Sueb

GARA-GARA SI BAU, WARGA RIBUT, PENGUSAHA BEREBUT

Sumber: http://69.63.186.30/

Rencana mulia Pemkot Depok untuk membangun Unit Pengolahan Sampah (UPS) di 20 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok patut diancungin jempol karena visi dan misinya mengolah sampah dari sumbernya, akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Andai rencana ini sukses dan didukung oleh masyarakat Depok, maka kota Depok lah, satu-satunya kota di Indonesia yang ramah terhadap lingkungan.

Proyek UPS ini menurut Pemkot Depok bertujuan untuk mengantisipasi semakin banyaknya sampah-sampah yang masuk ke UPS Cipayung dan diduga tahun 2009 ini UPS Cipayung tidak akan mampu lagi menampung suplay sampah dari warga depok yang volumenya semakin membengkak. Untuk itu Pemkot Depok sendiri telah menargetkan hingga 2011 akan membangun 63 Unit Pengolahan Sampah di seluruh kelurahan. Sedangkan untuk anggaran yang disetujui oleh anggota Dewan untuk pembangunan UPS di 20 titik sebesar Rp. 11 miliar.

Pelaksanaan proyek UPS sendiri oleh pemkot memang telah masuk dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah disahkan oleh DPRD mengingat Depok pernah mendapatkan julukan sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia pada tahun 2005.

Menurut informasi yang diperoleh SK, rencana pembangunan UPS di 20 titik terkait dengan rencana pemerintah pusat untuk menjadikan Kota Depok sebagai pilot project di seluruh kota/kabupaten se-Indonesia. Ketika itu SBY di Surabaya mengumpulkan seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia yang mendapat program UPS dan khusus untuk Kota Depok presentasinya dipakai dalam bahasa Inggris yang nantinya akan di presentasikan di Denhaag-Belanda, karena program ini akan didanai oleh UNDP. Namun karena adanya penolakan yang dilakukan oleh warga Depok akhirnya Pemerintah membatalkan rencana tersebut.

Menuai Protes

Persoalan sampah memang tidak bisa dianggap enteng, dalam skala kecil mungkin biasa, tetapi jika terakumulasi dalam satu kota, ini jadi luar biasa. Minimnya ketersediaan lahan pembuangan sampah, resistensi masyarakat yang semakin menguat terhadap Pemda yang kelimpungan mencari lahan pembuangan sampahnya juga karena berbagai kendala yang ada, akhirnya Pemda membuat fasilitas pengolahan sampah dengan memanfaatkan keterbatasan lahan yang ada.

Namun sayangnya, meski sudah berniat mengembangkan konsep demikian, terkadang konsep yang baik tidak mesti berjalan mulus di lapangan.

Contohnya saja yang terjadi di Pemkot Depok. Niat baik Pemkot Depok untuk membangun UPS ternyata bertepuk sebelah tangan, dari 20 titik yang rencananya akan di bangun hanya 7 titik yang mendapat persetujuan warga dan sisanya di tolak.namun yang secara tegas-tegas menolak adalah warga yang bermukim di Perumahan Aksi penolakan warga dipicu karena pemkot sebelumnya tidak transparan dalam mensosialisasikan di titik mana saja UPS-UPS tersebut akan dibangun, warga juga keberatan UPS tersebut berlokasi tidak jauh dari tempat pemukiman, dan khawatir akan dampak dari bau yang ditimbulkan nantinya.

Di perumahan Permata Depok regency misalnya, warga meminta kepada pihak pengembang untuk segera menghentikan pembangunan UPS tersebut sampai ada kejelasan dari pihak pengembang dan kelurahan kalau UPS tersebut nantinya tidak menimbulkan bau dan mencemari lingkungan.

Di Perumahan Bukit Rivaria Sawangan, ratusan warga yang tergabung dalam Ikatan Warga Bukit Rivaria (Iwari) yang di motori oleh M. Fuad salah seorang caleg dari PKB juga ramai-ramai melakukan aksi protes kepada pihak pengembang untuk secepatnya menutup pembangunan UPS, tapi nampaknya pihak pengembang tetap bergeming. Akhirnya warga menyegel sendiri bangunan tersebut.

Penolakan UPS juga dilakukan oleh warga di Perumahan Taman Cipayung. Mereka juga mendesak kepada pihak pengembang dan kelurahan Mekarjaya untuk segera menutup bangunan tersebut karena sebelumnya warga juga tidak diajak musyawarah, dan jarak bangunan UPS dengan tempat pemukiman warga hanya berjarak ± 5 meter.

Gelombang protes juga terjadi perumahan Depok Maharaja pasalnya pihak pengembang tidak konsekwen dalam menangani persolaan sampah. Warga yang berada disekitar Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) tidak pernah tahu kalo lokasi tersebut dijadikan TPS, karena pengembang saat memasarkan rumah tidak pernah mencantumkan TPS dalam site plan.

Penolakan pendirian bangunan UPS juga terjadi di beberapa kelurahan antara lain Kelurahan Beji, Cinangka, Limo, Ratujaya, dan Merdeka. Mereka menyuarakan tuntutan yang sama yaitu penghentian sementara proyek UPS sampai ada kejelasan dari Pemkot Depok.

Maraknya aksi penolakan terhadap proyek ber-anggaran Rp. 11 miliar ini dipicu oleh ketidakjelasan Pemkot Depok dalam menetukan titik lokasinya ataupun SK wali kota. Proyek tersebut hanya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) dan APBD 2008. Dengan demikian, hak untuk menentukan titik lokasi merupakan kewenangan Walikota, warga tidak pernah diajak berdialog.

Kandas Di PTUN

Ketika wartawan SK mencoba menelusuri ihwal penolakan dibangunnya UPS di beberapa wilayah di Kota Depok, SK memperoleh gambaran, sebenarnya warga Depok sangat setuju jika sampah perlu diatur pengelolaannya. Bahkan perlu adanya Perda atau Perwa atau SK Wali yang mengatur masalah sampah perkotaan selain adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Namun yang tidak disetujui sebagian warga Depok adalah cara-cara Pemkot Depok yang tidak berpihak kepada warga. Alasannya karena Pemkot Depok sebelumnya tidak pernah melibatkan warga dalam menentukan di titik-titik mana UPS tersebut akan dibangun, “tahu-tahu sudah berdiri bangunan disekitar pemukiman warga”, ujar salah seorang warga yang ditemui SK. Warga juga menolak adanya UPS karena jaraknya yang hanya lima meter dari tempat tinggal warga, sehingga ada kekhawatiran timbulnya berbagai penyakit akibat bau yang keluar dari tempat pembuangan sampah tersebut, serta tidak adanya jaminan yang pasti jika UPS tersebut hanya diperuntukan bagi warga sekitar saja.

Dari kacamata hukum Direktur Walhi Jakarta menilai Pemkot Depok telah bersikap sewenang-wenang dan mengabaikan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Pasal 9 poin d dalam menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Pemkot juga telah mengabaikan hak-hak warga masyarakt yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 yang isinya : a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; b) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d) Mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat karena UPS yang dibangun ditengah-tengah pemukiman warga rata-rata hanya berjarak lima meter.

Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Walhi Jakarta, Suratno Kurniawan juga mengatakan, pembangunan UPS di Depok telah menyalahi Amdal, proyek ini memiliki izin lingkungan dari warga setempat. ”Ada ketidaksinkronan antara sosialisasi dengan tata ruang,” ujarnya.

Pelanggaran Pemkot pun menurut Walhi kian jelas dengan rencana kebijakan pengelolaan UPS yang akan diserahkan kepada pihak swasta setelah satu tahun berjalan. Untuk itu Walhi Jakarta juga sudah melayangkan surat ke Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan meminta Walikota agar mengkaji kembali proyek Unit Pengolahan Sampah (UPS) di 20 titik di 6 kecamatan.

Kasus ini juga sempat di PTUN-kan oleh warga terkait pelanggaran atas undang-undang nomor 18 tahun 2008 namun nyatanya kandas. memang sudah di ajukan oleh warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun kandas karena dasar gugatannya tidak jelas.

Beragam Tanggapan

Kuatnya penolakan pembangunan UPS ternyata mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Babai Suhaimi yang juga caleg dari Partai Golkar menilai pembangunan UPS tanpa melibatkan peran masyarakat jelas itu merupakan suatu pelanggaran. Terkait dengan undang-undang nomor 18 tahun 2008, DKLH (Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup) hanya mendengar pendapat beberapa orang masyarakat, camat, dan lurah. Lantas diklaim oleh DKLH telah mendapat persetujuan dari warga. ”Cara-cara seperti ini sungguh terlalu….,” katanya.

Murthada Sinuraya anggota dewan dari FPD ketika dimintai komentarnya seputar kasus ini lebih menyoroti pada aspek mekanisme yang dibuat Pemkot. Menurutnya Pemkot seharusnya menetapkan dulu di titik-titik mana saja rencananya UPS tersebut akan dibangun dan apakah sudah memenuhi standar lingkungan atau belum? jadi hal yang wajar jika rencana yang memang anggarannya sudah disetujui oleh Dewan berdasarkan Kepres 80 mendapat tentangan dari masyarakat,” ujar caleg yang dipercayakan kembali oleh PD untuk duduk di DPR-RI dapil Kab.Bogor.

Sementara itu, M Fuad ketika ditemui dirumahnya di Bukit Rivaria yang juga Ketua Iwari sekaligus Caleg dengan nomor urut dua untuk dapil Sawangan, menilai bahwa permasalahan ini menjadi pelajaran kita semua, hal-hal yang menyangkut aspek masyarakat harus dimusyawarahkan dan di diskusikan karena walau bagaimanapun itu amanat undang-undang. Kedua, sampah adalah masalah kita bersama, karena beban sampah bukan hanya tugas pemkot saja tapi masyarakatpun harus aktif. Ketiga, persoalan sampah juga berkaitan dengan SDM-nya, dengan adanya TPS Cipayung yang menumpuk dan sebagainya, itukan karena manusianya sendiri yang tidak taat sementara biaya jalan terus. Ada pegawai yang tidak kerja sudah dua tahun tapi tetap ada gajinya. ”Apa pantas itu?” Oleh karena itu lanjut Fuad permasalahan ini harus dilihat secara komprehensif dari A sampai Z. dari mulai perencanaan, pengolahannya, manajemennya, kemudian hasilnya, lalu monitoringnya dan itu harus menyeluruh”. Katanya. Masih menurut Fuad, ”seharusnya Pemkot membuat dulu sebuah master plan tentang bagaimana cara-cara mengelola UPS tersebut. inikan masih sporadis, tiba-tiba Pemkot langsung menentukan titik-titiknya. Wajar saja jika tiba-tiba warga kaget lalu ramai-ramai protes karena tanpa ada ba-bi-bu di bangun UPS.” paparnya.

Fuad juga sangat menyayangkan aksi ’diam’ DPRD Kota Depok yang tidak bereaksi apa-apa, padahal jelas-jelas masalah ini telah menjadi perhatian publik baik di tingkat lokal, nasional bahkan dunia internasional. Imbuhnya. Secara tegas ia menyatakan bahwa kasus UPS ini bukan lagi masalah yang sepele. ”Kan dewan punya hak inisiatif dan hak interpelasi? Tolong gunakan itu, panggil eksekutif lalu tanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tanpa harus menunggu begini-begitu..jadi kesannya telah terjadi kongkalikong antara eksekuitf dengan legislatif. Tapi ini baru dugaan, saya tidak nuduh.. karena saya melihat tidak ada reaksi apa-apa dari anggota Dewan.”

Menanggapi penelitian yang dilakukan oleh LKPD yang menyatakan 57 % warga Depok menerima UPS dan sisanya menolak UPS. Fuad menilai ”dasarnya apa LKPD bisa menilai seperti itu? wong ketuanya juga kader PKS (Partai Keadilan Sejahtera), jelas ada indikasi kajiannya tidak independen”.

Diam-diam diperebutkan

Runyamnya masalah si bau ini ternyata bukan melulu masalah undang-undang persampahan, namun ada indikasi kuat terjadinya pemborosan anggaran dan dugaan mark-up mesin pengelolaan sampah.Gelagat ini muncul ketika terjadi kekisruhan pada pengadaan 20 mesin UPS yang mengundang kecurigaan karena spread antara harga penawaran pemenang tender dan penyanggah terlalu tinggi. Panitia lelang juga tidak transparan dalam menentukan spesifikasi mesin yang diinginkan. Ada unsur ketidak fair-an dalam masalah tender yang disinyalir telah terjadi KKN. Mestinya masing-masing peserta tender di uji kelayakannya di depan publik, mana yang paling fair, layak, bagus, dan murah. Tapi yang terjadi tidak demikian. Uji kelayakannya justeru dilakukan di lahan milik Pemkot di daerah pasar Cisalak, padahal menurut aturan yang ada berdasarkan LKS, uji kelayakan publik ada di masing-masing workshop. Inilah kesalahan fatal pihak Pemkot, peserta tender, dan pejabat pengadaan UPS.

Konon kabarnya ada intervensi dari HK tangan kanan NMI yang dulu pernah sama-sama aktif di BPPT untuk meloloskan PT. Gexacom Internusa (GI) sebagai pemenang tender.

Sumber SK juga menyebutkan, mesin buatan yang dimiliki oleh PT.GI merupakan hasil ciptaan dari PT. Matra Hijau Selaras (MHS) yang juga ikut dalam tender tersebut. Ketika tahu bahwa PT MHS ikut pula sebagai salah satu peserta tender, PT GI kebakaran jenggot, pasalnya mesin UPS yang yang nantinya akan diajukan memiliki spesifikasi yang sama persis, karena dulunya menurut kabar, kedua pengusaha ini satu group ( SL dan HD ) namun entah kenapa ditengah jalan mereka pecah kongsi. Sedangkan PT Welly Sahat (WS) tidak memiliki hak paten. Keluarlah kartu truff PT. GI melakukan bargain dengan NMI melalui HK, akhirnya munculah PT. GI sebagai pemenang tender dalam pengadaan mesin UPS tersebut.

Berdasarkan Pagu, anggaran untuk pengadaan mesin UPS awalnya Rp. 7,1 miliar, tapi dalam proses pelelangannya pemenangnya adalah PT. GI yang berani menawar Rp. 6,1 miliar. Tetapi Menurut kabar yang berhasil di input oleh SK, menurut penuturan tim ahli sekaligus pemilik ciptaan mesin UPS, beliau tahu persis harga maksimal per item mesin tersebut tidak lebih dari Rp. 200 juta sudah dipotong pajak dan itu sudah untung besar. Jadi sisanya masih Rp. 2.1 miliar, besar sekali tentunya. Jika memang kenyataannya demikian, jelas ini merupakan pemborosan anggaran yang tidak sedikit tentu jumlahnya.

R. Sugiharto salah satu anggota DPRD Kota Depok yang berasal dari FPDIP meminta agar Bawasda Kota Depok segera turun-tangan menyikapi permasalahan ini. Pak Wali juga harus menjelaskan semua polemik ini agar masalah pengadaan mesin UPS ini tidak berlarut-larut yang membuat warga jadi hilang kepercayaannya.

Dari data yang berhasil di himpun oleh SK disebutkan adanya empat kesalahan fatal yang dilakukan oleh panitia lelang. Pertama, gugurnya PT MHS pada tahap evaluasi dengan alasan KD (kemampuan dasar) tidak mencukupi adalah tidak benar, karena usia perusahaan ini belum mencapai tiga tahun sehingga nilai KD tidak diperhitungkan. Ini sesuai dengan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kedua, mengenai waktu evaluasi penawaran disebutkan evaluasi penawaran sangat lama yakni hingga mencapai 83 hari terhitung dari pengumuman lelang hingga pengumuman pemenang. Ketiga, mengenai hak paten. Adanya dukungan dari agen/supplier/distributor yang mempunyai hak untuk memproduksi dan memasarkan adalah tindakan monopoli karena mesin tersebut sederhana dan tepat guna, bukan mesin yang menggunakan teknologi komplek (high technology). Keempat, mengenai keuangan negara. terdapat selisih harga pemenang tender (PT. GI) dengan PT MHS sangat besar yakni Rp1,80 miliar.

Itu sebabnya Direktur PT MHS Naldi Zaenal meminta kepada Pemkot untuk menganulir keputusannya dan meminta untuk dilakukan tender ulang atau paling tidak dilakukan uji kelayakan di depan publik agar semua menjadi jelas dan fair di mata publik.

Memang masalah sampah jika ditelisik lebih dalam semakin menarik, karena merupakan sektor informal yang mampu menghidupi jutaan manusia saat ini, sumber energi biomass, sumber pupuk organik dan sumber daur ulang plastik. Kini sampah diributkan tapi juga diperebutkan

“Bau sampah“ .. sudah pasti… lah. Persoalannya ada dimana-mana, ada di mata, ada di hidung dan yang terakhir ada di otak. Dan kita tidak bisa menutupi dengan apapun…. Mengolah sampah gunakan hati, jangan dikorupsi, karena sampah akan menelan semuanya. (Sueb)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s