6 Kewengan. Pemkot

Kajian Perda Persampahan

BAB VI. KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK  DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah mengubah sistem dan kebijakan dalam pengelolaan sampah hingga lebih terpadu, komprehensif, dan berwawasan lingkungan. Undang-undang tersebut menjadi pedoman dasar dalam pengelolaan sampah secara nasional yang lebih baik.

Pengaturan kewenangan dalam pengelolaan sampah menjadi lebih jelas, apa saja yang menjadi wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Di samping kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku, pemerintah kabuapten /kota, termasuk pemerintahan Kota Depok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut memiliki sejumlah wewenang dan kewajiban untuk mengatur pengelolaan sampah melalui penetapan kebijakan dan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 11, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Depok melalui Perda adalah penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

A. PENETAPAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kajian formil maupun materiil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah ada beberapa penetapan kebijakan dan program yang harus dilakukan pemerintah Kota Depok. Kebijakan untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut langsung menjadi tugas dan wewenang serta program yang harus dijalankan Pemerintah Kota Depok, tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Perda. Meski demikian, tugas dan wewenang tersebut dapat pula ditegaskan kembali dengan Perda.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok, meliputi:

1. Kebijakan menjalankan tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah.

Pada penetapan kebijakan untuk menjalankan tugas pengelolaan sampah, pemerintah Kota Depok bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi perlu melakukan kebijakan sesuai Bab III Bagian Kesatu Pasal 5 dan Pasal 6.

Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas yang sama, yaitu menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengaturan dalam undang-undang. Tugas tersebut meliputi:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

d. pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pada penetapan kebijakan untuk menjalankan wewenang dalam pengelolaan sampah, pemerintah Kota Depok, sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang wewenang pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

  • menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
  • menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut meliputi: penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
  • melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
  • menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang sesuai dengan tata ruang wilayah  (RTRW) kabupaten/kota yang telah ditetapkan masing-masing kabupaten/kota. Dalam hal ini, sesuai dengan RTRW Kota Depok.
  • melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  • menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pada pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Membuat perencanaan dan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang menggunakan sistem pembuangan terbuka.

a. Perencanaan

Pemerintah Kota Depok harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Keharusan itu sebagaimana diatur dalam Bab XVI Pasal 44 Ayat (1).

b. Penutupan

Pemerintah Kota Depok harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Keharusan itu sebagaimana diatur dalam Bab XVI Pasal 44 Ayat (2).

B. PENGATURAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA)

Berdasarkan kajian formil maupun materiil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, rekomendasi beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kota Depok dengan Perda, meliputi:

1. Pengaturan hak setiap orang dalam pengelolaan sampah.

Pengaturan tersebut merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai hak setiap orang dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu Pasal 11, yaitu:

  • mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
  • berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
  • memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
  • mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.
  • memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

2. Kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pengaturan kewajiban setiap orang tersebut merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu Pasal 12. Kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

3. Perizinan pengelolaan sampah.

Perizinan yang perlu diatur dengan Perda itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 17 dan Pasal 18 tentang perizinan pengelolaan sampah meliputi:

  • tata cara memperoleh izin dari kepala daerah bagi setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan pemerintah.
  • jenis usaha yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman atas keputusan pemberian izin pengelolaan sampah.

4. Pengaturan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

a. Pengurangan sampah

Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang perlu diatur lebih lanjut dengan Perda sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab VI Paragraf Satu Pasal 20. Ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah daerah meliputi:

  1. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
  2. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
  3. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
  4. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
  5. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

b. Penanganan sampah

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaiamana diatur dalam ketentuan Bab VI Paragraf Kedua Pasal 22 yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya meliputi:

  1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
  2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
  3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari TPST menuju ke TPA.
  4. pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
  5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

5. Pembiayaan pengelolaan sampah.

Pemerintah daerah dan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab VII Bagian Kesatu Pasal 24 berkewajiban membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan tersebut pada pemerintahan kabupaten/kota memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Perda.

Pembiayaan dalam pengelolaan sampah ini, termasuk pula dalam pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Bab VII Bagian Kdua Pasal 25. Bagi pemerintah daerah hanya berkewajiban mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 25 Ayat (1), yaitu secara sendiri atau bersama-sama dengan pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang akibat dampak negatif kegiatan penanganan sampah di TPA. Sementara, kompensasi berupa relokasi; pemulihan lingkungan; biaya kesehatan dan pengobatan; dan kompensasi dalam bentuk lain, tidak termasuk amanat yang diatur lebih lanjut dengan Perda.

Berkaitan dengan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, penyedotan kakus, dan tempat pemakaman dan pengabuan, tidak termasuk dalam pengaturan yang diamanatkan dalam undang-undang ini. Namun, Pemerintah Kota Depok tetap dapat memberlakukan Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perda tentang Retribusi Penyedotan Kakus, dan Perda Retribusi Tempat Pemakaman dan Pengabuan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Peran masyarakat.

Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 28 mengatur lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dapat dilakukan melalui:

  • pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah.
  • perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
  • pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

7. Larangan

Pengaturan lebih lanjut mengenai larangan yang perlu ditindaklanjuti dengan Perda tersebut diatur dalam Bab X Pasal 29. Larangan yang perlu diatur dengan Perda sebagaimana dimaksud Pasal 29 Ayat (3) meliputi:

  • membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
  • melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA.
  • membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

8. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pengawasan yang perlu diatur lebih lanjut dengan Perda sebagaimana diamanatkan ketentuan Bab XI Pasal 31 adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.

9. Sanksi administratif.

Pengaturan lebih lanjut dengan Perda mengenai sanksi administratif sebagaimana ketentuan Bab XII Pasal 32, adalah penerapan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi yang dapat diterapkan berupa:

a. paksaan pemerintahan.

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b.  uang paksa.

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

c. pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

Secara ringkas, pokok-pokok pikiran yang perlu diatur dengan Perda sebagai amanat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. Pengaturan hak setiap orang dalam pengelolaan sampah.
  2. Kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
  3. Perizinan pengelolaan sampah
  4. Pengaturan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
  5. Pembiayaan pengelolaan sampah.
  6. Peran masyarakat.
  7. Larangan
  8. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah.
  9. Sanksi administratif.

Dari pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ada 9 (sembilan) hal pokok yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Perda. Sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Depok harus menyelesaikan Perda pengelolaan sampah paling lama 3 (tiga) tahun setelah undang-undang tersebut berlaku.

Advertisements

One response to “6 Kewengan. Pemkot

  1. ya bagus jalau UU Sampah bisa diaplikasikan. UU Sampah jangan jadi sampah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s