Yulinah Trihadiningrum

PERKEMBANGAN PARADIGMA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS

Yulinah Trihadiningrum

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh November, Jln. Arif Rachman Hakim, Sukolilo, Surabaya, Indonesia 60111 e-mail: yulinah_t@enviro.its.ac.id

Sumber: http://webcache.googleusercontent.com/www.unhas.ac.id/

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, setiap aktivitas di perkotaan pasti menghasilkan buangan yang dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Di dalam pembahasan ini hanya akan dibahas buangan yang berbentuk padat, yang lazim disebut sampah. Sampah didefinisikan sebagai buangan manusia atau hewan yang bersifat padat atau semi padat, yang tidak memiliki nilai guna atau nilai ekonomi, sehingga perlu dibuang (Tchobanoglous, Theisen, dan Vigil, 1993). Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No. 18 tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Timbulan sampah terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Ironisnya, fasilitas pengelolaan sampah di hampir semua kota di Indonesia masih terbatas. Mengiringi diundangkannya UURI No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, pola lama pengelolaan sampah di Indonesia yang berupa pengumpulan-pengangkutan-pembuangan (P3) mulai bergeser ke pemilahan-pengolahan-pemanfaatan-pembuangan residu (P4). Pergeseran paradigma pola pengelolaan sampah tersebut berlangsung dengan cukup signifikan di beberapa kota metropolitan, seperti Surabaya dan Jakarta, di mana terdapat peran aktif dari Dinas Kebersihan, yang mendapat dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), praktisi, serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan industri yang bernuansa penyelamatan lingkungan.

Data survey yang diungkapkan oleh JICA (2008) menunjukkan pengelolaan sampah di Pulau Jawa baru mampu melayani 59% dari total jumlah penduduk. Dilaporkan pula, tingkat pelayanan pengelolaan sampah pada tingkat nasional hanya mencapai 56%. Padmi (2006) menyatakan sampah yang tidak terkelola oleh Pemerintah ditangani oleh penduduk dengan cara dibakar (35%), dikubur (7.5%), dikompos (1.6%), atau dengan cara lainnya (15.9%). Kondisi tersebut masih terjadi sekarang, termasuk di kota Surabaya.

Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan industri di Indonesia telah mengakibatkan terbentuknya sampah kota yang lebih beragam. Khususnya limbah jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meningkat dua kali lipat dalam satu dekade. Timbulan limbah B3 pada tahun 1990 di Indonesia adalah 4.3 juta ton. Jumlah ini meningkat menjadi 8.8 juta ton pada tahun 1998. Diperkirakan lebih dari 75% limbah B3 berasal dari industri manufaktur, 5-10% dari rumah tangga, dan sisanya dari sumber-sumber lain. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya gangguan lingkungan, yang belum terpantau dengan baik. Dikhawatirkan beban pencemaran oleh limbah B3 akan meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2010, terutama dari jenis limbah logam berat dan toksikan organik non-biodegradable yang dapat terbioakumulasi di lingkungan hidup (Anonymous, 1997).

Penyelesaian masalah sampah kota sebenarnya berhubungan dengan Millenium Development Goals (MDGs – Tujuan Pembangunan Millenium) yang ditandatangani oleh 149 Kepala Negara dalam UN Millenium Summit pada bulan September 2000. Sebagaimana dinyatakan oleh UNDP (2006), ada 8 tujuan MDGs yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2015, yaitu: (1) teratasinya masalah kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, (2) tercapainya tingkat pendidikan dasar umum, (3) meningkatnya peran gender dan kemampuan wanita, (4) berkurangnya tingkat kematian anak-anak, (5) meningkatnya kesehatan ibu, (6) terkendalinya HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) tercapainya sustainabilitas lingkungan, dan (8) berkembangnya kemitraan global untuk pembangunan.

Fokus artikel ini adalah kontribusi pengelolaan sampah kota di Indonesia dan paradigma-paradigma yang berkembang terhadap MDGs. Selanjutnya, akan direkomendasikan strategi yang perlu diterapkan dalam penanganan sampah kota guna menunjang tercapainya MDGs di Indonesia.

PEMBAHASAN

Timbulan dan Komposisi Sampah Kota

Acuan mengenai timbulan sampah kota di Indonesia adalah SNI S-04-1993-03 yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (SNI). Dalam SNI, ditetapkan bahwa timbulan sampah di kota sedang adalah 0,7-0,8 kg/orang.hari, sedangkan di kota kecil sebesar 0,5-0,6 kg/orang.hari. Besaran timbulan sampah ini berada pada kisaran timbulan sampah antara negara berpenghasilan rendah (0,5 kg/orang.hari) dan menengah (0,9 kg/orang.hari) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Komposisi sampah menjadi semakin kompleks dari waktu ke waktu. Komponen sampah basah semakin berkurang, sedangkan kandungan komponen kering, khususnya sisa kemasan, menjadi semakin meningkat. Pada Tabel 1 dapat dilihat data perubahan komposisi sampah permukiman di Surabaya sejak tahun 1988 hingga 2010. Tampak terjadinya penurunan persentasi sampah basah yang cukup signifikan serta peningkatan jumlah sampah plastik sebanyak dua kali lipat selama dua dekade. Tabel tersebut juga menunjukkan persentase komponen sampah kertas, logam, dan kaca/gelas yang relatif tetap. Ditinjau dari komposisinya, sampah kota di Indonesia masih didominasi oleh sampah basah. Kondisi tersebut mirip dengan komposisi sampah di negara-negara berpenghasilan rendah, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada masa sekarang, bahan plastik dipandang sebagai bagian penting dalam hidup manusia, karena sifatnya yang kuat, ringan, murah, mudah diolah, dan hemat energi. Dengan sifat tersebut, plastik semakin banyak digunakan sebagai bahan pengemas. Pada saat ini, 40% produk plastik dunia digunakan untuk bahan pengemas. Sebagai akibatnya, jutaan ton plastik dibuang sebagai sampah setiap harinya. Data di negara maju menunjukkan setiap orang membuang 398 kg sampah plastik setiap tahunnya (Majid, 2007), 33 kali lebih besar dari jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh setiap orang di Surabaya.

Meskipun jumlah sampah plastik hanya meliputi 12% saja dari sampah kota, akibat berat jenisnya yang rendah, volumenya membutuhkan ruang sebesar 25-35% lebih banyak dari volume total sampah. Akibatnya, apabila komponen sampah plastik terus meningkat jumlahnya, kebutuhan akan lahan TPA akan lebih meningkat pula. Hasil analisis komposisi deposit sampah pada sembilan lokasi sampling di TPA Keputih, yang telah dihentikan operasinya pada tahun 2001, menunjukkan kandungan plastik yang cukup tinggi, yaitu antara 14,3 – 33,5%, dengan rata-rata 23,5% (Trihadiningrum dkk, 2005).

 

Gambar 1. Perbandingan timbulan dan komposisi sampah kota di: (a) negara industri; (b) negara bepenghasilan menengah; (c) negara berpenghasilan rendah (d) Indonesia. (Sumber: Nair, 1993; SNI S-04-1993-03; dan Trihadiningrum, 2006)

Kontribusi Perkembangan Teknologi Pengelolaan Sampah Kota Terhadap MDGs

Hierarki Penanganan Sampah yang Mendukung Sustainabilitas Lingkungan

Pembuangan akhir

Pola pengelolaan sampah kota dapat digambarkan secara hierarkis (Gambar 2). Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hierarki kegiatan pengelolaan sampah, semakin rendah biaya yang dibutuhkan. Tingkat hierarki terendah dalam penanganan sampah kota konvensional adalah pembuangan akhir (Gambar 2a). Pada hierarki ini, sampah dianggap tidak memiliki nilai dan harus dibuang atau dimusnahkan. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan biaya investasi dan operasional yang tinggi, termasuk biaya untuk mengatasi berbagai dampak lingkungan yang terjadi. Penerapan pengelolaan sampah kota yang menekankan semua bentuk buangan padat merupakan residu yang harus dibuang, tidak mendukung MDGs keenam, yaitu sustainabilitas lingkungan. Teknologi pembuangan sampah yang dilaksanakan di kebanyakan kota di Indonesia masih menyebabkan terjadinya emisi bau, metana, serta gas-gas lainnya ke atmosfir. Selain itu, juga timbul pencemaran tanah dan air tanah akibat lindi yang terbentuk, serta terjadinya perkembang-biakan vektor-vektor penyakit, seperti lalat dan tikus.

Gambar 2. Hierarki pengelolaan sampah kota (Rudden, 2006, dimodifikasi dalam Trihadiningrum, 2008).

Energy recovery

Tingkat hierarki yang lebih tinggi dari pembuangan akhir adalah energy recovery, di mana sampah dipandang sebagai sumber daya yang dapat menghasilkan energi. Penerapannya lazim dilakukan di TPA yang difasilitasi dengan sistem pengumpul dan konversi energi dari gas metana yang terbentuk selama sampah ditimbun. Proses anaerobik yang secara alami berlangsung di dalam timbunan sampah mampu mengubah sampah organik biodegradable menjadi gas metana. Bila tidak dikelola dan dimanfaatkan, gas metana dari TPA akan teremisi ke atmosfir, dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global.

Pemanfaatan metana dari TPA untuk sumber energi merupakan salah satu contoh kegiatan pembangunan yang berazas pada pengurangan sumber penyebab pemanasan global, yang kini lazim disebut Clean Development Mechanism (CDM). PT Navigat Organic Energy Indonesia, misalnya, telah berhasil membangun pembangkit listrik dengan tenaga sampah di TPA di Bali dan di Bantar Gebang, Bekasi. Produk listrik yang dihasilkan telah mendapatkan respon dari PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat (Anonim, 2010a).

Selain melalui proses anaerobik, sampah makanan dan sampah biomassa lainnya dapat pula dikonversi menjadi biofuel alkohol, melalui proses hidrolisis dan fermentasi. Bentuk energy recovery lainnya adalah pengubahan energi dari panas yang timbul pada proses insinerasi sampah, menjadi energi listrik. Belakangan ini, energi dari briket sampah, yang lazim disebut Refuse Derived Fuel (RDF) yang populer di Amerika Serikat pada tahun 1970-an mulai dikembangkan kembali (Ramasamy, 2006). Bentuk terbaru RDF adalah Process Engineered Fuel (PEF), yang dibuat dari sampah plastik dan kertas (Toinezyk, 2006). Dalam penggunaannya, PEF dinilai lebih ramah lingkungan dari RDF. Trihadiningrum dkk (2008) meringkas proses-proses biofisik-kimiawi untuk konversi sampah menjadi energi sebagaimana diuraikan di atas pada Gambar 3.

Gambar 3. Bagan konversi sampah makanan dan biomassa menjadi energi. (Modifikasi dari Trihadiningrum dkk, 2008)

 

Recycling, reuse, minimisasi dan pencegahan

Hierarki berikutnya adalah daur ulang sampah untuk menghasilkan produk baru (recycling), yang disusul dengan hierarki dengan tingkatan lebih tinggi, yaitu pemanfaatan kembali sampah (reuse). Hierarki lebih tinggi berikutnya adalah minimisasi, yaitu mengurangi timbulan sampah semaksimal mungkin. Sedangkan hierarki tertinggi dalam penanganan sampah kota adalah sedapat mungkin mencegah terbentuknya sampah (prevention). Contoh-contoh aktifitas pada setiap hierarki dapat dilihat pada Tabel 2.

Menghadapi trend kuantitas sampah yang terus meningkat, hierarki pengelolaan sampah masa depan harus berubah. Trend pengelolaan sampah kota yang mengutamakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, perlu didukung, agar jumlah sampah yang dibuang menjadi berkurang. Pola hierarki pengelolaan sampah masa depan, di mana volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi jauh berkurang dengan lebih diintensifkannya program 3R, ditampilkan pada Gambar 2b.

Potensi daur ulang sampah kota

Masih dalam kerangka bahasan MDGs keenam, yaitu sustainabilitas lingkungan, berbagai komponen sampah menyimpan potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, atau diolah untuk menghasilkan produk baru non energi melalui proses recovery dan recycling. Potensi reduksi sampah kota dapat ditetapkan berdasarkan material balance, dengan memperhitungkan recovery factor setiap komponen sampah. Yang dimaksudkan dengan recovery factor adalah prosentasi setiap komponen sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, di-recovery atau didaur ulang. Selebihnya merupakan residu yang memerlukan pembuangan akhir atau pemusnahan. Pada Tabel 3 dapat dilihat recovery factor dari jenis-jenis sampah yang telah dihitung di Kota Surabaya.

Berdasarkan asumsi besaran timbulan sampah sebesar 0,8 kg/kapita.hari (SNI S-04-1993-03), timbulan sampah di kota Surabaya yang berpenduduk 2,7 juta jiwa adalah 2.160 ton/hari (data tahun 2006). Dengan menggunakan nilai-nilai recovery factor aktual yang dihitung dari pengaruh aktivitas sektor informal sebagaimana tercantum pada Tabel 3, besarnya jumlah sampah kering yang dapat didaur ulang di Surabaya adalah sebagai berikut: sampah plastik 109 ton/hari, sampah kertas 62,7 ton/hari, sampah gelas 25,7 ton/hari, dan logam 24,5 ton/hari (Tabel 4). Jumlah total reduksi aktual jenis-jenis sampah tersebut adalah 221,9 ton/hari atau 10.3% dari jumlah timbulan sampah kota/hari.

Nilai daur-ulang jenis sampah kering sebesar 10,3% dari total sampah kota bukan merupakan tingkat yang signifikan. Oleh karenanya, upaya reduksi dan pemanfaatan sampah kota perlu difokuskan pula pada sampah basah, yang dominan jumlahnya dalam sampah kota. Dengan menggunakan nilai recovery factor potensial sebesar 0,80 (Tchobanoglous, Theisen and Vigil, 1993) untuk pemanfaatannya sebagai bahan baku kompos, sebanyak 1251,4 ton sampah basah dapat direduksi setiap harinya (Tabel 4). Jumlah ini dapat mengurangi timbulan sampah kota sebanyak 1473,3 ton (68,3%), dan meninggalkan 684,4 ton residu (31,7%) untuk diangkut ke TPA. Apabila strategi reduksi sampah basah maupun sampah kering dapat dilakukan dengan baik, maka selain diperoleh materi daur-ulang yang bemanfaat, juga kebutuhan biaya penanganan sampah dan kebutuhan lahan TPA dapat dikurangi secara signifikan.

Perlu ditambahkan, bahwa daur ulang sampah memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut, sebagaimana diuraikan dalam USEPA (2006):

  • menghemat penggunaan sumber daya alam
  • mengurangi emisi gas-gas pencemar udara dan polutan lain
  • menghemat penggunaan energi
  • menyediakan bahan baku untuk industri
  • menyediakan lapangan kerja
  • menstimulasi perkembangan teknologi ramah lingkungan
  • mengurangi kebutuhan akan lahan TPA dan insinerator

Khusus sampah plastik, kegiatan daur ulangnya dapat mengurangi dampak lingkungan yang sangat signifikan. Dalam proses produksi plastik, dibutuhkan sumber daya alam berupa minyak bumi yang sangat besar jumlahnya, baik sebagai bahan baku, maupun sebagai energi untuk proses manufaktur. Produksi setiap ton plastik jenis polietilen membutuhkan 1,8 ton minyak bumi. Setiap tahunnya, sekitar 4% minyak bumi dunia digunakan sebagai bahan baku plastik, dan 3-4% digunakan untuk sumber energi dalam proses manufaktur plastik. Sebagaimana dijelaskan dalam Anonymous (2006), daur ulang sampah plastik akan menghasilkan dampak lingkungan positif sebagai berikut:

  • mereduksi 67% konsumsi energi
  • menurunkan 250% emisi CO, 67% emisi SOx, dan 50% emisi NOx
  • mengurangi penggunaan air sebanyak 90%

Nilai Ekonomi Sampah dan Pengentasan Kemiskinan

Target MDGs pertama, yaitu pengentasan kemiskinan, didukung oleh terdapatnya nilai ekonomi pada sampah. Di Indonesia, aktivitas sektor informal dalam bisnis sampah telah menyatu dengan kegiatan ekonomi lain di hampir semua kota. Dengan menggunakan harga komponen sampah kering yang dapat didaur ulang yang berlaku di Kota Surabaya (Tabel 5), nilai ekonomi sampah di Kota Surabaya dapat diperkirakan (Tabel 6). Estimasi nilai jual jenis sampah kering, yang terdiri atas plastik, kertas, kaca/gelas, dan logam sebesar Rp. 337.050.000/hari, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6, menunjukkan bahwa sampah merupakan sumber daya yang tidak dapat diabaikan perannya dalam ekonomi kota.

Nilai ekonomi sampah dapat ditingkatkan menjadi hampir dua kali lipat apabila warga Kota Surabaya telah mampu mendaur ulang seluruh sampah basah menjadi kompos. Kompos dapat dihasilkan setiap harinya dari 1251,4 ton sampah basah (Tabel 4). Dari jumlah tersebut diperkirakan dapat dihasilkan sekitar 30% kompos atau 375,4 ton/hari. Dengan menggunakan asumsi pendapatan minimum dari penjualan kompos Rp. 750/kg, dapat dihasilkan gross revenue sebesar Rp. 281.550.000/hari.

Penjelasan di atas menunjang kenyataan bahwa keberadaan sampah kota dapat menopang hidup sebagian warga kota, khususnya yang bergerak di sektor informal. Dalam kaitannya dengan tujuan pertama dari MDGs, potensi bisnis sampah kota berperan cukup penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, belum ada data yang pasti mengenai jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor bisnis sampah. Apabila diperhitungkan terhadap nilai upah minimum sebesar Rp. 850.000/bulan, dan 40% dari pendapatan total digunakan untuk biaya modal, operasional, dan keuntungan, nilai ekonomi sampah kering sebesar Rp. 337.050.000/hari, atau Rp 10,1milyar/bulan, dapat menopang 7000 tenaga kerja. Apabila sampah basah diolah menjadi kompos, dapat diperoleh revenue total sebesar Rp. 618.600.000/hari atau Rp. 18,6 milyar/bulan. Nilai revenue ini mampu menghidupi 13.000 orang.

Peran Gender

Penerapan konsep penanganan sampah yang berbasis pada aktivitas pemilahan-pengolahan-pemanfaatan-pembuangan residu berakar pada pola reduksi di sumber, di mana dilakukan pemisahan terhadap komponen yang masih dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali secara langsung. Pada tingkat global, reduksi timbulan seluruh komponen sampah kota dilakukan melalui program pendidikan dan pembuatan kompos pada skala rumah tangga. Di kalangan masyarakat Eropa (EC), misalnya, penanganan sampah kota telah ditetapkan sebagai berikut: 55% didaur-ulang dan dikompos, 35% dimusnahkan di insinerator, dan 10% dibuang ke landfill. Pembuatan kompos pada skala rumah tangga dinilai sebagai upaya yang paling strategis dan berwawasan ekologis untuk mengubah sampah basah menjadi produk yang bermanfaat (Majid, 2007).

Perlu diketahui bahwa sekitar 70% sampah kota di Indonesia berasal dari daerah pemukiman. Fakta ini menunjukkan bahwa program reduksi sampah di sumber membutuhkan peran total warga kota. Pada kenyataannya, pelaku utama kegiatan pemilahan sampah dan pembuatan kompos yang dilakukan di tingkat rumah tangga di Indonesia adalah kaum ibu. Demikian pula pada mata rantai bisnis sampah kota, cukup banyak dilibatkan pemulung dan pengumpul berjenis kelamin perempuan. Oleh karenanya, tingkat keberhasilan reduksi sampah kota ikut ditentukan oleh keterlibatan gender. Program Green and Clean dan Surabaya Berbunga yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabayapun terbukti sangat didominasi oleh kaum perempuan. Hal tersebut mendukung tujuan ketiga MDGs, yaitu pemberdayaan gender dan kemampuan perempuan. Apalagi, hasil studi yang dilakukan oleh World Bank (1999) menunjukkan bahwa program pembuatan kompos pada skala kecil, termasuk skala rumah tangga, lebih berhasil bila dibandingkan dengan pada skala besar (Tabel 7).

 

Tabel 7. Perbandingan program daur ulang, komposting, dan biaya pengelolaan sampah kota di negara berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi.

Kegiatan Negara berpenghasilan rendah Negara berpenghasilan menengah Negara berpenghasilan tinggi
Daur ulang Umumnya dilakukan sektor informal, pasar masih terlokalisasi, kerap terjadi import sampah untuk didaur-ulang Sektor informal masih terlibat, teknologi canggih mulai digunakan untuk pemilahan dan prosesing, ada import sampah untuk didaur-ulang Dilakukan pelayanan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang, digunakan teknologi canggih untuk pemilahan dan pengolahan, tersedia market yang sustained
Pembuatan kompos Jarang dilakukan, meskipun komponen sampah basah tinggi Pembuatan kompos skala besar sering tidak berhasil, pada skala kecil lebih berhasil Sampah basah berjumlah kecil, pembuatan kompos makin populer, dilakukan pada skala rumah tangga hingga skala besar
Biaya pengelolaan sampah Biaya pengangkutan sampah 80-90% dari biaya total pengelolaan sampah. Besarnya retribusi ditetapkan Pemerintah, namun dilakukan dengan cara yang tidak efisien Biaya pengangkutan sampah 50-80% dari biaya total pengelolaan sampah. Besarnya retribusi ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan sistem pengumpulan yang lebih baik Biaya pengangkutan sampah dapat ditekan hingga 10% dari biaya total pengelolaan sampah. Alokasi biaya yang tinggi digunakan untuk pengolahan. Partisipasi masyarakat dalam recycling cukup tinggi sehingga mengurangi biaya operasi

Sumber: World Bank, 1999

Pengendalian Penyakit

Apabila Program 3R berhasil dilakukan, maka timbulan sampah dapat dikurangi hingga 68,3% (Tabel 4). Kondisi ini sekaligus menciptakan sanitasi lingkungan yang lebih baik, sehubungan dengan berkurangnya dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dengan berkurangnya timbulan sampah. Dengan demikian, Program 3R sekaligus menunjang target MDGs ke 4-6 yang terkait dengan peningkatan kesehatan anak dan ibu, serta anggota masyarakat lainnya.

Sampah kota yang berasal dari berbagai sumber tidak mustahil mengandung limbah B3. Yang dimaksudkan dengan limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah RI no. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 1 adalah:

Sisa suatu kegiatan dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun, yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta mahluk hidup lain.

Adapun yang dikategorikan sebagai limbah B-3 adalah limbah yang apabila setelah melalui uji karakteristik atau uji toksikologi, memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut: (1) mudah meledak, (2) mudah terbakar, (3) reaktif, (4) beracun, (5) infeksius, (6) korosif. Karena sifatnya yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan, limbah B3 harus ditangani secara khusus menurut perundangan yang berlaku

Sampah kota yang terdiri atas berbagai komponen, tidak luput dari terkandungnya kontaminan B3. Sebagai contoh, deposit sampah yang telah ditimbun di TPA Keputih di Surabaya menunjukkan kadar logam berat timbal dan krom yang cukup tinggi (Tabel 8). Kadar tersebut jauh melampaui kadar pada timbunan sampah di TPA Kabupaten Lumajang dan di dalam kompos yang dibuat di TPS Bratang di Kota Surabaya. Tingginya polutan toksik dalam sampah kota di Kota Surabaya mengindikasikan bahwa dengan kompleksitas aktivitas kota yang tinggi, dihasilkan keragaman polutan yang lebih tinggi yang mencemari sampah kota.

Tabel 8. Perbandingan nilai rata-rata kandungan logam berat dalam material ekskavasi TPA Besuk Kabupaten Lumajang dan di TPA Keputih Surabaya

JenisLogam Berat Kadar logam berat dalam deposit organik (mg/kg) Baku Mutu Kompos (mg/kg)
TPA Lumajang1) TPA Keputih2) TPS Bratang1)
Tembaga (Cu) 38 ND 74 100
Timbal (Pb) 94 597 56 150
Krom (Cr) 78 1427 21 210

1) Rindhawati, 2004

2) Anonim, 2005

Deposit sampah yang telah terdekomposisi di TPA sebenarnya berpotensi untuk digali dan dimanfaatkan sebagai kompos. Dengan cara ini, selain terjadi recovery materi organik, juga dapat mengubah pola TPA konvensional menjadi TPA yang dapat digunakan kembali (reusable landfill). Namun, deposit organik di TPA Keputih yang cukup banyak mengandung logam berat menurunkan peluang untuk digali dan dimanfaatkan sebagai kompos, karena tidak memenuhi baku mutu kompos. Hal tersebut berbeda dengan deposit organik di TPA Besuk di Kota Lumajang yang masih berpeluang untuk digali dan dimanfaatkan sebagai kompos, seperti halnya kompos yang dihasilkan di TPS Bratang, Surabaya.

Kontaminan logam berat yang terdapat di dalam deposit organik di TPA Keputih Surabaya dapat berasal dari komponen sampah rumah tangga yang mengandung logam berat (misalnya baterai), atau kontaminan lain, seperti tinta cetak pada sampah kertas, pewarna pada sampah plastik dan gelas, dan sebagainya (Gascoigne dan Ogilvie, 1995). Pada Tabel 9 dapat dilihat daftar jenis-jenis B3 yang kemungkinan besar terdapat dalam sampah rumah tangga. Komponen B3 dalam sampah rumah tangga tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan pencucian lantai kamar mandi, pemeliharaan mobil, perawatan kebun, pembasmian serangga dan sebagainya. Sumber lainnya adalah sampah industri atau sampah dari sumber lain yang bersifat B3, yang dibuang ke TPA bersama sampah kota.

Tabel 9. Daftar B3 pada sampah rumah tangga (USEPA, 2006a, dengan adaptasi).

Produk pembersih Pestisida yang digunakan indoor Produk pemeliharaan otomotif
Pembersih oven (T)Pembersih dan pemoles kayu dan logam (MT)Pembersih WC (T, R)

Pembersih lantai (T, R)

Pembersih kolam renang (R)

Pemutih pakaian (R)

Pembasmi semut (T)Pembasmi lalat (T)Pembasmi nyamuk (T)

Obat kutu hewan peliharaan (T)

Insektisida tanaman hias (T)

Pembasmi ngengat (T)

Racun tikus (T)

Oli mobil (T)Aditif bahan bakar mobil (T)Pembersih karburator (T)

Pendingin AC (T)

Accu (T, K)

Minyak rem (T, MT)

Air accu (K)

Produk untuk hobi melukis/ fotografi Produk untuk pemeliharaan taman Bahan bakar
Bahan adhesive, perekat (MT)Cat minyak (T)Thinner cat dan terpentin (MT, T)

Penghilang cat (MT)

Bahan kimia untuk fotografi (T)

Pelarut fiksasi (T)

Herbisida (T)Insektisida (T)Fungisida/pengawet kayu (T) Tanki gas (MT)Minyak tanah (MT)
Lain-lain
Baterai (T)Obat kadaluwarsa (T)Termometer merkuri (T) Lampu neon (T)Bangkai hewan (PI) Tinta (T)Cartridge (T)

Keterangan:

K = Korosif PI = Potensial Infeksius T = Toksik atau Beracun

MT = Mudah Terbakar R = Reaktif

Semua bentuk tumpahan, ceceran, bekas kemasan yang masih mengandung produk-produk B3 tersebut termasuk kategori limbah B3. Dari daftar limbah rumah tangga pada Tabel 9, tampak bahwa ragam limbah B3 rumah tangga didominasi oleh jenis beracun atau toksik (T), diikuti oleh jenis yang mudah terbakar (MT), reaktif (R), korosif (K), dan potensial infeksius (I).

Setiap rumah tangga di Amerika Serikat menghasilkan sekitar 50kg limbah B3 setiap tahunnya. Jumlah total limbah B3 rumah tangga yang dihasilkan di negara tersebut adalah 1.6 juta ton/tahun (US EPA, 2006b). Pada tahun 1980, beberapa kelompok masyarakat di Amerika mulai memisahkan limbah B3 dari sampahnya. Pada tahun 1997 sekitar 3000 program yang difokuskan pada pemisahan dan pengumpulan limbah B3 dari sampah rumah tangga telah berhasil dilaksanakan.

Di Indonesia inventarisasi data mengenai komposisi limbah B3 baru terfokus pada limbah industri, demikian pula peraturan mengenai penanganannya. Hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai laju timbulan komposisi limbah B3 dalam sampah rumah tangga. Demikian pula data komponen limbah B3 dalam sampah institusi (a.l. perkantoran, sekolah, perguruan tinggi), laboratorium, rumah sakit, bengkel, apotik, dan sebagainya belum terinventarisasi dengan baik.

Sampah kota yang bersifat beracun apabila dibuang bersama jenis sampah lainnya dapat masuk ke dalam lingkungan tanah, air dan udara, yang pada akhirnya menembus rantai makanan. Kontaminan beracun yang masuk dalam rantai makanan pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan manusia, termasuk ibu dan anak. Upaya untuk mengurangi efek tersebut adalah dengan memisahkannya dari sampah kota, dan mengelolanya dengan benar. Upaya ini turut menunjang tercapainya tujuan keempat hingga ketujuh MDGs, yaitu berkurangnya tingkat kematian anak, meningkatnya kesehatan Ibu, pengendalian penyakit, dan tercapainya sustainabilitas lingkungan.

Paradigma Baru Dalam Penanganan Sampah Kota

Uraian di atas, menunjukkan pentingnya upaya pemisahan sampah B3 dari sampah kota, mengingat potensi bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karenanya, paradigma lama dalam penanganan sampah kota yang semula terdiri atas pola aktivitas P3 (pengumpulan-pengangkutan-pembuangan), yang kini tengah bergeser ke pola P4 (pemilahan-pengolahan-pemanfaatan-pembuangan residu), perlu disempurnakan lebih lanjut menjadi pola P5, yaitu: pemisahan sampah B3-pemilahan-pengolahan-pemanfaatan-pembuangan residu. Pendekatan ini, selain dapat mereduksi laju timbulan sampah kota, juga dapat menjaga mutu lingkungan hidup dari efek komponen-komponen yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Bilamana pola P5 berhasil diterapkan, maka pergeseran pengelolaan sampah kota akan lebih mendukung target MDGs. Namun, tentu saja implementasi dari aktivitas P5 memerlukan persiapan yang seksama, terutama peraturan pemerintah pendukung UURI No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, petunjuk pelaksanaannya, perencanaan dan penyediaan fasilitas pendukung, sistem pengumpulan dan pengangkutan khusus, serta pola pengoperasiannya pada tingkat kota.

Hingga saat ini, baru satu perusahaan, yaitu PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang memiliki lisensi yang menangani pengolahan dan pembuangan limbah B3 di Indonesia. Perusahaan yang terletak di Cileungsi tersebut memberikan pelayanan mulai dari pengangkutan limbah B3 cair maupun padat, proses pengolahannya, serta pembuangan akhir (Anonim, 2006). Namun, dilaporkan bahwa PPLI baru menangani 200.000 ton limbah B3 setiap tahunnya, atau hanya 35% dari kapasitas tahunan yang dimilikinya (Corcoran, 2003). Jumlah ini hanya mencakup 12% dari total limbah B3 yang dihasilkan di seluruh Indonesia. Faktor penyebab terbatasnya perusahaan industri yang mau mengirimkan limbahnya ke perusahaan ini adalah kurangnya aspek penegakan hukum lingkungan, serta kurangnya kepedulian lingkungan dari para penghasil limbah B3. Dari aspek teknis operasional, faktor penyebab lain adalah mahalnya biaya transportasi limbah B3 karena faktor jarak, serta mahalnya tarif biaya pengolahan.

Kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa penerapan P5 sebagai paradigma baru pengelolaan sampah, masih akan menghadapi kendala yang harus diatasi. Pemerintah Kota harus mempersiapkan fasilitas untuk penanganan sampah B3 yang berasal dari rumah tangga dan sumber-sumber lainnya. Selain itu, desentralisasi fasilitas pengolahan dan pembuangan limbah B3 perlu dilakukan mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas, serta tersebarnya sumber-sumber limbah B3 di seluruh wilayah Indonesia.

Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Masyarakat

Pendekatan

Keberhasilan pelaksanaan program reduksi sampah tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Kota Surabaya telah menerapkan sistem pengelolaan sampah kota berbasis masyarakat sejak tahun 2001. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya mempunyai program unggulan berupa pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas. Program unggulan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah mulai dari sumber. Adapun mekanisme pelaksanaan program unggulan adalah sebagai berikut:

  • Melaksanakan kegiatan pendampingan dengan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (a.l. Bangun Pertiwi, Sahabat Lingkungan, Yayasan BLTKI, Pusdakota, Bina Mandiri, PT Unilever Indonesia melalui Yayasan Uli Peduli, dan Madani)
  • Melaksanakan kerjasama dengan komponen masyarakat, dalam hal ini PKK
  • Bekerjasama dengan banyak pihak menyelenggarakan lomba kebersihan, diantaranya program Green and Clean, Surabaya Berbunga, serta lomba kebersihan antar kecamatan
  • Melaksanakan operasi yustisi, yaitu dengan mendatangi langsung setiap wilayah
  • Melakukan sosialisasi budaya bersih melalui kecamatan-kecamatan

Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mereduksi sampah di sumber banyak didukung oleh LSM dan sebuah perusahaan industri besar yang melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan adalah memisahkan sampah basah dan sampah kering, membuat kompos, membuat berbagai asesoris, payung, jaket, tas dan sebagainya dari sampah plastik, menjual sampah kering lainnya berupa kertas, logam yang telah dipisahkan.

Berikut ini adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh LSM dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya untuk mengurangi sampahnya:

  1. Pengadaan percontohan pengolahan sampah. Mind-set masyarakat ternyata lebih mudah berubah apabila melihat langsung keberhasilan sebuah program baru, melalui percontohan. Hal inilah yang ditempuh LSM yang pada awalnya banyak mengalami kesulitan dalam memperkenalkan teknologi pengolahan sampah kepada masyarakat.
  2. Pembentukan kader lingkungan. Kader lingkungan diadakan dan dididik melalui program pelatihan yang diadakan DKP dan mitranya. Jumlah kader yang sudah ada pada saat ini mencapai 5000-an orang. Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, bekerjasama dengan DKP secara rutin setiap minggu sekali menyelenggarakan kegiatan penyuluhan bagi warga kota di daerah Kebun Bibit. Produk yang diharapkan adalah kader lingkungan yang dapat melaksanakan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah di daerah tempat tinggalnya.
  3. Pendampingan warga. Kader lingkungan bertugas pula untuk pendampingan warga dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Setiap kader melakukan pendampingan terhadap warga dari satu dasawisma atau 1 RT.
  4. Pengadaan prasarana kebersihan. DKP bersama LSM melakukan pembagian komposter rumah tangga (KRT), keranjang Takakura, pengadaan gerobak sampah dan pembangunan rumah kompos. Pemberian fasilitas tersebut memperoleh support dari DKP dan sumber lain, seperti Dinas Pendidikan Nasional, PLN, dan sebagainya.
  5. Pemantauan. Kegiatan pemantauan pada umumnya dilakukan oleh para kader. Pemantauan dilakukan melalui kunjungan langsung, atau melalui telepon. Informasi yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi organisasi pemberdaya masyarakat, Lurah dan DKP untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di sumber.
  6. Diseminasi kegiatan. Masyarakat melakukan diseminasi kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah, baik secara aktif maupun pasif:
  • · Diseminasi aktif: Masyarakat bersama kader lingkungan secara aktif memberikan penyuluhan dan pelatihan di daerah binaannya bagi masyarakat luar. Hal ini menjadikan daerah binaan tersebut menjadi pusat pembelajaran, sekaligus mengubah lokasi yang semula memiliki kecenderungan tertutup, menjadi terbuka bagi masyarakat luar. Termasuk dalam kategori diseminasi aktif adalah pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan di luar daerah binaan, dengan cara mengundang kelompok masyarakat yang membutuhkan.
  • · Diseminasi pasif. Kegiatan yang dilakukan di daerah binaan secara tidak langsung menjadi sumber inspirasi, motivasi dan semangat bagi orang-orang yang berkunjung untuk melaksanakan kegiatan yang sama di tempat tinggalnya.

Capaian Program

Studi yang dilakukan pada tahun 2007 terhadap 1.000 responden yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya menunjukkan perubahan persepsi serta perilaku warga kota yang signifikan terhadap sampah dan pengelolaan sampah. Survey dilakukan di daerah binaan pengelolaan sampah berbasis komunitas dan di daerah kontrol, yang tidak mendapatkan pembinaan. Tabel 10 menunjukkan sebagian dari hasil analisis data survey yang diperoleh, yang dari uji statistik terbukti berbeda signifikan. Di daerah binaan, prosentasi warga yang menganggap sampah masih dapat dimanfaatkan, serta menganggap perlunya pemisahan dan pengolahan sampah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah yang tidak dibina. Demikian pula jumlah warga yang mau melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di daerah binaan secara signifikan lebih tinggi dari di daerah kontrol.

Tabel 10. Hasil studi mengenai persepsi dan perilaku warga Kota Surabaya

terhadap penanganan sampah (Anonim, 2007)

No. Variabel % jawaban responden
Daerah binaan Daerah kontrol
1. Sampah masih dapat dimanfaatkan 69,9 36,9
2. Pemilahan dan pengolahan sampah dipandang sebagai upaya yang sesuai untuk penanganan sampah kota 72,6 43,9
3. Telah memisahkan bak sampah untuk sampah basah dan sampah kering 55,5 13,4
4. Telah melakukan pemilahan sampah 81,7 38,8
5. Telah melakukan pengolahan sampah 66,6 4,6
6. Telah memisah dan menjual sampah kering, dan mengolah sampah basah menjadi kompos 54,4 9,0

Kata kunci kesuksesan Kota Surabaya dalam menangani sampah adalah pendidikan masyarakat, pendampingan, adanya kerjasama yang baik antara institusi Pemerintah dan LSM, serta penyediaan fasilitas yang tepat guna. Pengalaman ini juga memberikan makna akan pentingnya pendidikan untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap sampah. Rekomendasi yang dapat diangkat dari pengalaman ini adalah memasukkan materi dan pemahaman tentang pencemaran dan sanitasi lingkungan yang lebih komprehensif dan menarik ke dalam kurikulum pendidikan dasar (MDG kedua) hingga menengah. Hal ini diperlukan untuk membentuk pola pikir masyarakat tentang pentingnya pencegahan kerusakan lingkungan dan pemeliharaan mutu lingkungan sejak dini.

Kendala

Perlu ditambahkan bahwa ada kendala yang harus dihadapi warga pelaku daur ulang sampah. Kompos yang dibuat pada skala rumah tangga, hingga saat ini masih terserap untuk memenuhi keperluan sendiri oleh rumah-tangga penghasilnya. Namun, produk dari pengolahan sampah plastik telah menghadapi masalah dalam pemasaran. Kendala ini dirasakan mulai mengganggu semangat warga dalam melakukan daur ulang. Bila tidak ada pihak yang turun-tangan untuk mengatasi hal ini, dikhawatirkan sustainabilitas partisipasi warga kota dalam mengurangi sampah kota dapat teganggu.

PENUTUP

Penanganan sampah kota merupakan salah satu bagian penting dari proses pembangunan berkelanjutan yang memiliki target untuk memenuhi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dalam kerangka itu, perkembangan paradigma dalam penanganan sampah kota telah ikut menunjang hampir semua target MDGs, sehubungan dengan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan peran gender, penurunan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, lebih terkendalinya perkembangan penyakit, dan tercapainya sustainabilitas lingkungan

Sampah kota merupakan potensi sumber daya yang dapat menunjang perekonomian kota apabila dikelola dengan baik, tetapi dapat menjadi bencana apabila tidak dikelola secara layak. Hal-hal yang dapat direkomendasikan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan sampah kota adalah:

  • Berorientasi pada upaya pencegahan pembentukan sampah dan minimisasi timbulan sampah melalui kegiatan 3R dengan melibatkan masyarakat
  • Memasukkan materi tentang pencemaran dan pendekatan sanitasi lingkungan yang komprehensif dan menarik ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah
  • Diperlukan peran pemerintah dalam hal penetapan kebijakan yang mendukung sosialisasi penggunaan produk daur ulang sampah yang dapat membantu peningkatan produksi dan distribusi hasil daur ulang sampah
  • Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai karakteristik produk-produk pangan maupun non pangan yang digunakan, serta cara menangani sampah pasca pemakaian. Hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan pemahaman tentang potensi dan cara daur ulang, juga untuk mengetahui sejak dini kemungkinan terdapatnya komponen B3 dalam sampah yang dihasilkan.
  • Pola penanganan sampah P5, yaitu: pemisahan sampah B3-pemilahan-pengolahan-pemanfaatan-pembuangan residu, sudah saatnya untuk mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Hal ini diperlukan guna menekan pencemaran lingkungan oleh komponen yang membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan

Daftar Pustaka

Corcoran, E.A., 2003. “On waste management. Opinion and Editorial”. The Jakarta Post.

Emmanuel, J., 1997. “Cleaning Up Toxic Wastes in the Asia Pacific Region.” www.focusweb.org/ publications/1997.

Gascoigne, J.L. dan S.M. Ogilvie, 1995. “Recycling waste materials: opportunities and barriers.” Dalam buku: Waste Treatment and Disposal. R.E. Hester dan R.M. Harrison (Eds). Issues in Environmental Science and Technology. The Royal Society of Chemistry, Cambridge.

JICA, 2008. Statistik Persampahan Indonesia.

Majid, M.I.A., 2007. “Restricting the use of plastic packaging. PRN 8099”. Professional Bulletin of the National Poison Centre, Malaysia.

Nair, C., 1993. Solid waste management in emerging industrialised countries. ECO Services International.

Padmi, T., 2006. Current situation of municipal solid waste management in Indonesia. Proceedings Environmental Technology and Management Conference. Bandung, 7—8 September 2006.

Peraturan Pemerintah RI no. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Probs, K.N. and T.C. Beierle, 2006. The evolution of hazardous waste programs: lessons from eight countries. Center for Risk Management, Resources for the Future. www.rff.org, 8 November 2006.

Ramasamy, P., 2006. Refuse derived fuel–renewable energy from municipal solid waste, current practice and perspectives in Malaysia. Proc. The 8th Symposium on Academic Network for Environmental Safety and Waste Management. Waste Management Strategies. Chennai (India), 11—13 December 2006.

Rani, PVA., Y.L. Wu, Z. Gong, L. Balakrishnan, P. Hande, dan V. Suresh, 2006. “Probing the molecular mechanisms of nanoparticle toxicity”. Proc. The 8th Symposium on Academic Network for Environmental Safety and Waste Management. Waste Management Strategies. Chennai (India), 11—13 December 2006.

Rudden, P.J., 2006. “Thermal treatment of municipal solid waste in Ireland”. RPS-MCOS Technical Paper. www.mcos.ie./mcos. 17 Juni 2006.

Rindhawati, N., 2004. “Kajian Penambangan Landfill di TPA Desa Besuk”, Kabupaten Lumajang, Tesis. Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-ITS.

Tchobanoglous, G., H. Theisen, dan S.A.Vigil, 1993. Integrated solid waste management. Engineering principles and management issues. McGraw Hill International Editions, New York.

Toinezyk, L., 2006. Engineered fuel, renewable fuel of the future? American Plastics Council, Arlington.

Trihadiningrum, Y., S, Syahrial, D.A. Mardhiani, A. Moesriati, A. Damayanti, Soedjono, 2005. “Preliminary evaluation on the management of a closed municipal solid waste disposal site in Surabaya City, Indonesia.” Proc. The 7th Symposium on Academic Network for Environmental Safety and Waste Management – CSR and Education of Environmental Health and Safety. Tokyo, 19—21 September 2005.

Trihadiningrum, Y., 2006. “Overview on hazardous waste management in Indonesia”. Proc. The 8th Symposium on Academic Network for Environmental Safety and Waste Management. Waste Management Strategies. Chennai (India), 11—13 December 2006

Trihadiningrum, Y., S. Wignjosoebroto, N.D. Simatupang, S. Tirawaty, and O. Damayanti, 2006. “Reduction capacity of plastic component in municipal solid waste of Surabaya City, Indonesia”. Proc. International Seminar on Environmental Technology and Management Conference 2006. Bandung, September 7–8, 2006

Trihadiningrum, Y., 2006. “Reduction potential of domestic solid waste in Surabaya City, Indonesia”. Proc. International Seminar on Sustainable Sanitation, Bandung, September 4—6, 2006.

Trihadiningrum, Y. dan D.A. Mardhiani, 2006. ”Action research pengelolaan sampah kampus”. Laporan Penelitian LPPM-ITS

Trihadiningrum, Y., D.A. Mardhiani, P. Christyanto, S.C. Andriati, D. Soengkono, 2008. “Towards Sustainable Integrated Municipal Solid Waste Management in Indonesia Case Study: Surabaya City.” International Symposium on Sustainable Waste Management. Tokyo, 28 November 2008.

Trihadiningrum, Y., H. Basri, N. Ezlin, 2009. “Towards sustainable integrated solid waste management in University Campus”. Jurnal Purifikasi Vol. 29: 186—194

UNDP, 2006. United Nations Development Programme: Millenium Development Goals

US-EPA, 2006. “Reduce, reuse, recycle”. www.epa.gov/msw/reduce.htm. Last updated 9th December, 2006

US-EPA, 2006a. “List of common household hazardous waste (HHW) products. www.epa.gov/msw-list.htm”. Last updated 23rd February 2006.

US-EPA, 2006b. “Household hazardous waste.” www.epa.gov/msw/hhw.htm. Last updated 23rd February 2006

UURI No. 18/2009. Pengelolaan Sampah

World Bank, 1999. What a waste: solid waste management in Asia. Urban Development Sector Unit, East Asia and Pacific Region. The World Bank, Washington

Anonim, 2005. ”Kajian Sebaran Dampak Lingkungan Pasca Penutupan LPA Keputih Sampah LPA Keputih”. Laporan Akhir Penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya

Anonim, 2006. ”Prasadha Pamunah Limbah Industri”, http://www.ppli-indo.com, 3 November, 2006

Anonim, 2010. “Draft Laporan Akhir Penelitian Peta Penanganan Samapah Rumah Tangga di Kota Suarabaya”. Kerja sama LPPM-ITS dan PT Unilever Indonesia.

Anonim, 2010. “PLN-Navigat Negosiasikan Harga”. Jawa Pos, 2 April 2010, hal. 3, kolom 2—4.

Anonymous, 1997. “Natural resource aspects of sustainable development in Indonesia”. Agenda 21. www.un.org. 8 November 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s