UPS Pasar Cisalak

Dana Pembangunan UPS Diselewengkan Pejabat Depok

Penulis : Kisar Rajaguguk
Sumber:http://www.mediaindonesia.com/  28 Juli 2010 

DEPOK–MI: Miliaran rupiah dana unit pengolahan sampah (UPS) Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kota Depok diduga dikorupsi. Anggaran UPS dikorupsi melalui mark up dan pembentukan kelompok kerja fiktif.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Depok Sofyan Selle mengakui, miliaran dana pembangunan UPS yang dikelola Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kota Depok diduga mengalir ke kantong pejabat Kota Depok. Modus operandinya dengan mark up dan pembentukan kelompok kerja fiktif.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Depok terkait kasus korupsi UPS kini diperiksa Kejaksaan Negeri. Salah satunya, Asep Sumiardja, Kepala Bidang Kebersihan dan Ketertiban Dinas Koperasi UMKM Kota Depok. Dugaan mark up anggaran UPS terjadi pada 2008. “Dalam kasus ini, Asep diperiksa sebagai saksi,” kata Sofyan.

Namun, Sofyan menambahkan, tidak ada yang tidak mungkin. Saksi bisa jadi tersangka. “Semua bisa berubah, tergantung hasil pemeriksaan,” katanya. Kasus ini ditangani kejaksaan karena dugaan mark up anggaran pembangunan hanggar dan mesin UPS mencapai miliaran rupiah di dua pasar tradisional, yakni Pasar Kemiri Muka, Kecamatan Beji, dan Pasar Cisalak, Cimanggis.

Selain itu, Kejaksaan Negeri melakukan pengumpulan bahan keterangan mark up dana operasional UPS di Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak hingga merugikan keuangan daerah mencapai miliaran rupiah periode 2008-2010. “Ini kasus besar. Nilai proyeknya mencapai miliaran,” ujar Sofyan kepada Media Indonesia, Rabu (28/7).

Kasus UPS menjadi perhatian masyarakat. Karenanya, penyidik kejaksaan akan bekerja maksimal, objektif, dan transparan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Kasus dugaan korupsi pembangunan UPS menyeret banyak pejabat pemerintah daerah. Selain melibatkan pejabat, beberapa non-PNS pemerintah daerah juga terlibat, antara lain koordinator UPS yang mengorganisasi puluhan tenaga kerja di UPS Pasar Kemiri Muka dan UPS Pasar Cisalak.

Berdasarkan data, jumlah buruh yang dikaryakan untuk mengelola sampah UPS di Pasar Kemiri Muka lebih kurang 26 orang dengan upah Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Buruh yang dikaryakan untuk UPS Pasar Cisalak kurang lebih 18 orang dengan upah sama sejak 2008 sampai saat ini.

Untuk diketahui, penyidik Kejaksaan Negeri, hingga saat ini masih terus menyelidiki nilai kerugian daerah dari pembangunan proyek UPS Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak. (KG/OL-5)

Kejari Depok Selidiki Mark Up Hanggar Pengolahan Sampah

Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/  2 Agustus 2010 
Laporan: Ferry Sinaga

Jakarta, RMOL. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dikabarkan sedang melakukan penyelidikan dugaan mark up dana pembangunan hanggar unit pengelolaan sampah (UPS) di dua pasar tradisional, yakni pasar Kemirimuka, Beji dan pasar Cisalak, Cimanggis Depok.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok, Sofyan Selle mengungkapkan bahwa pembangunan UPS di dua lokasi tersebut di kelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Pasar Kota Depok.

“Modus operandi yang dilakukan adalah dengan melakukan mark up dana pembangunan dan pembentukan kelompok kerja (pokja) fiktif,” ungkap Sofyan, Senin (2/8).

Diungkapkan Sofyan, saat ini sejumlah pejabat pemerintah Kota Depok yang terkait kasus UPS ini sedang dalam tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Ketertiban Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, Asep Sumiardja.

“Saat ini, Asep masih diperiksa sebagai saksi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa statusnya bisa berubah menjadi tersangka,” papar Sofyan.

Saat ini, lanjut Sofyan, Kejari Depok juga masih terus melakukan pengumpulan bahan keterangan mengenai dugaan mark up dana operasional di dua UPS yang di duga telah merugikan keuangan daerah selama dua tahun terakhir, yakni periode 2008-2010 [arp]

Mark Up Hanggar Pengolahan Sampah Capai Miliaran Rupiah

Sumber: http://nusantara.rakyatmerdekaonline.com/ 2 Agustus 2010 
Laporan: Ferry Sinaga

Jakarta, RMOL. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok mensinyalir dugaan mark up dana pembangunan hanggar Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di dua lokasi pasar tradisional, yakni di Pasar Kemirimuka, Beji dan Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok mencapai miliaran rupiah.

Namun demikian, Kejari hingga kini belum dapat mengungkapkan total nilai kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengelolaan ke dua UPS tersebut selama 2 tahun, yakni dari tahun 2008 hingga 2010 ini.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok, Sofyan Selle, pada Senin (2/8).

Dari informasi yang dihimpun Rakyat Merdeka Online, buruh yang dipekerjakan untuk mengelola sampah UPS di Pasar Kemirimuka, Beji sekitar 26 orang dengan upah bervariasi, yakni berkisar Rp 750 ribu sampai Rp 1,5 juta per bulan.

Sementara, buruh yang di pekerjakan di UPS Pasar Cisalak, Cimanggis sekitar 18 orang dengan kisaran upah yang sama sejak 2008 hingga saat ini.

Diberitakan sebelumnya, modus operandi yang dilakukan dalam kasus ini adalah dengan melakukan mark up dana pembangunan dua hanggar UPS dan pembentukan kelompok kerja (kerja) fiktif.  [oct]

Ungkap Kasus Korupsi UPS

Republika, 23 Nov 2010 
Sumber: http://202.52.131.11/node/467806 

DEPOK – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mendukung penyelidikan kasus mark up dana pembangunan hanggar unit pengolahan sampah (UPS) di Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak.

Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Depok Muttaqin mengatakan, pernyataan itu untuk menepis tuduhan kepada fraksinya. Menurutnya, banyak pihak kerap menyudutkan FPKS dalam kasus mark up itu.

“Kami mendukung pengungkapan kasus itu oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok,” kata Muttaqin kepada Republika di Depok, Senin (22/11) siang.

Kasus itu dipolitisasi kelompok tertentu selama kampanye hingga Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Depok 2010. Namun, jika ditemukan kader PKS yang terlibat dalam penggelembungan anggaran, Muttaqin akan menyerahkannya kepada pihak berwenang.

“Tapi, kalau yang dinyatakan bersalah hanya partisan, partai tidak akan memberikan sanksi,” tegasnya.

Kepala Dinas Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Depok, Herman Hidayat, berharap proses penyelidikan dan pengungkapan fakta dalam kasus tersebut berjalan baik.

Saat pembangunan hanggar UPS, ia mengaku belum menjabat sebagai Kadis Pasar, Koperasi, dan UKM Kota Depok. Ia tidak mengetahui proses penggelembungan anggaran yang melibatkan dua bawahannya.

“Saya berharap tidak ada bawahan saya yang terlibat. Tetapi, bila Kejari menetapkan, saya mengikuti proses hukum saja,” ucapnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejari Depok, Sofyan Salle, mengatakan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya adalah JA dan SU, staf Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM Depok, yaitu JA dan SU.

Kedua tersangka merupakan pegawai negeri sipil golongan III A. Dalam proyek pengadaan UPS, JA berperan sebagai Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK), sedangkan SU sebagai bendahara kegiatanoperasional. c23 ed teguh setiawan

Kejari Depok Tahan Tersangka Korupsi UPS

Sumber: http://www.antaranews.com/ 9 Desember 2010 

Depok (ANTARA News) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, menahan salah seorang tersangka korupsi Unit Pengolahan Sampah (UPS), Jayadi, setelah menjalani pemeriksaan perkara tersebut.

“Kami menahan tersangka Jayadi, atas dasar objektif dan subjektif hukum,” kata Plt Kasi Pidana khusus (Pidsus) Kejari Depok, Rohim, di Depok, Kamis sore.

Rohim mengatakan, salah seorang tersangka lainnya Suhendra tidak memenuhi panggilan Kejari Depok, walaupun sudah tiga kali dipanggil, namun tidak ada kabar sama sekali.

Pihaknya telah melakukan pencarian terhadap Suhendra, namun hingga kini belum diketahui keberadaannya.

“Sejak pemanggilan pertama sampai ketiga, Suhendra tidak pernah datang,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga kini pihaknya belum menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi Suhendra. “Pemanggilan itu sudah bersifat memaksa. Artinya tersangka bisa dijemput paksa,” katanya.

Rohim mengemukakan, proses pencarian terhadap tersangka Suhendra akan terus dilanjutkan sampai pada proses penetapan DPO yang bisa dilakukan Kejari Depok.

Ia berharap tersangka korupsi ini bisa segera memenuhi panggilan untuk melengkapi berkas perkaranya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Depok menetapkan dua orang tersangka Jayadi dan Suhendra dalam kasus dugaan korupsi pembayaran honorarium pengelolaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Pasar Kemirimuka dan Pasar Cisalak.

Keduanya dijadikan tersangka karena menyelewengkan dana honorarium petugas UPS. Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III A di Dinas Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Jayadi berperan sebagai Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK) sedangkan Suhendra sebagai bendahara kegiatan operasional.

Modus yang dilakukan oleh keduanya adalah melampirkan sebanyak 18 orang pekerja dalam pengelolaan UPS di Pasar Kemirimuka, tetapi kenyataannya hanya lima orang yang dibayarkan. Belum lagi yang dilakukan dalam pembangunan hanggar UPS di Pasar Cisalak.

Selama 2009, kerugian negara diperkirakan sebanyak Rp170 Juta dari total anggaran Rp400 juta. Mereka dapat dijerat pasal 2, 3, dan 9 Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman paling berat hukuman seumur hidup. (F006/K004)

Editor: B Kunto Wibisono

Diduga Korupsi, PNS Ditangkap

Sumber: http://www.wartakota.co.id/ 11 Desember 2010

Depok, Warta Kota

KEJAKSAAN Negeri Depok menangkap seorang pejabat Dinas Pasar, Koperasi,dan UKM Kota Depok, karena pejabat itu diduga melakukan korupsi terhadap honor petugas pengelola Unit Pengelola Sampah (UPS) Pasar Kemiri Muka dan UPS Pasar Cisalak. Pejabat itu adalah kepala Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK), Jayadi.

Ia dibawa petugas Kejari Depok ke Lapas Pondok Rajeg, Cibinong, setelah dilakukan pemeriksaan selama enam jam. Sedangkan Bendahara Kegiatan Operasional UPS Pasar Kemirimuka dan Pasar Cisalak, Suhendra belum ditangkap dan dinyatakan buron.

“Kami menahan Pak Jayadi karena dari hasil pemeriksaan secara objektif, beliau terbukti melakukan penggelapan. Dia ditahan Kamis (9/12) malam. Sedangkan Pak Suhendra masih buron karena tidak diketahui keberadaannya,” tandas plt Kepala Seksi Pidsus Kejari Depok, Rohim, Jumat (10/12).

Rohim menjelaskan, kedua pejabat itu terbukti korupsi karena dalam laporan keuangan pada tahun 2009, mereka membuat laporan fiktif. Kedua orang itu mengelembungkan jumlah pegawai di dua UPS tersebut. Jumlah pegawai UPS Kemiri Muka dilaporkan mencapai 18 orang, padahal faktanya hanya ada lima orang. Sedangkan pegawai UPS Pasar Cisalak ditulis berjumlah 26 orang, faktanya hanya delapan orang. Atas penggelembungan jumlah karyawan itu, kedua pejabat itu meraup uang negara Rp 170 juta.

“Jayadi dan Suhendra melanggar pasal 2, 3, dan 9 UU No. 31 tahun 1999 junto UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dengan ancaman paling berat hukuman seumur hidup,” ujarnya.

Rohim menyatakan bahwa pihaknya sudah tiga kali melakukan pemanggilan, namun dia tidak datang. Pihaknya juga sudah mendatangi tempat kerja dan rumah Suhendra, namun dia tidak ada. Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih melakukan pencarian. Meski begitu Suhendra belum ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Masih akan kami cari, mungkin bersembunyi di rumah keluarga atau saudaranya,” imbuh Rohim. (Dody Hasanuddin)

Kejaksaan Tahan Satu Tersangka Korupsi 

Sumber:http://iskandarhadji.blogspot.com/  13 Desember 2010

DEPOK, Kejaksaan Negeri Depok mulai menunjukan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Dua pejabat Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM Kota Depok: Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK) Jayadi dan bendahara kegiatan operasional Suhendra kini menjadi tahanan kejaksaan. Kedua tersangka tersebut diduga melakukan penggelapan honorerium petugas pengelola Unit Pengelola Sampah (UPS) Pasar Kemiri Muka serta UPS Pasar Cilsak.“Kita baru melakukan penahanan atas tersangka Jayadi. Penahanan itu atas dasar objektif dan subjektif hukum. Sayangnya Suhendra belum bisa kita tahan karena kita tidak mengetahui keberadaanya,” kata Plt Kasi Pidsus Kejari Depok, Rohim, kemarin.

Dalam membuat laporan keuangan pada tahun 2009 lalu, mereka membuat laporan fiktif. Dimana mereka mengelembungkan jumlah pegawai di dua UPS. Jumlah pegawai UPS Kemiri Muka dilaporkan mencapia 18 orang, faktanya hanya ada 5 orang. Sementara pegawai UPS Pasar Cisalak 26 orang, faktanya hanya 8.

Honorerium yang mereka gelapkan mencapai Rp170 juta. Angka 170 juta rupiah itu didapat dari jumlah uang pembayaran gaji pegawai yang bervariasi. Atas tindakan tersebut, Jayadi dan Suhendra dikenakan pasal 2, 3, dan 9 Undang-undang (UU) No. 31 tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dengan ancaman paling berat hukuman seumur hidup. Jayadi dibawa petugas Kejari Depok ke Lapas Pondok Rajeg, Cibinong. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 6 jam. Dicerca dengan 20 pertanyaan oleh petugas.

Sementara itu, tersangka lainnya Suhendra menghilang. Tiga kali pemanggilan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok tak dipenuhi tersangka. Dengan alasan yang tidak diketahui. “Suhendera tidak memenuhi panggilan kami sebanyak tiga kali,” kata Rohim.

Rohim menuturkan, pihak kejaksaan saat ini tengah melakukan pencarian. Sebab, sejak pemanggilan pertama sampai ketiga, Suhendra belum juga datang. Bahkan alasan atas ketidakhadiran dalam pemanggilan itu pun tidak diketahui. Sampa saat ini, sambung dia, status Suhendra belum ada perubahan. Meski petugas kejaksaan tengah melakukan pencarian tersebut. Dengan harapan dapat segera diberkaskan perkaranya. ”Saat ini kita belum menetetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi Suhendra. Tapi memang pemanggilan itu sudah bersifat memaksa. Artinya tersangka bisa dijemput paksa,” kata dia.

Dibeberkan Rohim, proses pencarian terhadap tersangka Suhendra bakal terus dilanjutkan. Sampai pada proses penetapan DPO yang bisa dilakukan Kejari Depok. Jika semua peluang pencarian sudah tidak memungkinkan. Dia berharap tersangka korupsi ini bisa segera memenuhi panggilan Kejari Depok. Agar proses hukumnya dapat berjalan lancar. “Kita usahakan kita bakal terus mencarinya,” kata dia.

Kejaksaan Depok Buru Suhendra, Bendahara UPS Pasar Kemiri Muka

Sumber: http://www.depoknews.com/  15 Desember  2010 

D-News | Kejaksaan Negeri Depok tengah gencar melakukan perburuan terhadap bendahara kegiatan operasional Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Pasar Kemiri Muka dan UPS Pasar Cisalak, Suhendra. Pengejaran rekan sejawat Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK) Jayadi itu dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk kejaksaan.

“Kita masih terus memburu Suhendra. Sampai hari ini tim belum mendapatkan titik keberadaan Suhendra,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Zulkifli Siregar, usai melakukan temu tokoh agama se-Kota Depok di Aula Polresta Depok, terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru, Selasa (14/12).

Dua pejabat dilingkungan Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM Kota Depok itu telah ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka sejak Senin (22/11) lalu. Mereka dijadikan tersangka atas dugaan pembuatan laporan fiktif honorarium pekerja UPS Kemiri Muka dan UPS Cisalak. Atas perbuatan tersangka negara dirugikan sebesar Rp170 juta. “Kita sudah mencarinya ke tempat-tempat biasa dia berada. Dari mulai kantor, rumah, sampai daerah kelahirannya. Sampai detik ini kita masih terus mencarinya,” kata Zulkifli.

Dalam laporan yang mereka buat tahun 2009, jumlah pegawai UPS Kemiri Muka berjumlah 18 orang. Namun, yang bekerja hanya 5 orang. Sebanyak 13 pegawai fiktif. Pemerintah Kota (Pemkot) pun dikenai pembayaran gaji kepada 13 pegawai fiktif tersebut selama satu tahun penuh. Sedangkan untuk jumlah pegawai UPS Pasar Cilasak, yang mereka laporkan mencapai 26 orang. Sementara yang bekerja hanya 8 orang. Sebanyak 18 pegawai fiktif. “Kita berharap Suhendra mau memenuhi panggilan kami. Dia kan diperiksa atas kasus dugaan korupsi,” kata pria kelahiran Sumatera Utara itu.

Zulkifli menegaskan, pihak kejaksaan belum dapat memasukkan nama Suhendra ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran Suhendra belum sempat diperiksa. “Suhendra tidak pernah memberi kabar ke kejaksaan. Dia menghilang tanpa pernah mengindahkan surat panggilan kejaksaan,” kata dia.

Sebelumnya, PLT Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Rohim menerangkan, Suhendra sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa keterangan. Ia pun tidak diketahui keberadaannya hingga kini. “Kita tidak mengetahui dimana posisi Suhendra. Yang pasti kita masih memburunya,” kata dia.

Kendati nama Suhendra, kata Rohim, belum dimasukkan dalam DPO. Tapi pihak kejaksaan sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Artinya, surat pemanggilan tersebut bersifat memaksa. Tersangka bisa dijemput paksa. “Kalau ada yang mengetahui dimana posisi Suhendra tolong beri tahu kami. Kami akan menjemputnya secara paksa,” kata dia. |prml/mt|

Kepala Kejaksaan Tetapkan Bendahara UPS Buron 

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/ 28 Januari 2011

DEPOK, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Zulkifli Siregar mengatakan, nama bendahara pembayar gaji para pekerja Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Pasar Kemirimuka dan Pasar Cisalak, Suhendra, sudah dimasukan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ia menegaskan, surat penetapan status DPO bagi tersangka sudah diterbitkan. Surat tersebut masih ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jabar). “Kita mau bagaimana lagi, sudah dicari kemana-mana, tersangka tidak ada yang ketemu. Maka sesuai prosedur penetapan DPO pun perlu dilakukan,” kata Zulkifli Siregar, Jum’at (28/1).

Ia mengatakan, dengan dikeluarkannya surat DPO tersebut, maka dapat diartikan Suhendra tidak kooperatif dengan petugas. Agenda pemberkasaan pemeriksaan terhadap tersangka pun menjadi sulit. Akibatnya kelengkapan pemrosesannya pun menjadi terhambat. Zulkifli mengakui, pihak kejaksaan telah tiga kali melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Termasuk pengecekan ke rumah tersangka. Hasilnya tetap tidak memuaskan. ”Tersangka tidak berada di rumah. Keluarga tersangka pun tidak mengetahui kepergian tersengka itu,” terang Zulkifli.

Zulkifli mengaku tidak mengetahui sama sekali posisi terakhir tersangka. Makanya, kata dia, terbitlah surat DPO. Dengan surat tersebut maka tersangka sudah menjadi objek publik. Seluruh petugas kejaksaan, sambung dia, ikut memburu tersangka. Jika pihak kejaksaan mengetahui keberadaan Sehendra, ia dapat langsung dijemput paksa untuk menjalankan pemeriksaan. Sekaligus membawanya ke penjara. ”Saya berharap tersangka ini menyerahkan diri saja. Tidak perlu sampai ditangkap paksa,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan kemana Suhendra kabur. Sebab, kata dia, semua keluarga tersangka berdomisili di Kota Depok. “Saya sama sekali tidak yakin kalau korban lari ke luar Jawa,” kata Zulkifli.

Terkait penetapan status buron itu, Kejari Kota Depok pun langsung membentuk tim pemburu. Dengan mengerahkan lebih dari 4 petugas khusus. Mereka berasal dari Seksi Intelejen dan Seksi Pidana Khusus. Sementara itu, rekan Suhendra, Jayadi telah lebih dulu masuk Lapas Pondok Rajeg, Bogor. Dia ditahan dengan kasus serupa. Dalam perannya sebagai Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK) dalam anggaran UPStersebut.

Kegiatan UPS ini dikelola melalui Dinas Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Depok. Dua tersangka itu tersandung dugaan mark up dana pembayaran gaji pekerja UPS di dua lokasi pasar tradisional. Yakni di Pasar Kemirimuka, Beji, dan Pasar Cisalak Cimanggis. Tindakan tersebut dilakukan tersangka dalam kurun waktu 2009-2010. Totalnya anggaran yang digunakan sekitar Rp
432 juta. Negara dirugikan sekitar Rp170 juta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s