Achmad Hermanto Dardak

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG UNTUK PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Oleh : A Hermanto Dardak; Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

Disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis NasionalPusat Kajian Strategis Pembangunan NasionalJakarta, 14 – 15 Maret 2007

Sumber: http://www.penataanruang.net/

PENDAHULUAN

Proses globalisasi membawa efek yang sangat signifikan yaitu membuat dunia ini sepertiseakan tanpa batas (“borderless”), hal ini membuat keterkaitan antar negara, antar kotamaupun antar bangsa menjadi semakin erat, terjalin dalam suatu ikatan kerjasama, bahkansering kita mendengar adanya kerjasama antar pemerintah kota (”sister city”) seperti antaraPemerintah Kota DKI Jaya dengan Pemerintah Kota Tokyo dan sebagainya.

Seiring dengan proses globalisasi tersebut kita melihat bahwa perkembangan kota-kota diIndonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi global, dengan demikian perlukiranya diantisipasi bahwa pola perkembangan kota-kota di Indonesia akanterpengaruh/dipengaruhi oleh situasi dan kondisi global tersebut, jumlah kota besar akanbertambah banyak dan wilayah kota semakin melebar dan mendesak daerah-daerah pinggirankota.

Efek tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangankota-kota besar di Indonesia seperti : Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur (Semarangdsk), Gerbangkertasusila (Surabaya dsk), Mebidang (Medan dsk), Palembang, Mamminasata(Makassar dsk) dan Sarbagita (Denpasar dsk) yang berkembang semakin pesat kearahkota/kawasan metropolitan.

Kota dan atau kawasan metropolitan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah darisuatu permukiman perkotaan yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebutmenyebabkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, dengan karateristik danpersoalan yang berbeda serta spesifik. Oleh karenanya suatu kota dan atau kawasanmetropolitan memerlukan pengelolaan tersendiri dalam hal pemecahan persoalan yangdihadapi, penyediaan prasarana dan layanan perkotaan, serta pengelolaan lingkungannya.

Hal-hal tersebut menuntut pemikiran tersendiri bagi kota besar yaitu perlunya penyediaankesempatan kerja yang lebih baik, perlunya penyediaan permukiman/tempat tinggal yangmemadai, perlunya penyediaan prasarana dan sarana transportasi/ekonomi perkotaan danpelestarian lingkungan.

2. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Indonesia dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa pada tahun 2002, telah mencapaipertumbuhan ekonomi yang mantap sejak akhir tahun 1990. Rata-rata PDB per kapitamencapai Rp. 7.260.000 pada tahun 2003. Akan tetapi baik penduduk maupun ekonomiterdistribusi tidak merata baik di tingkat regional maupun provinsi, sebagian besarterkonsentrasi di P. Jawa. Kawasan Metropolitan utama di Jawa seperti Jakarta dan Surabayatelah berkembang tanpa koordinasi yang memadai, dengan tingkat perpindahan pendudukyang cukup mencolok ke kawasan metropolitan.

Dalam rangka pencapaian perkembangansosial ekonomi secara keseluruhan, dan juga lebih harmonisnya pembangunan di kawasanurban, semi urban dan rural maka Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal PenataanRuang Departemen PU telah menyusun perencanaan penataan ruang yang dilaksanakanberdasarkan UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang, dimana pengertian penataan ruangmencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatanruang. Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang (RTR),baik untuk wilayah administratif (provinsi, kabupaten dan kota), maupun untuk kawasanfungsional (misal kawasan perkotaan dan perdesaan). Pemanfaatan ruang merupakan wujudoperasionalisasi RTR atau pelaksanaan pembangunan oleh berbagai sektor yang mengisifungsi-fungsi ruang; serta pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas proses pengawasan(pemantauan, pelaporan, dan evaluasi) serta penertiban (pengenaan sanksi dan perizinan)terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruangnya. Upayapengendalian pemanfaatan ruang akan memberikan feedback bagi proses perencanaan tataruang dan pemanfaatan ruang. Ketiga unsur penataan ruang saling terkait erat satu sama lainmembentuk suatu siklus yang interaktif-dinamis seperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 1 - Siklus Penyelenggaraan Penataan Ruang

Melekat dalam setiap unsur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,karakteristik penataan ruang sangat terkait erat dengan sistem politik, ekonomi, sosial,budaya, lingkungan, dan bahkan pertahanan-keamanan. Oleh karenanya penataan ruangmenekankan pendekatan kesisteman yang kompleks berlandaskan 4 (empat) prinsip utamayakni : (1). holistik dan terpadu, (2). keseimbangan antar fungsi kawasan (misal antar kotadesa,lindung-budidaya, pesisir-daratan, atau hulu-hilir), (3). keterpaduan penanganan secaralintas sektor/stakeholders dan lintas wilayah administratif, serta (4). pelibatan peran sertamasyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada dasarnya upaya penataan ruang perlu diarahkan pada pencapaian visi strategis ke depanyang akan menjiwai seluruh gerak langkah penyelenggaraannya. Visi strategispenyelenggaraan penataan ruang dimaksud adalah “terwujudnya ruang Nusantara yangnyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatIndonesia”.

Sejalan dengan perkembangannya baik tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendudukdengan data jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yangcukup pesat dari 32,8 juta atau 22,3% dari total penduduk nasional (1980), meningkat menjadi55,4 juta atau 30,9% (1990), menjadi 74 juta atau 37% (1998), menjadi 90 juta jiwa atau 44%(2002), dan diperkirakan akan mencapai angka 150 juta atau 60% dari total penduduknasional (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 4,49% (1990-1995).Dengan jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu akanmemberikan implikasi pada meningkatnya tekanan pada pemanfaatan ruang kota sepertipembangunan prasarana dan sarana di Kota-kota besar dan Kawasan Metropolitan, sehinggapenataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus dan diberikanperhatian yang lebih besar terhadap perlindungan lingkungannya. Karena polusi air dan udarasemakin bertambah dengan meningkatnya volume limbah cair domestik dan limbah padatdemikian pula kemacetan lalu lintas maka tindakan perlindungan lingkungan sangatdibutuhkan, misalnya dengan mendorong penerapan zoning regulation, penerapan mekanismeinsentif dan disinsentif, prinsip-prinsip smart growth atau growth management, dansebagainya.

3. SISTEM PENATAAN RUANG

Dinamika dan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan juga telahmengalami perubahan terutama tuntutan otonomi daerah sejak tahun 1997, dimana pada tahun1999 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahyang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yangmenekankan otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangankeuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-undangNomor 33 tahun 2004. Perkembangan tersebut tentu saja membawa konsekuensi logisterhadap UU 24 tahun 1992 yang harus dilakukan revisi agar Penataan Ruang dapat menjawabsetiap tantangan di bidang penataan ruang dalam era otonomi daerah.

Bila merujuk pada Undang-Undang 24 tahun 1992, kedudukan sistem penataan ruangNasional merupakan salah satu bagian dalam perwujudan tujuan sistem perencanaanpembangunan Nasional, yaitu untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dansinergi antar pemanfaatan ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional maupun perencanaan tata ruang keduanyamenekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutanpilihan (prioritas) secara berhierarki, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.Jika perencanaan pembangunan Nasional berwujud spasial dan non spasial, maka perencanaantata ruang lebih menekankan pada aspek spasial yang mencakup perencanaan struktur danpola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dantata guna sumberdaya alam lainnya.

Adapun produk yang dihasilkan dari upaya/proses perencanaan tata ruang adalah RencanaTata Ruang. Pengertian Rencana Tata Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensiyang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dalam aktivitas sosial-ekonomi danaktivitas lainnya dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuktercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dankeberlanjutan pembangunan (development sustainability). Produk RTR secara garis besarterdiri atas RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota untuk wilayahadministratif yang berhirarki, serta RTR Kawasan fungsional.

Secara konseptual, sistem perencanaan tata ruang di atas dapat diperlihatkan seperti padaGambar 2, dimana pada masing-masing hirarki akan dibedakan berdasarkan tingkatkedalamannya (rencana umum, rencana operasional, hingga rencana operasional teknis).

Gambar 2 – Sistem Perencanaan Nasional

4. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG

Pelestarian lingkungan yang merupakan perhatian dari perencanaan tata ruang, bertujuanuntuk mendorong secara sistematis kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, misalnyadengan penerapan 3R (reduction-reuse-recycling) dari limbah padat dan pengelolaanlingkungan yang tepat sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat berorientasi siklus dikawasan perkotaan dan Kota-kota besar serta Kawasan Metropolitan. Dalam hal inipendekatan partisipatoris menjadi salah satu pilihan pendekatan, demikian pula untukperlindungan lingkungan. Tanpa pengelolaan lingkungan yang sesuai, Kota-kota besar danKawasan Metropolitan dapat terjerumus menjadi wilayah yang tidak sehat dan tidak nyamanuntuk dihuni serta berpotensi memunculkan perkembangan kota yang semrawut dan tidakterarah yang dibeberapa kota sudah terjadi, isu lainnya adalah menyangkut perkembangankota-kota yang tidak terarah, cenderung membentuk konurbasi antara kota inti dengan kotakotasekitarnya. Konurbasi dimaksud dicirikan dengan munculnya 9 kota metropolitan denganpenduduk di atas 1 juta jiwa (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Tangerang,Semarang, Palembang dan Makassar) dan 9 kota besar (Bandar Lampung, Malang, Padang,Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar). Konurbasi yangterjadi pada kota-kota tersebut menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, sepertikemiskinan perkotaan, pelayanan prasarana dan sarana kota yang terbatas, kemacetan lalulintas, dan pencemaran lingkungan.

Sebagai salah satu contoh Kota Makassar dan pusat kota di Kawasan MetropolitanMamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) misalnya, sudah menjadi kotakotayang tidak memiliki daya tarik lingkungan. Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh sektorpemerintah dan swasta seperti program keindahan kampung. Kassi-kassi dengan penghijauandan bunga-bunga, akan tetapi hasilnya masih belum maksimal. Sampah berserakan di manamana,sepanjang jalan, kanal, sungai dan pantai yang menyebabkan terkontaminasinya air danperairan. Pemeliharaan selokan dan saluran drainase menurunkan kapasitas drainase danmenyebabkan genangan dan banjir di tempat-tempat yang rendah. Karena tidak terdapat Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, maka kontaminasi akan semakin buruk jika tidaksegera diambil tindakan yang tepat, baik oleh pemerintah maupun oleh penduduk setempat.Proyek pilot yang diujicobakan pada kawasan Metropolitan Mamminasata memperlihatkanbahwa dengan sedikit investasi dan biaya rendah, pengelolaan limbah padat dapatmeningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan Kota.

Dengan memperhatikan keseluruhan uraian di atas, untuk mengatasi berbagai permasalahanaktual dalam pembangunan Kota dan Metropolitan, maka prinsip-prinsip penataan ruang tidakdapat diabaikan lagi. Dalam konteks ini, upaya pengendalian pembangunan dan berbagaidampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu lintas sektor dan lintas wilayah melaluiinstrumen penataan ruang. Melalui instrumen ini pula, maka daya dukung lingkungan darisuatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting.

Kawasan Metropolitan Mamminasata yang dijadikan contoh di atas, terdiri dari KotaMakassar, Kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar memiliki luas sekitar 2,462 dengan estimasijumlah penduduk 2.25 juta jiwa (2005). Kawasan Metropolitan Mamminasatamenyumbangkan 36% dari PDB Sulsel, sedangkan Kota Makassar memberikan kontribusihampir 77% dari pertumbuhan ekonomi Mamminasata. Dengan mudah dapat dipahami peranyang akan dijalankan oleh Mamminasata dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.Akan tetapi dengan peran yang penting tersebut Kawasan Mamminasata masih tergolongkurang dinamis.

Misalnya penanganan masalah sampah sebagai wujud pelestarian lingkungan di KawasanMetropolitan Mamminasata direncanakan dengan Proyek peningkatan TPA untuk pengelolaanlimbah padat yang merupakan contoh model untuk mengatasi masalah persampahan diKawasan Perkotaan dan Kawasan Metropolitan lainnya. Desain awal untuk usulan TPAsampah baru di Pattallassang, Kabupaten Gowa telah dirancang dengan penerapan SistemTPA semi-aerobic, dilengkapi dengan sarana-sarana yang memadai untuk pelindian,pengendalian gas dan langkah-langkah perlindungan lingkungan lainnya. Proyek tersebut jugamemperlihatkan lokasi industri-industri daur ulang di Pattallassang. Keistimewaan padaproyek ini adalah bahwa setelah masa penggunaan, TPA akan dimanfaatkan sebagai tamanrekreasi atau lapangan olah raga bagi sarana publik dengan dukungan fasilitas ruang terbukahijau (RTH) agar tetap terjaga keasrian lingkungannya.

Kekurangan dalam pembuangan limbah padat telah menjadi salah satu persoalan serius dikawasan perkotaan, kota-kota kecil, sedang dan besar serta di Metropolitan, yang harusditangani secara terpadu untuk mengembalikan kawasan tersebut menjadi bersih. Persoalan sampah yang sering ditemui di jalan-jalan, selokan dan kanal drainase serta lokasi TempatPembuangan Akhir (TPA) sampah yang sulit ditentukan merupakan tantangan masalah dalam pelaksanaan konsep menjaga kelestarian lingkungan agar seimbang dan selaras. Hasil ujicobaprogram proyek pilot pemilahan sampah berbasis komunitas dan barter sehat atau kanal bersih,di Kawasan Metropolitan Mamminasata misalnya, memperlihatkan hasil yang baik dan perlu direplikasi secara sistematis. Model pembangunan TPA sampah di MetropolitanMamminasata sekaligus merupakan contoh model proyek kerjasama regional bagi wilayahlainnya di Indonesia.

Tempat Pembuangan Akhir sampah pada dasarnya merupakan akhir dari proses penanganansampah yang aman dan ramah lingkungan. Namun adanya keterbatasan biaya dan kapasitasSDM serta andalan pola kumpul-angkut-buang yang ada selama ini, telah berdampak padapembebanan yang terlalu berat di TPA baik ditinjau dari kebutuhan lahan maupun beban pencemaran lingkungan.

Permasalahan TPA sampah yang akhir-akhir ini telah mengemuka secara nasional antara lainkasus longsornya TPA Leuwigajah yang menelan korban jiwa lebih dari 140 orang, friksi TPA Bantar Gebang Bekasi dan TPST Bojong menunjukkan tingkat keterpurukan masalahpenanganan sampah. Tanpa adanya komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari parapelaksana pembangunan bidang persampahan, kondisi demikian dikhawatirkan hanya akan menuai bencana demi bencana.

Persoalan TPA sampah pada dewasa ini terletak pada masalah pengelolaannya, untuk mendorong pengelolaan TPA sampah secara baik misalnya melalui sistem sanitary landfilldapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah terkait dalam bentuk usahabersama (badan usaha bersama atau BUB).

5. PENENTUAN LOKASI TPA

Penentuan lokasi TPA sampah, dapat berdasarkan SNI 03-3241-1994 tentang Tata CaraPemilihan Lokasi TPA Sampah dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain;

  1. TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut;
  2. Disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu : pertama, Tahap regional yang merupakan tahapanuntuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yangterbagi menjadi beberapa zona kelayakan. kedua, Tahap penyisih yang merupakantahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yangdipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional. Ketiga, Tahap penetapan yangmerupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh Instansi yang berwenang.
  3. Dalam hal suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi TPASampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah ini dengan kriteriapemilihan lokasi TPA sampah dibagi menjadi tiga bagian ;

A. Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak atau tidaklayak sebagai berikut ;

  1. Kondisi geologi: a) tidak berlokasi di zona holocene fault b) tidak boleh di zona bahaya geologi
  2. Kondisi hidrogeologi: a) tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter. b) tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/det. c) jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran. d) dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, makaharus diadakan masukan teknologi
  3. kemiringan zona harus kurang dari 20 %
  4. jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbanganturbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain.
  5. tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang25 tahun

B. Kriteria penyisih yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi TPA terbaik yaituteridiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut ;

  1. iklima: a. hujan : intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik; b)angin : arah angin dominan tidak menuju kepermukiman dinilai makin baik
  2. utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai lebih baik
  3. lingkungan biologis: a) habitat : kurang bervariasi dinilai makin baik; b) daya dukung : kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai makin baik
  4. ketersediaan tanah: a) produktifitas tanah : tidak produktif dinilai lebih tinggi; b) kapasitas dan umur : dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih lama dinilai lebih baik; c) ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang cukup, dinilai lebih baik; d) status tanah : makin bervariasi dinilai tidak baik.
  5. Demografi : kepadatan penduduk lebih rendah dinilai makin baik
  6. batas administrasi : dalam batas administrasi dinilai semakin baik
  7. Kebisingan : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik
  8. Bau : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik
  9. estetika : semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik
  10. ekonomi : semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3/ton) dinilaisemakin baik

C. Produk yang dihasilkan

Produk yang dihasilkan sebagai berikut :

  1. tahap regional yaitu peta dasar skala 1 : 25.000, yang berisi : a) centroid sampah yang terletak di wilayah tersebut; b) kondisi hidrogeologi; c) badan-badan air; d) TPA sampah yang sudah ada; e) Pembagian zona-zona:  zona 1 = zona tidak layak; zona 2 = zona layak untuk TPA sampah kota
  2. tahap penyisih yaitu rekomendasi lokasi TPA sampah kota dilengkapi : a) peta posisi calon-calon lokasi yang potensial; b) peta detail dengan skala 1 : 25.000 dari sedikitnya 2 lokasi yang terbaik
  3. tahap penetapan yaitu keputusan penetapan lokasi TPA sampah kota.

Pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek penataan ruang sebagai berikut :

  1. Lokasi TPA sampah diharapkan berlawanan arah dengan arah perkembangan daerahperkotaan (Urbanized Area).
  2. Lokasi TPA sampah harus berada di luar dari daerah perkotaan yang didorongpengembangannya (Urban Promotion Area)
  3. Diupayakan transportasi menuju TPA sampah tidak melalui jalan utama menujuperkotaan/daerah padat.

Selain hal-hal tersebut di atas, perencanaan TPA sampah perkotaan perlu memperhatikan halhalsebagai berikut :

  1. Rencana pengembangan kota dan daerah, tata guna lahan serta rencana pemanfaatanlahan bekas TPA.
  2. Kemampuan ekonomi pemerintah daerah setempat dan masyarakat, untuk menentukanteknologi sarana dan prasarana TPA yang layak secara ekonomis, teknis dan lingkungan.
  3. Kondisi fisik dan geologi seperti topografi, jenis tanah, kondisi badan air sekitarnya,pengaruh pasang surut, angin iklim, curah hujan, untuk menentukan metode pembuanganakhir sampah.
  4. Rencana pengembangan jaringan jalan yang ada, untuk menentukan rencana jalan masukTPA.
  5. Rencana TPA di daerah lereng agar memperhitungkan masalah kemungkinan terjadinyalongsor.
  6. Tersedianya biaya operasi dan pemeliharaan TPA.
  7. Sampah yang dibuang ke TPA harus telah melalui pengurangan volume sampah sedekatmungkin dengan sumbernya.
  8. Sampah yang dibuang di lokasi TPA adalah hanya sampah perkotaan yang bukan berasaldari industri, rumah sakit yang mengandung B3.
  9. Kota-kota yang sulit mendapatkan lahan TPA di wilayahnya, perlu melaksanakan modelTPA regional serta perlu adanya institusi pengelola kebersihan yang bertanggungjawabdalam pengelolaan TPA tersebut secara memadai.
  10. Aksesibilitas jalan menuju TPA sampah harus tersedia guna memudahkan kendaraanpengangkut membuang limbah/sampah sampai ditempatnya, kebutuhan lahan yang relatifcukup luas disesuaikan dengan konsep pengelolaan TPA sampah misalnya Buffer zone untuk menghindari dampak dari bau, kebisingan, lalat dan vektor penyakit dengan ditanami pohon pelindung dengan ketebalan berkisar antara 20 m sampai dengan 50 m dari batas luar daerah operasional TPA yang didukung dengan penanaman jenis pohon yang cepat tumbuh dalam waktu 1 tahun mencapai 4 m, dan tidak mudah patah akibatpengaruh angin misalnya sengon, mahoni, tanjung dan lain-lain dengan kerapatan/jarakantar pohon 2 m. Selain itu ditetapkan pula Free Zone yang merupakan zona bebasdimana kemungkinan masih dipengaruhi leachate, sehingga harus merupakan RuangTerbuka Hijau dan apabila dimanfaatkan disarankan bukan merupakan tanaman pangan,dengan ketebalan 50 sampai dengan 80 m dari batas luar buffer zone, sehingga TPAsampah dapat difungsikan secara terpadu dengan pengelolaannya, sistem pengolahan limbah organik dan non organik dilakukan secara terpisah agar setiap dampak/implikasi limbah dapat disortir sesuai dengan sifat dan jenisnya sehingga dapat diketahui limbah yang mengandung B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) disertai penanganannya, pengolahan limbah juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan seperti air buangan dari limbah organik, materi limbah padat yang tidak dapat diolah atau didaurulang sehingga perlu penanganan pemusnahan, pemisahan limbah padatpun harus sesuai dengan sifat dan jenis limbah tersebut. Pendekatan pengelolaan sampah yang berasal dari limbah organik dengan cara diproses menjadi pupuk atau kompos, merupakan pendekatanyang perlu pula menjadi alternatif pilihan pengelolaan limbah, karena dapat memberikan nilai tambah baik secara ekologis, psikologis dan ekonomis.

Oleh karenanya pula dengan mengacu pada PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum yang di dalamnya mengatur masalah persampahan (bagian ketigapasal 19-22), bahwa penanganan sampah yang memadai perlu dilakukan untuk perlindunganair baku air minum dan secara tegas dinyatakan bahwa TPA sampah wajib dilengkapi denganzona penyangga dan metoda pembuangan akhirnya dilakukan secara sanitary landfill untukkota besar dan metropolitan dan controlled landfill untuk kota kecil dan sedang. Selain ituperlu pula dilakukan pemantauan kualitas hasil pengolahan leachate secara berkala.

Perhatian terhadap kelestarian lingkungan melalui penanganan dan pengelolaan TPA sampahyang baik menjadi hal penting, TPA sampah yang didesain sesuai dengan ketentuan dapatdifungsikan pula menjadi kawasan hijau sehingga sejalan dengan kebijakan penataan ruangyang menerapkan ketentuan bahwa setiap wilayah/kawasan menyediakan RTH minimalsebesar 30 % dari luas wilayah/kawasan tersebut. RTH yang tersedia bukan hanyamengandung nilai-nilai estetika tetapi juga mengandung nilai psikologis bagi masyarakat.Dapat dibayangkan apabila setiap kawasan permukiman, perkotaan dan kota-kota besarbahkan Metropolitan tidak terdapat ruang terbuka hijau yang bermanfaat untuk taman bermain,kesegaran udara, dan keindahan lingkungan bagi masyarakat maka yang terjadi adalahlingkungan permukiman kumuh, sensitivitas masyarakat sangat tinggi, polusi udara yangberpengaruh pada psikologis dan lingkungan yang tidak asri karena tidak adanya penghijauan.

7. PENUTUP

  • Rencana Tata Ruang (RTR) berperan mengintegrasikan kebijakan pembangunan ekonomidan pelestarian lingkungan.
  • Penentuan lokasi TPA sampah harus mengacu pada RTR dan ketentuan lainnya yang terkait.
  • Penataan Ruang sebelum dan sesudah penyelenggaraan TPA sampah perlu dikendalikansecara ketat dan konsisten.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s