bekerja maksimal untuk meraih piala kebanggan di bidang kebersihan itu. Namun, warga masih suka membuang sampah seenaknya. Pemkot berulang-ulang meminta warga memilah sampah organik dan nonorganik sebelum dibuang ke Unit Pengolahan Sampah (UPS).

Namun, proses pemilahan sampah tidak juga dilakukan. “Saya tidak hanya ingin menyalahkan warga. Perilaku yang sama juga ditunjukkan aparat di lingkungan Pemkot Depok. Meski wadah sudah disediakan dua jenis sampah, yakni sampah organik dan nonorganik, tetap saja mereka tidak melakukan pemilahan,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Sarimun Hadisaputra mengurai, untuk mengatasi masalah sampah dibutuhkan political will dari Pemkot Depok. Pertama, Pemkot Depok harus memahami makna bersih, aman, nyaman, dan indah. “Kalau empat hal itu bisa dipahami, saya yakin Pemkot Depok dapat mengeluarkan berbagai ide untuk menanggulangi masalah sampah,” katanya usai menjadi pembicara dalam seminar Pengelolaan Sampah di Kota-Kota Besar: Tantangan dan Alternatif Solusi, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Kamis (9/6).

Sarimun mengingatkan, untuk mengatasi masalah sampah di Kota Depok –juga di kota-kota lain– bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit. Kondisi keuangan yang terbatas bukan alasan sulitnya pengentasan masalah sampah. “Pemkot yang berwibawa dapat memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama mengetasi masalah persampahan,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Barat itu melihat, warga Depok masih menganggap sampah sebagai “musuh” atau benda yang tidak dianggap. Tidak heran, perilaku membuang sampah sembarangan masih tampak dominan. “Kalau pola pikir masyarakat Depok tidak menganggap sampah sebagai musuh, dengan sendirinya masalah sampah dapat teratasi. Impian agar Kota Depok bersih, aman, nyaman, dan indah dapat terwujud,” kata Sarimun.

Sarimun mengatakan, saat ini program UPS yang digalakkan Pemkot Depok seharusnya dapat mengatasi masalah sampah. Namun, tidak ada salahnya jika Pemkot Depok belajar atau melakukan studi banding ke Surabaya, Palembang, Yogyakarta, dan Probolinggo dalam upaya mengatasi sampah. Dari empat kota itu, ia merekomendasikan Probolinggo. Bahkan, Pemkot Probolinggo merasa kekurangan sampah. “Misalnya, kompos yang dihasilkan UPS digunakan sebagai pupuk pohon belimbing. Depok kan Kota Belimbing,” sindirnya.

Sementara itu, Ketua Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan UI (KPP-UI) Komara Djaya mengatakan, dalam pengelolaan sampah kota, ada lima aspek yang berpengaruh: pembiayaan, teknik operasional, kelembagaan, hukum, dan peran serta masyarakat. “Aspek pembiayaan perlu didalami dengan lebih baik karena pengelolaan sampah memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga sangat kritikal. Karena itu, masalah pembiayaan akan lebih disorot,” katanya.

Komara mengingatkan, Depok merupakan perluasan Jakarta. Tensi masalahnya pun semakin tinggi. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah ini harus ada perubahan life style di kalangan warga Depok. “Warga harus melihat sampah sebagai peluang bisnis. Sampah itu merupakan industri jika dikelola secara baik,” katanya.

Menurutnya, masyarakat Depok belum secara maksimal memanfaatkan sampah sebagai industri. Padahal, sampah yang dihasilkan Kota Depok jumlahnya cukup banyak. Baik dari sampah rumah tangga, sampah restoran, sampah rumah sakit, dan sampah mal. “Bila dimanfaatkan secara baik, sampah-sampah itu dapat dijadikan peluang usaha,” katanya.

Sementara itu, sebagai pengelola TPST Bantargebang, Managing Director PT Godang Tua Jaya jo PT Navigat Organic Energy Indonesia, Dauglas J Manurung mengatakan, masalah sampah di kota akan semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Hal itu memberikan kontribusi secara signifikan pada peningkatan volume sampah, serta semakin beragamnya jenis dan karakteristik sampah. “Rata-rata di kota besar di Indonesia, setiap orang menghasilkan sampah 2-2,5 liter per hari, dengan asumsi sampah yang dihasilkan mempunyai kepadatan,” ujarnya.

Dauglas mengatakan, diperlukan peranserta swasta dalam pengelolaan sampah: pengumpulan, pengangkutan, insinerator, daur ulang, landfill, dan lain-lain. Semua itu harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. “Diperlukan perangkat kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh swasta, seperti: kemudahan dalam memenuhi ketentuan dan adanya inisiatif yang menarik dari pemerintah dan swasta,” katanya. Iskandar Hadji

Kota Depok Kembali Gagal Raih Adipura

Sumber: http://www.harianpelita.com/ 10 Juni 2011

Meskipun Pemerintah Kota Depok telah berupaya melakukan penataan dan penanggulangan masalah sampah sejak lima tahun lalu. Namun Kota Belimbing ini kembali gagal untuk meraih piala Adipura tahun 2011.

Menurut Sekretaris Penggerak Piala Adipura Kota Depok Rachmat Subagio saat dihubungi wartawan mengatakan, kegagalan Kota Depok meraih penghargaan kebersihan itu karena kesadaran warga dan aparat kota ini untuk menjaga kebersihan masih kurang.

Dikatakannya, Pemkot Depok sudah bekerja maksimal untuk meraih piala Adipura. Namun, warga masih senang membuang sampah di TPS tanpa melakukan pemilahan. Untuk itu, seharusnya warga dapat memilah sampah organik dan non organik. Saya juga tidak hanya menyalahkan warga, tapi termasuk aparat di lingkungan Pemkot Depok, ujarnya.

Secara terpisah anggota DPRD Kota Depok Acep Saepudin menilai kegagalan Kota Depok meraih Adipura karena pemerintah dan masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap Kota Depok. Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Depok ini, segala macam kegiatan telah dilakukan Pemkot Depok untuk menanggulangi permasalahan sampah. Dari mulai mengajak masyarakat untuk memilah sampah sampai dengan pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS). Saya kecewa Kota Depok tak mendapatkan Piala Adipura 2011. Padahal, berbagai macam kegiatan sudah dilakukan. Semuanya menyedot anggaran tidak sedikit. Hasilnya sama sekali tidak dapat dibanggakan, tegasnya.

Namun demikian, anggota DPRD Fraksi PKS Farida menyatakan nilai yang diraih Kota Depok dalam penilaian Adipura tahun ini dinilai masih lebih baik dibandingkan tahun lalu walaupun nilai tahun ini belum mencapai target yang ditentukan.

Menurut dia, permasalahan sampah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan alat, tetapi harus melalui pendekatan kepada manusianya. Pasalnya jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Depok 70 persennya merupakan sampah rumah tangga.

Jadi, kata Farida, seharusnya Depok sudah menerapkan pengolahan sampah berbasis masyarakat, artinya sampah rumah tangga bisa diselesaikan di setiap rumah tangga itu sendiri. Seperti pemakaian metode Takakura dan Biopori. Berdayakan masyarakat untuk menyetop sampahnya sendiri, katanya. (swd)

TPA Sampah Cipayung Berpotensi Dijadikan Pembangkit Listrik 

Sumber: http://www.harianpelita.com/  14 Juni 2011   

Depok, Pelita
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Ulis Sumardi mengatakan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipayung, Depok berpotensi dijadikan sebagai tempat pembangkit tenaga listrik. Hal itu disebabkan lokasi TPA Cipayung memiliki kandungan gas metan yang cukup tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 2010 lalu, tumpukan sampah di TPA Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, berpotensi dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik, ujar Ulis didampingi Kabid Kebersihan Rahmat Hidayat, Senin (13/6).

Dari hasil penelitian tersebut, lanjut Ulis, Kementerian PU berencana membuat program Clean Development Mechanism (CDM). Artinya suatu sistem untuk menangkap gas metan yang kemudian disalurkan menjadi pembangkit listrik.

Namun, kata Ulis pembangunan jaringan sistem tersebut harus dibangun oleh investor karena biayanya sangat mahal, Pembangunannya tidak boleh menggunakan dana APBD, kita hanya menyediakan TPA dan sampahnya, ujar Ulis.

Menurut dia, Bank Dunia melalui programnya yaitu dalam rangka pengurangan emisi karbon telah mengusulkan agar jaringan pembangkit listrik dibangun oleh investor swasta. Dengan demikian, sambung Ulis, lokasi TPA sampah Cipayung sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik sebesar dua megawatt. Kementrian PU saat ini tengah memasarkan TPA sampah Cipayung kepada para investor di luar negeri untuk dijadikan pembangkit listrik,

TPA Cipayung kini sudah dipasarkan kepada investor luar negeri, TPA punya potensi energi dua megawat untuk mengaliri listrik satu kelurahan, jelasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki DKP, produksi sampah Kota Depok yang dibuang ke TPA Cipayung berkisar 3.400 meter kubik per hari. Sementara luas lahan TPA Cipayung hanya 11,2 hektar, saat ini lahan tersisa hanya tinggal satu hektar lebih.

Menurut Ulis, lahan seluas itu sudah tidak cukup menampung volume sampah yang semakin besar. Namun demikian sampah di TPA kini telah dimanfaatkan masyarakat menjadi barang ekonomis seperti produk daur ulang, atau pun kompos.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Teknik (KUPT) TPA sampah Cipayung Dheny Wahyu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada tahun 2012 merencanakan akan membuang sampah ke lokasi tempat pembuangan dan pengolahan akhir sampah (TPPAS) di Desa Nambo, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun menurut Dheny hal itu akan sulit direalisasikan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur ke TPPAS belum teralisasi. (swd)

TPA Cipayung Bisa Jadi Sumber Listrik

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 14 Juni 2011 

DEPOK, (PRLM).- Tumpukan sampah di Tepat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung , Kecamatan Cipayung, Kota Depok, berpotensi menjadi pebangkit tenaga listrik karena memiliki kandungan gas metan yang tinggi. Hal itu berdasarkan hasil penelitian Kementrian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 2010 lalu.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Ulis Sumardi, mengatakan hal itu saat ditemui “PRLM” di Depok, Senin (13/6).

Dia mengatakan, penelitian Kementrian PU itu dilakukan dalam rangka program Clean Development Mechanism (CDM). “Sistemnya yaitu menangkap gas metan untuk kemudian disalurkan menjadi pembangkit listrik,” ujarnya.

Untuk membangun sistem tersebut diperlukan bantuan investor, karena kebutuhan dananya tak bisa ditutupi oleh APBD. Hal itu juga sesuai dengan anjuran Bank Dunia yang menyarankan agar program pengurangan emisi karbon bisa bekerja sama dengan pihak investor swasta.

Bedasarkan data DKP, produksi sampah Kota Depok yang dibuang ke TPA Cipayung rata-rata 3.400 meter kubik per hari. Sementara total luas lahan TPA Cipayung yaitu 11, 2 hektar. Saat ini, hanya tersisa sekitar satu hektar lahan kosong dari total luas lahan tersebut. Dikhawatirkan TPA Cipayung tidak akan cukup menampung volume sampah yang semakin besar.

Menurut Ulis, saat ini TPA sampah Cipayung tengah dipasarkan oleh Kementrian PU kepada investor di luar negeri. Sedikitnya, TPA Cipayung berpotensi memberikan kandungan metan yang dapat menghasilkan energi listrik sebesar dua megawatt. “Kini sudah dipasarkan kepada investor luar negeri, TPA punya potensi energi dua megawat untuk mengaliri listrik satu kelurahan,” jelasnya. (A-185/A-26).***

Rencana Menyulap TPA Cipayung jadi PLTS

Sumber: http://jakarta.indopos.co.id/ 14 Juni 2011

Terinspirasi Bantar Gebang, Pasokan Cukup untuk Satu Kelurahan, Keberhasilan TPA Bantar Gebang mengolah sampah jadi listrik bakal ditiru. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berniat mengolah sampah TPA Cipayung menjadi listrik. Tapi lantaran tidak memiliki dana, mereka sibuk mencari investor. RIKO NOVIANTORO, Depok

TPA Bantar Gebang, Bekasi terlalu besar jika dibandingkan TPA Cipayung, Kota Depok. Di lihat dari luas lahan, teknis pengolahan sampai dalam persoalan manajemen. Namun secara umum ada kesamaan fungsinya. Berbekal keberhasilan TPA Bantar Gebang mengolah sampah menjadi listrik itu yang membawa inspirasi Pemkot Kota Depok melakukan hal serupa.

Membuat PLTS (pembangkit listrik tenaga sampah, Red) kecil-kecilan di lokasi pembuangan sampah warga Kota Depok itu. Nantinya, diharapkan listrik akan memberikan manfaat tambahan bagi warga sekitar lokasi. Hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2010 lalu menunjukan tumpukan sampah di TPA Cipayung, Kota Depok, berpotensi dijadikan pembangkit tenaga listrik. Pasalnya, TPA ini memiliki kandungan gas metan yang cukup tinggi. ”Kami cukup senang dengan data itu.

TPA yang kami kelola bisa dimanfaatkan jadi listrik. Tidak sekadar pembuangan sampah saja,” ujar Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Ulis Sumardi. Disebutkan Ulis juga, penelitian Kementerian PU itu untuk program Clean Development Mechanism (CDM) yakni mengubah gas metan menjadi listrik. Namun, harus investor yang bangun jaringannya. ”Nggak boleh APBD karena biayanya mahal dan kita hanya menyediakan TPA dan sampah,” ungkapnya juga. Bank Dunia dalam program pengurangan emisi karbon mengusulkan agar jaringan pembangkit listrik dibangun oleh investor swasta. Hal itu berarti TPA sampah Cipayung berpotensi dijadikan sebagai pembangkit listrik.

Karena, sampah kini dapat dimanfaatkan menjadi barang ekonomis seperti produk daur ulang, atau pun kompos. Data yang diperoleh DKP Kota Depok menyebutkan, produksi sampah Kota Depok yang dibuang ke TPA Cipayung berkisar 3.400 meter kubik per hari. Lahan TPA Cipayung seluas 11,2 hektare, saat ini tersisa tinggal satu hektare lebih. Lahan seluas itu tak cukup menampung volume sampah warga Kota Depok yang semakin bertambah. Menurut Ulis juga, saat ini TPA sampah Cipayung tengah dipasarkan Kementrian PU kepada investor di luar negeri untuk disulap jadi PLTS. Sedikitnya, TPA Cipayung berpotensi memberikan kandungan metan yang dapat menghasilkan energi listrik 2 megawatt. ”Kini sudah dipasarkan kepada investor luar negeri, TPA punya potensi cukup mengaliri listrik satu kelurahan,” tegasnya juga. Untuk saat ini, sambung dia lagi, tengah dipersiapkan sejumlah penelitian guna melengkapi data potensi listrik yang dihasilkan dari sampah.

Sekaligus mempopulerkan program tersebut pada khalayak umum. Dia juga berkeyakinan listrik yang dihasilkan ini dapat memberikan manfaat luar biasa bagi warga sekitar. Meskipun sudah memiliki listrik, namun secara sosial dan ekonomi warga bisa terbantukan dari pasokan listrik TPA Cipayung. ”Saya berharap bisa cepat direalisasikan. TPA Bantar Gebang itu bisa, kenapa TPA Cipayung tidak?,” cetusnya. Terkait perlunya investor, Ulis mengaku tidak tinggal diam. Pemda juga tengah berjuang mencari investor secara mandiri. (*)

Buang Sampah Sembarangan, 5 Warga Depok Ditangkap

Marieska Harya Virdhani – Okezone
Sumber: http://news.okezone.com/ 15 Juni 2011

DEPOK – Tim gabungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok bersama Babinsa dan Babinkamtibmas beserta Kecamatan Tapos, menggelar operasi yustisi sampah dini hari tadi. Dari hasil operasi, terjaring lima warga yang terbukti tengah membuang sampah sembarangan.

Kelima warga tersebut di antaranya Muhamaddin warga Sukatani, Pranowo warga Ciherang, Saji warga Kebayunan, Hikmatullah warga Jatijajar, dan Makmur warga Sindangherang. Kelimanya ditangkap karena ketahuan tengah membuang sampah dan membawa kantong plastik besar.

Operasi dilakukan di tiga lokasi, yakni Jalan Raya Cilangkap, Kebayunan, dan Jalan Pekapuran. Kelima warga yang ditangkap umumnya sengaja membuang sampah di sembarang tempat saat akan berangkat kerja.

Camat Tapos Taufan Abdul Fatah mengatakan, umumnya mereka yang tertangkap memang sudah langganan membuang sampah di tempat tersebut. Rata–rata mereka membuang sampah di pinggir jalan sehingga mengakibatkan timbulnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

“Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang kabur tidak tertangkap, di Jalan Cilangkap dan Pekapuran kabur dan tak tertangkap, saat lihat ada petugas balik arah,” katanya kepada wartawan, Selasa (15/06/11).

Taufan menambahkan, kelima warga yang ditangkap berstatus sebagai karyawan, pedagang, dan guru. Mereka, kata dia, diharuskan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan wajib lapor ke kantor Kecamatan.

“Karena sudah melanggar perda 14 tahun 2001 tentang ketertiban umum, ke depan akan dilakukan tindak pidana ringan (tipiring), kurungan minimal 3 bulan dan denda Rp1,5 juta,” jelasnya.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, kecamatan lainnya mengikuti Kecamatan Tapos untuk membentuk satgas sampah. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengubah dan menyadarkan masyarakat dari pola perilaku yang seringkali membuang sampah sembarangan.  (teb)

Buang Sampah, Dibekuk Camat

Sumber: http://www.wartakota.co.id/ 16 Juni 2011

Tim Yustisi Kecamatan Tapos berhasil menangkap warga Tapos yang membuang sampah di Jalan Raya Kebanyunan, Tapos, Depok, Rabu (15/6) subuh sekitar pukul 04.30 WIB. Kelima warga tersebut dimasukan dalam Berita Acara Perkara (BAP) namun tidak ditahan.

“Mereka juga berjanji di atas kertas bermatrei untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tiap sore warga tersebut wajib lapor,” kata Camat Tapos, Taufan Abdul Fatah.

Menurut Taufan, dari hasil pemeriksaan terhadap lima warga itu ternyata mereka sering membuang sampah dalam kantung plastik di Jalan Raya Kebanyunan sambil mereka pergi bekerja. Alasannya karena tidak punya tempat sampah di rumah. Warga itu ada yang membuang sampah dengan naik motor dan mobil bak terbuka. Warga yang membuang sampah menggunakan mobil bak terbuka adalah pedagang dari Pasar Cisalak. Dia membuang sampah berkarung-karung.

Lebih lanjut Taufan menjelaskan, operasi itu dilakukan karena informasi yang diterimanya banyak warga yang membuang sampah di Jalan Raya Pekapuran, Jalan Raya Cilangkap, dan Jalan Raya Kebanyunan. Oleh karena itu, pihaknya pun merespon laporan itu dan membentuk tiga tim yang berjumlah 30 orang. Tim Yustisi tersebut terdiri dari camat, tujuh lurah,Satpol PP tingkat kecamatan, babinkamtibmas,babinsa, dan tiga orang PPNS. Tim pun kemudian dibagi ke tiga tempat tersebut. Namun sayangnya di Jalan Raya Pekapuran dan Cilangkap tidak ada yang tertangkap karena warga yang membuang sampah berbalik arah setelah melihat petugas. Kemudian juga ada yang tidak jadi membuang sampahnya.

“Kami berkumpul dulu di Kelurahan Tapos pukul 03.00. Kemudian salat subuh dulu dan baru bergerak. Operasi dilakukan mulai pukul 04.30-06.30,” ujarnya.

Dikatakan Taufan, ke depan operasi akan gencar dilakukan. Kemudian akan ditindak tegas berupa tindak pidana ringan, sebab payung hukumnya adalah Perda No 14 tahun 2001 tentang ketertiban umum. Sanksinya berupa kurangan tiga bulan penjara atau denda Rp 1,5 juta.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il mengapresiasi langkah yang dilakukan Camat Tapos. Ini merupakan upaya agar warga Depok membuang sampah pada tempatnya.

“Saya berterimakasih kepada Camat Tapos. Saya minta agar Camat menelusuri penyebabnya dan kemungkinan solusinya adalah dibentuknya Satgas sampah di tingkat RT dan RW. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan,kecamatan, dan kelurahan,” tandasnya.

Nur Mahmudi berharap agar camat-camat lainnya mengikuti sepak terjang Camat Tapos. Tujuannya agar masyarakat Depok memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah. (Dodi Hasanuddin)

Perusahaan di Depok Diwajibkan Kelola Sampah

SUMBER: http://www.kbr68h.com/  19 June 2011 

KBR68H, Depok – Pemkot Depok, Jawa Barat mewajibkan seluruh perusahaan mengolah dan memilah sampah secara swakelola, tahun depan.

Aturan tersebut saat ini sedang disusun dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang persampahan yang akan memberlakukan sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar. Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengatakan, sampah perusahaan yang dikelola sendiri, bisa mengurangi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Cipayung, Depok.

“Perdanya kan belum selesai, perda sampah, perda itu akan berangkat dari PP, PP baru diturunkan bulan Juli. Draftnya sudah sedang dimatangkan, diantaranya pembuangan sampah sembarangan. Leading sektornya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), pelanggaran hukumlah ada sanksi – sanksi, itu lebih kepada perusahaan.Tentang masalah pembuatan pemilahan sampah, masalah pengolahan limbah, diwajibkan jangan sampai sampah keluar dari area dia (perusahaan)”

Saat ini Pemkot Depok sedang gencar mengatasi masalah sampah. Pemkot bakal menangkap masyarakat yang terbukti membuang sampah sembarangan. Mereka yang ditangkap diminta membuat pernyataan dan berjanji tak mengulangi perbuatannya. Bila masih melanggar, akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan dengan hukuman denda atau kurungan penjara maksimal tiga bulan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s