Berita UPS 2010

Februari 2010

UPS Merdeka 1 Dikeruk

Sumber: http://www.depok.go.id/18 Pebruari 2010

Sekitar 30 truk pengangkut sampah dikerahkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DPK) Kota Depok, untuk mengangkut sampah dari Unit Pengolahan Sampah ( UPS ) Merdeka 1 di jl. Merdeka Raya., Rabu ( 17/2 ).

Sampah – sampah tersebut langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) Cipayung. Pengangkutan sampag yang dilakukan sejak pagi hari, ini dikarenakan volume samaph yang ada di UPA tersebut nyaris melebihi kapasitas. “ Sebenarnya kegiatan pengangkutan sampah ini kami lakukan secra rutin yakni seminggu dua kali. Tapi untuk pengangkutan hari ini memang besar – besaran,” kata Koordinator Lapangan DKP Agus Setiawan.

Melihat kondisi sampah, Agus sangat menyayangkan kesadaran warga yang tidak memisahkan antara sampah organik dan non – organik. “ Mas bisa lihat sendiri kalau sampah organik dan non – organik bersatu di tempat ini. Bahkan sampai ada yang membuang kasur,” ujar Agus.

Tumpukan sampah di UPS ini rencananya akan di kuras habis, akan tetapi tidak bisa selesai hari ini. “ Kita akan kuras dan angkut seluruh sampah yang ada di UPS ini tetapi tidak akan selesai hari ini dan sisanya kita lakukan secara bertahap,” tegasnya.

Maret 2010

UPS Jadi Tempat Penampungan Sementara

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/21 Maret 2010

DEPOK, Kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengklaim pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) sebagai sebuah program jitu mengatasi masalah persampahan di Depok, namun masih ada UPS yang di bangun dengan biaya cukup besar beroperasi tidak sesuai fungsi dan kegunaanya. Salah satu contohnya adalah UPS Taman Cipayung. UPS tersebut telah berdiri sejak 2009, namun hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah sementara. Padahal, seharusnya UPS bekerja sebagai pencacah sampah dan mampu menghasilkan pupuk organik.

Hal tersebut terjadi karena mesin pengolahan sampah tak kunjung dijalankan. Akibatnya, sampah-sampah yang terkumpul dari delapan RW hanya ditumpuk di UPS untuk kemudian diangkut dengan truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung.

Menurut Pengawas UPS Taman Cipayung, Madi, pada musim kemarau tumpukan sampah tidak terlalu mengeluarkan bau tak sedap. Hal itu terjadi lantaran sampah-sampah tersebut selalu diangkut ke TPA. Akan tetapi memasuki musim penghujan, petugas pengangkut sampah hanya mampu mengangkut sebagian sampah ke TPA. “Musim hujan pengangkutan kurang, jadi sampahnya over load,” kata Madi, kemarin.

Madi mengatakan, setiap terjadi transefer sampah dari UPS ke dalam truk, sebagian sampah berceceran. Tak jarang membuat akses jalan di depan UPS menjadi terhambat. “Tiap hari sampah yang berserakan di jalan pasti kita bersihkan pakai alat berat,” katanya.

Madi mengatakan, UPS ini menampung delapan kubik sampah setiap harinya. Gerobak-gerobak sampah yang membawa sampah dari delapan RW akan datang setiap harinya sekitar pukul 08:00 sampai pukul 11:00 WIB. Sedangkan, truk pengangkut sampah dari TPA Cipayung akan tiba pada pagi harinya.

Kepala Bidang Pelayanan Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Rahmat Hidayat mengakui bahwa UPS Taman Cipayung belum dapat beroperasi secara maksimal. “Ada warga yang masih menolak, jadi mesin belum kita nyalakan,” kata dia.

Rahmat mengatakan, penolakan tersebut muncul karena warga khawatir mesin UPS akan menimbulkan suara bising. Padahal, mesin UPS tidak terlalu mengeluarkan suara bising. “Sebetulnya hal itu bukan lah masalah besar, hanya warga kurang memahami cara kerja UPS,” katanya.

Ke depannya, pihak Dinas Kebersihan berencana untuk melakukan pendekatan ulang ke masyarakat, agar mesin UPS dapat beroperasi, sehingga sampah dapat diolah dan bukannya menumpuk di dalam bangunan. “Sementara ini UPS memang baru bisa jadi tempat penampungan sementara,” kilahnya.

Rahmat mengatakan hingga tahun 2010 ini, Pemkot Depok telah mengoperasikan 16 UPS di Kota Depok. Sedangkan tiga UPS masih mendapat penolakan, yakni UPS Taman Cipayung, Perumahan Puri Bali, dan UPS Bukit Rivaria.

Program UPS Depok Gagal Total

Republika, 02 Juni 2010

Sumber:  http://bataviase.co.id/

DEPOK – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menilai pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) gagal total dan menimbulkan masalah baru. Babay Suhaimi, anggota Komisi C DPRD Depok, mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang pembuatan UPS. Jika ternyata UPS tidak bermanfaat, DPRD akan menyalurkan anggarannya untuk kepentingan lain.

“Pengkajian akan kami lakukan sepanjang Juli samgai Agustus,” kata Babay kepada Republika, Selasa (1/6). “Kami akan mengundang pakar untuk membahas masalah ini dan memberikan rekomendasi.” Pengkajian, masih menurut Babay, akan difokuskan pada jumlah sampah yang dikelola UPS dan anggaran yang telah dikeluarkan. Semuanya akan dihitung dan dibandingkan, untuk memastikan program ini terlalu mahal.

Pembangunan satu UPS membutuhkan dana Rp 900 juta. Rincinya, Rp 600 juta untuk pembelian alat pengolah sampah, dan Rp 300 juta pembebasan lahan dan pembangunan fisik. Padahal, kata Babay, anggaran itu bisa ditekan. “Survei yang kami lakukan menunjukkan peralatan pengolahan sampan ternyata rakitan dalam negeri dan bisa berharga antara Rp 200 juta dan Rp 300 juta,” kata Babay.

Ia juga mengatakan, Pem-kot Depok sebetulnya tak perlu membuat banyak UPS. Cukup satu UPS tapi dengan teknologi canggih dan kapasitas pengelolaan maksimal. “Kalau dipaksakan membangun banyak-banyak, tempat yang semula tak punya sampah menjadi harus punya sampah,” kata Babay.

Senada dengan Babay, Ketua Komisi C DPRD Depok, Edi Sitorus, beberapa waktu, lalu mengatakan pemilahan sampah yang seperti dicanangkan dalam program UPS memang bagus tapi pembangunannya tak terencana dengan baik. Ia juga menilai pembangunan UPS terkesan tergesa-gesa. Banyak lahan UPS yang hingga kini masih bermasa-lah. Sebagian warga yang tinggal di lokasi sekitar UPS merasa tak pernah dimintai persetujuan. Akibatnya, banyak aksi protes, karena masyarakat tak menghendaki lingkungannya menjadi tempat pengolahan sampah.

Pembangunan UPS terkait UU Nomo/ 18 Ta,hun 2008 yang mengharuskan pemerintah daerah membuat tempat pengolahan sampah. Jika lalai, Pemkot dikenai sanksi pemerintah Depok berniat membangun 60 UPS, tapi hingga kini baru 18. Di antaranya; UPS Merdeka I dan II di Kecamatan Sawangan, UPS Griya Tugu Asri, dan UPS Pasar Cisalak di Kecamatan Cimanggis.

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Depok, Rahmat Hidayat, mengatakan, UPS hanya bisa mengurangi beban sampah di Depok, bukan mengatasi. Data DKP memperlihatkan produksi sampah masyarakat Depok mencapai 4.500 meter kubik per hari, tapi yang bisa ditangani hanya 1.200 meter kubik. Jadi 3.000 meter kubik sampah yang belum tertangani.

Sebanyak 18 UPS yang kini beroperasi hanya bisa menangani 540 meter kubik per hari. Rincinya, satu UPS menampung 30 meter kubik per hari. Tahun 2010, Pemkot Depok berencana membangun 15 UPS lagi dengan dana Rp 11 miliar. cai, ed teguh s

UPS Kota Depok Harus Ditangani secara Baik

Berita Kota, 02 Juni 2010
Sumber: http://bataviase.co.id/

JAKARTA, BK

Meski permasalahan sampah di Kota Depok tidak serumit persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), namun jika tidak ditangani secara serius bukan tak mungkin akan menjadi persoalan baru di masa datang. Apalagi, jika tidak disertai dengan penanganan Unit Pengolahan Sampah (UPS) secara baik guna mengurangi beban di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Anggota Komisi C dari Fraksi Partai Golkar, Babai Suhaemi, menilai, UPS yang dibangun Pemkot Depok gagal total. Karena selama tiga tahun berdiri UPT tidak mampu mengatasi sampah “Kami akan mengkaji ulang anggaran pembuatan UPS pada Juli-Agustus ini. Kalau tidak ada manfaatnya, dananya bisa disalurkan ke pembangunan lain,Seharusnya, kata dia, Pemkot Depok membangun sebuah UPSberskala besar dan berteknologi canggih. Dengan dana membangun 18 UPS sebesar Rpl6 miliar, seharusnya UPS sudah berteknologi canggih.

Hal senada disampikan Ketua Komisi C DPRD Depok dari Fraksi Partai Demokrat, Edi Sitorus. Ia menambahkan, meski program pemilahan sampah memiliki tujuan yang baik, namun pembangunan UPS terkesan terburu-buru dan tidak terencana dengan baik.Menanggapi ini, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Depok, Rahmat Hidayat, menyatakan, UPS memang belum mampu mengatasai sampah di Depok tetapi mengurangi beban sampah yang ada.

Mcnurut Rahmat, UPS mampu mengurangi beban TPA Cipayung. Sebab, 18 UPS yang kini beroperasi mampu mengolah sampah sebanyak 540 meter kubik. Dengan begitu, TPA Cipayung yang awalnya mene-rima 1.200 meter kubik per harinya dari total sampah di Kota Depok sebesar 4.500 meter kubik, kini hanya menerima sampah sekitar 660 meter kubik per harinya.

“Pekerjaan rumah kami adalah bagaimana mengatasi 3.300 meter kubik sampah.Rahmat mengatakan, untuk menangani sisa sampah, maka pada i 2010,Pemkot Depok berencana membangun 15 UPS. Kerena itu pihaknya akan mengajukan dana sebesar Rp 11 miliar, dh

Korupsi UPS Depok Harus Diungkap

Media Indonesia, 04 Juni 2010

Sumber: http://bataviase.co.id/

KOMISI Pemerintahan DPRD Kota Depok mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai Rpl6,5 miliar, dalam proyek pembangunan 30 hanggar unit pengelolaan sampah (UPS) bermasalah di wilayah Depok.

Menurut anggota Komisi A DPRD Kota Depok Karno, pengusutan terhadap dana untuk hanggar 30 UPS perlu karena buruknya mutu UPS. “Ada unsur KKN antara petinggi pemerintah daerah setempat dan 30 kontraktorpelaksana. Sementara itu, manfaat UPS terhadap masyarakat di Kota Depok tidak ada,” kata Karno kepada Medw Indonesia di ruang kerjanya, kemarin.

Karno merinci penanggung jawab 30 hanggar UPS ialah Nur Mahmudi Ismail selaku Kepala Daerah Kota Depok. Sementara itu, pengguna anggaran (PA) hanggar UPS 2008 adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Walim Herwandi. Di sisi lain, PA untuk hanggar UPS 2009 ialah Kepala Dinas DKP Sri Utomo. Adapun kuasa PA 30 hanggar UPS Yusmanto.

Namun, pembangunan hanggar terus diprotes warga. Seperti pembangunan hanggar UPS di Jalan Merdeka 1 tidak dioperasikan karena diprotes warga Perumahan Taman Cipayung. Demikian juga dengan hanggar UPS di Jalan Merdeka II, dekat Unit Lakalantas Polres Metro Depok yang juga ditolak warga.

“Nanti dalam Rapat Paripurna DPRD, saya akan usulkan agar UPS-UPS itu ditutup. Bekas hanggar itu dialihfungsikan sebagai sarana olahraga,” janji Karno. Saat menanggapi desakan DPRD Kota Depok untuk mengusut korupsi hanggar UPS, Kepala DKP Kota Depok Sri Utomo akan menyampaikannya kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. “Untuk pengusutan korupsi itu, saya tidak bisa berkomentar karena pada 2008-2009 saya belum di DKP,” terang Sri Utomo. Adapun mengenai penolakan warga terkait dengan rencana pengoperasian UPS, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dengan warga Taman Cipayung. (KC/M-3)

Dana Pembangunan UPS Diselewengkan Pejabat Depok

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/ 28 Juli 2010

Penulis : Kisar Rajaguguk

DEPOK–MI: Miliaran rupiah dana unit pengolahan sampah (UPS) Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kota Depok diduga dikorupsi. Anggaran UPS dikorupsi melalui mark up dan pembentukan kelompok kerja fiktif.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Depok Sofyan Selle mengakui, miliaran dana pembangunan UPS yang dikelola Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kota Depok diduga mengalir ke kantong pejabat Kota Depok. Modus operandinya dengan mark up dan pembentukan kelompok kerja fiktif.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Depok terkait kasus korupsi UPS kini diperiksa Kejaksaan Negeri. Salah satunya, Asep Sumiardja, Kepala Bidang Kebersihan dan Ketertiban Dinas Koperasi UMKM Kota Depok. Dugaan mark up anggaran UPS terjadi pada 2008. “Dalam kasus ini, Asep diperiksa sebagai saksi,” kata Sofyan.

Namun, Sofyan menambahkan, tidak ada yang tidak mungkin. Saksi bisa jadi tersangka. “Semua bisa berubah, tergantung hasil pemeriksaan,” katanya. Kasus ini ditangani kejaksaan karena dugaan mark up anggaran pembangunan hanggar dan mesin UPS mencapai miliaran rupiah di dua pasar tradisional, yakni Pasar Kemiri Muka, Kecamatan Beji, dan Pasar Cisalak, Cimanggis.

Selain itu, Kejaksaan Negeri melakukan pengumpulan bahan keterangan mark up dana operasional UPS di Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak hingga merugikan keuangan daerah mencapai miliaran rupiah periode 2008-2010. “Ini kasus besar. Nilai proyeknya mencapai miliaran,” ujar Sofyan kepada Media Indonesia, Rabu (28/7).

Kasus UPS menjadi perhatian masyarakat. Karenanya, penyidik kejaksaan akan bekerja maksimal, objektif, dan transparan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Kasus dugaan korupsi pembangunan UPS menyeret banyak pejabat pemerintah daerah. Selain melibatkan pejabat, beberapa non-PNS pemerintah daerah juga terlibat, antara lain koordinator UPS yang mengorganisasi puluhan tenaga kerja di UPS Pasar Kemiri Muka dan UPS Pasar Cisalak.

Berdasarkan data, jumlah buruh yang dikaryakan untuk mengelola sampah UPS di Pasar Kemiri Muka lebih kurang 26 orang dengan upah Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Buruh yang dikaryakan untuk UPS Pasar Cisalak kurang lebih 18 orang dengan upah sama sejak 2008 sampai saat ini.

Untuk diketahui, penyidik Kejaksaan Negeri, hingga saat ini masih terus menyelidiki nilai kerugian daerah dari pembangunan proyek UPS Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak. (KG/OL-5)

Diduga Dana Pembangunan UPS Dikorupsi Pejabat Depok

Media Indonesia,  29 Juli 2010
Sumber: http://infokorupsi.com/id/

Depok – Miliaran rupiah dana unit pengolahan sampah (UPS) Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kota Depok diduga dikorupsi. Anggaran UPS dikorupsi melalui mark up dan pembentukan kelompok kerja fiktif. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Depok Sofyan Selle mengakui, miliaran dana pembangunan UPS yang dikelola Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kota Depok diduga mengalir ke kantong pejabat Kota Depok. Modus operandinya dengan mark up dan pembentukan kelompok kerja fiktif.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Depok terkait kasus korupsi UPS kini diperiksa Kejaksaan Negeri. Salah satunya, Asep Sumiardja, Kepala Bidang Kebersihan dan Ketertiban Dinas Koperasi UMKM Kota Depok. Dugaan mark up anggaran UPS terjadi pada 2008. “Dalam kasus ini, Asep diperiksa sebagai saksi,” kata Sofyan.

Namun, Sofyan menambahkan, tidak ada yang tidak mungkin. Saksi bisa jadi tersangka. “Semua bisa berubah, tergantung hasil pemeriksaan,” katanya. Kasus ini ditangani kejaksaan karena dugaan mark up anggaran pembangunan hanggar dan mesin UPS mencapai miliaran rupiah di dua pasar tradisional, yakni Pasar Kemiri Muka, Kecamatan Beji, dan Pasar Cisalak, Cimanggis.

Selain itu, Kejaksaan Negeri melakukan pengumpulan bahan keterangan mark up dana operasional UPS di Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak hingga merugikan keuangan daerah mencapai miliaran rupiah periode 2008-2010. “Ini kasus besar. Nilai proyeknya mencapai miliaran,” ujar Sofyan kepada wartawan, Rabu (28/7).

Kasus UPS menjadi perhatian masyarakat. Karenanya, penyidik kejaksaan akan bekerja maksimal, objektif, dan transparan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Kasus dugaan korupsi pembangunan UPS menyeret banyak pejabat pemerintah daerah. Selain melibatkan pejabat, beberapa non-PNS pemerintah daerah juga terlibat, antara lain koordinator UPS yang mengorganisasi puluhan tenaga kerja di UPS Pasar Kemiri Muka dan UPS Pasar Cisalak.

Berdasarkan data, jumlah buruh yang dikaryakan untuk mengelola sampah UPS di Pasar Kemiri Muka lebih kurang 26 orang dengan upah Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan. Buruh yang dikaryakan untuk UPS Pasar Cisalak kurang lebih 18 orang dengan upah sama sejak 2008 sampai saat ini.

Untuk diketahui, penyidik Kejaksaan Negeri, hingga saat ini masih terus menyelidiki nilai kerugian daerah dari pembangunan proyek UPS Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak. (KG/OL-5)

Kejari Depok Selidiki Mark Up Hanggar Pengolahan Sampah

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/ 02 Agustus 2010
Laporan: Ferry Sinaga

Jakarta, RMOL. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dikabarkan sedang melakukan penyelidikan dugaan mark up dana pembangunan hanggar unit pengelolaan sampah (UPS) di dua pasar tradisional, yakni pasar Kemirimuka, Beji dan pasar Cisalak, Cimanggis Depok.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok, Sofyan Selle mengungkapkan bahwa pembangunan UPS di dua lokasi tersebut di kelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Pasar Kota Depok.

“Modus operandi yang dilakukan adalah dengan melakukan mark up dana pembangunan dan pembentukan kelompok kerja (pokja) fiktif,” ungkap Sofyan, Senin (2/8).

Diungkapkan Sofyan, saat ini sejumlah pejabat pemerintah Kota Depok yang terkait kasus UPS ini sedang dalam tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Ketertiban Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, Asep Sumiardja.

“Saat ini, Asep masih diperiksa sebagai saksi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa statusnya bisa berubah menjadi tersangka,” papar Sofyan.

Saat ini, lanjut Sofyan, Kejari Depok juga masih terus melakukan pengumpulan bahan keterangan mengenai dugaan mark up dana operasional di dua UPS yang di duga telah merugikan keuangan daerah selama dua tahun terakhir, yakni periode 2008-2010 [arp]

Warga Depok Kembali Gugat UPS

Sumber: http://www.lintasberita.com/ 30 September 2010

DEPOK, Keberadaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) kembali digugat. Kali ini warga perumahan Taman Cipayung, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, mengeluhkan UPS Sukmajaya. Pasalnya, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sampah dari 15 RW di dua kelurahan dibiarkan begitu saja di lokasi tersebut. Padahal, seharusnya sampah disortir dan dikelola. Setiap harinya UPS menampung 6 kubik sampah dari Kelurahan Abadi Jaya dan Mekar Jaya. Namun, sampah tersebut hanya dibiarkan hingga diangkut kembali dan dibuang ke TPA Cipayung. Sampah yang menumpuk hingga berhari-hari dikeluhkan warga Perumahan Taman Cipayung lantaran bau busuk menyengat. Letak perumahan tersebut tepat di belakang UPS Sukmajaya.

Ahmad Fajri, warga Perumahan Taman Cipayung mengaku sangat terganggu dengan bau tumpukan sampah. Kondisi tersebut mulai dirasakan Fajri dan keluarga sejak UPS berdiri. Bahkan pembangunan UPS sempat ditentang warga. “Sampai sekarang juga tidak berfungsi sebagaiman mestinya. Sampah tidak dikelola,melainkan hanya ditampung sementara. Kalau tidak diangkut setiap hari maka kami yang mencium bau busuk sampah,” kata Fajri, Kamis (30/9).

Lebih lanjut dituturkan ayah dua anak ini, keluarganya sering kali mengeluh jika bau sudah sangat menyengat. Untuk itu dia meminta agar UPS tersebut ditutup. “Lebih baik ditutup saja. Daripada seperti sekarang malah bikin bau. Polusi udara,” ucapnya.

Demikian halnya dengan penuturan Sukarno yang menilai keberadaan UPS tepat di belakang komplek rumahnya sangat tidak ideal. Selain menimbulkan bau tidak enak, dia menilai UPS Sukmajaya diduga menjadi tempat tinggal warga luar perumahan. Untuk itu dirinya juga sepakat UPS ditutup saja. “Kalau tidak ditutup, kami khawatir nantinya dijadikan tempat tinggal,” kata Karno.

Menurut dia, penutupan UPS telah disepakati warga komplek Perumahan Taman Cipayung. Bahkan warga meminta calon wali kota mendatang dapat merealisasikan hal tersebut. Aspirasi warga ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan antara warga dan Badrul Kamal. “Kami mendukung calon wali kota yang dengan tegas berani menutup UPS ini,” tegasnya.

Pengawas UPS Sukmajaya, Madih menuturkan UPS Sukmajaya hanya menjadi penampungan sementara saja sebelum akhirnya diangkut ke TPA Cipayung. “Ini hanya TPS, bukan UPS,” tandasnya. Dia menambahkan, belum berfungsinya UPS disebabkan keterbatasan anggaran. Padahal, mesin penggiling dan pengayak sudah ada sejak lama. Bahkan 14 orang pekerja juga sudah tersedia. “Memang belum berjalan. Mungkin bulan depan sudah mulai,” aku Madih.

Ditemui terpisah, Badrul Kamal menyatakan kesiapan untuk merealisasikan permintaan warga. Bahkan dirinya telah menandatangani kontrak politik dengan warga Perumahan Taman Cipayung. “Saya siap mencabut UPS Sukmajaya karena sudah tidak berfungsi,” kata Badrul. Dia sangat mengerti keluhan warga yang merasa terganggu dengan bau menyengat setiap hari. Terlebih, lanjut Badrul, warga melapor lokasi tersebut disinyalir menjadi tempat tinggal warga luar perumahan. “Saya mengerti apa yang menjadi kehendak warga. Saya pun ingin Depok menjadi perumahan yang asri, tertata dan hijau,” pungkasnya.

Pemkot Depok Gagal Bangun 15 UPS

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/ 02 November 2010

Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai gagal dalam melaksanakan program pembangunan tahun anggaran 2010.

Pasalnya, 15 unit pengolahan sampah (UPS) yang sudah diusulkan dan disahkan anggarannya oleh anggota DPRD, menjelang akhir tahun anggaran tidak satu pun pembangunannya yang terealisasi.

“Sebelum program diusulkan, hendaknya Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail membuat surat keputusan penentuan titik-titik lahan pembangunan UPS sehingga tidak seperti sekarang, ketika anggaran sudah disahkan, lahannya tidak siap,” ujar Ketua Komisi C (bidang pembangunan) DPRD Kota Depok Edi Sitorus, Senin (1/11) siang.

Menurut Sitorus, persoalan pembebasan lahan yang menjadi kendala juga terjadi pada rencana pembangunan saluran drainase Kalilaya, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Untuk itu, ke depan Pemkot Depok tidak lagi asal membuat program tahunan yang pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan.

Dia mengatakan, dengan tidak terealisasinya pembangunan UPS tahun 2010 maka rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Depok, dan penanganan masalah sampah di kota sejuta belimbing ini tidak akan terealisasi. Awal penyampaian RPJM pada empat tahun lalu, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail menargetkan pembangunan 60 UPS. Namun, menjelang berakhirnya masa jabatan Nur Mahmudi baru terealisasi 30 UPS.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto mengatakan, Pemkot Depok diminta untuk melakukan evaluasi kembali dalam hal pembangunan UPS. Pasalnya, pembangunan UPS selama ini tidak sesuai dengan program Pemkot Depok untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Ridwan kepada SH mengakui, hingga saat ini pembangunan UPS baru teralisasi 30 unit. Dia mengatakan, tahun anggaran 2010 sebenarnya sudah ada delapan lokasi yang sudah siap dibangun. Namun, karena keberatan warga masih banyak pembangunannya tidak mungkin lagi bisa dilaksanakan. (robino hutapea)

Dua Pegawai Dinas Pasar Depok Jadi Tersangka Korupsi

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/ 19 November 2010

TEMPO Interaktif, Depok–Dua pegawai Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM Depok berinisial J dan S ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Unit Pengelola Sampah (UPS). Mereka disangka menggelembungkan dana pengadaan UPS tahun anggaran 2009, menambah anggaran melebihi kebutuhan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Depok, Sofyan Selle, menaksir kerugian negara mencapai 17 juta rupiah. “Anggaran proyek besarnya 400 juta. Yang dikorupsi 170 juta”, kata Sofyan.

Kedua tersangka merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan III A. Dalam proyek pengadaan UPS J berperan sebagai Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan sedangkan S Bendahara Kegiatan Operasional non-PNS. Mereka disangka mengorupsi anggaran pengadaan UPS di dua tempat, yakni pasar induk Kemirimuka dan pasar Cisalak.

Sofyan mengatakan perkara ini belum diproses di pengadilan “Minggu lalu mereka ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkara belum masuk pengadilan. Mereka masih dalam penyidikan”, kata Sofyan.

Kedua tersangka dijerat pasal 2, 3, dan 9 Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman paling berat 20 tahun dan paling ringan satu tahun”, tutur Sofyan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Kemirimuka, Tjutju Iwan Supriawan, mengatakan sejak tahun 2009, hanya ada satu alat UPS di pasar yang ia kelola. Tjtutju menuturkan, alat itu pun tak banyak memberi manfaat bagi pengolahan sampah di pasar. “Alat hanya satu, sebesar parutan kelapa,”kata Tjutju. “Tujuan program sebenarnya baik, hanya saja pelaksanaanya buruk”, ia menambahkan.

Kepala Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM, Herman Hidayat mengatakan dirinya prihatin menanggapi kasus korupsi ini. Ia mengatakan, sebelum dapat dibuktikan, kedua pegawai tetap bekerja di Dinas Pasar. Adapun bantuan hukum bagi mereka belum disediakan.   ANANDA BADUDU

Kejari Depok Tahan Tersangka Korupsi UPS

Sumber: http://www.antaranews.com/ 9 Desember 2010

Depok (ANTARA News) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, menahan salah seorang tersangka korupsi Unit Pengolahan Sampah (UPS), Jayadi, setelah menjalani pemeriksaan perkara tersebut.

“Kami menahan tersangka Jayadi, atas dasar objektif dan subjektif hukum,” kata Plt Kasi Pidana khusus (Pidsus) Kejari Depok, Rohim, di Depok, Kamis sore.

Rohim mengatakan, salah seorang tersangka lainnya Suhendra tidak memenuhi panggilan Kejari Depok, walaupun sudah tiga kali dipanggil, namun tidak ada kabar sama sekali.

Pihaknya telah melakukan pencarian terhadap Suhendra, namun hingga kini belum diketahui keberadaannya.

“Sejak pemanggilan pertama sampai ketiga, Suhendra tidak pernah datang,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga kini pihaknya belum menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi Suhendra. “Pemanggilan itu sudah bersifat memaksa. Artinya tersangka bisa dijemput paksa,” katanya.

Rohim mengemukakan, proses pencarian terhadap tersangka Suhendra akan terus dilanjutkan sampai pada proses penetapan DPO yang bisa dilakukan Kejari Depok.

Ia berharap tersangka korupsi ini bisa segera memenuhi panggilan untuk melengkapi berkas perkaranya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Depok menetapkan dua orang tersangka Jayadi dan Suhendra dalam kasus dugaan korupsi pembayaran honorarium pengelolaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Pasar Kemirimuka dan Pasar Cisalak.

Keduanya dijadikan tersangka karena menyelewengkan dana honorarium petugas UPS. Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III A di Dinas Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Jayadi berperan sebagai Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK) sedangkan Suhendra sebagai bendahara kegiatan operasional.

Modus yang dilakukan oleh keduanya adalah melampirkan sebanyak 18 orang pekerja dalam pengelolaan UPS di Pasar Kemirimuka, tetapi kenyataannya hanya lima orang yang dibayarkan. Belum lagi yang dilakukan dalam pembangunan hanggar UPS di Pasar Cisalak.

Selama 2009, kerugian negara diperkirakan sebanyak Rp170 Juta dari total anggaran Rp400 juta. Mereka dapat dijerat pasal 2, 3, dan 9 Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman paling berat hukuman seumur hidup. (F006/K004)

Kejari Depok Buru Tersangka Korupsi UPS

Sumber: http://goldenpokerbible.com/ 10 Desember 2010

DEPOK–MICOM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok melacak tempat persembunyian tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional pegawai Unit Pengelolaan Sampah (UPS), yang mangkir dari panggilan kejaksaan negeri. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Zulkifli Siregar membenarkan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memburu Suhendra, bendaharawan dan Kepala Kegiatan UPS pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasar Kota Depok, yang menghilang sejak Kamis (9/12) kemarin.

“Tim Kejari Kota Depok kini tengah melacak tempat persembunyian Suhendra di wilayah kecamatan Sukma Jaya. Sebelumnya, Kamis (9/12), kejaksaan juga memburu Suhendra di Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok,” ujarnya.

Menurut Siregar, Suhendra telah tiga kali dipanggil kejaksaan terkait dugaan korupsi dana operasional pegawai UPS Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok senilai Rp1,26 miliar. Dalam tiga kali pemanggilan, yang bersangkutan terus mangkir. “Panggilan pertama pada 18 November. Panggilan kedua pada 25 November, Panggilan ketiga pada 9 November 2010,” tegasnya.

Kejari Depok, Kamis (9/12) kemarin, telah menahan Jayadi, Kepala Seksi Kebersihan Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi UMKM Pasar, Kota Depok. Jayadi merupakan kawan Suhendra. Keduanya bersama-sama mengorupsi dana operasional pegawai UPS sebesar Rp1,26 miliar.

“Saat ini tersangka ditahan di Rumah Tahanan Pondok Rajeg, Jalan TPU Kali Mulia, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” jelas Zulkifli. Sebelum Jayadi ditahan, Kejari Kota Depok memeriksa 49 orang saksi, yaitu 5 orang pejabat Dinas Koperasi UMKM Pasar, Kota Depok, 44 orang pegawai proyek UPS Pasar Kemiri, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Beji, dan Pasar Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis.

Menurut Zulkifli, 5 pejabat Depok, yakni Kepala Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok Ratna Handayani, Sekretaris Koperasi UMKM Pasar Kota Depok Saefudin Lubis, Kepala Bidang Kebersihan dan Ketertiban Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok Asep Sumiharja, Mantan Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok (2009) Dani Kondani, dan Bendahara Umum Dinas Koperasi UMKM Pasar Kota Depok Yaya Gumelar, serta 44 pegawai proyek UPS itu, di persidangan nanti dijadikan sebagai saksi atas dua tersangka.

Dalam pendalaman kasus yang dilakukan oleh Kejari Kota Depok, dan dikuatkan dengan keterangan 49 saksi, tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pelaksana proyek. Penyalahgunaan kewenangan ini dilakukan dengan melakukan mаrk-up jumlah pegawai UPS. “Perbuatan terdakwa ini menyebabkan kerugian negara,” jelasnya.

Pihak Kejari menemukan banyak kuitansi pengeluaran keuangan kosong. Begitu juga jumlah tenaga kerja fiktif.

Jumlah pekerja UPS Pasar Semimodern Kelurahan Kemiri Muka, pada buku laporan keuangan, terdaftar 18 orang dengan upah Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Ketika dicek ke lapangan, pekerja di sana hanya ada 5 orang. “Jadi, 13 orang fiktif,“ ujarnya.

Hal serupa, di UPS Pasar Cisalak Pasar, Cimanggis, dalam buku laporan keuangan terdaftar sebanyak 26 orang dengan upah Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, tapi setelah dicek ternyata berbeda. “Dugaan korupsi senilai Rp1,26 miliar belum termasuk dugaan korupsi pembelian dua mesin UPS yang harganya dibuat miliaran rupiah,” jelasnya.

“Atas perbuatan ini, tersangka dikenai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nο 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan UU Nο 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya pidana maksimal 20 tahun penjara,” paparnya. (*/OL-10)

Kejaksaan Buru Bendahara UPS

Sumber: http://iskandarhadji.blogspot.com/ 14 Desember 2010

DEPOK, Kejaksaan Negeri Depok tengah gencar melakukan perburuan terhadap bendahara kegiatan operasional Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Pasar Kemiri Muka dan UPS Pasar Cisalak, Suhendra. Pengejaran rekan sejawat Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK) Jayadi itu dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk kejaksaan. “Kita masih terus memburu Suhendra. Sampai hari ini tim belum mendapatkan titik keberadaan Suhendra,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Zulkifli Siregar, usai melakukan temu tokoh agama se-Kota Depok di aula Polresta Depok, terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru, Selasa (14/12).

Dua pejabat dilingkungan Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM Kota Depok itu telah ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka sejak, Senin (22/11) lalu. Mereka dijadikan tersangka atas dugaan pembuatan laporan fiktif honorerium pekerja UPS Kemiri Muka dan UPS Cisalak. Atas perbuatan tersangka negara dirugikan sebesar Rp170 juta. “Kita sudah mencarinya ke tempat-tempat dimana dia berada. Dari mulai kantor, rumah, sampai daerah kelahirannya. Sampai detik ini kita masih terus mencarinya,” kata Zulkifli.

Dalam laporan yang mereka buat tahun 2009, jumlah pegawai UPS Kemiri Muka berjumlah 18 orang. Namun, yang bekerja hanya 5 orang. Sebanyak 13 pegawai fiktif. Pemerintah Kota (Pemkot) pun dikenai pembayaran gaji kepada 13 pegawai fiktif tersebut selama satu tahun penuh. Sedangkan untuk jumlah pegawai UPS Pasar Cilasak, yang mereka laporkan mencapai 26 orang. Sementara yang bekerja hanya 8 orang. Sebanyak 18 pegawai fiktif. “Kita berharap Suhendra mau memenuhi panggilan kami. Dia kan diperiksa atas kasus dugaan korupsi,” kata pria kelahiran Sumatera Utara itu.

Zulkifli menegaskan, pihak kejaksaan belum dapat memasukkan nama Suhendra kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran Suhendra belum sempat diperiksa. “Suhendra tidak pernah memberi kabar ke kejaksaan. Dia menghilang tanpa pernah mengindahkan surat panggilan kejaksaan,” kata dia.

Sebelumnya, PLT Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Rohim menerangkan, Suhendra sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa keterangan. Ia pun tidak diketahui keberadaannya hingga kini. “Kita tidak mengetahui dimana posisi Suhendra. Yang pasti kita masih memburunya,” kata dia.

Rohim menuturkan, pihak kejaksaan saat ini mencari pelaku dugaan korupsi itu ke Bandung, Jawa Barat (Jabar). Bahkan alasan atas ketidakhadiran dalam pemanggilan itu pun tidak diketahui. Sampa saat ini, sambung dia, status Suhendra belum ada perubahan. “Petugas kejaksaan tengah melakukan pencarian. Dengan harapan dapat segera melakukan pemberkasan terhadap perkaranya,” kata Rohim.

Kendati nama Suhendra, kata Rohim, belum dimasukkan dalam DPO. Tapi pihak kejaksaan sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Artinya, surat pemanggilan tersebut bersifat memaksa. Tersangka bisa dijemput paksa. “Kalau ada yang mengetahui dimana posisi Suhendra tolong beri tahu kami. Kami akan menjemputnya secara paksa,” kata dia.
Sementara itu, Direktur GEMMAD, Kasno meminta kejaksaan segara memasukkan Suhendra kedalam DPO. Pasalnya, Suhendra sudah menghilangkan dirinya sejak pertama kali kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap dirinya. “Saya minta kejaksaan memasukkan Suhendra kedalam DPO,” katanya.

Kasno meminta pihak kejaksaan tidak berleha-laha dalam memburu tersangka kasus korupsi. Karena hal itu menunjukan bahwa kejaksaan serius memberantas kasus korupsi. “Sekarang saja kita belum mendengar kelanjutan kasus anggota DPRD Jawa Barat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata dia.

Kejaksaan Depok Buru Suhendra, Bendahara UPS Pasar Kemiri Muka

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/ 15 Desember 2010

DEPOK, (PRLM).- Kejaksaan Negeri Depok tengah gencar melakukan perburuan terhadap bendahara kegiatan operasional Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Pasar Kemiri Muka dan UPS Pasar Cisalak, Suhendra. Pengejaran rekan sejawat Pejabat Pengendali Teknik Kegiatan (PPTK) Jayadi itu dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk kejaksaan.

“Kita masih terus memburu Suhendra. Sampai hari ini tim belum mendapatkan titik keberadaan Suhendra,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Zulkifli Siregar, usai melakukan temu tokoh agama se-Kota Depok di Aula Polresta Depok, terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru, Selasa (14/12).

Dua pejabat dilingkungan Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM Kota Depok itu telah ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka sejak Senin (22/11) lalu. Mereka dijadikan tersangka atas dugaan pembuatan laporan fiktif honorarium pekerja UPS Kemiri Muka dan UPS Cisalak. Atas perbuatan tersangka negara dirugikan sebesar Rp170 juta. “Kita sudah mencarinya ke tempat-tempat biasa dia berada. Dari mulai kantor, rumah, sampai daerah kelahirannya. Sampai detik ini kita masih terus mencarinya,” kata Zulkifli.

Dalam laporan yang mereka buat tahun 2009, jumlah pegawai UPS Kemiri Muka berjumlah 18 orang. Namun, yang bekerja hanya 5 orang. Sebanyak 13 pegawai fiktif. Pemerintah Kota (Pemkot) pun dikenai pembayaran gaji kepada 13 pegawai fiktif tersebut selama satu tahun penuh. Sedangkan untuk jumlah pegawai UPS Pasar Cilasak, yang mereka laporkan mencapai 26 orang. Sementara yang bekerja hanya 8 orang. Sebanyak 18 pegawai fiktif. “Kita berharap Suhendra mau memenuhi panggilan kami. Dia kan diperiksa atas kasus dugaan korupsi,” kata pria kelahiran Sumatera Utara itu.

Zulkifli menegaskan, pihak kejaksaan belum dapat memasukkan nama Suhendra ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran Suhendra belum sempat diperiksa. “Suhendra tidak pernah memberi kabar ke kejaksaan. Dia menghilang tanpa pernah mengindahkan surat panggilan kejaksaan,” kata dia.

Sebelumnya, PLT Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Rohim menerangkan, Suhendra sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa keterangan. Ia pun tidak diketahui keberadaannya hingga kini. “Kita tidak mengetahui dimana posisi Suhendra. Yang pasti kita masih memburunya,” kata dia.

Kendati nama Suhendra, kata Rohim, belum dimasukkan dalam DPO. Tapi pihak kejaksaan sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Artinya, surat pemanggilan tersebut bersifat memaksa. Tersangka bisa dijemput paksa. “Kalau ada yang mengetahui dimana posisi Suhendra tolong beri tahu kami. Kami akan menjemputnya secara paksa,” kata dia. (A-163/das)***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s