Walim Herwandi

‘Bisa dongkrak ekonomi warga’

Monitor Depok, 29 November 2008

Begitu Pemkot Depok menggulirkan konsep Unit Pengelolaan Sampah (UPS) langsung diadopsi pemerintah pusat dengan lahirnya UU No.18/2008 tentang Sampah. Ironisnya, warga Depok sendiri justru menolak.Untuk itu wartawan Monde, M. Jaya Kamarullah mewawancarai Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walim Herwandi. Berikut petikannya.

Masyarakat masih awam soal pengertian UPS, makhluk apa itu?

UPS adalah Unit Pengelolaan Sampah, yang merupakan pengertian dari 3 R, yakni Reduce (pengurang), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang).

Mengapa kesannya UPS meresahkan masyarakat?

Pemerintah tidak mungkinlah meresahkan masyarakat. Apalagi fungsi pokok pemerintahan,yakni fasilitator, regulator dan empowering atau pemberdayaan masyarakat. Sekali lagi, pemerintah tidak mungkinlah akan menyengsarakan masyarakat.

Konsep UPS ini diadopsi dari mana?Sebenarnya pertama kali UPS ini digagas oleh Pak Nur Mahmudi Isma’il setelah pada 2006 dilantik menjadi Walikota Depok. Ketika itu, kami dipanggil dan beliau menggagas UPS sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah sampah di Kota Depok. Kebetulan ketika itu beliau kan punya team dari BPPT.

Uji coba pertama kali di mana?

Saat itu juga Pak Walikota langsung bilang gimana kalau ujicoba UPS pertama kali dipakai di belakang rumah beliau.

Maksudnya, sebelum diterapkan ke masyarakat maka Pak Walikota bersedia untuk uji coba pertama kali di rumah beliau, hal ini hanya sekadar memberi contoh, mudah-mudahan bisa diikuti masyarakat. Alhamdulillah uji coba itu berbuah hasil, sehingga banyak warga di luar komplek Pak Walikota malah membuang sampah di UPS percontohan itu. Karena berhasil, sehingga konsep itu diadopsi didalam UU No. 18/2008 tentang Sampah.

Berapa besar anggaran yang bisa dihemat?

Anggaran kegiatan DKLH setiap tahunnya sekitar Rp7 miliar. Apabila konsep UPS ini bisa berlangsung dengan baik, dan masyarakat memiliki kesadaran serta partisipasi yang tinggi maka kedepan anggaran pengelolaan sampah bisa dihemat hingga 50%.

Bagaimana nasib TPA Cipayung?

TPA Cipayung tetap masih dipakai. Artinya sampah-sampah sisa hasil UPS nantinya akan dikelola akhir di TPA Cipayung.

Kabarnya konsep UPS juga dipakai sejumlah negara?

Konsep UPS saat ini memang mulai diterapkan di sejumlah negara antara lain Brasil, Thailand, China dan India.

Mengapa partisipasi masyarakat perlu dilibatkan dalam UPS?

Pengertian partisipasi masyarakat didalam pasal 11 dari UU No. 18/2008 tentang Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah harus berbasis masyarakat. Artinya, masyarakat dari sejak awal diajak turut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah, yakni pemilahan sampah, penyediaan lahan, kesediaan untuk pengeloaan UPS dan kesediaan untuk mengurangi sampah, serta kemungkinan mendaur-ulang sampah, sehingga sampah-sampah yang bermanfaat masih bisa dimanfaatkan.

Manfaat apa yang bisa dirasakan masyarakat?

Didalam sampah itu ada sumber daya yang potensial, yakni sampah organik yang menghasilkan kompos. Kompos tidak hanya menyuburkan tanah dengan unsure haranya, akan tetapi bisa menggempurkan tanah dan sekaligus memperbaiki struktur tanah, sehingga perakaran bisa tumbuh dengan sempurna. Kualitasnya kompos lebih baik dari pada pupuk bakar sehingga bisa menambah nilai ekonomi masyarakat.

Dengan demikian masyarakat bisa menikmati manfaatnya, antara lain, ya aspek ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, penelitian dan masih banyak lagi manfaatnya bagi masyarakat.

One response to “Walim Herwandi

  1. dimana alamat pemberdayaan masyarakat tersebut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s