Berita UPS 2009

2009

Pemkot Depok Harus Hentikan Proyek UPS

Sumber: http://nasional.kompas.com/ 3 Januari 2009

JAKARTA, SABTU — Pemerintah Kota Depok harus menghentikan pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di wilayah Depok karena tidak layak secara lingkungan hidup. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, Selamet Daroyni, mengatakan hal itu di Depok, Sabtu (3/1).

WALHI juga menilai proses pengerjaan proyek di 20 titik di 6 kecamatan di wilayah Depok itu tidak transparan dan tidak partisipasif. Karena itu, Selamet mengimbau warga Depok yang terkena dampak atau terganggu dengan proyek tersebut untuk bergabung agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan hak atas lingkungan hidup warga tidak terlanggar.

Persoalan sampah di Depok memang sangat kompleks, tetapi pemerintah, kata Selamat, tidak boleh menetapkan kebijakan tanpa harus berdialog dengan warga. “Warga pasti akan mendukung sepanjang pemerintah juga mempunyai itikad baik dan mau memberikan ruang partisipasi aktif dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan,” kata Selamat seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, proyek UPS tanpa partisipasi warga dapat dipastikan akan memicu gejolak sosial, terutama dari warga yang terkena dampak langsung dan berada dekat dengan proyek.

WALHI Jakarta sebelumnya sudah melayangkan surat protes kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. WALHI minta agar proyek itu dikaji ulang. WALHI mempersoalkan lokasi pembangunan UPS yang berada di tengah permukiman ribuan warga.

Warga Depok Tolak Unit Pengelolaan Sampah 

Sumber:  http://berita.liputan6.com/ 08 Januari 2009 

Liputan6.com, Depok: Ratusan warga Kompleks Taman Cipayung dan Perumahan Bukit Rivaria Depok, Jawa Barat, Kamis (8/1) pagi, berunjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota Depok. Massa memulai unjuk rasa di Kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok.

Dengan mengenakan penutup hidung sebagai simbol protes, massa menuntut penolakan pembangunan unit pengelolaan sampah (UPS) di lingkungan mereka. Keberadaan UPS akan menimbulkan bau busuk dan berdampak pada kesehatan warga.

Warga mengancam membawa masalah ini ke pengadilan jika tuntutannya tak dikabulkan. Massa melanjutkan aksinya ke Kantor Wali Kota Depok. Aksi menolak pembangunan UPS juga sebelumnya dilakukan warga Sukmajaya, Depok karena merasa terganggu.(OMI/Tim

Warga Depok Tolak Unit Pengelolaan Sampah

Koran Tempo – 09 Januari 2009

Sumber: http://digilib-ampl.net/

DEPOK — Sekitar 400 warga Kelurahan Abadi Jaya, Cinere, dan Perumahan Bukit Rivaria kemarin mendatangi kantor Wali Kota Depok. Mereka menuntut pemerintah menunda pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS). “Banyak warga yang resah,” ujar Arif Budiman, 40 tahun, warga RT 2/27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok.

Arif menerangkan, masyarakat sebenarnya bisa menerima keberadaan UPS. Tapi persoalan muncul lantaran lokasi yang dipilih oleh pemerintah sangat dekat dengan pemukiman warga. “Pemerintah bahkan belum mensosialisasikan program itu kepada warga setempat. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,” katanya.

Rencana pembangunan UPS dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok sejak awal kepemimpinan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail. Program itu ditujukan untuk memutus rantai pengolahan sampah yang dinilai kurang efektif. Melalui program itu, sampah-sampah akan dikelola oleh mesin-mesin UPS yang didirikan di masing-masing kecamatan.

Di lingkungan Kecamatan Sukma Jaya, UPS rencananya akan didirikan di Jalan Merdeka, dekat Taman Cipayung. Lokasi itu berjarak sekitar 10 meter dengan perumahan warga. Menurut Arif, pemilihan lokasi itu tidak bersahabat dengan lingkungan warga sekitar. “Baunya sangat menyengat,” katanya.

Hal serupa dialami ratusan warga yang tinggal di Perumahan Bukit Rivaria, Sawangan, Depok. UPS yang terletak di dalam lingkungan perumahan itu rencananya akan dioperasikan untuk mengolah sampah-sampah yang dibuang warga se-Kecamatan Sawangan.

Di lingkungan perumahan, kata Tony Bernadus, 41 tahun, warga Sektor II Bukit Rivaria, UPS hanya berjarak tidak lebih dari 10 meter dari perumahan. Minimnya jarak tersebut dikhawatirkan bakal berdampak pada kesehatan warga sekitar. Lokasi itu pun akan menjadi rute para pemulung yang akan mengais rejeki dari tumpukan sampah. “Dan ini juga menyangkut soal keamanan,” katanya.

Warga telah tiga kali mengirim surat kepada wali kota tentang sampah tersebut. Tapi hingga kini tidak satu pun surat-surat itu ditanggapi oleh pemerintah. Menurut Tony, keberadaan UPS mestinya diawali dengan analisis mengenai dampak lingkungan. “Idealnya berjarak 1 kilometer dari pemukiman warga,” ujarnya.

Ratusan orang berbaju putih yang datang dengan puluhan kendaraan itu berencana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi. Tapi harapan mereka kandas. Setelah lima jam menunggu, wali kota menolak menemui mereka.

Aksi massa yang tinggal di dekat Taman Cipayung dilanjutkan di depan UPS. Mereka menyegel hanggar UPS yang baru rampung sekitar 40 persen. “Bangunan ini kami segel sampai wali kota bersedia menerima kami,” kata Arif.

Minggu lalu, mereka telah melaporkan Wali Kota Nur Mahmudi ke Kepolisian Sektor Sukma Jaya dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok Walim Herwandi menilai reaksi masyarakat semata sebagai benturan pemahaman. Menurut dia, program ini merupakan solusi terbaik yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani sampah, baik dari aspek teknis, perencanaan, sosial, maupun lingkungan.

“Masa sih pemerintah mau mengorbankan rakyatnya sendiri,” katanya saat dihubungi Tempo. Ia menjamin sampah yang dikelola di setiap UPS tidak akan mengganggu kenyamanan warga sekitar. RIKY FERDIANTO

Tolak UPS, Ribuan Warga Depok Demo Nurmahmudi

Sumber:  http://www.forumbebas.com/ 8 Januari  2009

Sekitar seribu orang warga Kota Depok dari Perumahan Bukit Rivaria, Desa Limo, Taman Cipayung, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendatangi kantor pemerintahan kota di Jalan Margonda Raya, Depok.

Kedatangan kali ini, mereka menuntut agar Walikota Nurmahmudi Ismail menghentikan pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di tengah pemukiman mereka di tiga lokasi tersebut.

“Kami menolak pembangunan UPS. Karena kami khawatir terserang penyakit. Belum lagi suara mesinnya yang mengganggu warga,” ujar koordinator aksi Arif Budiman dalam orasinya, Kamis (8/1/2009).

Warga Taman Cipayung ini berpendapat, pembangunan UPS sebetulnya langkah yang positif. Hanya saja, lokasi pembangunannya dinilai kurang tepat karena berada di tengah perumahan warga.

“Kalau tuntutan kami tidak dihiraukan, kami bertekad akan membongkar proyek tersebut,” tandasnya.

Aksi yang dimulai sekira pukul 09.30 WIB ini diwarnai dengan aksi teatrikal dan bakar ban. Selain itu, ribuan warga juga kompak menutup mulutnya dengan masker dan mengenakan pakaian warna putih sebagai wujud protes.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan pengawalan dari ratusan polisi dan Satpol PP. Mereka bersikukuh ingin bertemu Nurmahmudi yang saat ini sedang berada di ruangannya

Gara-gara Sampah, Wali Kota Depok Dilaporkan ke PTUN

Sumber: http://nasional.kompas.com/ 13 Januari 2009

DEPOK, SELASA — Warga Perumahan Taman Cipayung RW 27, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, melaporkan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait masalah penempatan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di permukiman warga.

“Hari ini kami melaporkan Wali Kota Depok Nur Mahmudi ke PTUN Bandung,” kata Kuasa hukum warga Perumahan Taman Cipayung, Iskandar, di Depok, Selasa (13/1).

Menurut dia, laporan ke PTUN tersebut hanya berisi permintaan warga agar Pemkot Depok memindahkan lokasi UPS dari permukiman warga. Nur Mahmudi dianggap melanggar UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan karena warga tidak dilibatkan dalam sosialisasi. “Jaraknya sangat dekat dengan rumah hanya sekitar enam meter,” jelasnya.

Menurut undang-undang tersebut, jarak antara permukiman dan tempat pengolahan sampah seperti UPS adalah 500 meter hingga 1 kilometer, sedangkan untuk TPA sampah 1-2 kilometer.

Lebih lanjut ia mengatakan, Wali Kota Depok telah mengeluarkan surat keputusan yang hanya bisa dicabut dan dibatalkan oleh putusan PTUN. Sebenarnya, menurut Iskandar, warga telah berusaha berdialog dengan Wali Kota, tetapi selalu ditolak. “Surat telah kami masukkan ke Pemkot Depok tapi tidak pernah ada tanggapan,” jelasnya.

Selain itu, warga Perumahan Taman Cipayung juga telah melaporkan Proyek UPS tersebut ke Polsek Sukmajaya, tetapi hingga kini belum juga mendapat tanggapan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta Slamet Daroyni menilai, pelaksanaan pembangunan proyek UPS oleh Pemkot Depok di Taman Cipayung, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, melanggar UU Lingkungan Hidup. “Setelah saya pelajari proyek pembangunan UPS melanggar UU Lingkungan Hidup,” katanya.

Slamet mengatakan, fakta-fakta di lapangan memperlihatkan proyek UPS melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pembangunan UPS tersebut tidak ada ruang bagi partisipasi masyarakat sehingga mendapat penolakan dari warga setempat.

Kasus Unit Pengolahan Sampah,  Wali Kota Depok Baru Siapkan Tim Hukum

KORAN TEMPO, Kamis, 29 Januari 2009
Sumber: http://almarjanonline.com/

DEPOK – Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail baru menyiapkn tim hukum untuk menangkis gugatan atas kebijakan pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) Taman Cipayung di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahkan, “(Gugatan) Sedang kami pelajari,” kata Kepala Bagian Hukum Kota Depok Syafrizal di kantornya kemarin. Ia menjelaskan, tim akan mewakili kepentingan Nur Mahmudi sebagai tergugat. Tapi, Bagian Hukum tak bisa berbuat banyak lantaran belum mendapat surat kuasa dari Wali Kota Nur Mahmudi. “Kemungkinan dalam beberapa hari ini sudah keluar (surat kuasa),” tutur Syafrizal.

Syafrizal pun mengaku baru menerima surat undangan sidang pada Selasa pagi. Alasan tersebut juga yang membuat pihak tergugat tak bisa menghadiri sidang perdana pada hari itu. “Pengadilan bisa memahaminya,” ujarnya.

Dalam gugatannya, warga Perumahan Taman Cipayung, Sukmajaya, Depok, meminta surat keputusan pembangunan UPS di perumahan mereka dicabut. Mereka menilai tidak ada sosialisasi sebelumnya dan jarak unit itu terlalu dekat dengan rumah warga.

Tapi, Nur Mahmudi tak memenuhi panggilan sidang dengan agenda meminta keterangan penggugat tadi. Padahal, sidang harus dihadiri pihak tergugat. Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Walim Herwandi dan Kepala Bagian Humas Eko Heruyanto mengaku tak tahu perkembangan kasus ini. “Saya tak tahu. Itu urusan wali kota,” ujar Walim, Selasa lalu.

Kuasa hukum warga Cipayung, Eman Ahmad Sulaiman, tak yakin pengadilan terlambat mengirim undangan sidang. Apalagi, gugatan sudah lama diajukan. “Kami sudah menerima undangan sejak sepekan lalu,” ujarnya kemarin. Akhirnya, proses dismissal itu ditunda hingga 3 Februari. “Jika wali kota tak datang lagi, prosesnya jalan terus,” Eman menambahkan.

Eman, yang juga warga Perumahan Taman Cipayung, mengungkapakn bahwa dalam sidang lanjutan pengacara akan meminta majelis hakim menunda seluruh proses pembangunan UPS di Depok sampai perkara itu berkekuatan hukum tetap. Penundaan ini dinilai sangat penting untuk menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara jika akhirnya putusan pengadilan berpihak kepada warga.

“Artinya, penbangunan harus menunggu keputusan hakim,” katanya. Penghentian sementara pembangunan proyek pemerintah daerah tadi juga akan menghindari ekses negatif, misalnya perusakan oleh warga seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. JOBPIE S. | RIKY FERDIANTO

UPS DEPOK TIDAK KANTONGI SK

Harian Pikiran Rakyat, 05 Februari 2009

Sumber: http://www.ahmadheryawan.com/

Depok,(PR).-
Pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) di Depok tidak mengantongi surat keputusan (SK) wali kota. Hal itu terungkap pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat. Keterangan itu disampaikan Iskandar Zulkarnaen Datau, selaku kuasa hukum warga Perumahan Taman Cipayung.

Dalam sidang itu, baru terungkap projek UPS Perumahan Taman Cipayung dan lokasi UPS lainnya, di Depok tidak mempunyai SK pendirian. “Saya kaget mendengar penjelasan dua perwakilan Pemkot Depok di persidangan. Ternyata projek bernilai miliaran rupiah itu tak memiliki SK,” ujarnya, saat dihubungi kemarin.

Agenda sidang, menurut Iskandar, mendengarkan penjelasan pihak tergugat yakni Pemkot Depok, yang diwakili Kepala Bagian Bidang Hukum Pemkot Depok Safrizal dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok. Saat itu, Ketua PTUN Bandung Syaifullah dan Panitera PTUN Bejo memeriksa objek gugatan. Namun, pihak Pemkot Depok tidak dapat menunjukkan SK tersebut.

Namun, kedua pejabat Pemkot Depok tersebut berkilah bahwa semua orang bisa menerima keberadaan UPS, tanpa perlu menunjukkan SK. Alasannya, Pemkot Depok hanya menjalankan program yang tertuang dalam perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan SK Kementerian Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah.

“PTUN Bandung memberikan batas waktu hingga 10 Februari kepada Pemkot Depok untuk melengkapinya. Jika SK tetap tak bisa ditunjukkan, PTUN akan mengeluarkan putusan jika tak bisa meneruskan pemeriksaan terhadap kasus gugatan ini,” ujar Iskandar.

Selanjutnya, pihaknya akan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Atau melalui cara penyelesaian hukum yang lain. “Saya merasa heran dan tak habis pikir, bagaimana pertanggungjawaban wali kota jika projeknya tak dilengkapi SK,” ujarnya.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkot Depok Eko Herwiyanto mewakili Safrizal menyatakan pihaknya akan menaati mekanisme hukum. (A-163)***

Kasus UPS Sarat Unsur Politik

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 5 Februari 2009 

DEPOK, (PRLM).- Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Muttaqien mengatakan kontroversi pembangunan unit pengolahan sampah (UPS) sarat akan unsur politik. Menurur dia, indikasinya adalah warga yang menolak pembangunan dan melakukan demo adalah warga di luar pemukiman yang akan dibangun UPS.

“Sebagai contoh adalah demo di Perumahan Graha Cinere, Kecamatan Limo. Yang berdemo adalah warga dari Perumahan Rivaria, Sawangan dan Taman Cipayung,” kata Muttaqien, Kamis (5/2).

Dikatakan Muttaqien, memang warga membawa isu lingkungan hidup menentang pembangunan UPS, seharusnya warga justru mempermasalahkan tempat pembuangan sementara (TPS) yang dinilai liar dan berada di kawasan Cinere. “Setidaknya ada 15 TPS liar yang tingginya mencapai 2 meter. Mengapa itu didiamkan begitu saja padahal itu mengganggu warga sekitar,” ungkapnya.

Kelimabelas TPS tersebut, tutur anggota dari fraksi PKS ini, sudah meresahlan dan mengganggu warga. Pasalnya, warga sudah mengeluh TPS liar tersebut telah mencemarkan udara dan resapan air. “Jadi ini memang sarat akan konspirasi politik,” kata Muttaqien. (A-163/A-147)***

Mesin UPS Rusak, Sampah Menumpuk di Depok

Sumber:  http://news.okezone.com/ 24 Juni 2009
Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Mesin unit pengolahan sampah (UPS) di Jalan Jawa, Kecamatan Beji, Depok rusak. Akibatnya, sampah di area UPS seluas ratusan meter kubik menumpuk selama empat hari.

Ratusan warga di sekitar unit pengolahan sampah di RT7, RT8, dan RT9 di kecamatan tersebut merasa terganggu dengan tumpukan sampah yang semakin menggunung. Hal ini terjadi karena kerusakan mesin pemindah sampah (sovel) dan salah satu komponen alat pengolah sampah rusak.

“Karet mesin pengolah sampah rusak dan sempat tak beroperasi. Sebelumnya alat beratnya rusak karena sudah tua,” ujar Koordinator Kebersihan Kecamatan Beji Iwan Hermawan, Rabu (24/6/2009).

Dia mengaku, sudah mengajukan penggantian alat berat tersebut pada Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Yusmanto. Namun, masih belum disetujui karena dananya terbatas. Sedangkan akibat karet dalam komponen mesin pengolah sampah yang aus, operasionalisasi pengolahan terganggu.

Kerja jadi tak efektif, ujar Iwan, biasanya tiap hari bisa mengolah sampah sekitar 60 m2 dari 52 gerobak, tapi sekarang hanya bisa setengahnya saja. Sampah yang terolah hanya sampah organik dan basah, sisanya yang berupa sampah plastik diangkut ke TPA Cipayung.

Alhasil, hingga Selasa lalu (23/6), tumpukan sampah mencapai sekitar dua meter. Volume sampah berkurang pada Rabu siang tadi setelah DKP meminjam alat berat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok.

Sementara itu, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Yusmanto mengakui penumpukan dan keterlambatan sampah terjadi sejak 10 hari lalu karena alat berat pengangkat sampah mengalami rusak berat.

“Alat tersebut hasil hibah tahun 1986 dari Kabupaten Bogor dan sudah diperbaiki,” ujarnya.

Pengembang Perumahan di Depok Wajib Bangun UPS

Sumber: http://metrotvnews.com/ 15 November 2009

Metrotvnews.com, Depok: Para pengembang perumahan di Kota Depok, Jawa Barat, diwajibkan menyiapkan lahan unit pengelolaan sampah (UPS), kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kota Depok, Irwansyah, Ahad (15/11).

“Pemerintah daerah tak bisa lagi menjadi pemegang peran utama dalam pengelolaan sampah, untuk itu perlu keterlibatan masyarakat dan swasta,” katanya.

Irwansyah mengatakan, sebelum pengembang mendapatkan semua izin pengelolaan kawasan dan pembangunan rumah, harus dapat menunjukkan secara persis lokasi UPS tersebut. Keberadaan UPS itu pun harus disampaikan dalam pemaparan yang dilakukan pengembang terkait pengelolaan kawasan.

“Kalau tidak ada lokasi untuk UPS, izin tidak akan keluar,” tegasnya lagi.

Irwansyah menjelaskan, pembangunan UPS tersebut tidak bisa dilakukan belakangan dan harus ada bersama-sama dengan pembangunan perumahan. “Kalau tidak memenuhi aturan ini pembangunan perumahan bisa dihentikan sementara,” katanya.

Irwansyah menambahkan, penyiapan UPS yang melibatkan pengembang sangatlah penting, karena lebih dari 60 persen sampah yang ada di Depok merupakan sampah rumah tangga. Dikatakannya, saat ini volume sampah di Kota Depok mencapai 3.500 meter kubik setiap hari. Jumlah tersebut akan meningkat cepat, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

“Kalau sampah tidak ditangani di tempatnya, masalah sampah bisa sulit diselesaikan,” katanya.

Irwansyah mengatakan, program UPS tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan pihaknya akan menyiapkan 100 UPS sebagai alternatif penyiapan lahan TPA.

Dikatakannya penyiapan UPS itu dilakukan bertahap mulai 2008 sebanyak 20 unit, dilanjutkan sebanyak 10 unit pada 2009, 15 unit pada 2010 dan 15 unit pada 2011. Dengan program tersebut diharapkan tidak ada lagi persoalan sampah saat TPA Cipayung tak beroperasi.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam dua tahun mendatang tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung tidak bisa digunakan lagi, karena lahan seluas 10 hektare itu sudah penuh dengan sampah.(Ant/RIZ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s