Berita UPS 2008

2008

Warga Depok Demo Tolak Pembangunan UPS

Marieska Harya Virdhani
Sumber:http://international.okezone.com/ 19 November 2008 

DEPOK – Ratusan warga Depok, Jawa Barat pagi ini berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Depok. Mereka menolak rencana pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di sekitar rumah mereka oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok.

Warga yang berunjuk rasa tersebut merupakan warga Perumahan Taman Cipayung RW 27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Unjuk rasa yang dimulai sekira pukul 09.30 WIB itu diwarnai aksi bernyanyi dan berorasi. Hampir semua pengunjuk rasa mengenakan pakaian serba hitam dan menggunakan masker. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan mereka, diantaranya, “Lindungi hak kami, kembalikan kenyamanan hidup bersih dan sehat”.

Koordinator lapangan Arief Budiman mengatakan, mereka tidak menolak pembangunan UPS melainkan menuntut untuk memindahkan lokasi pembangunan.

“Karena sangat dengan pemukiman warga dan berada di tengah-tengah pemukiman warga. Yaitu hanya berjarak sekira 3-4 meter dari perumahan warga,” tegasnya di sela-sela orasi di depan Gedung DPRD, Kompleks Boulevard Kota Kembang, Depok, Rabu (19/11/2008).

Menurutnya, yang paling dirugikan atas pembangunan UPS ini adalah RT 01 sampai RT 06 yang ditempati 326 KK. Ada pun ukuran UPS yakni 50×18 meter dengan biaya total proyek mencapai Rp800 juta.

Jika UPS ini benar dibangun, diperkirakan dapat menampung sampah sebanyak lima ton per hari dan juga menampung seluruh sampah di Kecamatan Sukmajaya.(lsi)

Ratusan Warga Depok Tolak Pembangunan UPS 

Sumber: http://www.pelita.or.id/ 20 November 2008

Depok, Pelita
Dengan mengenakan pakaian serba hitam dan masker mulut, ratusan warga RW 27 Perumahan Taman Cipayung, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (19/11) kembali melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Depok. Aksi tersebut menolak pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang berada di Jalan Merdeka Raya yang berdekatan dengan rumah mereka.

Ketua RW 27, Rudi Ardiyanto menegaskan, seluruh warga di Perumahan Taman Cipayung menolak adanya pembangunan UPS di dekat lokasi perumahan. Kami dengan tegas menolak pembangunan UPS tersebut, kata Rudi di sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Depok.

Dalam aksi tersebut warga membawa puluhan spanduk dan kertas karton yang bermacam-macam tulisan yang bernada kecaman terhadap Pemkot Depok.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak seperti wakil walikota, Camat, Lurah, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok. Namun hingga kini tidak pernah ada tanggapan.

Menurutnya, pembangunan UPS hanya berjarak 6 meter dari perumahan warga, dampak buruknya akan dirasakan oleh warga di sekitar TPS seperti bau yang tidak sedap serta banyaknya lalat pembawa penyakit. Sementara pembangunan UPS tersebut tidak pernah ada sosialisasi sama sekali dari pihak pemerintah kota.

Sementara itu, Arief Budiman, koordinator aksi unjuk rasa mengatakan, warga sebenarnya tidak menolak pembangunan UPS, tetapi warga meminta untuk membatalkan pembangunan UPS dan memindahkannya ke tempat lain. Pembangunan UPS hendakanya jauh dari pemukiman warga, katanya.

Di tempat terpisah, aksi demo menolak pembangunan UPS juga di lakukan oleh puluhan warga perumahan Depok Utara kelurahan Beji, Kecamatan Beji. Warga menolak pembangunan UPS yang berada di Lapangan Jalan Jawa Depok Utara. Pembangunan UPS tidak ada sosialisasinya, tiba-tiba langsung dibangun pondasi saja, tegas Dedy, salah satu warga perumahan tersebut.

Menanggapi maraknya aksi penolakan terhadap pembangunan UPS tersebut, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok Yusmanto mengatakan, pembangunan UPS di Jalan Merdeka akan tetap dilaksanakan, namun pihaknya akan memperhatikan rancangan bangunan sesuai dengan permintaan warga yaitu aspek-aspek yang dapat menimbulkan gangguan terhadap warga perumahan Taman Cipayung. (ck-26)

Warga Depok Tolak UPS

Sumber: http://matanews.com/2008/ 20  November  2008

Tak henti-hentinya permasalahan menimpa kota Depok, mulai dari semerawutnya pemasangan spanduk dan baliho yang membuat kotor tata kota hingga buruknya jalur transportasi yang membahayakan bagi pengguna jalan khususnya di wilayah Kecamatan Limo. Para pengendara, khususnya sepeda motor harus ekstra hati-hati bila melewati jalur ini.

Kini, ratusan warga Perumahan Taman Cipayung RW 27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat menolak pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di sekitar rumah mereka.

“Kami menolak dengan tegas pembangunan UPS di dekat lokasi perumahan,” kata Ketua RW 27 Rudi Ardiyanto di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Depok, Rabu.

Para pengunjuk rasa yang mengenakan pakaian serba hitam dan masker berwarna hijau tersebut berorasi dan meminta anggota dewan menerima mereka untuk beraudiensi.

Spanduk dan kertas karton dengan bermacam-macam tulisan yang bernada kecaman terhadap Pemkot Depok diusung pendemo seperti `Walikota Jangan Jadikan Rakyat Obyek UPS Demi Proyek,` Walikota Jangan Kejar Setoran Demi realisasi Proyek.

Rudi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti wakil walikota, camat, lurah, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok tapi hingga kini tidak pernah ada tanggapan apapun.

“Untuk itu kami mendatangi wakil rakyat,” katanya.

Pembangunan UPS di lokasi dekat perumahan, kata dia, berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, aroma tidak sedap tercium sepanjang hari belum lagi banyaknya lalat pembawa penyakit.

Pembangunan UPS tersebut tidak ada sosialisasi sama sekali dari pihak pemerintah kota.

“Tahu-tahu sudah ada pembangunan pondasi UPS. Pengerjaannya juga dilakukan tengah malam, seperti siluman saja,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator lapangan aksi unjuk rasa tersebut, Arief Budiman mengatakan, mereka tidak menolak pembangunan UPS tetapi meminta agar lokasinya dipindahkan ke tempat lain.

“Pembangunan UPS hendakanya jauh dari pemukiman warga. Sementara lokasi UPS tersebut hanya berjarak lima meter dari perumahan warga sehingga sangat menganggu sekali aktivitas warga,” ujarnya.

Hal senada dikatakan warga Taman Cipayung, Ganjar Samuni yakni UPS ini akan membuat lingkungan tidak sehat dan terhadap nilai ekonomi rumah di sekitar karane nantinya tidak ada yang akan tertarik membeli perumahan tersebut karena dekat dengan tempat pembuangan sampah.

“Kalau sewaktu-waktu kami ingin menjual rumah kami, akan sulit laku atau nilainya sangat rendah,” katanya.

Ia menilai bahwa proyek UPS merupakan industri pengolahan sampah yang ganas pada lingkungan karena akan menciptakan lingkungan yang kotor dan berbau sehingga rawan terhadap berbagai macam penyakit.

“Kami semua di sini sepakat untuk menolak UPS dan minta Pemkot Depok menghentikan dan memindahkan UPS tersebut ke lokasi lain,” katanya. (AS/ant)

5 Kelurahan di Depok Tolak Rencana Pembangunan UPS

Marieska Harya Virdhani – Okezone
Sumber: http://autos.okezone.com/  21 November 2008  

DEPOK – Sedikitnya lima kelurahan di Depok telah mengajukan surat penolakan kepada DPRD Depok untuk menghentikan rencana pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS), di tengah pemukiman warga.

Atas pengajuan surat tersebut, DPRD Depok hari ini memanggil Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok perintahkan Pemerintah Kota (Pemkot) menghentikan pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS), salah satunya berlokasi di Perumahan Taman Cipayung, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya.

“Melalui keputusan sela Komisi C, kami bersepakat untuk memerintahkan Dinas terkait menghentikan pembangunan UPS yang telah ditolak warga,” kata Wakil Ketua Komisi C Wahyudi usai mengadakan pertemuan dengan masyarakat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Lurah Abadijaya, dan perwakilan Kecamatan Sukmajaya, Jumat (21/11/2008).

Menurutnya, pembangunan tersebut dilakukan tanpa koordinasi secara menyeluruh dengan warga.

Pada dasarnya, lanjut Wahyudi, masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan Pemkot terhadap sampah. Namun, mereka tidak bersepakat terhadap cara Pemkot menentukan titik pembangunan UPS. “DPRD telah menerima surat penolakan yang sama dari lima titik UPS yakni Beji, Cipayung, Cinangka, Ratu Jaya, Mardeka,” tuturnya.

Wahyu menambahkan, sebetulnya Wali Kota Nur Mahmudi memiliki program pembangunan UPS di 60 titik, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya sampah ke UPS Cipayung. Sebab, pada 2009 UPS Cipayung tidak mampu lagi menampung sampah dari masyarakat Depok.

Makanya, kata dia, UPS dijadikan sebuah solusi menghancurkan sampah di tempat asal sampah itu sendiri. “Program pemerintah sebetulnya sangat baik, hanya saja aspek perencanaannya kurang matang. Mereka hanya memanfaatkan lahan fasos dan fasum tanpa mengkaji dampak dari pembangunan UPS itu sendiri bagi warga,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua II, Babai Suhaimi menegaskan Pemkot telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang 18 tahun 2008 Tentang persampahan. Di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan UPS. “Soal pembangunan UPS, DKLH (Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup) hanya mendengar pendapat beberapa orang masyarakat, camat, dan lurah. Lalu mereka mengklaim telah mendapat persetujuan dari warga. Cara seperti ini yang dijadikan ukuran mereka untuk melakukan pembangunan sangat lah naif,” katanya.

Di sisi lain, DKLH Kota Depok Walim Herwandi mengatakan, munculnya penolakan terhadap pembangunan UPS disebabkan belum adanya kesepakatan antara pemerintah dan warga. “Kami masih terus berusaha melakukan musyawarah. Proses musyawarah masih berjalan. Semoga segera ada solusinya,” imbuhnya.

Lima kelurahan yang mengajukan surat penolakan yaitu Kelurahan Beji, Cipayung, Cinangka, Ratu Jaya, dan Mardeka. (lsi)

Kisruh Pengolahan Sampah,   DPRD Depok akan Panggil Nur Mahmudi

Dari 20 titik lokasi, hampir seluruhnya mendapat penolakan dari warga.

Sumber: http://metro.vivanews.com/ 21 November 2008

VIVAnews – Komisi C yang membidangi Pembangunan DPRD Kota Depok akan memanggil Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. Pemanggilan terkait penolakan ratusan warga terhadap pembangunan 20 unit pengolahan sampah (UPS) di dekat pemukiman warga.

Sebelum memanggil walikota, Komisi c Jumat, 21 November 2008 sudah memanggil Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok, beserta jajarannya terkait persoalan yang sama.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Depok Babai Suhaeni mengatakan, dari 20 titik lokasi UPS, hampir seluruhnya mendapat penolakan dari warga.

“Bila masih ada penolakan dari warga, program pengolahan sampah lebih baik dihentikan,” ujar Suhaeni.

Lokasi penolakan warga antara lain di kawasan Beji, Perumahan Taman Cipayung, TPA Cipiowayung, Sawangan, dan Ratu Jaya. Penolakan dikarenakan warga tidak pernah dilibatkan dan diberitahu saat pembangunan unit pengolahan sampah.

Pengolahan sampah yang ditolak warga merupakan program dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) menjadi pembangunan unit pengolahan sampah.

Dari 20 UPS yang diprogramkan pembangunannya dekat pemukiman warga. Pembangunan UPS di Kota Depok merupakan program penanganan sampah sejak tahun 2007 dan telah dibangun sepuluh unit pengolah sampah.

Pada tahun ini sepuluh UPS dibangunan kembali dengan anggaran Rp 11 miliar, dari APBD 2007 – 2008. Rencanannya hingga 2011 Pemkot Depok mentargetkan akan membangun seratus UPS di Kota Depok.

Laporan : Ramuna/ Depok
• VIVAnews

Tuntutan Penutupan UPS Depok Akhirnya Dikabulkan

Sumber: http://news.okezone.com/ 30 November 2008
Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK-Perjuangan warga Bukit Rivaria, Sawangan, Depok, untuk mendesak pembatalan proyek pembangunan unit pengelolaan sampah (UPS) di sekitar lokasi perumahan, tidak sia-sia.

Setelah berdialog, pihak pengembang perumahan selaku mitra kerja Pemkot Depok bersedia menghentikan proses pembangunan UPS dan melakukan penutupan sementara hingga ada pembahasan lanjutan antara warga Bukit Riveria dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Pemkot Depok.

“Untuk sementara kami tutup hingga ada dialog pada Sabtu pekan depan,” ujar Asisten Manager Developer Bukit Rivaria, Widarto usai berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di Depok, Jawa Barat, Minggu (30/11/2008).

Atas kesepakatan ini, warga setempat secara simbolik menutup UPS dengan papan triplek dan mengambil cangkul dari pihak kontraktor. “Kalau tetap diteruskan jangan salahkan kami jika bertindak anarkis,” ancam Bahruddin, salah seorang pengunjuk rasa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Bukit Rivaria Depok pagi tadi menggelar unjuk rasa menuntut penutupan UPS. Pembangunan sarana pengolahan sampah ini dinilai lokasinya terlalu dekat dengan pemukiman. Sehingga menganggu kesehatan dan pemandangan. (ful)

Stop Pembangunan UPS

Sumber: http://matanews.com/ 1 Desember  2008

Untuk kesekian kalinya Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Depok mendapat penolakan dari warga. Penolakan itu sangat beralasan mengingat dalam pembangunan UPS sama sekali tidak melibatkan warga untuk musyawarah.

Pada hari Minggu (30/11), warga Bukit Rivaria sawangan menolak pembangunan UPS di lokasi sektor II yang dekat dengan perumahan. Menurut kordinator demo warga Rivaria M. Fuad “Pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga, padahal untuk lokasi UPS tersebut sudah tersedia didepan pintu gerbang komplek yang biasa untuk tempat pembuangan sampah. Dan itu jauh dari pemukiman warga”

Bila aspirasi warga ini sampai hari kamis(4/12) tidak mendapat tanggapan dari pemerintah dan pengelola UPS terkait, maka warga akan kembali berdemo dengan massa yang lebih besar.

Menuru M. Fuad “kami pada dasarnya mendukung program pemerintah, apalagi ini untuk kepentingan bersama tapi jangan warga tidak dilibatkan dalam menentukan titik UPS, sebaiknya pemerintah daerah koreksi kembali, bahwa harus ada komunikasi yang baik antara warga pemerintah.”

Sebelumnya juga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) agar segera menghentikan pembangunan proyek Unit Pengelolaan Sampah (UPS), karena banyaknya penolakan dari warga.

“Kami telah menerima surat dari lima wilayah tentang penolakan titik pembangunan UPS, yakni dari Beji, Cipayung, Cinangka, Ratu Jaya, dan Cimanggis. Untuk itu, pembangunan proyek UPS ini segera dihentikan dan dilakukan evaluasi,” kata Sekretaris Komis C, Babai Suhaimi, di Depok.

Namun ia menyayangkan sikap Pemkot yang tidak melakukan proses sosialisasi pembangunan dan analisa dampak lingkungan pembangunan tidak dilakukan secara baik, sehingga banyak warga menolak lokasi pembangunan tersebut.(AS/ant)

Bawa Cacing, Warga Rivaria Tolak UPS Depok

Sumber: http://news.okezone.com/ 21 Desember 2008

Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Penolakan terhadap pembangunan unit pembuangan sampah (UPS) Kota Depok terus berlanjut. Kali ini, sekira 300 warga Bukit RIvaria, Kelurahan Bedahan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa cacing.

Namun jangan salah, cacing yang dimaksud adalah sebuah kostum yang digunkan salah seorang demonstran, sebagai bentuk penyakit yang akan ditimbulkan jika UPS tersebut terus jadi dilanjutkan.

Koordinator lapangan, Turyadi (44) mengatakan, pembanguan UPS berdiameter 30 x 40 meter ini dirasa sangat mengganggu dan dapat menimbulkan berbagai penyakit.

“Karena pembangunan proyek ini berjarak hanya lima meter dari perumahan warga. Sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit,” kata Turyadi di sela-sela aksi unjuk rasa di Depok, Minggu (21/12/2008).

Dia melanjutkan, proyek bernilai Rp500 juta tersebut dinilai melanggar UU persampahan 18/2008. “Karena tidak mengajak warga untuk bersosialisasi dalam pembangunan UPS,” tegasnya.

Padahal, lanjut Turyadi, pada site plan 2006 tempat pembangunan UPS akan dijadikan tempat ibadah.

“Tetapi malah dijadikan UPS. Kita juga telah melayangkan surat kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walikota Depok, dan Pemkot Depok atas keberatan tersebut,” kesalnya. (kem)

Warga 3 Perumahan di Depok Ancam Boikot Pemilu

Sumber: http://www.elshinta.com/ 28 Desember 2008

Ratu Munawaroh – Depok, Warga dari tiga perumahan di Depok, Jawa Barat mengancam akan memboikot Pemilu 2009 bila pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di tengah pemukiman mereka masih dilanjutkan.

Warga tiga perumahan tersebut yaitu warga Perumahan Taman Cipayung Sukmajaya Depok, Perumahan Bukit Rivaria Sawangan dan Perumahan Cinere Limo Depok.

Boikot akan dilakukan oleh warga dengan tidak memilih atau memberikan hak suaranya pada Pemilu 2008 mendatang.

Demikian pernyataan warga atas sikap Pemerintah Kota Depok yang belum juga menghentikan pembangunan UPS di tengah pemukiman mereka. Ancaman warga tersebut diungkapkan dalam pertemuan yang digelar di Perumahan Taman Cipayung Sukmajaya Depok, Minggu (28/12).

Berbagai aksi penolakan telah dilakukan warga hingga melayangkan surat ke Walikota Depok untuk meminta pembangunan UPS dihentikan. Namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Pemkot Depok.

Warga yang meminta relokasi UPS tersebut merasa kecewa dan berencana akan melakukan aksi yang lebih besar sampai Pemkot Depok mau menghentikan dan merelokasi pembangunan UPS di tengah-tengah pemukiman warga. (der)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s