H.S. Pramono Budi

UPS.! BAU SAMPAH

H.S. Pramono Budi  (Monitor Depok, 15/12/2008)

Sumber:http://hasprabu.blogspot.com/

Ironis, egois, dan tragis. Itu barangkali ungkapan yang cocok untuk menanggapi penolakan terhadap UPS di Depok.

Ya, ironis. Karena sampah adalah produk kita sendiri, manusia. Egois, karena kita hanya mau menikmati enaknya, tanpa mau menanggung akibatnya. Tragis, betapa manusia penghasil sampah tidak menyadari bahayanya bagi kemanusiaan dan lingkungan.

Sampah, seperti halnya asap rokok, kentut, air seni, tinja dan (bau) keringat adalah diproduksi manusia. Perokok pada saat menghisap dan mengepulkan asapnya terasa nikmat. Tetapi, orang disekitarnya dibuat menderita karena ulahnya.

Demikian pula halnya. Orang yang sedang buang angin (kentut) merasa bahagia. Sebaliknya orang lain yang menerima, sangat kecewa. Ya, mereka yang menghasilkan sampah berupa asap, gas, cairan, dan padatan tersebut merasa senang. Tetapi, bagi yang menerimanya sangat tersiksa. Kenapa, karena benda-benda karya manusia tersebut berbau tidak sedap, dapat menimbulkan penyakit, dan tentu saja menyebalkan. Kalau kata orang Betawi: “Lu nyang senang, gue nyang senep”

Semestinya, barang siapa yang membuang barang sampah tersebut, maka mereka pula yang harus bertanggung jawab. Di Kota berpenduduk lebih 1,4 juta ini setiap hari menghasilkan sampah. Khusus untuk sampah dari badan manusia sebagian besar dibuang melalui kamar mandi dan kloset (WC). Tetapi khusus sampah padat dari rumah tangga, pasar, perkantoran, dan industri masih belum ditangani secara proporsional.

Menurut sistem zero waste management, setiap rumah tangga harus mengelola sampahnya sendiri. Jadi, setiap rumah tangga yang mempunyai sampah tidak boleh membuang sampah diluar area lahannya. Otomatis, setiap rumah tangga harus bisa mengelola sampahnya sendiri. Jika hal ini bisa dijalankan, maka tidak akan ada lagi sampah di jalan-jalan, diselokan, sungai, dan sepanjang rel kereta api.

Semua sampah yang dihasilkan oleh sebuah kompleks perumahan, maka kompleks tersebut yang wajib mengelolanya. Tidak boleh dibuang diluar kompleks tersebut. Egoiskan? penghasil sampahnya saja tidak mau ditempati sampah, apalagi wilayah lain yang tidak menghasilkannya.

Permasalahannya, saat ini masih sangat sedikit warga yang sadar akan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan berupa insentif, partisipatif, dan juga bersifat represif. Sampah tampaknya sederhana, tetapi sangat membahayakan. Jangan bermain-main dengan sampah.

Beberapa terobosan untuk menghadapi permasalahan sampah diantaranya: Pertama, bagi kompleks perumahan, warga masyarakat, atau perorangan yang telah mengelola sampahnya dengan baik, perlu diberi insentif. Misalnya, Pemda memberikan penghargaan dan bantuan pengolahan sampah semacam UPS (unit pengelola sampah), dan lainnya.

Sedangkan bagi kompleks perumahan yang memproduksi sampah, tetapi tidak mempunyai unit pengolahan sampah sendiri, dapat dibuang di UPS diluar kompleksnya. Tapi mereka dikenakan retribusi. Itu adil.

Kedua, Pemerintah Kota lebih mendorong dan melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses penyadaran pengelolaan sampah. Di daerah pinggiran masih banyak warga membuang sampah diselokan-selokan. Bahkan sering dijumpai, karyawan yang mau berangkat kerja sambil lewat membuang sampah ditepi jalan atau selokan. Mereka merasa tidak bersalah akan perilakunya tersebut. Padahal atas semua perilaku tercela itu, disaat musim hujan menjadi penyebab banjir. Dimusim kemarau menimbulkan bau busuk dan sarang binatang pembawa penyakit (seperti lalat, tikus, kecoa).

Saat ini sudah ada beberapa LSM, diantaranya Bina Sumberdaya Mitra (Bismi) yang mengenalkan pengelolaan sampah rumah tangga (SARUTA). Tetapi jika pengelolaan sampah ini tidak dilakukan secara massif, maka hasilnya kurang optimal.

Sampah yang telah dipisahkan antara organik dan an organik menjadi sangat berguna. Yang berasal dari bahan organik seperti daun-daunan menjadi bahan kompos. Sedangkan yang berasal dari an organik, seperti kaca, besi, dan plastik bisa diolah kembali (recycle, reuse).

Ketiga, ada saatnya Pemerintah Kota harus bertindak tegas. Saat ini kasus-kasus yang berkaitan dengan sampah semakin banyak. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, sampah menggunung di Kota Bandung. Pernah juga terjadi longsor gunung sampah di Cimahi. Perseteruan antara warga Bantargebang dengan Pemerintah DKI, dan lain-lain. Hampir disemua kota besar sampah menjadi permasalahan baru.

Ironis memang, UPS yang akan dibangun di Kota Depok mendapat penolakan. Tapi bisa dimengerti, karena berdasarkan pantauan di lapangan penolakan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi. Padahal jika masyarakat tahu manfaat UPS dan warga menyadari bahwa dalam hal sampah tidak boleh egois, masalah tersebut dapat diatasi.

Sangat dikhawatirkan, jika penolakan terhadap keberadaan UPS di Kota Depok tidak ada solusinya, maka dapat dipastikan Depok akan menjadi gunung sampah baru di kawasan Jabodetabek.

Untuk itu Pemerintah Kota harus dapat meyakinkan. Pada prinsipnya produsen sampah harus bertanggung-jawab terhadap sampahnya sendiri. Bagi yang tidak bisa mengelola sampah sendiri, boleh bergabung dengan lokasi UPS lain, tetapi dengan membayar. Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang telah melakukan pengelolaan sampah sendiri, wajib diberi penghargaan. (Penulis adalah Peneliti pada Lembaga Kajian Pembangunan Daerah – LKPD, tinggal di Cipayung Jaya, Depok).
Diposkan oleh hasprabu di 07:45

UPS Jilid Dua  

Sumber: http://www.lkpd.or.id/  

Seperti prediksi semula, UPS menjadi semakin ramai dibicarakan, bahkan heboh. Pembicaraannya tidak sekedar wacana dimedia massa, tetapi mengarah kepada aksi. Memang, cepat atau lambat, sampah akan menjadi permasalahan perkotaan.

Di harian ini pernah dimuat tulisan: Ups.. bau sampah (Monde, 15/12/2008). Nampaknya para pihak yang bermasalah sejak gagasan itu dimuat belum menemukan titik temu. Akibatnya UPS (Unit Pengolahan Sampah) hingga kini belum tuntas. Dapat dicatat disini, akibat tidak tuntasnya kasus UPS, maka ada tindakan perusakan instalasi UPS. Demo penolakan marak pula. Bahkan masalah ini sempat dibawa ketingkat pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Pertemuan membahas UPS pernah digelar di Hotel Bumiwiyata tanggal 3 Februari (Monde, 4/02/2009). Tapi ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Karena kedua pihak saling mempertahankan argumentasinya. Sehingga pertemuan terkesan alot. Walhasil, dukungan secara bulat terhadap UPS masih dipertanyakan.

Dengan masih hebohnya persoalan UPS, Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) telah melakukan penelitian ulang. Responden berasal dari lokasi sekitar tempat pembuangan sampah (TPS) Cipayung, ditambah beberapa responden diluar TPS Cipayung. Mengapa Cipayung? Karena sejak adanya TPS Cipayung, bau sampah telah menyebar luas. Wilayah kelurahan Cipayung Jaya yang letaknya sekitar 2 Km dari TPS juga terkena dampak bau tak sedap itu.

Apa tanggapan masyarakat? Hingga saat ini masih terjadi bias persepsi antara TPS dengan UPS. Sebagian besar (90%) menganggap UPS sama dengan TPS, mengeluarkan bau tak sedap. Ternyata masyarakat diluar Cipayungpun tidak setuju (93%) wilayahnya ditempati UPS. Ketika secara spesifik dimintai komentar lebih lanjut, mereka belum tahu cara kerja UPS. Padahal kedua hal tersebut sangat berbeda.

Dengan melihat hasil survey tersebut, sesungguhnya pangkal persoalan adalah proses sosialisasi yang kurang optimal. Sehingga yang ada dibenak masyarakat kehadiran UPS menyebabkan polusi, sumber penyakit, dan ketidak nyamanan. Itu sama halnya bahwa UPS dipahami sebagaimana TPS.

Hingga saat ini Pemko telah membangun 20 UPS. Saat sosialisasi masyarakat harus diajak melihat UPS yang sudah aktif tersebut. Dengan demikian mereka tahu, bagaimana cara kerjanya.

Singkatnya, persoalan UPS ini harus didudukkan secara objektif proporsional. Beberapa hal yang penting diketengahkan yaitu: Pertama, UPS tidak sama dengan TPS. UPS mengolah sampah menjadi pupuk organik, sedangkan TPS benar-benar tempat penampungan sampah, diantaranya secara landfill.

Kedua, pemerintah kota dan legislatif bersama masyarakat harus segera menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan sampah pola UPS ini. Bagaimana aturan mainnya, misal, bagaimana mekanisme penempatannya, sistem insentif, retribusi, penanganan ditingkat rumah tangga, pemanfaatan hasil pupuk, sampah non organik, dan lain-lain.

Ketiga, persoalan sampah harus diangkat menjadi permasalahan bersama. Dalam arti, pengelolaan sampah tidak harus diserahkan kepada pemerintah saja. Peran aktif masyarakat, misalnya investasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah perlu dikembangkan.

Kota Percontohan

Ditengah kian mahalnya pupuk kimia, pemanfaatan sampah organik (kompos) juga perlu ditingkatkan. Ada korelasi, semakin banyak UPS, produksi kompos akan meningkat. Sampah plastik juga bisa diolah kembali. Hal ini bisa menjadi lahan bisnis kreatif berikutnya, seperti pot bunga, ember, dan lain-lain.

Jika keterkaitan ini dapat dikembangkan lebih lanjut, maka persoalan sampah dan UPS tidak akan berlarut-larut. Bahkan Depok akan menjadi Kota Percontohan Bebas sampah di Indonesia. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya mendukung ikon Kota Belimbing. Pupuk kimia selain merusak tekstur dan struktur tanah, saat ini juga sulit diperoleh. Dengan adanya produksi kompos dari UPS, maka persoalan pupuk bisa di atasi.

Patut diingat pula, setiap rumah tangga harus didorong mengelola sampahnya sendiri. Atau paling tidak sebelum dibuang, jenis sampah organik dan organik sudah dipisahkan. Jika tidak ada sampah yang keluar dari area rumah, maka secara otomatis tidak ada lagi sampah yang dibuang di pinggir jalan sambil berangkat kerja. Jika hal ini bisa dijalankan, maka tidak akan ada lagi sampah di jalan-jalan, diselokan, sungai, dan sepanjang rel kereta api.

Kini saatnya berbagai pihak harus duduk bersama. Selesaikan persoalan sampah yang berasal dari makhluk hidup ini secara arif dan bijaksana. Ada saat harus bersitegang, tetapi ada pula saat untuk bermusyawarah. Karena, biasanya penyelesaian secara humanistik lebih baik akhirnya.

Untuk itu, pemerintah dan warga kota ini perlu saling bersinergi mendorong munculnya inovasi, kreativitas, dan karya masyarakat dalam mengelola sampah. Dalam kaitan persoalan UPS, LKPD akan membahas hal ini dalam diskusi terbuka pada 14 Februari 2009. Semoga setelah pembahasan UPS jilid 2 ini segalanya menjadi terang, jernih, dan menenteramkan. (Hasprabu).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s