2 Metodologi

Rencana Induk Persampahan Kota Depok

2 . METODOLOGI PENDEKATAN DAN PROGRAM KERJA

2.1. Pendekatan Studi

Dalam pelaksanaan pekerjaan PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERSAMPAHAN – Kota Depok, terdapat 2 (dua) bagian besar produk pekerjaan, yakni kelayakan Unit Pengolahan Sampah dan Kajian Ekonomi, Sumber Pendanaan kegiatan pembangunan  Unit Pengolahan Sampah, serta jajak pendapat atau political will dari masyarakat Kota  Depok dalam pembangunan dan pelaksanaan operasional Unit Pengolahan Sampah dan pengelolaan sampah di Kota Depok.

Tahapan penyusunan rencana induk persampahan ini dimulai dari pengumpulan data dan  informasi, review studi terdahulu, peninjauan lapangan ke alternatif lokasi untuk  dibangun 60 unit Pengolahan Sampah, jajak pendapat, analisa teknis operasional,  analisa geografis, analisa ekonomi, analisa sosial-budaya dan kemampuan pendanaan Pemerintah Kota Depok.

2.2. Konsep Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

Ada beberapa pendekatan metodologi yang akan dikembangkan konsultan untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu :

  1. Pendekatan Pola Pikir Pemecahan Masalah
  2. Pendekatan Penanganan Pekerjaan
  3. Pendekatan Kebijakan
  4. Pendekatan Kelembagaan
  5. Pendekatan Teknis
  6. Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pendekatan terhadap pola pikir pekerjaan adalah keterkaitan kegiatan proyek dengan   permasalahan yang ada serta sasaran yang ingin dicapai. Pendekatan kebijakan   diperlukan terutama yang berkaitan dengan kebijakan persampahan dan persampahan.   Pendekatan kelembagaan berhubungan dengan koordinasi antar instansi yang   dibutuhkan. Pendekatan teknis adalah kajian terhadap kriteria atau metode perhitungan yang akan digunakan.

Sedangkan pendekatan pelaksanaan pekerjaan merupakan metode pelaksanaan pekerjaan mulai tahap persiapan sampai penyelesaian akhir. Pada prinsipnya   penyusunan metodologi ini mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja, Rapat Penjelasan Teknis serta kemampuan dan pengalaman konsultan dalam mengerjakan proyek sejenis.

2.3. Pendekatan Pola Pikir Pemecahan Masalah

Pendekatan pola pikir pemecahan masalah yang diuraikan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan di wilayah studi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan sektor persampahan. Permasalahan tersebut diantaranya diakibatkan ada pertumbuhan pendudukan yang cukup pesat di wilayah studi (Kota Depok) serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan sektor persampahan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan pekerjaan ini. Untuk lebih jelasnya pendekatan pola pikir pemecahan masalah dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1: Pola Pikir Pelaksanaan Pekerjaan

2.4. Pendekatan Penanganan Pekerjaan

2.4.1 Persoalan Pengelolaan Persampahan

Persoalan utama pada pengelolaan sampah terjadi karena beberapa hal, yaitu :

  1. Peningkatan jumlah sampah secara signifikan akibat adanya perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat akibat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada era orde baru (sebelum terjadi krisis moneter tahun 1997).
  2. Terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan yang membutuhkan penanganan sampah secara kolektif. Pengelolaan secara individu (dalam arti menimbun dan membakar) semakin tidak layak untuk lingkungan perkotaan.
  3. Pertumbuhan jumlah sampah tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang berasal dari masyarakat penghasil sampah untuk mendanai/membiayai pengelolaan sampah perkotaan. Selain itu, anggaran pengelolaan persampahan yang berasal dari Pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi standard pelayanan yang diperlukan.
  4. Ketersediaan lahan untuk TPA sampah yang memenuhi persyaratan (teknis, lingkungan, sosial budaya, legalitas kepemilikan, dan aspek keuangan) semakin terbatas.
  5. Peningkatan kemampuan lembaga/institusi pengelola persampahan berjalan dengan
    lambat sehingga tidak mampu mengantisipasi persolan yang timbul di masyarakat.

2.4.2 Paradigma Baru Pemerintah Indonesia

Reformasi telah mengakibatkan terjadinya paradigma baru Pemerintahan di Indonesia.

Adapun paradigma baru tersebut antara lain adalah :

1. Demokratisasi dan Keterbukaan

Terjadi perubahan yang menginginkan diberlakukannya prinsip demokrasi dan keterbukaan pada pemerintahan di Indonesia. Konsekuensinya adalah tuntutan pemenuhan kepentingan masyarakat semakin kuat dan proses pemenuhan tersebut diminta dilaksanakan secara transparan. Pengaruh lainnya adalah masyarakat semakin memahami haknya, salah satu adalah hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak untuk ditempati, dan menuntut Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah pengelolaan persampahan. Selain pendelegasian (penyerahan) tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah juga mendapat tambahan pendapatan dari pembagian pendapatan yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Pembagian pendapatan tersebut secara bersamaan juga akan diikuti dengan peningkatan beban pembiaayaan pengelolaan sarana yang selama ini dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu hasil dari reformasi adalah gerakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan menyebabkan masyarakat semakin menyadari hak dan tanggung jawabnya. Akibatnya masyarakat mungkin saja akan menuntut Institusi/ Lembaga pengelola persampahan jika merasa dirugikan/ pelayanan kurang memuaskan (akibat diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

2.4.3 paradigma baru pengelolaan sampah

Pendekatan yang akan digunakan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Induk Persampahan Kota Depok akan mengacu pada sistem REDUCE (mengurangi), REUSE (menggunakan kembali), RECYCLE (mendaur ulang), PARTICIPATION (melibatkan masyarakat) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang No.18 Tahun 2008 tentang Persampahan.

2.5. Pendekatan Kebijakan

Secara lebih spesifik pendekatan yang akan dilakukan dalam Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Depok ini, meliputi :

  1. Pendekatan terhadap Peraturan PerUndang-Undangan/Kebijakan yang berlaku baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. (seperti : RUTRK, RTRW dan lain sebagainya yang relevan).
  2. Millenium Development Goal (2015).
  3. National Action Plan Persampahan
  4. Ketentuan Teknis (SNI untuk perencanaan sampah perkotaan dan SNI UNJ 03-3241-1994) tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah dan cara “Weighted Ranking Technique”.

2.6. Pendekatan Kelembagaan

Dalam melaksanakan pekerjaan ini Konsultan secara aktif akan melakukan koordinasi dan membangun kerjasama yang erat dengan Tim Teknis Pemberi Tugas dan instansi lain yang berkaitan dengan proyek ini. Pelaksanaan pendekatan kelembagaan dalam kegiatan ini sangat diperlukan mengingat pertimbangan sebagai berikut :

  1. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini cukup singkat yaitu 4 (empat) bulan, dengan   demikian dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang cukup baik dari para pihak   yang terkait dengan pekerjaan ini khususnya yang dapat membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan.
  2. Kegiatan penyusunan rencana induk persampahan sangat terkait dengan dengan   instansi lain, dengan demikian kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sosialisasi   program dan meningkatkan kerjasama yang komprehensif dalam pengelolaan persampahan di wilayah studi.
  3. Diperkirakan instansi terkait di daerah memiliki rencana dan program pengelolaan persampahan, dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penguatan program-program atau saling melengkapi dengan program-program lokal yang ada.

Dalam kaitannya dengan pendekatan kelembagaan ini, konsultan akan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemberi Tugas/Pemimpin Proyek, Tim Teknis, dan   aparat di daerah, agar kebutuhan dan aspirasi daerah dapat diakomodasikan. Koordinasi   dan komunikasi dalam frekuensi yang tinggi akan sangat membantu kelancaran dan   keberhasilan perencanaan ini dan setiap permasalahan yang timbul akan dapat segera diselesaikan.

Dengan seringnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pusat maupun daerah,  diharapkan akan memperlancar dan mempercepat dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi. Survey lapangan dalam rangka mengidentifikasi   permasalahan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi daerah genangan akan lebih   baik bila dilakukan bersama-sama dengan pihak daerah untuk menghindari kesalahan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan nantinya.

Secara garis besar hal-hal yang perlu dikoordinasikan antara lain :

  1. Menyamakan interpretasi tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
  2. Mendiskusikan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan khususnya pekerjaan survey lapangan.
  3. Merencanakan sistem komunikasi yang efektif dan terorganisir antara Konsultan dan Pemberi Tugas/Tim Teknis serta semua instansi terkait.
  4. Prosedur dan perizinan yang diperlukan dari Pemberi Tugas.

2.7. Pendekatan Teknis

1. Fisik Kota

Pendekatan terhadap daerah studi dalam hal ini Kota Depok sangat penting, untuk   mengetahui kondisi dan karakteristik kota. Dalam merencanakan sistem pengelolaan persampahan harus mempertimbangkan topografi, hidrologi,  klimatologi dan geologi. Kemiringan tanah, tinggi muka air tanah termasuk pasang   surut air, kondisi sungai di saat musim kemarau dan musim hujan, temperatur dan kelembaban pada musim hujan dan kemarau dan struktur lapisan tanah akan dipelajari dan dipahami.

Termasuk dalam perencanaan lokasi Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang direncanakan sebanyak 60 unit sampai dengan tahun 2011.

a. Tahun 2007 sebanyak 13 UPS (eksisting);
b. Tahun 2008 sebanyak 20 UPS;
c. Tahun 2009 sebanyak 15 UPS;
d. Tahun 2010 sebanyak 15 UPS; dan
e. Tahun 2011 sebanyak 10 UPS.

2. Sosial Ekonomi

a. Kepemerintahan antara lain : struktur organisasi pemerintah kota, pembagian dan batas wilayah kerja administrasi kota serta luas masing-masing wilayah.
b. Demografi, meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun dan kepadatan penduduk. Perkiraan laju pertumbuhan dan arah penyebaran penduduk dari tahun ke tahun didasarkan pada data aktual dan rencana kota menurut RUTRK/Renstra, dsb.
c. Data demografi ini akan diambil dari data statistik Kota Depok edisi terakhir.
d. Distribusi kegiatan lokasi proyek, terdiri dari beberapa sektor antara lain pertanian, perdagangan, peternakan, pegawai, buruh dan tata guna lahan dalam berbagai kategori.
e. Prasarana dan Sarana Umum yang dimiliki oleh Kota Depok antara lain : jaringan listrik, air minum, telepon dan alat transportasi.
f. Fasilitas yang dimiliki Kota Depok, seperti : pertokoan, perniagaan,    hotel/losmen, rumah sakit/kesehatan, perkantoran, pendidikan, tempat ibadah/sosial, perumahan dan sebagainya. data-data ini diperlukan untuk menentukan jumlah/kapasitas dan jenis sampah dan juga diperlukan untuk menentukan skala pengelolaan individual dan komunal.
g. Pendapatan masyarakat per rumah tangga diperlukan untuk menentukan tarif retribusi sampah yang akan diusulkan.
h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saat ini dan perkiraan di tahun mendatang.

3. Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan.  Untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, tergantung oleh tersedianya fasilitas   sanitasi yang baik dan memadai. Selain itu juga perlu ditunjang oleh kemampuan masyarakat dalam menciptakan dan menjaga kebersihan.

4. Rencana Pengembangan Kota

Rencana Strategis, Rencana Induk Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok akan menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan teknis dan manajemen persampahan ini dapat terintegrasi dengan rencana pengembangen sarana dan prasarana lainnya.

Arah dan sasaran pembangunan kota, potensi yang dikembangkan di waktu mendatang, berbagai sektor ekonomi yang meliputi kegiatan usaha dengan berbagai kegiatan pelayanan dan lingkungan hidup serta permasalahannya merupakan salah satu faktor penting dalam proses penyusunan studi ini.

Demikian juga halnya dengan rencana pengembangan fasilitas kota termasuk sarana dan prasarana pengelolaan pesampahan.

5. Sistem Pengelolaan Eksisting

Pengelolaan persampahan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang mempunyai satu tujuan. Bentuk interaksi ini mempunyai ketentuan dan peraturan. Komponen yang mempunyai bentuk tersebut di atas disebut subsistem. Subsistem tersebut adalah:

a. Organisasi dan Manajemen
b. Teknik Operasional
c. Pembiayaan dan Retribusi
d. Ketentuan dan Peraturan

2.8. Pengelolaan Persampahan

2.8.1 Kegiatan Operasional

Pengelolaan persampahan kota – kota di Indonesia mempunyai pola yang hampir sama. Ditinjau dari segi teknik operasionalnya, pengelolaan persampahan meliputi kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir.

Operasi bersifat integral dan terpadu karena setiap proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling pengaruh mempengaruhi secara berantai.

Adapun urutan kegiatan sistem operasional pengelolaan persampahan secara umum adalah sebagai berikut:

  1. Kegiatan pewadahan sampah
  2. Kegiatan pengumpulan sampah
  3. Kegiatan pemindahan sampah
  4. Kegiatan pengangkutan sampah
  5. Kegiatan pengelolaan sampah
  6. Kegiatan pembuangan akhir

A. Pewadahan Sampah

Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum di kumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tujuan utama dari pewadahan adalah untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari segi kesehatan, kebersihan dan estetika.

Gambar 2.2: Skema Kegiatan Operasional Persampahan

Pewadahan dapat dikelompokkan sebagai pewadahan individual serta pewadahan komunal (yang merupakan bagian dari proses pengumpulan). Pewadahan individual dimaksudkan untuk menampung sampah dari masing-masing sumber sampah, sesuai dengan sistem/ pola pengumpulan yang diterapkan, dimana setiap rumah tangga harus tetap mempunyai pewadahan individual.

Cara-cara ataupun sistem pewadahan sampah dikelola dengan baik oleh setiap pemilik persil pada daerah-daerah pelayanan merupakan faktor penunjang   keberhasilan operasi pengumpulan sampah. Tujuan dari pewadahan akan tercapai apabila orang mau membuang sampah kedalamnya, dan pewadahan tersebut mampu mengisolasi sampah terhadap segala sesuatu di sekitarnya.

Untuk itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain pewadahan adalah   sifat, bahan, warna, volume dan konstruksinya, yang harus memenuhi persyaratan praktis, ekonomis, estetis dan higienis.

Secara umum, bahan pewadahan sampah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Awet dan tahan air (kedap air)
b. Mudah untuk diperbaiki
c. Ekonomis, mudah diperoleh/ dibuat oleh masyarakat
d. Ringan dan mudah diangkat sehingga tidak melelahkan petugas dalam proses pengumpulan
e. Penggunaan warna yang menarik dan menyolok

Adapun kriteria penentuan ukuran (volume) pewadahan sampah biasanya
ditentukan berdasarkan:

a. Jumlah penghuni dalam suatu rumah
b. Tingkat hidup masyarakat
c. Frekuensi pengambilan/ Pengumpulan sampah
d. Sistem pelayanan, individual atau komunal

Berdasarkan tempat sumber timbulannya, bahan dan jenis wadah sampah padat
diuraikan sebagai berikut:

a. Sampah rumah tangga wadahnya dapat berupa:

1) Tong/bin dari plastik/ fiberglas
2) Tong/bin dari kayu
3) Container besi
4) Kantong plastik
5) Kantong kertas

b. Sampah toko/restoran wadahnya berupa :

1) Tong/bin dari plastik/ fiberglas
2) Tong/bin dari kayu
3) Container besi
4) Kantong plastik

c. Sampah kantor/ bangunan gedung wadahnya berupa :

1) Bak tembok
2) Container besi
3) Kantong plastik besar

Cara pengambilan wadah sampah dapat dilakukan dengan cara manual atau secara mekanik. Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu standarisasi ukuran dan bentuk serta perlengkapannya. Ukuran wadah menggunakan tenaga orang (manual) misalnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah diangkat dan beratnya diperhitungkan mampu bagi seseorang untuk mengangkatnya. Sedangkan wadah yang menggunakan tenaga mekanik, ukuran dan berat penuhnya disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan angkutannya (load-haul atau compactor truck).

Lokasi penempatan wadah pada umumnya belum seragam. Untuk wadah sampah yang pengambilannya menggunakan tenaga orang, lokasi ada yang ditempatkan di depan rumah, di belakang rumah, di tepi trotoar jalan, dan sebagainya. Demikian pula cara penempatannya ada yang ditempatkan di udara terbuka dan ada yang diberi alat pelindung/ atap.

B. Pengumpulan Sampah

Yang dimaksud dengan sistem pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan/ penampungan sampah dari sumber timbulan sampah sampai tempat pengumpulan sementara/ stasiun pemindahan atau sekaligus diangkut ke tempat pembuangan akhir.

Pengambilan sampah dilakukan setiap waktu sesuai dengan periodesasi tertentu.
Periodesasi biasanya ditentukan berdasarkan waktu pembusukkan sampah, yaitu kurang lebih berumur 2 – 3 hari, yang berarti pengumpulan sampah dilakukan maksimal setiap 3 hari sekali. Makin sering semakin baik, namun biasanya operasinya lebih mahal.

Pengumpulan umumnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan Kota atau swadaya masyarakat (pemilik sampah, badan swasta atau RT/RW). Pengikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah banyak ditentukan oleh tingkat kemampuan pihak kota dalam memikul beban masalah persampahan kotanya.

Termasuk dalam pekerjaan pengumpulan adalah penyapuan jalan dan pembersihan selokan. Pengawasan akan mutu pekerjaan ini cukup penting terutama pembersihan selokan pada musim penghujan, sehubungan dengan pencegahan banjir.

Sistem atau cara pengumpulan sampah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Peraturan-peraturan/ aspek legal pada daerah setempat
b. Kebiasaan masyarakat (budaya)
c. Karakteristik lingkungan fisik dan sosial ekonominya
d. Kedaan khusus setempat
e. Kepadatan dan penyebaran penduduk
f. Rencana penggunaan lahannya
g. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan
h. Lokasi pembuangan akhirnya
i. Biaya yang tersedia

C. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan terdapat pada pengelolaan sampah dengan pengumpulan  secara tidak langsung. Proses ini diperlukan karena kondisi daerah pelayanan tidak memungkinkan untuk diterapkan pengumpulan dengan kendaraan truk secara langsung. Disamping itu juga proses ini akan sangat membantu efisiensi proses pengumpulan. Pekerjaan utama pada proses ini yaitu memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam truk pengangkut.

Mengingat tingkat kemampuan daya tempuh gerobak yang relatif pendek, maka  lokasi pemindahan umumnya terletak tidak jauh dari sumber sampah, masalah  yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya daerah sekitar dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Lokasi pemindahan letaknya sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi truk  pengangkut untuk memasuki dan keluar dari pemindahan. Pemindahan sampah ke dalam truk pengangkut dapat dilakukan secara manual, mekanis atau campuran, tergantung dari tipe kendaraan pengangkutnya. Pengisian container dilakukan secara manual oleh petugas pengumpul, sedangkan pengangkatan container ke atas truck dilakukan secara mekanis (load-haul dan compactor truck).

Lokasi pemindahan dapat bersifat terpusat (pola transfer depo) atau tersebar. Fungsi lokasi pemindahan terpusat: proses pemindahan, penyimpanan alat, perawatan ringan, proses pengendalian (desentralisasi). Sedangkan fungsi lokasi
pemindahan tersebar: proses pemindahan dan penyimpanan alat.

D. Pengangkutan Sampah

Yang dimaksud dengan pengangkutan sampah dalam hal ini adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan ditempat penampungan sementara  (transfer station) atau langsung dari tempat sumber sampah ketempat pembuangan akhir (TPA).

Keberhasilan kegiatan penanganan sampah adalah tergantung pada baiknya egiatan/ sistim pengangkutan sampah yang diterapkan. Sarana yang digunakan adalah kendaraan truck dengan berbagai tipe/ jenis, sehingga merupakan kegiatan yang membutuhkan dana/ investasi yang paling besar dibandingkan dengan kegiatan pengumpulan dan pembuangan akhir.

Pekerjaan pengangkutan pada pokoknya membawa sampah makin menjauhi daerah  sumber. Arah pengangkutan biasanya relatif jauh keluar kota. Dasar alasan adalah  kemungkinan adanya rencana pengembangan kota masalah pengangkutan biasanya  timbul seiring dengan keharusan truk melewati jalan-jalan dalam kota. Kenyataan  memperlihatkan bahwa tidak semua jalan sesuai untuk dilewati truk tanpa menimbulkan gangguan pada kelancaran lalu lintas.

Jalan yang tidak sesuai dari segi lebarnya biasanya ditambah dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Kondisi truk, terutama saat melewati jalan ramai, cukup berpengaruh terhadap kenyamanan disekitarnya. Kesan kotor biasanya terjadi karena tetesan air dan hamburan material sampah selama
perjalanan.

2.8.2 Pola Teknis Operasional

Pewadahan

Pola pewadahan terdiri dari :

a. Pewadahan Individual

Bentuk pewadahan yang dipakai banyak tergantung selera dan kemampuan
pengadaannya dari pemiliknya, mulai dari pengadaan sampai penggunaannya
dilakukan secara pribadi. Ciri utama dalam penanganan selanjutnya adalah digunakan sistem pengumpulan dari rumah ke rumah. Petugas akan langsung
mendatangi tiap rumah untuk mengumpulkan sampahnya.

b. Komunal

  1. Diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang/kumuh, taman kota, jalan, pasar. Bentuknya banyak ditentukan oleh pihak instansi pengelola karena sifat penggunaannya adalah umum, alasan utama digunakannya pola ini adalah kesulitan petugas dalam mencapai tempat sampah di setiap titik sumber, juga termasuk kesulitan utama adalah kondisi jalan (sangat sempit, tidak dapat dilalui kendaraan pengumpul, sibuk sepanjang hari, dan sebagainya). Agar memudahkan dalam penanganan selanjutnya maka tempat sampah komunal umumnya ditempatkan di tepi jalan besar, pada suatu lokasi yang strategis terhadap penggunaannya. Penduduk akan
    membawa sampahnya untuk dibuang ke tempat sampah komunal dan pengumpulan pun dilakukan oleh petugas dari tempat ini.
  2. Pada pola pewadahan komunal, setiap rumah tangga tetap harus memiliki  pewadahan individual, yang pada periode tertentu dibuang sendiri oleh pemilik rumah ke wadah komunal.
  3. Pada beberapa literatur, pewadahan diklasifikasikan termasuk dalam proses pengumpulan, karena memang sarana pewadahan sangat berkaitan erat dengan proses pengumpulan, baik desain, kapasitas alatnya maupun pola yang diterapkan.

Pengumpulan

Pola pengumpulan sampah umumnya dapat dibagi atas:

a. Individual langsung
b. Individual tidak langsung
c. Komunal langsung
d. Komunal tidak langsung

1. Pola individual langsung

  • Yaitu proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan
    sampah masing-masing sumber sampah dan diangkut langsung ke TPA, tanpa melalui proses pemindahan. Persyaratan:
  • Kondisi topografi bergelombang (rata-rata > 8%) sehingga alat pengumpul non mesin sulit beroperasi
  • Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya.
  • Kondisi dan jumlah alat memungkinkan
  • Jumlah timbulan sampah besar (>0,5 m3/hari)

2. Pola individual tidak langsung

Yaitu proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan sampah masing-masing sumber sampah dan diangkut ke TPA dengan sarana pengangkut  melalui proses pemindahan. Pola ini dapat mengurangi ketergantungan  kebutuhan alat angkut (truk), tetapi membutuhkan kemampuan pengendalian  personil dan alat yang lebih kompleks. Pola ini baik untuk daerah dengan  partisipasi aktif masyarakat yang rendah. Dan alat pengumpul masih mampu menjangkau sumber secara langsung. Pola ini membutuhkan persyaratan sebagi
berikut:

  • Memungkinkan pengadaan lokasi pemindahan
  • Bila menggunakan alat pengumpul non mesin (gerobak, becak), maka dibutuhkan kondisi topografi relatif datar (rata-rata < 8%)
  • Lebar jalan yang memungkinkan dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya.
  • Organisasi harus siap dengan sistem pengendalian

3. Pola komunal langsung

Yaitu proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan sampah dari masing-masing titik pewadahan komunal, langsung diangkut ke TPA tanpa  melalui proses pemindahan. Pola ini merupakan alternatif bila alat angkut  terbatas, lokasi merupakan timbulan sampah-sampah sulit dijangkau oleh  pelayanan alat pengumpul non mesin (gerobak), kemampuan pengendalian  personil dan peralatan relatif rendah, alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah. Pola ini mempunyai prasyarat:

  • Peran serta aktif masyarakat tinggi
  • Wadah komunal dirancang sesuai dengan kondisi, ditempatkan esuai dengan kebutuhan dan di lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengangkut (truk).

4. Pola komunal tidak langsung

Yaitu proses penanganan persampahan dengan cara mengumpulkan sampah dari titik pewadahan komunal, dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan   gerobak), lalu diangkut ke TPA menggunakan alat angkut truk. Pola ini membutuhkan prasyarat :

  • Peran serta aktif masyarakat tinggi
  • Wadah komunal dan alat pengumpul dirancang sesuai dengan kondisi, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dilokasi yang mudah dijangkau alat pengumpul
  • Memungkinkan pengadaan lokasi pemindahan
  • Bila menggunakan alat pengumpul non mesin (gerobak), maka dibutuhkan kondisi topografi yang relatif datar (rata-rata < 8%)
  • Lebar jalan yang memungkinkan dilalui alat pengumpul tanpa menganggu pemakai jalan lainnya
  • Organisasi harus siap dengan sistem pengendalian

Pemindahan

Kegiatan pemindahan terdapat pada pola pengumpulan tak langsung, yaitu  pengumpulan oleh alat bukan jenis truk. Sampah dari alat pengumpul (gerobak/sejenisnya) harus dipindahkan ke truk pengangkut untuk dibawa ke lokasi pembuangan akhir.

Berdasarkan kondisi dan fungsinya pemindahan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu
terpusat dan tersebar.

Pola pemindahan terpusat dimaksudkan sebagai sentralisasi proses pemindahan dan  merupakan pos pengendali operasional, apabila sulit mendapatkan lahan kosong  untuk lokasi pemindahan, maka lokasi pemindahan dapat tersebar, tetapi akibatnya kurang dapat dikendalikan.

Selain itu, lokasi pemindahan dapat berfungsi pula sebagai penyimpan sarana  kebersihan, seperti gerobak dan peralatan lainnya, tanpa perawatan alat dan sebagainya.

Lokasi pemindahan dapat berbentuk:

1. Pelataran berdinding (transfer depo)

Ukuran panjang dan lebar dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan  keluar masuk dan pemuatan truk. Bila pemuatan tidak langsung dilakukan dari  gerobak, maka harus tersedia tempat khusus penimbunan sampah sementara. Dinding dibuat cukup tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai isolator terhadap  daerah sekitarnya. Memudahkan keluar masuk dan pemuatan truk isolasi bertujuan menghilangkan kesan kotor dari kerja pemindahan.

2. Container muat (load- haul)

Berupa container yang umumnya bervolume 8 – 10m3, gerobak langsung  menumpahkan muatannya ke dalam container ini. Setelah penuh maka  container ini akan dibawa ke lokasi pembuangan akhir. Metoda ini  membutuhkan biaya modal yang cukup besar karena dibutuhkan truk dengan tipe khusus (load-haul truck).

Pengangkutan

Fase pengangkutan merupakan tahapan membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke TPA.

Hal yang penting dalam proses pengangkutan adalah penentuan route pengangkutan, berupa penetapan titik pengambilan, jadwal operasi dan pola pengangkutan.

Untuk menentukan route pengangkutan sampah tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penentuan titik pengambilan
b. Untuk menentukan titik pengambilan perlu adanya peta daerah pelayanan dan peta timbunan sampah.
c. Peta derah pelayanan menunjukkan batas daerah yang akan dilayani saat ini dan kemungkinan pengembangannya yang memuat data-data antara lain:

1) Luas wilayah kota
2) Luas daerah yang dilayani
3) Jumlah penduduk yang dilayani
4) Jumlah sampah yang harus dilayani setiap hari

d. Peta timbulan sampah menunjukan lokasi pengumpul/ timbunan sampah yang harus dilayani oleh para petugas kebersihan, antara lain:

1) Lokasi stasion pemindahan/ TPS
2) Lokasi container besar
3) Lokasi daerah pertokoan
4) Lokasi bangunan besar/ khususnya yang diperkirakan timbulan sampah lebih 1m3 misalnya rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan kantor-kantor besar dan lain-lain.

e. Pada titik pengumpul tersebut jumlah volume sampah yang harus diangkut  setiap hari dari setiap daerah pelayanan dapat diketahui. Juga route angkutannya dapat direncanakan.

Gambar 2.3: Pola Teknis Operasional

1. Jadwal Operasi

Jadwal kegiatan pelayanan harus ditetapkan sedemikian rupa agar operasi  pengangkutan sampah dapat berjalan secara teratur. Hal ini disamping untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan juga untuk menetapkan jumlah kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasi dapat diperkirakan.

Selain itu dengan frekuensi pelayanan yang teratur akan memudahkan bagi para petugas untuk melaksanakan tugasnya.

Pengaturan jam operasional tersebut harus disesuaikan dengan:

1) Jumlah timbulan sampah yang harus diangkat setiap hari
2) Jumlah kendaraan dan tenaga serta kapasitas kendaraan
3) Sifat daerah pelayanan
4) Waktu yang diperlukan tiap rit kendaraan

Dengan pengaturan jam kerja ini, operasi pengumpulan dan pengangkutan  sampah dapat berjalan tertib dan teratur, sehingga mudah dilakukan pengontrolan terhadap kebersihan kota.

Pengaturan kerja tersebut termasuk juga:

1) Pengaturan penugasan
2) Pengaturan kewajiban bagi para petugas untuk membersihkan kendaraan
3) Kewajiban bagi para petugas untuk melaporkan hasil operasinya, sehingga volume sampah yang terangkut setiap pengangkutan dapat diketahui.

2. Pola Pengangkutan

Pola pengangkutan sampah yang dialkukan dengan sistem stasiun pemindahan (transfer depo), proses pengangkutan dilakukan dengan cara sebagai berikut:  Kendaraan angkutan keluar dari pool langsung menuju lokasi pemindahan transfer depo untuk mengangkut sampah langsung ke TPA

Dari TPA, kendaraan tersebut kembali ke transfer depo untuk pengambilan pada rit berikutnya.

Untuk pengumpulan sampah dengan sistem container pola pengangkutan adalah sebagai berikut:

1) Sistim container yang diangkut

Kendaraan keluar dari pool langsung menuju lokasi container pertama  untuk mengambil/ mengangkut sampah langsung ke TPA. Dari TPA  kendaraan tersebut dengan container kosong kembali ke lokasi pertama  tadi untuk menurunkan container tersebut, dan kemudian menuju ke  lokasi ke dua untuk mengambil container yang berisi untuk diangkut ke  TPA dan selanjutnya mengembalikan container kosong tersebut ketempat semula. Demikian seterusnya sampai pada shift terakhir.

2) Sistim container yang diganti

Kendaraan keluar dari pool dengan membawa container kosong menuju  ke lokasi container pertama untuk mengambil/ mengganti container yang  berisi sampah dan langsung membawanya ke TPA. Dari TPA kendaraan  tersebut dengan container kosong kembali menuju lokasi container kedua  dan kemudian menurunkan container kosong tersebut sekaligus mengambil container yang telah penuh untuk dibawa ke TPA. Demikian
seterusnya sampai pada shift terakhir.

3) Sistim container tetap

Penyerapan sistim ini biasanya untuk kontainer kecil serta alat angkut  berupa truck compactor. Kendaraan keluar dari pool langsung menuju ke  lokasi container pertama dan mengambil sampahnya untuk dituangkan ke  dalam truck compactor dan diletakkan kembali container yang kosong itu  ketempat semula, kemudian kendaraan langsung ke lokasi container  kedua mengambil sampahnya dan meninggalkan container dalam keadaan  kosong dan seterusnya jika kapasitas truk sudah penuh, kendaraan langsung menuju ke lokasi pembuangan akhir.

Gambar 2.4: Sistim Container yang diangkut

Gambar 2.5: Sistim Container yang diganti

Gambar 2.6: Sistim Container tetap

 

2.8.3 Peralatan Operasional Persampahan

Peralatan Pewadahan

1. Individual

Bentuk pewadahan yang dipakai banyak tergantung selera dan kemampuan pengadaannya dari pemiliknya secara umum adalah:

Bentuk : Kotak, Silinder, Kantung, Container
Sifat : Bersatu dengan tanah, dapat diangkat
Bahan : Pasangan bata, logam, plastik, alternatif bahan harus bersifat  kedepan terhadap air, panas matahari, tanah diperlakukan kasar mudah dibersihkan.
Ukuran : 10 – 50 liter untuk pemukiman., toko kecil 100-500 liter untuk kantor, toko besar, hotel, rumah makan
Pengadaan : Pribadi, swadaya masyarakat, instansi pengelola

2. Komunal

Diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang/ kumuh, taman kota, jalan, pasar. Bentuknya banyak ditentukan oleh pihak instansi pengelola karena sifat penggunaannya adalah umum. Karakteristiknya adalah:

Bentuk   : Kotak, Silinder, Kantung, Container
Sifat       : Bersatu dengan tanah, dapat diangkat
Bahan     : Pasangan bata, logam, plastik, alternatif bahan harus bersifat
kedepan terhadap air, panas matahari, tanah diperlakukan kasar
mudah dibersihkan.
Ukuran : 10 – 100 liter untuk pinggir jalan taman, 100-500 liter untuk
pemukiman dan pasar
Pengadaan : Pemilik, badan swasta (sekaligus sebagai usaha promosi hasil
produksi, instansi pengelola).

Adapun jenis-jenis peralatan pewadahan yang umum terdapat di kota-kota di
Indonesia adalah:

1) Kantong plastik, 30 – 50 liter
2) Bin plastik/ keranjang tertutup, 40 – 50 liter
3) Tong kayu, 40 – 60 liter
4) Bin plastik (tertutup dengan roda), 120 liter
5) Bin plastik permanen, 70 liter
6) Bin plat besi tertutup, 100 liter
7) Bak sampah permanen, ukuran variasi
8) Kontainer, volume 1,0 m3

Peralatan Pengumpulan dan Pemindahan

Peralatan pengumpulan dan pemindahan sampah dapat bermacam-macam tergantung sistem pewadahan dan pengumpulan yang diterapkan. Pada daerah  pelayanan tertentu peralatan pengumpulan dapat sekaligus sebagai peralatan pengangkutan (truk).

Adapun peralatan yang telah disesuaikan berdasarkan daerah timbulan sampahnya dan telah lazim digunakan dalam sistem pengumpulan sampah yaitu:

1. Daerah perumahan/ pemukiman teratur:

Gerobak dorong, dimana sampahnya kemudian dikumpulkan pada tempat pengumpulan sementara (transfer depo) dan container.

2. Perumahan yang belum teratur (slump area)

Container komunal, gerobak dan transfer komunal, transfer station atupun truk pemadat (compactor truck).

3. Daerah Pasar/ Komersial

Untuk daerah pasar/ komersial dapat digunakan langsung truk sampah atau container.

4. Daerah Pertokoan

Untuk daerah pertokoan dapat digunakan beberapa cara:

1) Digunakan gerobak dorong dan transfer station atau container
2) Digunakan container komunal
3) Digunakan langsung truck sampah

Peralatan Pengangkutan

Peralatan pengangkutan sampah antara lain:

a. Truck biasa
b. Dump Truck (Tipper Truck)
c. Compactor Truck
d. Arm Roll Truck
e. Multi Loader Truck
f. Transfer Trailer

Penggunaan jenis-jenis truk ini tergantung dari sistim pewadahan, pengumpulan dan pemindahannya.

2.9. Pemilihan Sistem Dan Peralatan Operasional Persampahan

2.9.1 Umum

Pemilihan sistem dan pemilihan peralatan operasional persampahan saling berkaitan erat. Pemilihan jenis peralatan pada masing-masing komponen operasional sangat tergantung dari sistem atau pola operasional yang digunakan. Demikian pula pemilihan sistem operasional sangat tergantung pada kondisi fisik, sosial dan ekonomi daerah setempat.

2.9.2 Pewadahan

Penentuan segi baik dan buruknya suatu bentuk pewadahan dinilai dari ubungannya  sebagai pendukung pekerjaan penanganan berikutnya, yaitu pengumpulan, pekerjaan ini  umumnya dilakukan oleh petugas kota atau swadaya masyarakat. Para petugas dituntut  untuk menyelesaikan pekerjaan dengan target yang telah ditentukan. Efektifitas kerja harus tinggi dan dilakukan melalui efisiensi waktu, untuk mencapai target tersebut.

Sehubungan dengan hal ini maka cara pewadahan harus dapat memberikan kemudian dalam pekerjaan pengumpulan.

2.10. Pembuangan Akhir Sampah Dan Pengolahan

2.10.1 Umum

Tujuan pembuangan akhir sampah adalah untuk memusnahkan sampah domestik atau  yang diklasifikasikan sejenis ke suatu tempat pembuangan akhir dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak – atau seminimal mungkin menimbulkan gangguan terhadap lingkungan antara (intermediate treatment) maupun tanpa diolah terlebih dahulu.

Kegiatan operasional di pembuangan akhir pada dasarnya merupakan:

  1. Kegiatan yang merubah bentuk lahan
  2. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemerosotan sumber daya lahan, air dan udara.

2.10.2 Pembuangan Akhir

Yang dimaksud dengan pembuangan akhir adalah cara yang digunakan untuk memusnahkan sampah padat dari hasil kegiatan pengumpulan dan pengangkutan mapun sampah padat hasil buangan kegiatan pengelolaan sampah itu sendiri.

Ada 2 cara pembuangan akhir, yaitu:

1) Open Dumping
2) Landfill, yang dapat dibedakan lagi atas:

a) Sistim Controlled Landfill
b. Sistim Sanitary Landfill

Open Dumping

Dilakukan dengan cara sampah dibuang begitu saja di tempat pembuangan akhir  (TPA) dan dibiarkan terbuka sampai pada suatu saat TPA penuh dan pembuangan sampah dipindahkan ke lokasi lain atau TPA yang baru.

Untuk efisiensi pemakaian lahan, biasanya dilakukan kegiatan perataan sampah  dengan menggunakan dozer atau perataan dapat juga dilakukan dengan tenaga manusia.

Keuntungan:

a. Operasi sangat mudah
b. Biaya operasi dan perawatan murah
c. Biaya investasi TPA relatif murah

Kerugian:

a. Timbul pencemaran udara oleh gas, debu dan bau
b. Cepat terjadi proses timbulnya leachate, sehingga menimbulkan pencemaran air tanah
c. Sangat mendorong tumbuhnya sarang-sarang vektor penyakit (tikus, lalat, nyamuk dan serangga lain).
d. Mengurangi estetika lingkungan.

Landfill

Merupakan perbaikan dari pada cara open dumping yaitu dengan menambahkan lapisan tanah penutup di atas sampah.

a. Sistem Controlled Landfill

Dilakukan dengan cara sampah ditimbun, diratakan dan dipadatkan kemudian pada kurun waktu memperkecil pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan.

Bila lokasi pembuangan akhir telah mencapai akhir usia pakai, seluruh timbunan sampah harus ditutup dengan lapisan tanah.

Diperlukan persediaan tanah yang cukup sebagai lapisan tanah penutup.

Keuntungan:

1) Dampak negatif terhadap estetika lingkungan sekitarnya dapat dikurangi
2) Kecil pengaruhnya terhadap estetika lingkungan awal

Kerugian:

1) Operasi relatif lebih sulit dibanding open dumping
2) Biaya investasi relatif lebih besar dari pada open dumping
3) Biaya operasi dan perawatan relatif lebih tinggi dari pada open dumping

b. Sistem Sanitary Landfiil

Adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Hal ini dilakukan terus menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pekerjaan pelapisan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi. Diperlukan persediaan tanah yang cukup untuk menutup timbunan sampah.

Keuntungannya adalah pengaruh timbunan sampah terhadap lingkungan sekitarnya relatif lebih kecil dibanding sistem controlled landfill.

2.11. Survey Dan Analisa Kualitas Lingkungan

Survey dan Analisa kualitas lingkungan merupakan bagian dari tahapan kegiatan Studi kelayakan lokasi Unit Pengolahan Sampah akan dibangun oleh Pemerintah Kota Depok.

Dimana komponen lingkungan menjadi salah satu pertimbangan kelayakan lokasi pembangunannya.

2.11.1 Kualitas Udara dan Kebisingan

Pengumpulan Data

Parameter kualitas udara yang akan diukur adalah : debu, NOx, SO2, CO, HC, selain itu dilakukan pengukuran intensitas kebisingan.

Secara singkat data iklim dan Kualitas Udara yang akan dikumpulkan adalah
sebagai berikut:

a. Wilayah telaah : daerah studi rencana pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS)
b. Paramater: temperatur, curah hujan, jumlah hari hujan

c. Analisis

Kualitas udara akan diukur di lapangan bersamaan dengan dilakukannya pengukuran iklim mikro dengan menggunakan alat dan metode analisis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2. Hasil pengukuran kualitas udara ambien akan dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien yang berlaku di KOTA DEPOK,

Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Megara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Mutu Kebisingan

Lokasi

Pemilihan lokasi pengamatan kualitas udara dan kebisingan akan dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi kegiatan, sebaran dampak dan arah angin dominan.

Pemilihan lokasi akan dilakukan sehingga dapat mewakili berbagai tata guna lahan di tapak proyek dan sekitar lokasi tapak proyek serta dapat mewakili kondisi  kualitas udara di tapak proyek dan daerah sekitarnya. Lokasi pengukuran kualitas  udara dan kebisingan akan dilakukan pada lokasi rencana proyek sebanyak 5 (lima) titik.

2.11.2 Kualitas Air (Air Tanah, Air Buangan dan Air Permukaan)

Pengumpulan Data

Pemeriksaan kualitas air (parameter fisik, kimia dan bakteriologi) akan dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil pengujian kualitas air permukaan dan air tanah yang ada di  rencana lokasi proyek pembangunan UPS. Pengujian akan dilakukan di laboratorium rujukan.

Untuk beberapa parameter dilakukan pemeriksaan in situ (di lapangan), sedangkan  pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan membandingkan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di sekitar tapak lokasi yang kemungkinan pernah
dilakukan.

Analisis

Parameter kualitas air yang dianalisa meliputi sifat fisik, kimia, dan bakteriologi.

Pemilihan parameter yang dianalisis akan ditentukan oleh karakteristik kegiatan khususnya dari kegiatan pada tahap konstruksi dan tahap operasi UPS (Unit Pengolahan Sampah).

Beberapa parameter yang cepat berubah karena waktu diukur di lapangan (in situ), sedangkan parameter lainnya diperiksa di laboratorium. Parameter kualitas air permukaan yang diamati serta alat dan metoda analisisnya disajikan pada Tabel 2.3.

Baku mutu yang digunakan sebagai pembanding adalah baku mutu badan air adalah  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Lokasi

Pemilihan lokasi pengambilan kualitas air permukaan adalah dilokasi badan air sek5itar kegiatan terutama di lokasi rencana UPS. Pengamatan aspek kualitas air dilakukan untuk mengetahui rona awal lingkungan kualitas air permukaan dan air tanah yang akan dilakukan secara sampling yakni sebanyak 2 titik sampling kualitas air permukaan dan 5 titik sampling kualitas air tanah. Selain itu juga dilakukan sampling dan analisis terhadap kualitas air buangan / kualitas leachate sebanyak 2 titik.

2.11.3 Survey Komposisi Sampah

Sampah mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu kota dengan kota lainnya, tergantung dari tingkat sosial ekonomi penduduk, iklim dan lain-lain.

Karakteristik sampah dapat mencakup antara lain:

Komposisi Fisik Sampah

Komposisi fisik sampah mencakup besarnya prosentase dari komponen pembentuk sampah yang terdiri dari organik, kertas, kayu, logam, kaca, plastik dan lain-lain.

Pada tabel 2.4. dapat dilihat bahwa prosentase sampah yang terbesar yaitu sampah  organik, sebesar 79,49 %. Sampah organik tersebut dapat membusuk sehingga  dapat diolah untuk dijadikan kompos. Sedang sampah lainnya seperti plastik,  logam, gelas dapat diolah kembali menjadi bentuk semula sehingga dapat digunakan kembali dengan mutu atau kualitas yang lebih rendah (daur ulang).

Komposisi Kimia Sampah

Informasi dan data mengenai komposisi kimia sampah erat kaitannya dengan pemilihan alternatif pengolahan dan pemanfaatan tanah. Untuk mengetahui  kandungan unsur kimia yang terdapat dalam sampah dapat dilakukan analisa dan percobaan di laboratorium.

Pada sistem Sanitary Landfill dan Open Dumping, informasi mengenai komposisi  kimia sampah dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat pencemaran yang  ditimbulkan oleh “leachate” terhadap air tanah. Sedang pada proses  penghumusan, informasi ini sangat berguna untuk mengetahui besarnya kandungan unsur-unsur, seperti zat hara yang diperlukan oleh tanaman.

Umumnya komposisi kimia sampah terdiri dari unsur Carbon, Hidrogen,  Oksigen, Nitrogen, Sulfur dan Phospor (C, H, O, N, S, P), serta lainnya yang terdapat dalam protein, karbohidrat dan lemak.

Kepadatan Sampah

Kepadatan sampah menyatakan berat sampah persatuan volume. Pada sistem   Sanitary Landfill, informasi kepadatan sampah diperlukan untuk menentukan   ketebalan dari lapisan sampah yang akan dibuang pada sistem tersebut. Sedang bila menggunakan sistem pengolahan maka informasi ini diperlukan untuk merencanakan dimensi unit proses.

Besarnya kepadatan sampah tiap kota berbeda tergantung dari keadaan sosial, ekonomi serta iklim kota tersebut. Terdapat kecenderungan bila produksi   sampahnya tinggi maka densitasnya rendah.   Kepadatan sampah rumah tangga di negara yang sedang berkembang berkisar antara 100 kg/m3 sampai 600 kg/m3. (Sandra. Cointerau, 1982). Kepadatan sampah kota Bandung (BUDS, 1979) rata-rata sebesar 250 kg/m3 atau 0,25 ton/m3.

Kadar (kandungan) Air Sampah

Besarnya kadar air sampah biasanya dinyatakan dalam ‘%’ yaitu perbandingan antara berat air dengan berat basah sampah total atau dengan berat kering sampah tersebut.

Besarnya kadar air sampah pada tiap kota sangat tergantung dari iklim atau musim, serta komponen sampah itu sendiri.

Pada penelitian karakteristik sampah di Jakarta Pusat tahun 1981 yang dilakukan oleh BPPT, didapatkan hasil bahwa kadar air sampah pada musim kemarau sebesar 57,71% sedangkan pada musim hujan 62,67 %. Dengan demikian nilai rata-rata dari kedua angka tersebut sebesar 60,09%.

Gambar 2.7: Diagram Alir Sistem Manajemen Persampahan


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s