UPS Griya Tugu Asri

DEPOK KEMBANGKAN SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU

Sumber: http://www1.pu.go.id/15 Juni 2006

Dalam upaya mengelola masalah persampahan, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mewajibkan setiap pengembang yang akan membangun kompleks perumahan menyediakan lahan seluas 1.000 meter persegi untuk lokasi unit pengelolahan sampah (UPS). Sistem pengelolaan sampah Kota Depok yang dikenal dengan Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) tersebut merupakan implementasi bahwa masalah dapat diubah menjadi aset yang dapat diolah dan dikelola sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota Depok membangun UPS Percontohan di RW11 dan RW 9, Komplek Perumahan Griya Tugu Asri, Kelurahan Tugu, Cimanggis seluas sekitar 220 meter persegi.

Lebih lanjut Mahmudi mengatakan, Sipesat di UPS Perumahan Griya Tugu Asri, Kota Depok merupakan program yang melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah daerah yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tugu dengan mempekerjakan sekitar 12 orang serta mengoperasikan mesin pencacah sampah dan penyaring remukan sampah. Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Kota Depok Winwin, Pemerintah Kota Depok telah mengucurkan subsidi dana sekitar Rp 201 juta kepada LPM untuk operasional selama enam bulan. Hasil dari pengelolaan sampah ini nantinya untuk pengembangan LPM. Manfaat Sipesat dapat dirasakan secara langsung berupa diperolehnya lapangan pekerjaan baru dan lahan usaha baru dan secara tidak langsung antara lain dengan terciptanya reduksi sampah sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA jauh lebih kecil.

Adapun implementasi pengelolaan dan pengolahan sampah Kota Depok dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pertama, pendekatan skala TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan malihat bahwa TPA Cipayung sebagai tempat pembuangan akhir sampah sementara Kota Depok masih diperlukan. Kedua, pendekatan skala kawasan yang merupakan upaya mengubah paradigma pengelolaan sampah yang lama, yaitu kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-olah-manfaat. Ketiga, pendekatan skala masyarakat untuk menyadarkan dan melibatkan masyarakat, khususnya di tingkat rumah tangga.

Rangkaian pengolahan sampah Sipesat ini diawali dengan pengumpulan sampah dari tiap rumah, di lokasi UPS sampah mengalami proses pemilahan di conveyor table, dimana sampah plastik dan sampah non-organik lainnya seperti besi, kaca, dipisahkan dan diikat jadi satu untuk dijual kembali sebagai bahan daur ulang, sampah organik yang tersisa terus dibawa ke mesin pencacah dan dilanjutkan dengan pengomposan. Pengomposan dilakukan secara konvensional namun ditambahkan bakteri untuk mempercepat proses pengomposan. Pengomposan yang biasanya harus memakan waktu 3 minggu, dapat dipercepat menjadi 2 minggu saja. Hasil kompos ini dijual seharha 400 rupiah per kilogram. (ind)
Pusat Komunikasi Publik . 150606

Pengembang Wajib Bangun UPS

Kompas – 15 Juni 2006
Sumber:  http://digilib-ampl.net/

Depok, kompas – Pengembang perumahan, pusat perbelanjaan, dan industri di Kota Depok diwajibkan menyediakan lahan minimal 1.000 meter persegi serta membangun unit pengolahan sampah. Langkah ini merupakan upaya menangani masalah sampah langsung pada sumbernya sehingga TPA tidak lagi diperlukan.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il mengungkapkan hal ini menjawab pers seusai meluncurkan penggunaan unit pengolahan sampah (UPS) di Perumahan Griya Tugu Asri, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Rabu (14/6) sore.

Menurut Nur Mahmudi, pengembang perumahan yang diwajibkan membangun UPS adalah pengembang yang membangun rumah di atas 300 unit, sedangkan pusat perbelanjaan yang diwajibkan adalah mal yang besar. Meski tidak menyebut nama, Nur Mahmudi tidak membantah ketika ditanya apakah mal dimaksud adalah Margo City, Depok Town Square (Detos), dan ITC Depok.

Demikian pula industri dan pabrik yang wajib membangun UPS adalah pabrik yang besar. “Saya minta pengusaha di Depok punya tanggung jawab sosial menangani persoalan sampah,” kata Nur Mahmudi.

Harga satu unit UPS saat ini Rp 600 juta, sedangkan biaya operasional per tahun Rp 290 juta sehingga dibutuhkan dana Rp 880 juta. Kapasitas satu unit UPS 30 meter kubik per hari. “Tahun ini, UPS disiapkan di 17 tempat di Depok. Pada tahun pertama ini, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan,” katanya.

Bank Jabar akan membangun satu UPS di Beji, sementara Universitas Gunadarma menyediakan lahan seluas 3.000 meter persegi untuk lahan UPS. Demikian pula Taspen menyiapkan UPS.

Sekretaris Daerah Kota Depok Winwin Winantika mengatakan, pihaknya akan mengajukan dana ke APBD Kota Depok untuk penyediaan UPS. “Masih dihitung jumlahnya,” katanya.

Winwin mengatakan, hendaknya tidak melihat harganya yang ratusan juta rupiah, tetapi manfaatnya bagi masyarakat Kota Depok.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Amri Yusra berharap rekan- rekan di DPRD Depok setuju memberi alokasi dana penyediaan UPS. “Kami dukung komitmen Wali Kota Depok menyelesaikan persoalan sampah langsung pada sumbernya. Konsep ini bagus dan semoga dapat terlaksana dengan baik,” kata Amri.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Walim Herwandi menjelaskan, 71 persen sampah di Kota Depok dihasilkan rumah tangga. Setiap hari jumlah sampah di Depok mencapai 3.000 meter kubik dan hanya 700 meter kubik yang dapat ditangani petugas kebersihan, dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

Menurut Wali Kota Nur Mahmudi Isma’il, selama ini masyarakat mengatasi sampah dengan cara menggali lubang, membuang sampah, dan menguburnya. “Tetapi akan menjadi persoalan besar jika volume sampah makin banyak. Warga sekitar akan terganggu. Bukan lagi sanitary landfill, tetapi open dumping,” katanya.

UPS menggunakan teknologi sederhana dari putra bangsa dan mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah sekalipun. Satu UPS mempekerjakan 12 tenaga kerja inti. “UPS menghasilkan produk bernilai berupa sampah daur ulang (recycle), kompos, dan abunya,” katanya.

UPS di Kelurahan Tugu

UPS di Kelurahan Tugu berdiri di tanah kas desa RW 019 seluas 30 x 12 meter. Uji coba penanganan sampah berteknologi tinggi yang dilakukan di Kelurahan Tugu ini disambut baik Ketua RW 019, Griya Tugu Asri, dr Aswin.

“Awalnya ada kekhawatiran bakal bau, tetapi ternyata tidak terbukti,” kata Aswin. Bahkan, keuntungannya sampah diambil setiap hari dan warga tidak membutuhkan tempat pembuangan sampah (TPS) lagi. Bahkan ada hasil sampingan, yaitu kompos, yang dapat digunakan untuk pupuk tanaman hias dan taman,” ungkapnya.

Di samping itu, teknik pengolahan sampah ini meningkatkan pendapatan petugas kebersihan, sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). (KSP)

Pejabat Depok Diperiksa Kasus SIPESAT

Sumber: http://www.tempo.co/ 21 Desember 2006

Tiga pejabat Pemerintah Kota Depok diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Depok hari ini. Mereka diduga terlibat penyimpangan dana pengadaan alat system pengolahan sampah terpadu (Sipesat) di Kelurahan Tugu, Cimanggis Depok senilai Rp 211 juta.

“Ini tahap awal penyelidikan mengenai dugaan penyimpangan prosedur pencairan keuangan pengadaan alat komposting sampah Sipesat, ” kata Gatot Irianto, Kepala Seksi Intel Kejari Depok di ruang kerjanya hari ini. Ketiga pejabat itu adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Abdul Haris, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Agustin Sriyanti.

Menurut Gatot pemeriksaan Sipesat dilakukan berdasarkan laporan Lembaga Penyelidikan dilakukan oleh tim intel Kejari sejak 30 November lalu. Program Sipesat di kelurahan Tugu, Cimanggis Depok adalah salah satu kebijakan Wali Kota Depok Nurmahmudi yang dinilai lima fraksi di DPRD kota Depok bernuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
ENDANG PURWANTI

Nurmahmudi Dukung Pemeriksaan Pejabat Depok

Sumber: http://www.tempo.co.id/ 22 Desember 2006 

Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail menyatakan mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok memeriksa pejabat yang diduga korupsi pada program Sipesat (sistem pengolahan sampah terpadu) di Kelurahan Tugu, Cimanggis Depok.

“Bagus. Biar jelas dan tidak simpang siur,” kata Nurmahmudi kepada wartawan seusai memperingati hari Ibu di aula Balai Kota Depok, hari ini. Sebagai bentuk dukungan, Nurmahmudi telah mengijinkan Kejari memeriksa beberapa pejabat di Pemkot Depok.

Seperti diberitakan kemarin, tiga pejabat Pemkot Depok yang sudah diperiksa Kejari, antara lain pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Abdul Haris, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Walim Herwandi, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Agustin Sriyanti.

Program Sipesat ini merupakan salah satu kebijakan Nurmahmudi yang dinilai DPRD kota Depok bernuansa KKN.

ENDANG PURWANTI

Kejaksaan Hentikan Kasus Korupsi Sampah

Sumber: http://www.tempointeractive.com/ 23 Juli 2007 

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Bambang Bachtiar mengatakan Kejaksaan untuk sementara menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi program sistem pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu (Sipesat) senilai Rp 211 juta. Kasus itu diduga melibatkan Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail.

“Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tidak ada indikasi perbuatan korupsi,” kata Bambang hari ini. Program Sipesat adalah bantuan dari Pemerintah Kota Depok kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok.

Hasil penyidikan menyebutkan, kata Bambang, ada aliran dana dari Pemkot Depok kepada LPM Kelurahan Tugu senilai Rp 211 juta, tapi setelah diselidiki lebih lanjut tidak ada indikasi bantuan tersebut dipotong.

“LPM Tugu menerima bantuan tersebut utuh. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk memaksakan kasus ini dilanjutkan,” kata Bambang di hadapan 30 massa dari LSM Rakyat Depok Menggugat yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Depok hari ini. Mereka datang ke kejakassan untuk mendengar jawaban dari kejaksaan mengenai perkembangan kasus yang telah dilaporkan sejak tujuh tahun lalu itu.

“Kami tidak puas atas jawaban Kejaksaan. Kalau korupsi tidak terbukti, tapi ada indikasi kolusi dan nepotisme,” kata Cahyo Putranto, seorang peserta aksi.LSM itu mengaku akan mengerahkan lebih banyak massa agar kejaksaan mendesak pengusutan kasus tersebut.

SANDY BASKORO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s