Berita UPS 2011

Januari 2011

TPA Overload, Depok Bangun 19 UPS Baru

Marieska Harya Virdhani – Okezone

Sumber: http://news.okezone.com/ 2 Januari 2011

DEPOK – Tahun 2011, Pemerintah Kota Depok siap membangun 19 Unit Pengolahan Sampah (UPS) baru untuk menambah jumlah 18 UPS yang sudah dibangun di tahun 2009.

Pembangunan UPS tambahan tersebut sebagai langkah antisipasi volume sampah yang terus meningkat dan nyaris melebihi kapasitas di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipayung, Depok.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, untuk mengurangi volume sampah, terobosan andalan yang masih dijalankan pemerintah kota adalah dengan UPS. Langkah lainnya, kata dia, yakni dengan membuat lubang-lubang komposter di sekolah ataupun di rumah setiap warga.

“Evaluasinya, 18 UPS yang sudah ada. Ada sebagian yang sudah optimal, ada juga yang belum. Tahun ini kami sudah siap dengan 19 UPS lagi, penyebarannya di mana saja saya belum tahu,” katanya kepada wartawan, Minggu (2/1/2011).

Saat ini, lanjutnya, pihaknya terus memaksimalkan daya kerja tiap UPS untuk mampu mengolah sampah menjadi kompos. Jika dijumlah dengan UPS baru, sedikitnya 600 meter kubik sampah di Depok bisa diolah dan dikurangi.

“Di TPA kan juga ada UPS, itu akan terus dioptimalkan untuk mengurangi sampah yang menggunung, setelah itu sampah yang sisa dari tiap UPS diangkut ke TPA,” jelasnya.

Sesuai data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, jumlah volume sampah setiap hari mencapai 3 ribu meter kubik. Sampah tersebut harus diangkut setiap hari oleh 54 truk sampah.

2011, Depok Bangun 19 UPS

Berita Kota , 03 Jan 2011

Sumber: http://www.bataviase.co.id/node/516469

DEPOK, BK

Guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Cipayung, mulai tahun 2011 ini Pemerintah Kota Depok akan membangun 19 unit pengelola sampah (UPS) di 11 kecamatan. Pembangunan UP ini diharapkan bisa mengurangi beban sampah diTPA Cipayung hingga 600 meter kubik per hari.

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail Ismail akhir pekan lalu mengatakan, angkah lain untuk mengu-rangi beban TPA Cipayung adalah dengan membuat komposter dan lubang biopori. Baik itu di Pemkot Depok, sekolah, dan intansi lain di luar Pemkot Depok. “Saat ini sudah 18 UPS yang beroperasi. Yang belum optimal akan kami maksimalkan. Bila pada 2009 kami memfokuskan pada pembebasan lahan, mulai 2011 ini pembangunannya dimulai,” ujarnya.

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Rahmat Hidayat menjelaskan, per hari sampah yang dikirim ke TPA Cipayung mencapai sekitar 3.500 meter kubik. Dengan dibangunnya 18 UPS, maka beban TPA berkurang. Sebab, setiap UPS mampu mengolah sampah per harinya 30 meter kubik. Jika dikalikan 18 UPS, jelasnya, ada sekitar 540 meter kubik sampah di TPA Cipayung yang berkurang.

Walikota menambahkan, pada 2010 program pembangunan yang terealisasi sebesar 90 persen. Di bidang kesehatan misalnya, ada peningkatan pelayanan puskesmas. Hal itu ditandai dengan diterimanya sertifikasi ISO 9001-2008 untuk Puskesmas Cimanggis dan Pancoranmas. Kemudian pembentukan UPT Jamkesda, peningkatan pelayanan RSUD Depok yang ditandai dengan meraih peringkat pertama se Jabar dalam pelayanan prima, dh

Wali Kota Lanjutkan Program 19 UPS

Warta Kota, 03 Januari  2011 
Sumber:http://202.52.131.11/node/516370  

Depok, Warta Kota

Pemerintah Kota Depok akan membangun 19 unit pengolahan sampah (UPS) di 11 kecamatan. Pembangunan UPS Itu untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipayung.

“Saat int sudah 18 UPS yang beroperasi, meski ada di antaranya yang belum optimal. Tahun 2009 kami fokuskan pembebasan lahannya. Nah, untuk yang belum, tahun 2011 Ini pembangunannya dimulai,” kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pekan lalu.

Nur mengatakan, langkah lain untuk mengurangi beban TPA Cipayung adalah dengan membuat komposter dan lubang bioport, baik itu di lingkungan gedung-gedung instansi Pemkot Depok, sekolah-sekolah, dan di intansl-lnstansl lain.

Menurut Nur, dengan dibangunnya 19 UPS tersebut maka beban TPA Cipayung akan berkurang sebanyak 600 meter kubik per harinya.

Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. Rahmat Hidayat, menjelaskan, per hari sampah yang dikirim ke TPA Cipayung mencapai sekitar 3.500 meter kubik. Dengan dibangunnya 18 UPS maka beban TPA terkurangi. Setiap UPS mampu mengolah sampah 30 meter kubik per hari, sehingga keseluruhannya mencapai 540 meter kubik per hari.

Proyek UPS di Depok sempat menjadi kontrovers karena cenderung dipaksakan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Selamet Daroyni, pernah mengatakan bahwa proses pengerjaan proyek UPS di Depok tidak transparan dan tidak partisi-paslf. Karena itu, dia mengimbau warga Depok yang terkena dampak atau terganggu oleh proyek tersebut untuk bergabung agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan hak atas lingkungan hidup warga tidak terlanggar.

Nur sendiri mengklaim bahwa pada tahun 2010 sebanyak 90 persen program pembangunan tercapai. Di bidang kesehatan ada peningkatan pelayanan puskesmas. Hal itu ditandai oleh sertifikasi ISO 9001 -2008 yang diperoleh Puskesmas Cimanggis dan Pancoranmas.

Kemudian ada pembentukan UPT Jamkesda dan peningkatan pelayanan RSUD Depok yang ditandai dengan meraih posisi peringkat pertama se-Jabar dalam pelayanan prima. Tak hanya itu, dibangun Juga Klinik Metadon di Puskesmas Sukmajaya, (dod)

Pemkot Depok akan Bangun UPS di UI 

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/ 4 Januari 2011 

DEPOK–MICOM: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan membangun Unit Pengolahan Sampah (UPS) di lingkungan kampus Universitas Indonesia (UI).

“Pihak UI telah menyiapkan lahannya, pembangunan UPS atas dasar permintaan pihak UI sendiri,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Ridwan, Selasa (4/1).

Ia mengatakan, sampah yang dihasilkan di lingkungan UI cukup banyak. Karenanya UI meminta Pemkot Depok membuatkan UPS khusus untuk warga lingkungan UI. Nantinya, kata dia, UPS UI hanya menampung sampah-sampah dari warga UI sendiri, tidak termasuk warga di luar UI.

Ia mengakui dari 18 UPS yang sudah dibangun pada 2009, masih ada beberapa UPS yang tidak beroperasi karena berbagai macam kendala seperti UPS di Jalan Merdeka, Sukmajaya yang selalu mendapat protes dari warga sekitar. Namun demikian, lanjut Ridwan, pihaknya selalu berupaya melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa keberadaan UPS adalah demi kepentingan bersama dari masyarakat untuk masyarakat.

“Kita terus melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari pentingnya UPS tersebut,” katanya. Dikatakannya pada 2011 pihaknya berencana membangun sebanyak 15 hanggar Unit Pengolahan Sampah yang tersebar di lima kecamatan, yaitu kecamatan Sawangan, Bojongsari, Cimanggis, Cipayung, dan Tapos.

Ia menjelaskan untuk pembangunan setiap hangar telah dianggarkan sebesar Rp500 juta hingga Rp600 juta. Nilai anggaran tersebut, kata Ridwan, belum termasuk untuk pengadaan mesin pencacah sampah. Menurut dia, meningkatnya sampah di Depok karena bertambahnya jumlah penduduk dalam satu hari Depok menghasilkan sampah sekitar 3.400 kubik. Jumlah sampah di Depok terus meningkat karena pertambahan penduduk yang semakin cepat.

Sementera itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan dari 18 UPS yang sudah ada, ada sebagian yang sudah optimal ada juga yang belum. “Kita akan terus mengoptimalkan penggunaan UPS tersebut,” katanya. Dia mengatakan, pihaknya terus memaksimalkan daya kerja setiap UPS untuk mampu mengolah sampah menjadi kompos. Jika dijumlah dengan UPS baru, sedikitnya 600 meter kubik sampah di Depok bisa diolah dan dikurangi. (Ant/rn/OL-01)

Kota Depok Siap Bangun 15 UPS di Lima Kecamatan

Sumber: http://www.depoknews.com/ 05 Januari  2011

D-News | Untuk memperpanjang usia Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipayung, Pemerintah Kota Depok akan membangun sebanyak 15 hanggar Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang tersebar di lima kecamatan, yaitu kecamatan Sawangan, Bojongsari, Cimanggis, Cipayung, dan Tapos. Bahkan UPS juga akan dibangun di lingkungan kampus Universitas Indonesia (UI).

”Saat ini kami sedang mempersiapkan lahan UPS yang kondusif,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H Ridwan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/1).

Menurut Ridwan, untuk pembangunan setiap hangar telah dianggarkan sebesar Rp.500 hingga 600 juta. Nilai anggaran tersebut, kata Ridwan, belum termasuk untuk pengadaan mesin pencacah sampah,”Itu hanya untuk hanggarnya saja,”jelasnya.

Untuk pembangunan UPS dilingkungan Universitas Indonesia, kata Ridwan, pihak UI telah menyiapkan lahannya, dan pembangunan UPS itu atas dasar permintaan pihak UI sendiri. Menurut Ridwan sampah yang dihasilkan di lingkungan UI cukup banyak, karenanya UI meminta Pemkot Depok membuatkan UPS khusus untuk warga lingkungan UI.”UPS UI hanya menampung sampah-sampah dari warga UI sendiri, tidak termasuk warga di luar UI,”katanya.

Ridwan juga mengakui dari 18 UPS yang sudah dibangun ditahun 2009, masih ada beberapa UPS yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah UPS di Jalan Merdeka, Sukmajaya yang selalu mendapat komplain dari warga sekitar. Namun demikian, lanjut Ridwan, pihaknya selalu berupaya melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa keberadaan UPS adalah demi kepentingan bersama dari masyarakat untuk masyarakat,”Diperlukan kesadaran masyarakat bahwa keberadaan UPS merupakan salah satu solusi untuk mengurangi debit sampah dengan cara mengolah sampah.”tuturnya.

Ia menjelaskan, meningkatnya sampah di Depok karena bertambahnya jumlah penduduk. Per harinya, Depok menghasilkan sampah sekitar 3.400 kubik. “Setiap orang itu menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jumlah sampah di Depok terus meningkat karena pertambahan penduduk yang semakin cepat.”ungkapnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto mengatakan, Pemkot Depok diminta untuk melakukan evaluasi kembali dalam hal pembangunan UPS. Pasalnya, pembangunan UPS selama ini tidak sesuai dengan program Pemkot Depok untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.|prlm/mt|

Depok Siap Bangun 15 UPS Rp7,5 Miliar

Pelita,  05 Januari  2011
Sumber: http://bataviase.co.id/node/519709

Depok, Pelita

Untuk memperpanjang usia Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipayung, Pemerintah Kota Depok akan membangun sebanyak 15 hanggar Unit Pengolahan Sampah yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sawangan, Bqjongsari, Cimanggis, Cipayung, dan Tapos.

Bahkan UPS juga akan dibangun di lingkungan Kampus Universitas Indonesia (UI). “Saat ini kami sedang mempersiapkan lahan UPS yang kondusif,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H Ridwan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/1).

Menurut Ridwan, untuk pembangunan setiap hangar telah dianggarkan sebesar RpSOO juta hingga Rp600 juta. Nilai anggaran tersebut, kata Ridwan, belum termasuk untuk pengadaan mesin pencacah sampah, Itu hanya untuk hanggamya saja,” jelasnya.

Untuk pembangunan UPS di lingkungan Universitas Indonesia, kata Ridwan, pihak Ul telah menyiapkan lahannya, dan pembangunan UPS itu atas dasar permintaan pihak Ul sendiri. Menurut Ridwan sampah yang dihasilkan di lingkungan Ul cukup banyak, karenanya Ul meminta Pemkot Depok membuatkan UPS khusus untuk warga lingkungan U1.”UPS Ul hanya menampung sampah-sampah dari warga UI sendiri, tidak termasuk warga di luar Ul,” katanya.

Ridwan juga mengakui dari 18 UPS yang sudah dibangun di tahun 2009, masih ada beberapa UPS yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah UPS di Jalan Merdeka, Sukmajaya yang selalu mendapat komplain dari warga sekitar.

Ia menjelaskan, meningkatnya sampah di Depok karena bertambahnya jumlah penduduk. Per harinya, Depok menghasilkan sampah sekitar 3.400 kubik. “Setiap orang-itu menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jumlah sampah di Depok terus meningkat karena pertambahan penduduk yang semakin cepat,” ungkapnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto mengatakan, Pemkot Depok diminta untuk melakukan evaluasi kembali dalam hal pembangunan UPS. Pasalnya, pembangunan UPS selama ini tidak sesuai dengan program Pemkot Depok untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, (ck-26)

Kepala Kejaksaan Tetapkan Bendahara UPS Buron

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/ 28 Januari 2011

DEPOK, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Zulkifli Siregar mengatakan, nama bendahara pembayar gaji para pekerja Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Pasar Kemirimuka dan Pasar Cisalak, Suhendra, sudah dimasukan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ia menegaskan, surat penetapan status DPO bagi tersangka sudah diterbitkan. Surat tersebut masih ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jabar). “Kita mau bagaimana lagi, sudah dicari kemana-mana, tersangka tidak ada yang ketemu. Maka sesuai prosedur penetapan DPO pun perlu dilakukan,” kata Zulkifli Siregar, Jum’at (28/1).

Ia mengatakan, dengan dikeluarkannya surat DPO tersebut, maka dapat diartikan Suhendra tidak kooperatif dengan petugas. Agenda pemberkasaan pemeriksaan terhadap tersangka pun menjadi sulit. Akibatnya kelengkapan pemrosesannya pun menjadi terhambat. Zulkifli mengakui, pihak kejaksaan telah tiga kali melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Termasuk pengecekan ke rumah tersangka. Hasilnya tetap tidak memuaskan. ”Tersangka tidak berada di rumah. Keluarga tersangka pun tidak mengetahui kepergian tersengka itu,” terang Zulkifli.

Zulkifli mengaku tidak mengetahui sama sekali posisi terakhir tersangka. Makanya, kata dia, terbitlah surat DPO. Dengan surat tersebut maka tersangka sudah menjadi objek publik. Seluruh petugas kejaksaan, sambung dia, ikut memburu tersangka. Jika pihak kejaksaan mengetahui keberadaan Sehendra, ia dapat langsung dijemput paksa untuk menjalankan pemeriksaan. Sekaligus membawanya ke penjara. ”Saya berharap tersangka ini menyerahkan diri saja. Tidak perlu sampai ditangkap paksa,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan kemana Suhendra kabur. Sebab, kata dia, semua keluarga tersangka berdomisili di Kota Depok. “Saya sama sekali tidak yakin kalau korban lari ke luar Jawa,” kata Zulkifli.

Terkait penetapan status buron itu, Kejari Kota Depok pun langsung membentuk tim pemburu. Dengan mengerahkan lebih dari 4 petugas khusus. Mereka berasal dari Seksi Intelejen dan Seksi Pidana Khusus. Sementara itu, rekan Suhendra, Jayadi telah lebih dulu masuk Lapas Pondok Rajeg, Bogor. Dia ditahan dengan kasus serupa. Dalam perannya sebagai Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK) dalam anggaran UPStersebut.

Kegiatan UPS ini dikelola melalui Dinas Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Depok. Dua tersangka itu tersandung dugaan mark up dana pembayaran gaji pekerja UPS di dua lokasi pasar tradisional. Yakni di Pasar Kemirimuka, Beji, dan Pasar Cisalak Cimanggis. Tindakan tersebut dilakukan tersangka dalam kurun waktu 2009-2010. Totalnya anggaran yang digunakan sekitar Rp 432 juta. Negara dirugikan sekitar Rp170 juta.

Kejari Depok Didesak Tangkap Buronan Kasus UPS

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/ 30 Januari 2011
Penulis : Kisar Rajaguguk

DEPOK–MICOM: Aktivis antikorupsi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok segera menuntaskan manipulasi dana operasional karyawan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Kota Depok senilai Rp1,26 miliar.

Sampai saat ini, pihak kejasaan negeri belum juga menepati janjinya untuk segera menangkap tersangka korupsi dana operasional karyawan UPS. “Kejaksaan Negeri selaku lembaga super penegakan hukum harus menangkap kembali tersangka dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum,” papar Direktur Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanika Kota Depok Murthada Sinuraya, Minggu (30/1).

Dana operasional UPS berasal dari APBD Kota Depok 2009. Penyaluran dilakukan bendahara Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok Suhendra dan Kepala Seksi Kebersihan Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Jayadi.

Kejaksaan Negeri membidik manipulasi dana operasional karywan UPS Agustus 2010, dan menjadikan Suhendra dan Jayadi sebagai tersangka utama. Saat akan dilakukan penahanan pada Oktober 2010, Suhendra melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap.

Kejaksaan Negeri menemukan penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut dan memeriksa kurang lebih 40 pejabat Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok dan karyawan UPS pada Pasar Cisalak dan Pasar Kemiri Muka, yang diketuai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri lama, Sofyan Selle.

Direktur Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanika Kota Depok dan mantan anggota DPRD Kota Depok Murthada Sinuraya meminta kejari setempat terbuka soal kaburnya Suhendra.

“Kami minta kejaksaan negeri transparan. Kalau kejaksaan negeri kesulitan menangkap Suhendra, kejari bisa meminta bantuan ke aparat kepolisian. Saya rasa pihak kepolisian bersedia membantu kalau ada permintaan kejaksaan,” ujarnya

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Zulkifli Siregar mengakui Suhendra orangnya licin.

“Berkali-kali penyidik ke rumahnya di Kelurahan Jati Jajar, Tapos, tak pernah ada. Selain itu, pihak keluarga yang ditanya penyidik sekaitan dengan keberadaan Suhendra juga tidak mau memberitahu,” ucapnya. (*/OL-11)

Kejari Depok Didesak Tuntaskan Kasus UPS

Sumber: http://www.bataviase.co.id/node/551748
Media Indonesia,  31 Jan 2011

AKTIVIS antikorupsi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok segera menuntaskan kasus manipulasi dana operasional karyawan Unit Pengelolaan Sampan (UPS) Kota Depok senilai Rpl,26 miliar.

Direktur Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanika Kota Depok dan mantan anggota DPRD Kota Depok Murthada Sinuraya meminta kejari segera mengusut keberadaan bendahara Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok Suhendra yang saat mi dalam pencarian. “Kami minta kejari transparan, kalau kesulitan menangkap Suhendra, kejaksaan negeri bisa meminta bantuan ke aparat kepolisian,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Zulkifli Siregar mengatakan Suhendra sudah dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO) kejaksaan. “Cepat atau lambat pasti tertangkap. Karena itu kami mengimbau seluruh warga Kota Depok, agar memberi informasi ke kejaksaan negeri/ tandasnya. (KG/J-3)

Februari 2011

Puluhan Miliar APBD Kebersihan Depok Terbuang Sia-Sia

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/ 13 Februari 2011

Puluhan miliar dana APBD Kota Depok untuk pembangunan 30 unit pengelolaan sampah (UPS) terbuang sia-sia. Pasalnya, UPS yang dibangun Pemerintah Kota Depok dengan dana APBD sebesar Rp30 miliar itu tak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.Hal itu ditegaskan anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Selamet Riyadi dari Fraksi PKB, dan Nurhasim Fraksi Partai Golkar, Minggu (13/2).”Proyek UPS telah menyimpang dari pekerjaan yang semestinya harus dioperasikan untuk tempat pemprosesan dan pengolahan akhir sampah sangat jauh dari yang harapkan, mesin UPS untuk produksi sampah semuanya rusak,” kata dia kepada Media Indonesia di Depok, Minggu.

Menurut dia, keadaan 30 UPS semakin semrawut dan sampah semakin banyak bertumpuk. Hal itu disebabkan banyaknya sampah pasar dan rumah tangga yang sudah tidak dapat diolah lagi.

Contoh, pembangunan UPS Pasar Cisalak, Cimanggis. UPS ini bagaikan barang rongsokan tak berharga.

Tiga buah mesin penggiling, pencacah sampah, karatan dan beberapa hilang. Selain itu, konstruksi UPS ukuran 10×8 meter yang terletak di ujung timur Pasar Cisalak itu juga sudah rusak dan ‘bahkan ‘tidak berbentuk lagi.

Contoh lainnya, UPS Jalan Merdeka I, Kelurahan Abadi Jaya, Sukma Jaya. Selain rusak parah, keberadaan UPS yang dibangun Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok tahun 2008 ini sangat merusak kesehatan karena lokasi pembuangan sampah sangat dekat dengan lingkungan perumahan sekitar.

“Warga sekitar menolak dijadikan tempat pembangunan tempat pembuangan sampah karena rumah mereka dekat dengan tempat sampah tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Selamet mengatakan pembangunan UPS ini merupakan salah satu alternatif untuk mengantisipasi keterbatasan lahan yang semakin kritis di TPA Cipayung, Pancoran Mas.

Pembangunan UPS juga berdasarkan Undang–Undang nomor 18 tahun 2008 yang isinya kota atau kabupaten di Indonesia harus punya tempat pengolahan sampah. “Namun, pemerintah daerah tidak boleh seenaknya membangun UPS dengan asal-asalan,” tukasnya.

Senada dengan Selamet Riyadi, Nurhasim yang juga dari komisi infrastruktur DPRD Kota Depok. Ia menuding sejumlah pejabat Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Depok membangun gurita korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp30 miliar. (KG/OL-11) 

Sosialisasi Cegah Konflik UPS

Sumber: http://www.dprd-depokkota.go.id/ 17 February 2011

Agar Diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat, pemerintah dalam hal ini camat maupun lurah dituntut harus lebih intens dalam melakukan sosialisasi terhadap rencana penbangunan Unit pengolahan Sampah (UPS) di daerah.

“Agar tidak terjadi konflik di masyarakat, pemerintah dalam hal ini camat,lurah,LPM, dan ketua RT dan RW harus aktif mensosialisasikan rencana pembangunan UPS kepada masyarakat,” Ujar Ervan Teladan, Anggota DPRD Depok,kemarin.

Hal tersebut dimaksudkan Ervan agar pembangunan UPS di setiap wilayah dapat berjalan lancar dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia bahkan tidak menginginkan warga dan pemerintah terpecah hanya karena kurangnya komunikasi diantara mereka.

“Segala permasalahan tentunya ada jalan keluarnya, terlebih masing-masing pihak mau terbuka dan mengkomunikasikannya. Kami sebenarnya sangat menyayangkan jika ada aparat pemerintah berjalan sendiri-sendiri, padahal itu menyangkut hajat orang banyak,” tandasnya.

Menyikapi persoalan yang sering terjadi terkait dengan rencana pembangunan UPS, Ervan meminta kepada aparat setempat seperti lurah dan LPM agar mampu mengatasi persoalan tersebut.

“Kami minta kepada lurah dan LPM agar segera mengambil tindakan agar permasalahan tidak berlarut-larut. Jangan sampai persoalan tersebut dibiarkan begitu saja dan memicu konflik yang berkepanjangan,”pungkasnya.

Ervan yang saat ini duduk Sebagai Ketua komisi B DPRD kota Depok, beranggapan bahwa program UPS tersebut merupakan program pemerintah yang cukup baik dan perlu respon positif. Namun sekali lagi ia menekankan agar sebelum membangun , perlu kiranya diadakan sosialisasi secara mendetail terhadap fungsi dan manfaat dari UPS.

Melebihi Kapasitas Sampah , Warga Komplek Rivaria Depok Tutup UPS

Sumber: http://www.radaronline.co.id/ 23 Februari 2011

Depok,Radar Online

Karena diangap Unit Pengelolaan Sampah UPS sudah tidak layak digunakan karena sampah yang diolah melebihi kapasitas, warga komplek perumahan Bukit Rivaria Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat telah menutupnya . Aksi penutupan itu telah berjalan selama dua minggu.

Menurut Saiful Bahri Ketua RT003/RW04, kepada wartawan mengatakan,sampah yang tersimpan tersebut menimbulkan bau tak sedap. Penutupan UPS itu merupakan keputusan final yang diambil secara musyawarah antara tokoh masyarakat dan warga.

Kata Saiful, warga tidak akan membuka UPS tersebut sebelum ada kesepakatan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan PT Abadi Mukti sebagai pengembang perumahan. UPS yang berokasi di komplek Bukit Rivaria ini hanya memiliki luas 280 meter. Namun, dipaksa mengolah sampah dengan kapasitas lebih banyak.

“Keberadaan UPS sangat mengganggu warga Sawangan Baru. Sebab, hampir setiap hari warga dipaksa menghirup udara yang keluar dari UPS. Ini sudah sangat menggangu kenyamanan warga,” tuturnya

Pengelolaan dan penataan UPS di komplek Bukit Rivaria tambah Saiful, tidak maksimal. Terlebih lagi, kata dia, warga yang membuang sampah di UPS bukan hanya warga Sawangan Baru. Warga menyetujui adanya pembangunan UPS baru. Namun lokasinya jauh dari lokasi perumahan.

“Kayaknya dari pihak developer cukup kooperatif. Warga mendukung pengadaan UPS baru itu,” tandas Saiful.

Sementara ditempat terpisah, anggota Komisi C, DPRD Kota Depok, Selamet Riyadi mendukung upaya pembangunan UPS baru di lokasi baru. Pasalnya, pengadaan UPS di komplek Bukit Rivaria dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung.

Mengenai developer yang belum memberikan jawaban pasti atas kehendak warga tersebut, ia meminta semua pihak berkoordinasi lebih lanjut.

“Kalau developer belum ngasih jawaban, ya tinggal negosiasi saja. Yang terpenting semua pihak sudah mendukung keinginan warga,” kata dia.

Slamet meyakini pihak developer tidak akan menentang keinginan warganya sendiri. Mereka pun pasti sadar kalau sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan penyakit.

“Mereka sudah pasti tidak mau menanggung biaya rumah sakit warga. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan itu sebaiknya pihak divloper menyetujui,” imbuhnya.(Maulana Said)

Warga Tutup UPS Sawangan

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/ 23 Februari 2011

DEPOK, Warga Komplek perumahan Bukit Rivaria, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) menutup paksa hanggar Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di wilayah komplek perumahan tersebut. Penutupan sudah berlangsung selama dua minggu. Warga menganggap UPS tersebut sudah tidak layak digunakan karena sampah yang diolah melebihi kapasitas. “Kita dengan berat hati menutup UPS ini. Sebab, UPS tidak mampu mengelah sampah secara tuntas sehingga masih banyak sampah tersimpan dalam hanggar. Sampah yang tersimpan tersebut menimbulkan bau tak sedap,” kata Ketua RT003/RW04, Saiful Bahri, Rabu (23/2).

Penutupan UPS merupakan keputusan final yang diambil secara musyawarah antara tokoh masyarakat dan warga. Warga tidak akan membuka UPS tersebut sebelum ada kesepakatan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan PT Abadi Mukti sebagai pengembang perumahan. “Penutupan ini tidak memiliki tenggat waktu. Selama belum ada kesepakatan mengenai pengadaan UPS baru di Rivaria penutupan akan terus dilakukan. Sekarang tinggal tunggu keputusan dari pengembangnya PT Abadi Mukti,” terang Saiful.

UPS yang berokasi di komplek Bukit Rivaria ini hanya memiliki luas 280 meter. Namun, dipaksa mengolah sampah dengan kapasitas lebih banyak. Saiful menuturkan, keberadaan UPS sangat mengganggu warga Sawangan Baru. Sebab, hampir setiap hari warga dipaksa menghirup udara yang keluar dari UPS. “UPS ini sudah sangat menggangu warga. Sudah lama beroperasi tapi keadaannya begitu-begitu saja,” kata dia.

Menurutnya, pengelolaan dan penataan UPS di komplek Bukit Rivaria tidak maksimal. Terlebih lagi, kata dia, warga yang membuang sampah di UPS bukan hanya warga Sawangan Baru. “Yang membuang sampah ke UPS bukan hanya warga Sawangan Baru,” tutur Saiful.

Saiful mengatakan, warga menyetujui adanya pembangunan UPS baru. Namun lokasinya jauh dari lokasi perumahan. “Kayaknya dari pihak developer cukup kooperatif. Warga mendukung pengadaan UPS baru itu,” kata dia.

Terpisah, anggota Komisi C, DPRD Kota Depok, Selamet Riyadi mendukung upaya pembangunan UPS baru di lokasi baru. Pasalnya, pengadaan UPS di komplek Bukit Rivaria dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung. “Saya mendukung keinginan warga. Lokasi UPS harus jauh dari perumahan warga,” kata dia.

Ia menambahkan, mengenai developer yang belum memberikan jawaban pasti atas kehendak warga tersebut, ia meminta semua pihak berkoordinasi lebih lanjut. “Kalau developer belum ngasih jawaban, ya tinggal negosiasi saja. Yang terpenting semua pihak sudah mendukung keinginan warga,” kata dia.

Dia meyakini pihak divloper tidak akan menentang keinginan warganya sendiri. Mereka pun pasti sadar kalau sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan penyakit. “Mereka sudah pasti tidak mau menanggung biaya rumah sakit warga. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan itu sebaiknya pihak divloper menyetujui keinginan warga,” kata kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Sementara itu, pengembang Komplek Bukit Rivaria Sawangan atau PT Abadi Mukti tidak dapat dihubungi.

Cipayung operasikan UPS di tiga kelurahan

Pos Kota, 22 Mar 2011 
Sumber: http://bataviase.co.id/node/612217  

DEPOK (Pos Kota) – Warga Kecamatan Cipayung operasikan tiga unit pengolahan sampah (UPS) yakni di Kelurahan Pondokjaya, Cipayungjaya, dan Ratujaya. “Sampah rumahtangga kini bisa ditangani di UPS,” kata Camat, Eko Herwiyanto, Senin (21/3).

Sedangkan warga di kelurahan lainnya sudah menyediakan tong sampah untuk memilah-milah sampah organik dan non organik. Bahkan ada juga warga menyediakan lubang tempat pembuangan sampah di lahan ladang mereka.

Warga Kecamatan Cipayung dapat membantu mengurangi sampah yang biasanya dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kelurahan Cipayung. Adanya UPS dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Kecamatan Cipayung terus berusaha mengurangi banyaknya sampah yang dibuang ke TPA sehingga tidak cepat penuh. Untuk itu, menurut Ridwan dari Dinas Kebersihan, Pemkot Depok akan mengupayakan adanya UPS di setiap kelu, rahan. (nasrul/si/o)

Anggarkan Rp9 M, Depok Tambah 15 Hanggar UPS 

Sumber: http://www.lintasdaerah.com/6 April 2011

Depok – Persoalan sampah tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah yang sederhana. Kompleksnya permasalahan yang terjadi saat ini dapat menjadi sebuah ‘bom’ yang sewaktu-waktu bisa ‘meledak’ menjadi bencana.

Sistem Pengelolaan sampah yang hanya menggunakan single method, yaitu sampah sepenuhnya dibuang ke TPA tentu saja tidak bisa diandalkan terus menerus karena jika terjadi masalah dengan TPA, maka seluruh sistem pengelolaan sampah akan menjadi macet.

Untuk mencegah kebuntuan sistem pengelolaan sampah (single method, red) tersebut, perlu dikembangkan metode-metode lain. Salah satu metode yang sangat feasible dikembangkan adalah implementasi prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) karena tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung sudah melebihi kapasitas.

Untuk itu, sejak 2008 silam, Pemerintah Kota Depok telah mengupayakan cara untuk dapat ‘memecah kebuntuan’ mengenai penanganan masalah sampah, salah satunya adalah dengan membangun hangar-hanggar Unit Pengelolaan Sampah (UPS).

Pada tahun 2008, Pemkot Depok telah membangun 19 unit dari rencana 20 unit hanggar UPS. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 dengan membangun 3 dari rencana 10 unit dan pada tahun 2011 ini, Pemkot berencana menambah sebanyak 15 hanggar UPS lagi dengan anggaran sekitar Rp. 9 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Ulis Sumardi yang ditemui diruang kerjanya menjelaskan bahwa semakin banyak hangar-hanggar UPS yang dibangun, maka diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA Cipayung. “Selain itu, dengan dibangunnya UPS maka masyarakat bisa memanfaatkannya dengan membuat kompos dari sampah-sampah yang ada di dalam UPS”, papar Ulis menjelaskan, kemarin.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kebersihan DKP, Rahmad Hidayat menambahkan, saat ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok memiliki 54 armada truk yang dipergunakan untuk mengangkut sampah-sampah di Kota Depok ke tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Cipayung. “Setiap harinya, armada truk sampah tersebut bisa mengangkut sekitar 1200 m kubik sampah”, ujar Rahmad.

LSM Academia Laporkan DKP Depok ,Terkait Kasus UPS 

Sumber: http://cakrawalainterprize.com/ 6 April 2011

Depok-Cakrawalaonline, Akibat merugikan keuangan Negara maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Academia akan melaporkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok kepihak Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri. Tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi terkait pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di kerjakan oleh PT Topan Sama Jaya Perkasa dengan anggaran Pemerintah yang bersumber dari APBD ataupun APBN senilai Rp 490.665.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kata Bidang hukum nya Academia, Harto Mayafis SH, kepada Wartawan Rabu (6/4/2011) di Gedung Mabes Polri Jakarta.

Harto memaparkan, pembangunan UPS tersebut merupakan bentuk pengalihan lokasi yang sebenarnya, berawal dianggarkan di Kp.Bojong Pondok Terong RT 03/01 Kel.Bojong Pondok Terong Kecamatan Pancoranmas. Akhir Desember 2009 lalu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah membangun UPS Kp.Kemiri Sawah RT 05/015 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok, diatas lahan kosong milik H. Sesuai dengan SHM No.02199, saat itu perjanjian kontrak lahan ditandatangani antara DKP dan ahli waris Andi Iriandi. Namun Ketua RT05 dan Ketua RW 015 serta warga setempat merasa keberatan adanya pembangunan UPS tersebut, mengingat belum adanya sosialisasi dalam waktu yang cukup sehingga membuat masyarakat tidak meyakini manfaatnya,” paparnya.

Anehnya dalam kurun waktu dua tahun sejak berdiri hingga kini UPS tidak beroperasi, maka masyarakat merasa dirugikan dan berkembang asumsi adanya penyalah gunaan kekuasaan (a buse of Power) secara konspirasi antara DKP dengan Pelaksana Proyek yang berpotensi merugikan Keuangan Negara. Karena UPS tersebut tidak bermanfaat secara layak. Para pihak Stake holder dalam Proyek ini DKP, PT.Topan Sama Jaya Perkasa, lurah, maupun Camat telah berkonspirasi untuk menjebol anggaran, menggolkan pembangunan dengan dalih pogram pemerintah tanpa mempunyai perencanaan yang jelas. Ini sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku hanya asas manfaat hingga merugikan keuangan Negara,” ujar Harto.

Menurut Harto, DKP telah bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 jo UU No. 28 Thn 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari KKN. Indikasi pelanggaran dalam Pasal 20 UU No.32 Thn 2004. Dan UU.No28 Thn 1999 pasal 20 (2) “Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Serta UU No.31 Tahun 1999 Pasal 2 sebagaimana dirubah dengan UU. No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.‘’ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan palinglama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah,” tuturnya

Harto menegaskan, tindakan DKP baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan memberikan kesempatan kepada pihak lain dalam hal ini PT. Topan Sama Jaya Perkasa untuk memperkaya dan merugikan keuangan Negara secara berkelanjutan adalah bertentangan dengan hukum. Maka seharusnya pihak Kejaksaan Agung R I, KPK dan Mabes Polri menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelidikan bahkan menyidik untuk memperoleh kebenaran, demi penegakan hukum yang berkeadilan,” tandasnya.(Maulana/Muryanto)

Rp. 1 M LEBIH DIANGGARKAN UNTUK UPS LANJUTAN

Tahun 2011 ini, Pemerintah Kota Depok akan melanjutkan pembangunan 5 hanggar Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang pembangunannya sempat terhenti pada tahun 2009 lalu. Anggaran yang telah disiapkan untuk melanjutkan pembangunan ke lima UPS lanjutan tersebut adalah sebesar Rp. 1.005.000.000,-.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Ulis Sumardi yang ditemui dikantornya membenarkan ihwal rencana pembangunan (lanjutan, red) ke lima hanggar UPS tersebut.

“Ke lima UPS itu, antara lain di Kelurahan Krukut (Rp. 420 juta), di Kelurahan Serua (Rp. 310 juta), di Kelurahan Cinere (Rp. 95 juta), Kelurahan Kemirimuka (Rp. 90 juta) dan di Kelurahan Ratujaya (Rp. 90 juta)”, papar Ulis, Rabu (30/3). (leo)

LOKASI PEMBANGUNAN HANGGAR UPS TAHUN 2011:

1. Kelurahan Harjamukti – Kecamatan Cimanggis

2. Kelurahan Cilangkap – Kecamatan Tapos

3. Kelurahan Pondok Jaya – Kecamatan Cipayung

4. Kelurahan Ratujaya – Kecamatan Cipayung

5. Kelurahan Ratujaya – Kecamatan Cipayung

6. Kelurahan Bojongsari – Kecamatan Bojongsari

7. Kelurahan Duren Mekar – Kecamatan Bojongsari

8. Kelurahan Sawangan – Kecamatan Sawangan

9. Kelurahan Bedahan – Kecamatan Sawangan

10. Kelurahan Pasir Putih – Kecamatan Sawangan

11. Kelurahan Pasir Putih – Kecamatan Sawangan

12. Kelurahan Krukut – Kecamatan Limo

13. Kelurahan Serua – Kecamatan Bojongsari

14. Kelurahan Cinangka – Kecamatan Sawangan

15. Universitas Indonesia (UI) (Leo Pasaribu)

April 2011

Mei 2011

Pemkot Depok Akan Bangun 15 Hanggar UPS

Sumber:  http://megapolitanpos.com/ 04 Mei 2011 

Depok

Depok, MP- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah melelang proyek pembangunan 15 Unit Pengelolaan Sampah (UPS) baru di lima kecamatan. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan sampah di kota ini. “Pihaknya telah melelang proyek pembangunan 15 UPS baru. Diharapkan UPS baru tersebut dapat mengurangi beban sampah di TPA Cipayung,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H Ulis Sumardi, kepada wartawan Selasa (3/5/2011) dikantornya.

Menurut Ulis, hangar yang akan dibangun rencananya di lima Kecamatan seperti, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, dan Kecamatan Tapos. Bahkan satu hanggar UPS juga didirikan di kampus Universitas Indonesia (UI).

“Untuk pembangunan hanggar baru tersebut menghabiskan anggaran Rp9 miliar. Rata-rata UPS menghabiskan dana sebanyak Rp400 juta sampai Rp500 juta.

Dana sebanyak itu belum termasuk untuk pengadaan mesin pencacah sampah. Melainkan untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana, dan kajian terhadap rencana tersebut. “ tuturnya.

Pernyataan Ulis tersebut diamini oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H Ridwan, bahwa untuk pembangunan UPS dilingkungan UI, pihak UI telah menyiapkan lahannya. Dan pembangunan UPS tersebut atas dasar permintaan pihak UI sendiri.

Karena sampah yang dihasilkan di lingkungan UI cukup banyak, maka UI meminta Pemkot Depok membuatkan UPS khusus untuk warga lingkungan UI.

“UPS UI khusus menampung sampah-sampah dari warga UI sendiri, tidak termasuk warga di luar UI,” ujarnya.

Ridwan pun mengakui pada tahun 2009 pihanya telah membangun sebanyak 18 UPS, namun masih ada beberapa UPS yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Namun demikian, pihaknya selalu berupaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat.

“Bahwa keberadaan UPS adalah demi kepentingan bersama dari masyarakat untuk masyarakat. Bertambahnya penduduk semakin meningkat pula volume sampah di Depok. Per harinya, Depok menghasilkan sampah sekitar 3.400 kubik.

Dan setiap orang menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Maka dikalkulasi UPS mampu menampung sampah 35 meter kubik per hari,” jelas Ridwan. (rdr/as)

Hanggar UPS Akan Dibangun di UI

Sumber: http://www.depok.go.id/ 5 Mei 2011

Atas permintaan Universitas Indonesia (UI) tentang penanganan sampah di dalam kampusnya, maka pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok akan membangun satu unit Pengelolaan Sampah (UPS) di lahan milik UI. Demikian dikemukakan H. Ulis Sumardi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, di Depok, Selasa (3/5). Menurutnya pembangunan satu unit UPS di UI, dikarenakan pihak kampus sudah kewalahan dengan banyaknya sampah yang dihasilkan di lingkungan UI.

Ulis melanjutkan, UPS yang akan dibangun di UI akan menampung sampah-sampah untuk warga dilingkungan kampus saja. Untuk pembangunan tersebut, sambung Ulis, pihak UI telah menyiapkan lahan peruntukannya. “Saat ini beban TPA Cipayung harus segera dikurangi, dengan cara membuat hangar UPS dari tempat asalnya. Tidak hanya di UI, DKP Kota Depok akan membangun 14 UPS lain yang tersebar di Kota Depok” ungkapnya.

Mengenai besaran biaya pembangunan, Ulis menjelaskan setiap UPS akan menelan biaya sekitar 400 – 500 juta rupiah. Biaya itu belum termasuk dengan pengadaan mesin pencacah sampah. Ulis berharap agar dengan pembangunan UPS bisa menangani persoalan sampah di Kota Depok yang semakin tahun semakin meningkat.

Mesin UPS Kota Depok Hasil Rakitan 

KPK & Kejari Tutup Mata

Sumber: http://patrolibodetabek.blogspot.com/ 26 Mei  2011

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Tahun 2007-2010 telah mengeluarkan dana APBD puluhan miliar rupiah untuk membeli sejumlah 33 Unit mesin Unit Pengolahan Sampah (UPS). Pengadaan mesin UPS tersebut diperlukan untuk mendukung program pemerintah mengatasi permasalahan persampahan khususnya di Kota Depok. Kata Koordinator LSM Komunitas Pemantau Peradilan Kota Depok (KPPKD), Yohannes Bunga, kepada wartawan, baru-baru ini.

Yohannes menegaskan, namun selama ini mesin UPS tersebut dibeli seharga Rp 400 juta perUnit dianggap sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umumnya bermasalah. karena selalu mengalami kerusakan, maklumlah kualitasnya rendah diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, bila dilakukan visum fisik oleh BPK dapat dipastikan mesin tersebut adalah hasil rakitan. Diketahui ketika proses lelang pengadaan paket mesin UPS selama tiga tahun ke belakang banyak peserta lelang yang ikut mengalami kekecewaan, sehingga tiap tahun beberapa peserta lelang selalu melakukan sanggah, karena ketidakwajaran harga, itu diduga proses lelangnya terindikasi penuh dengan syarat KKN,” tegasnya.

Yohannes menambahkan, dampak dari ketidakwajaran harga itulah, mesin UPS kerap kali menjadi sorotan media massa lokal dan nasional, sehingga menjadi konsumsi berita. Namun sampai saat ini kenapa pihak hukum seperti, KPK dan Kejaksaan belum juga menyentuh secara subtansi dugaan adanya KKN. ”Artinya lembaga tersebut terkesan tidur. Masyarakat Depok telah lama mempertanyakan keseriusannya pihak KPK dan Kejaksaan Negeri Depok, terkait penanganan kasus mesin UPS tersebut. Bahkan pemenang paket Unit mesin UPS itupun terindikasi diarahkan terhadap orang2 tertentu,” ujarnya.

Pernyataan Yohannes diamini oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Indonesia (Barindo) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kota Depok, Ketua Barindo Bejo Sumantoro, menurutnya, bahwa bentuk fisik mesin UPS yang dibeli Pemkot banyak terlihat kejanggalan, pertama mulai dari pisau cacahnya tidak asli, terutama mesin itu bukan hasil buatan pabrikan, diduga kuat mesin tersebut spesifikasinya terlebih dulu dicocokan dengan RKS yang ada, karena mesin itu tidak memiliki trade mark (pabrikan). Itulah yang membuat kecurigaan mesin itu hasil rakitan.

”Bayangkan harga satuan yang bukan buatan pabrik mencapai ratusan juta, padahal harga satu Unit mesin UPS itu diketahui jauh dibawah harga beli. Maka dugaan mark up terhadap pengadaan mesin pun dimungkinkan terjadi, sehingga pembelian 33 Unit mesin UPS sangat berpotensi merugikan keuangan negara/perekonomian Negara,” tuturnya.

Bejo menegaskan, sudah jelas bahwa pengadaan 33 mesin UPS yang dibeli dari tahun 2007-2010 sangat berpotensi mengandung unsur2 tindak pidana korupsi, namun kenapa dibiarkan hingga tahun 2011 ini, belum juga ada realisasi diusut secara tuntas.

Siapa lagi yang bisa diharapkan rakyat untuk memperbaiki bangsa ini, kalau bukan institusi yang punya tupoksi memberantas korupsi. Bahkan bukan pengadaan mesin UPS yang belum dituntaskan. Sama halnya pekrjaan pembangunan tembus sejajar rel kereta api Kota Depok Jawa Barat. Yang di anggarkan APBD TA 2010 lalu, dilaksanakan oleh PT Galih Medan Perkasa, dengan nilai Surat Penawaran Harga (SPH) Rp 3.689.247.000,- hingga saat ini terkesan dipeti eskan.

“Kami berharap serius kepada pihak KPK dan Kejari sebagai institusi yang dianggap berkompeten, secepatnya menuntaskan sejumlah kasus dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, agar semua elemen masyarakat tidak antipati terhadap aparat hokum,” tegasnya.(RS)

Juli 2011

UI Akan Dibuatkan UPS Oleh Pemkot

Sumber: http://www.depok.go.id/ 11 Juli 2011

Makin banyaknya intensitas sampah yang bersumber dari Universitas Indonesia (UI), ternyata mendapat respon cepat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok. Kepala DKP Kota Depok, Ulis Sumardi mengatakan, rencananya tahun ini DKP akan membuat sebanyak 15 unit Pengolahan Sampah (UPS), dan salah satunya di UI.

Pasalnya, sampah yang berasal dari UI dinilai cukup banyak, yakni, empat truk sampah setiap harinya. Ia mengatakan, jika tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan sampah di sekitaran UI bisa mengganggu konsentrasi belajar para mahasiswa. Sebelumnya, sampah dari UI langsuing dibawa ke Tempat Pembuangan akhir (TPA) Cipayung. Tetapi, nyatanya hal tersebut kurang efektif, karena TPA mempunyai batas umur. Karena itu, mulai kini sampah harus melalui UPS, sebelum akhirnya ke TPA. “Secara khusus pihak UI telah meminta dibuatkan UPS oleh DKP,”ungkapnya.

Ulis –sapaannya- menuturkan, pembuatan UPS sebagai cara mengurangi intensitas keberadaan sampah di kota Depok. Sebelumnya, program yang di genjot Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, berupa penangkapan para pembuang sampah dinilai sudah cukup efektif, dengan menangkap rata-rata sekitar sepuluh pembuang sampah di setiap kecamatan. Sementara ini, lanjut dia, program ini masih tahap sosialisasi. Mendatang, jika para pembuangan sampah masih membandel, akan diberikan penindakan siding Tindak Pidana Ringan (Tipiring). “Kalau sudah Tipiring hukumnya jelas,’ucapnya.

Ia mengungkapkan, Kecamatan Tapos masih tertinggi dalam segi penangkapan pembuangan sampah, dan kecamatan Cimanggis terendah. Diharapkan, dengan pembuatan UPS secara missal serta program penangkapan pembuangan sampah, Kota Depok bisa mendapatkan piala Adipura yang gagal diraih pada tahun ini. Sampah merupakan problema disetiap kota dan diperlakukan penanganan secara berkala. “Masalah sampah akan pelan-pelan dibereskan,”singkatnya.

Optimalisasi UPS dan Gerakan Memilah, Upaya Depok Tangani Masalah Sampah

Sumber: http://suara-publik.com/  31 Agustus 2011

Depok, (suara-publik.com)- Tingginya timbunan sampah yang dihasilkan di Kota Depok dalam setiap harinya, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) terus mencari solusi dan upaya penanganannya.

Tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari dan juga minimnya sisa lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Depok, tentu saja perlu mendapat perhatian serius dan penanganan bersama dari semua pihak.

Kita harus menyadari bahwa setiap hari, baik dirumah, di jalan dan dimanapun kita berada, kita selalu menghasilkan (membuang) sampah, baik itu secara sengaja maupun tidak. Maka tak heran jika tindakan itu telah menciptakan (menimbulkan, red) pencemaran tanah, air dan udara di sekitar kita.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok tahun 2010 saja, perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Depok adalah sekitar 4250 M kubik. Volume sampah itu tentu saja terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk di kota sejuta belimbing ini.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, H. Ulis Sumardi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kebersihan, Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa dari perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Depok setiap harinya (4250 M kubik), DKP baru mampu menangani sekitar 1590 M kubik atau sekitar 37,4 persen saja. Artinya, setiap hari terdapat sekitar 2660 M kubik (62,6 persen) tumpukan sampah yang tidak tertangani secara maksimal.

Selain masalah tingginya volume sampah yang dihasilkan, Kota Depok juga masih terkendala dengan minimnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada saat ini.

“Luas lahan TPA yang dimiliki Kota Depok saat ini adalah 11,6 Ha. Dari luas lahan yang ada itu, 9,6 Ha sudah terpakai. Artinya sisa lahan yang ada saat ini hanya sekitar 2 Ha saja. Jika kita tidak segera merubah kebiasaan kita selama ini, maka permasalahan sampah di Kota Depok dapat menjadi momok yang mengerikan di waktu yang akan datang. Untuk itu perlu adanya sebuah kesadaran bersama dari seluruh lapisan masyarakan dalam mengatasi permasalahan ini”, tegas Rahmat sembari mengingatkan.

Tak hanya itu, Undang-undang No. 18 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah juga menegaskan ihwal pelarangan pembakaran sampah, sebab dikhawatirkan akan mencemari tanah seandainya dalam pembakaran tersebut terdapat bahan-bahan yang belum tentu aman, seperti bahan kaleng aerosol yang dapat meledak jika dibakar dan juga plastik / karet yang dapat menimbulkan gas penyebab kanker jika dibakar.

Sebagai saran, apabila upaya pembakaran tidak bisa dihindari, pastikan bahwa hanya sampah organik saja yang di bakar, tidak terlalu banyak sampah basah dan jangan dilakukan di areal yang dekat dengan pemukiman atau kerumunan orang banya.

Melihat permasalahan seperti disebutkan di atas, lanjut Rahmat, Pemerintah Kota Depok pun mulai menyusun dan menerapkan beberapa kegiatan andalan yang diharapkan dapat menangani (menekan, red) masalah sampah di kemudian hari.

Kegiatan andalan itu antara lain pembangunan dan optimalisasi operasional Unit Pengolahan Sampah (UPS) serta Gerakan Depok Memilah (GDM) yang dimulai dari unsur terkecil, yakni memilah sampah organik dan non organik mulai dari rumah tangga.

“Kegiatan pembangunan dan operasional UPS ditujukan untuk mengolah sampah dari sumbernya (berskala kawasan). Sampai tahun 2011 ini, Kota Depok telah mengoperasionalkan 20 UPS yang tersebar di 11 Kecamatan yang ada. Adapun kegiatan yang dilakukan di tiap-tiap UPS yang ada adalah mengolah sampah organik dari masyarakat menjadi kompos dengan menggunakan teknologi mesin pengolah sampah. Hal itu bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA”, papar Rahmat.

Sementara Gerakan Depok Memilah (GDM), lanjut Rahmat, merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat khususnya di Kota Depok agar sadar dengan permasalahan sampah yang sedang dihadapi Kota Depok.

“Isi dari kegiatan Gerakan Depok memilah yang saat ini sedang kita galakkan antara lain sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga dengan menggunakan metode sederhana, yaitu TAKAKURA (metode komposting rumah tangga yang di temukan Prof Takakura dari Jepang) yang mana di dalam metode tersebut menekankan pada gerakan Pemilahan Sampah dan 3 R”, lanjut Rahmat menjelaskan, Selasa (30/8).

Mungkin kita masih asing dengan istilah 3 R seperti yang dicanangkan Pemerintah. 3 R merupakan kegiatan kreatif dan efektif yang bisa kita lakukan sehari-hari sebagai langkah dan upaya kita dalam mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan.

Dan berikut kami sampaikan rincian istilah 3 R tersebut:

Pertama, Reduce (mengurangi). Contoh tindakan yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah dengan membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah kantong plastik pembungkus barang belanjaan.

Ke dua, Re-Use (Menggunakan kembali sisa sampah yang bisa di pakai). Contohnya dengan jalan memanfaatkan botol-botol bekas untuk wadah, memanfaatkan pakaian atau kain bekas untuk kerajinan tangan, perangkat pembersih (lap) dan lain-lain.

Ke tiga, Recycle (Daur ulang). Kegiatan yang satu ini memang tidak mudah dan terkadang membutuhkan tekhnologi dan penanganan khusus. Tetapi masyarakat tetap bisa membantu, yakni dengan cara mengumpulkan kertas, majalah, dan surat kabar bekas untuk di daur ulang.

Dengan mulai menerapkan kegiatan-kegiatan seperti di sebut di atas (dari lingkup rumah tangga, red), diharapkan kedepan masyarakat mulai sadar dan tidak lagi menyepelekan masalah sampah.

Kita juga tidak bisa hanya serta merta menyerahkan permasalahan sampah kepada pemerintah saja karena dalam hal ini perlu adanya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat demi terciptanya suasana aman, nyaman dan lingkungan yang sehat. (Ferry)foto.ant

Oktober 2011

UI Bakal Jadi Percontohan Pengolahan Sampah Skala Kawasan

Marieska Harya Virdhani
Sumber: http://kampus.okezone.com/ 05 Oktober 2011 

DEPOK – Pemerintah Kota Depok membangun Unit Pengolahan Sampah (UPS) di lahan area kawasan kampus Universitas Indonesia (UI). Namun saat ini, hanggar atau UPS yang sudah dibangun di belakang Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) itu masih terbengkalai dan belum selesai.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi mengakui pembangunan tersebut memang belum selesai dan masih berlanjut. Namun, kata dia, pihaknya memilih membangun UPS di UI lantaran adanya sampah yang dihasilkan setiap hari di kampus UI.

“Atas permohonan, permintaan, dan kesepahaman antara UI dan Pemkot, kami bersyukur bahwa UI menaggapi adanya UPS yang dibangun di Depok, karena UI merupakan kawasan kontinuitas produksi sampah di sana. Makanya, kita tawarkan pembangunan itu di sana dan saat ini memang sedang,” kata Nur Mahmudi kepada wartawan, Rabu (5/10/2011).

Nantinya, lanjutnya, UI diharapkan menjadi percontohan pengolahan sampah skala kawasan. Mulai dari memilah sampah, mengolah, dan memanfaatkan sampah. “Kalau nanti sudah selesai dibangun, kami ajukan pada mereka agar SOP yang dimiliki, mulai dari memilah, mengolah, hingga memanfaatkan sampah dari sekitar UI bisa berjalan dengan baik. Harus ditaati, bahkan ada etika pengelolaan sampah untuk para civitas akademika UI. Nantinya, UI akan jadi percontohan pengelolaan skala kawasan,” jelasnya.

Sementara itu Rektor UI, Gumilar R Somantri mengatakan, UPS di UI akan membantu mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok. Gumilar menambahkan, sedikitnya terdapat enam truk sampah setiap hari yang mengangkut sampah dari UI. Dengan adanya UPS, kata dia, maka diharapkan tidak ada lagi sampah yang keluar dari UI.

“Dengan adanya kegiatan pemilahan sampah, nanti akan bisa dimanfaatkan jadi produk yang bermanfaat atau jadi kompos. Jadi bisa mengurangi kapasitas sampah di TPA,” tegas Gumilar.(rhs)

Gandeng UI, Pemkot Depok Bangun UPS

Sumber: http://depoklik.com/ 5 Oktober 2011

Pemerintah Kota Depok berencana akan membangun sebuah Unit Pengolahan Sampah (UPS) di kawasan kampus Universitas Indonesia (UI). Hal itu bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut dari UI.

Hal ini dibenarkan oleh Rektor UI Gumilar R Somantri yang mengungkapkan titik UPS direncanakan akan berada di belakang Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Ini berguna untuk membantu mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

“Dibantu juga dengan kegiatan pemilahan sampah, jadi nanti akan bisa dimanfaatkan jadi produk yang bermanfaat atau jadi kompos, jadi bisa kurangi kapasitas sampah di TPA,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (4/10).

Gumilar menambahkan sedikitnya terdapat enam truk sampah rata – rata setiap hari yang diangkut dari UI. Dengan adanya UPS, kata dia, maka diharapkan tak ada lagi sampah yang keluar dari UI.

“Rencananya sih begitu, tetapi harus ada pembicaraan lanjutan dulu dengan Wali Kota, Nur Mahmudi Ismail,” tandasnya.  Icha

 DKP Tunda Gaji Pengelola UPS Meruyung, Dinilai Langgar Aturan

Sumber:http://www.rintisyanto.com/ 21 Oktober 2011

MERUYUNG – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, memberikan sanksi kepada pengelola Unit Pengolahan Sampah (UPS) berupa penundaan gaji ke-14. Sanksi yang diberikan untuk membina pengelola yang telah melanggar sejumlah aturan.

“Saat ini DKP memberikan sanksi kepada pengelola dengan menahan gaji pegawai UPS tersebut. Karena, sampah di Meruyung menjadi terbengkalai. Sebab, dia mengambil sampah sekalian usaha sampingan,” kata Kepala Seksi Operasional UPS DKP, Abdul Rahman kepada Radar Depok, kemarin.

Abra-sapaanya-mengaku, jika pengelola UPS kerap sepihak dalam mengangkat dan memutuskan kontrak kepada pegawai. Padahal, jika itu ingin dilakukan, DKP harus mengetahuinya. Sebab, sambung Abra, pegawai yang bekerja di UPS merupakan tanggung jawab DKP. “Pegawai UPS digaji bukan untuk bekerja dengan pengelola UPS, tetapi kepada Pemkot Depok. Tetapi, kenapa pihak pengelola yang mengatur para pegawai,” tegasnya.

Menurutnya, bila sanksi itu telah berakhir, DKP akan melunasi pembayaran terhadap pegawai UPS tersebut. Hanya saja, DKP akan menghitung masa operasionalnya. “Sebenarnya, semenjak 12 Sepetember kami sudah meminta kepada pengelola agar berhenti beroperasi, lantaran telah melanggar. Namun, pengelola terus beroperasi, itu bukan kesalahan kami tapi kenapa kami yang harus membayar,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator UPS Meruyung, Doni Anugrah Irawan menuturkan jika pengangkutan sampah dari luar, sudah diberi restu dari DKP semenjak UPS ini dibangun setahun lalu. Sampah-sampah yang diangkut, dari wilayah Beji dan Pangkalanjati. “Tapi meski kami mengangkut sampah dari luar, sampah yang berada di Meruyung tetap kami angkut,” ucapnya.

Hingga kini pengangkutan sampah menjadi terganggu lantaran DKP belum membayar 14 gaji pegawai UPS Meruyung selama satu bulan, dengan total Rp12,5 juta. “Kami menunggu kepastian dari DKP, apakah mau dibayar atau tidak. Bila perlu kesepakatan yang telah terjalin kita batalkan,” tegasnya

Desember 2011

Lahan TPA Terbatas, Pemkot Depok Bangun Sejumlah UPS

Kamis, http://www.republika.co.id/ 29 Desember 2011 

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Terbatasnya lahan penampungan sampah TPA Cipayung, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai memikirkan solusi menghadapi pembuangan sampah. Mengatasi hal ini, Pemkot Depok akan menambah pembangunan 15 unit pengolahan sampah (UPS) pada 2012 mendatang.

Rencananya, 15 UPS yang akan dibuat masih akan ditambahkan dengan pembangunan tiga UPS sisa pembangunan 2009 yang belum sempat dibangun, dan satu UPS sisa pembangunan 2008. Sehingga total UPS yang akan dibangun pada 2012 sebanyak 19 UPS.

Penambahan UPS terkait dengan terbatasnya lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, yang akan mencapai puncak dan tidak bisa lagi menampung sampah Kota Depok pada 2012. Karenanya Pemkot Depok berusaha agar TPA Cipayung tetap dapat berfungsi dengan semestinya.

Penyebab terbatas lahannya TPA Cipayung karena selama ini, sampah yang masuk ke TPA itu merupakan sampah dari sumber yang langsung dibuang. Sedangkan sampah yang diangkut dari UPS cenderung lebih sedikit. Hal ini dikarenakan sampah yang melewati UPS telah dipilah-pilah terlebih dahulu.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, cakupan pengelolaan sampah di Kota Depok hingga 2011 mencapai 38 persen. Di mana sebanyak 28 persen masih diangkut oleh gerobak sampah, yang kemudian dibawa ke TPA Cipayung. Dan baru 10 persen yang dikelola dalam UPS. “Pada 2012, target pengelolaan sampah 47 persen,” ujar Kepala DKP Kota Depok, Ulis Sumardi.

Pemkot Depok, lanjut dia, akan mempertahankan pengangkutan sampah ke TPA sebanyak 1.200 m3 per hari. Selebihnya, pengolahan sampah pada skala kawasan dititikberatkan pada peningkatan pengelolaam sampah berbasis UPS. Saat ini, pengelolaan sampah UPS baru 375 m3 dan rencananya harus mencapai angka 2.125 m3 untuk bisa mengatasi sampah.
Redaktur: Chairul Akhmad; Reporter: Nur Farida

One response to “Berita UPS 2011

  1. 1. Bagaimana cara untuk mendapatkan persyaratan pendirian UPS?
    2. Apakah pemerintah daerah bisa serta merta menunjuk satu lokasi tanpa pertimbangan amdal?
    3. Dimana informasi ini bisa saya dapatkan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s