1 Pendahuluan

Kajian Perda Persampahan

BAB I   PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sampah telah menjadi masalah nasional. Pengelolaan sampah yang tidak komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sistem yang kurang tepat, metode dan teknik  pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Jika tidak dilakukan penanganan yang baik, dikhawatirkan mempengaruhi keseimbangan yang merugikan yang akan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Pengelolaan sampah di Indonesia sangat mengandalkan sistem end of pipe solution yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Proses pembuangan akhir sampah di Indonesia pada umumnya cenderung pada sistem open dumping , yaitu melakukan pembuangan sampah dengan menimbun secara terbuka. Salah satu akibatnya, jumlah timbulan sampah sangat tinggi. Sebagai contoh, menurut standar spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia adalah antara 2,75 – 3,25 lt/org/hari. Di Kota Depok saja, dari hasil kajian pada 2007, dengan asumsi produksi sampah per hari per orang 2,65 liter ( skala kota ), maka pada tahun 2006 dengan  jumlah penduduk 1.420.480 jiwa, timbulan sampah  perhari rata-rata 3.764 m3/hari. Dari timbulan sampah tersebut, sampah yang terangkut hanya  1281 m3/hari dan sampah yang tidak terangkut 2.483 m3/hari.

Meski pelayanan pengelolaan sampah belum optimal, beban tempat pembuangan akhir sampah (TPA) semakin berat. Dari kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) TPA Cipayung, Depok, volume sampah harian yang dibuang bervariasi awalnya 69,6 m3/hari. TPA Cipayung dioperasikan sejak tahun 1992 itu kini memiliki luas 11,2 ha dengan kapasitas dan direncanakan sekitar 1.200.000 m3 atau setara dengan 4 juta m3 timbunan sampah. Jika program pengelolaan yang semula open dumping (pembuangan terbuka) tidak ditingkatkan hingga menjadi  sanitary landfill (memperhatikan aspek kesehatan dan kelestarian lingkungan) umur operasional TPA diperkirakan akan penuh pada tahun 2010.

Pada aspek lain, secara hukum, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak itu tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat tersebut, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang- undang tersebut mengatur paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sebelumnya lebih banyak menerapkan sistem kumpul → angkut → buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengubah paradigma tersebut dengan menilai sampah sebagai sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Sampah dikelola dengan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurlangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Permasalahanya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan sekaligus. Ada beberapa hal dalam pengelolaan sampah yang masih memerlukan sejumlah aturan pelaksanaan di bawahnya. Daerah-daerah, termasuk Pemerintah Kota Depok memerlukan pengaturan pengelolaan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda). Perda tentang pengelolaan sampah ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan persampahan yang terpadu, komprehensif, memenuhi hak dan tanggungjawab pemerintah Kota Depok dan peran serta masyarakat.

B. TUJUAN KAJIAN

Tujuan program kajian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kota Depok ini adalah:

  1. Mengkaji Kebijakan Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan Kota Depok.
  2. Mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  3. Mengkaji kewenangan Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

 

Hasil yang diharapkan atau keluaran dari pelaksanaan program ini adalah:

  1. Adanya kajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  2. Adanya kajian akademik yang bisa digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah Kota Depok.

 

D. METODOLOGI KAJIAN

Kajian terhadap Perda tentang pengelolaan sampah ini dilakukan dengan melakukan telaah hukum normatif yang bersifat formil maupin materiil secara deskriptif analitis. Pendekatan ini dilakukan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisanya.

Kajian ini difokuskan untuk mengetahui aspek formil maupun materiil serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Telaah yang dilakukan untuk menggambarkan konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang tersebut dengan menggunakan data-data yang dapat memberikan gambaran dalam pengelolaan sampah. Data yang diperoleh dianalisa sehingga mendapatkan suatu gambaran yang lebih komprehensif dalam pengelolaan sampah dan bagaimana penerapanya di daerah, terutama di Kota Depok.

E. INSTRUMEN KAJIAN

Dalam kajian ini, instrumen kajian yang digunakan adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  2. Undang-undang yang terkait dengan persampahan.
  3. Undang-undang yang berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
  4. Peraturan sektoral yang terkait dengan persampahan.
  5. Peraturan daerah yang mengatur mengenai persampahan.
  6. Hasil Kajian Pengelolaan Sampah Kota Depok 2007
  7. Berita dan artikel surat kabar cetak maupun website yang berhubungan dengan masalah persampahan di Indonesia.

F. JENIS DATA

  1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah perangkat hukum yang berhubungan atau yang mengatur permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
  2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah literatur penunjang yang berisi teori dan kajian yang dapat mendukung keberadaan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam kajian ini adalah hasil kajian, buku, artikel, dan berita.
  3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjadi tambahan informasi dan bahan yang dapat melengkapi kedua bahan di atas. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan definisi dan pengertian beberapa permasalahan yang digunakan dalam kajian ini.

G. STRATEGI PELAKSANAAN KAJIAN

Kegiatan kajian ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama:

  1. Tahapan pertama, adalah pengumpulan data.
  2. Tahap kedua, penganalisaan data.
  3. Tahap ketiga, penulisan laporan kajian.

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan mencari peraturan  perundang-undangan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok,  Pusat Pengkajian dan Penanalisaan Data dan Informasi DPR RI dan menggunakan situs internet. Selain mencari peraturan yang terkait dengan persampahan, pengumpulan data juga dilakukan dengan mengidentifikasi masalah persampahan dari beberapa website.

Tahap kajian terhadapo data-data yang ada dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul. Dalam tahapan ini  yang dilakukan adalah:

  1. Menganalisa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara formil maupun materiil.
  2. Menganalisasi peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan daerah yang berhubungan dengan persampahan.
  3. Menganalisa permasalahan persampahan dari berbagai kajian maupun artikel.

Tahap penulisan kajian dilakukan terhadap laporan hasil analisa yang telah dilakukan. Hasil analisa tersebut kemudian dituliskan dalam sebuah laporan kajian yang komprehensif.

Advertisements

2 responses to “1 Pendahuluan

  1. Arya Dwi Sarwanto

    Bpk & Ibu yang saya hormati,
    saya tinggal di salah satu perumahan berlokasi di jl tole iskandar Depok.
    Terkait soal sampah dan aturan pengelolaannya dari mulai proses angkut sampai dengan proses pembuangan ada yang ingin kami tanyakan.

    Diperumahan tempat kami tinggal, sudah hampir 1 (satu) tahun belakangan ini kami menggunakan jasa pihak Swasta untuk mengangkut dan membuang sampah warga. latarbelakang sampai kami akhirnya menggunakan jasa swasta dikarenakan sebelumnya sampah warga kami diangkut oleh pihak Pemda/DKP. namun akhirnya kami kecewa sekali dgn kinerja pihak Pemda yang keliatannya spt ogah2an mengangkut sampah di lingkungan kami. Janjinya mrk angkut 2 X dlm 1 minggu, akan tetapi fakta dilapangan, sampah diangkut 1x dlm seminggu atau bahkan suka telat bahkan terkesan maunya sendiri. Akibat hal ini, akhirnya sampah warga menjadi menumpuk dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Sampai akhirnya kami mengadakan rapat warga khusus membahas masalah sampah ini dan sepakat memutuskan untuk mencoba menggunakan jasa pihak swasta (dlm bentuk CV). Setelah melihat kinerja pihak swasta selama beberp bulan, kami sangat puas karena pangangkutan sampah dilakukan 2-3X dlm 1 minggu dan hal tsb dilakukan secara konsisten.
    Nah, yang ingin kami tanyakan :
    1.Apakah dalam PERDA Depok, Pihak swasta diperbolehkan utk ikut membantu pemda dalam proses pengangkutan dan Pembuangan sampah warga ke TPA?
    2. kalo boleh atau tidak, apa alasannya dan mengacu kpd peraturan yang mana?
    3. Apakah Pihak swasta tsb memerlukan izin khusus yg diberikan oleh PEMDA dan bgm proses memperoleh periziannya?

    Demikian pertanyaaan kami, kiranya dapat ditanggapi. kami mohon maaf bila tdk berkenan. Terim kasih atas perhatiannya.

    Salam,

    Arya Dwi Sarwanto
    aryadwi.sarwanto@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s