2 Tinjauan Konsepsi

Kajian Perda Persampahan

BAB II  TINJAUAN KONSEPSI

A. PERATURAN DAERAH

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Pengertian tersebut secara jelas dicantumkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda biasanya merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Karena itu, Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

2. Asas Peraturan Daerah

Pembentukan Perda yang baik harus memiliki dasar pembentukan perundang-undangan yang baik pula. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pengertian dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping asas pembentukan perundang-udangan tersebut, materi muatan Perda yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 harus mencerminkan asas:

a.  pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum;

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau

k. asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Pengertian dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas kebangsaanadalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

d.  Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f.  Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i.  Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j.  Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

  1. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
  2. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

3. Materi Peraturan Daerah

Materi Perda tidak terlepas dari materi hukum nasional. Materi Perda, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, antara lain meliputi:

a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

b. menampung kondisi khusus daerah;

c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda mengatur tentang:

a. APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD.

b. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

c. Tata Ruang Daerah.

d. Perda lainnya.

4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

a. Persiapan

Proses pembentukan Perda dimulai dari perencanaan penyusunan Perda yang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam rangka persiapan pembentukan Perda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 26, Rancangan Perda (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota tersebut diatur dengan Peraturan Presiden.

Raperda dapat berasal dari DPRD maupun dari kepala daerah. Raperda yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada DPRD oleh gubernur atau bupati/walikota. Sedangkan Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota.

b. Pembahasan dan Pengesahan

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 40, pembahasan tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/walikota. Namun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 41, Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan gubernur atau bupati/walikota, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. Sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 42, penyampaian Raperda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Untuk pengesahan Raperda menjadi Perda, sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 43, Raperda ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/walikota. Jika Raperda tersebut tidak ditandatangani oleh gubernur atau bupati/walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

c. Pengundangan dan Penyebarluasan

Pengundangan Perda yang telah disahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 45 ditempatkan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah. Lalu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 52, pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

B. PENGELOLAAN SAMPAH

Sampah memiliki pengertian dan konsepsi yang berbeda-beda. Beberapa pengertian tentang sampah, antara lain:

  1. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal antara lain dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa-sisa bahan bangunan dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis
  2. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan
  3. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat yang terdiri dari bahan organik, baik logam maupun bukan logam, yang dapat terbakar atau tidak
  4. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat, terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan
  5. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya

Sedangkan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengertian lebih lanjutnya, sampah merupakan segala jenis benda buangan atau yang dibuang yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia, baik dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri, maupun proses-proses alam yang berbentuk padat, baik dapat diaur ulang maupun tidak dapat diatur ulang.

Berdasarkan konsep tersebut, jenis sampah meliputi:

a. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang berasal bukan dari rumah tangga, namun berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya.

c. Sampah spesifik, yaitu sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik ini, antara lain:

– sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

– sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

– sampah yang timbul akibat bencana.

– puing bongkaran bangunan.

– sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

– sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem kumpul → angkut → buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah mengandalkan sistem end of pipe solution yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurlangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penangananya dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Pada teknis pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah daerah masih memerlukan peraturan lebih lanjut dalam Perda. Karena itu, Perda tentang pengelolaan sampah sebagai pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, perlu ditetapkan oleh masing-masing daerah.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s